Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Tinjauan yuridis tentang obyek sengketa tata usaha negara menurut undang-undang no. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara

Universitas Indonesia, 2003

S22102

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Caesarah Elfadhia, author

Evaluasi kinerja mutu pelayanan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dan faktor-faktor yang mempengaruhinya = Performance evaluation of quality service dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta and the factor that affect its

ABSTRAK
Data pengaduan tahun 2016 yang didapat dari Bidang Pengaduan dan Komunikasi masyarakat DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2016 ada banyak jumlah pengaduan yang masuk, dengan persentase jenis pengaduan terbanyak berasal dari perizinan bidang penataan ruang, dan kategori pengaduan terbanyak mengenai durasi penerbitan izin, prilaku, peraturan, dan pungutan...

2017

T48774

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Syifa Amania Afra, author

Gejala Mentalitas Silo di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia: Studi dalam Integrasi Sistem Pengaduan Pelayanan Publik = Symptoms of Silo Mentality in the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia: Study in the Integration of the Complaint Management System

Pasca diterapkannya LAPOR sebagai aplikasi umum dalam Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N), setiap institusi pemerintah pusat maupun daerah harus mengintegrasikan sistem pengaduannya dengan LAPOR. KLHK RI sebagai salah satu institusi yang ternyata mengalami hambatan dalam proses integrasi tersebut karena memiliki banyak sistem pengaduan internal. Proses integrasi telah dilakukan sejak...

Depok: Fakultas Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia , 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Zidni Robby Rodliyya, author

Pengaruh Penanganan Kasus Korupsi Terhadap Aduan Masyarakat Kepada KPK = The Effect Of Handling Corruption Cases On Public Complaints To KPK

Pemberantasan korupsi di Indonesia membutuhkan partisipasi masyarakat agar lebih efektif dan efisien. Salah satu bentuk keterlibatan masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah melaporkan dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum, termasuk kepada KPK. Aduan masyarakat sangat penting bagi KPK dalam mengungkap kasus Korupsi. Oleh karena itu mengetahui faktor-faktor apa yang...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Diah Sri Wahyuni, author

Peran intervensi pemerintah dalam pencegahan stunting : studi kasus Indonesia tahun 2018-2020 = Role of state intervention in fight against stunting : the case of Indonesia in 2018-2020

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak intervensi gizi yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menurunkan prevalensi stunting. Intervensi tersebut bertujuan untuk memberikan tambahan anggaran bagi daerah yang diprioritaskan untuk melaksanakan upaya kesehatan masyarakat yang ditargetkan untuk mengurangi stunting. Intervensi dimulai pada tahun 2018 di 100 kabupaten/ kota dan diperluas secara bertahap...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Martiman Prodjohamidjojo, author

Hukum pembuktian dalam sengketa tata usaha negara : UU no.5 tahun 1986, LN No. 77

Jakarta: Pradnya Paramita, 1997

347.06 MAR h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Peradilan tata usaha negara: undang-undang no.5 tahun 1986

Jakarta: Departemen Kehakiman RI, 1986

342.066 IND p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hukum acara PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara): buku A

Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2000

342.06 UNI h (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hukum acara PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) : buku B

Depok: Universitas Indonesia, 2000

342.06 UNI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sad Dian Utomo, author

Penanganan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik: studi pada pusat penanganan pengaduan pelayanan publik kota Semarang = Complaint handling on public services (the study on public service complaint handling center in Semarang City)

Penerapan kebijakan otonomi daerah meialui pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diperbaharui dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang diharapkan meningkalkan kualitas pelayanan dan partisipasi masyarakat belum mencapai tujuan yang diharapkan. Kualitas peiayanan publik yang disediakan oleh pemerintah dinilai belum memenuhi kebutuhan masyarakat yang tercermin dari keluhan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T22030

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian