Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKebijakan sistem zonasi digunakan dalam proses penyeleksian penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh negara. Tujuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam melakukan pemerataan pendidikan di Indonesia untuk menghapus stigma eklusivitas sekolah unggulan dan sekolah non-unggulan. Dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2017 dan tahun 2018 masih ditemukan tindak kejahatan; tindak jual-beli kursi, kasus pungutan liar dan kasus pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang baru muncul sejak diterapkan PPDB sistem zonasi. Dalam penulisan ini menggunakan Routine Activity Theory untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana peluang membentuk beberapa kasus kejahatan dalam proses pelaksanaan PPDB. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai sumber laporan dan berita, serta wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa peluang kejahatan terbentuk akibat rentannya target, para pelaku yang termotivasi untuk melakukan tindak kejahatan dan lemahnya pengawasan yang cakap.

---

ABSTRACTThe school zoning system policy is applied in the process of selecting new student admissions (PPDB) for the level of junior and senior high school education held by the state. The purpose of the school zoning system is one of the government efforts inequitable education in Indonesia to eliminating the stigma of exclusivity in schools. In the implementation of new student admissions in 2017 and 2018, crimes are still found; seat purchases, extortion, and relief letter for students from disadvantaged families (SKTM) Forgery that has emerged since the PPDB zoning system were implemented. This writing is using the Routine Activity Theory to identify and analyze how opportunities form several criminal cases in the process of implementing PPDB. Data collection is obtained from various sources of reports and news, as well as an interview. The result found that chances of crime formed are due to the vulnerability of the targets, the motivated offenders who willing to commit crimes and lack of capable guardians."

"Dalam melakukan penetapan tarif pelayanan puskesmas selama ini lebih banyak bersifat kira-kira dan pertimbangan faktor politis, sehingga tarif puskesmas yang berlaku saat ini dirasakan tidak rasional. Tarif rasioal yaitu yang berusaha menangkap konsumer surplus. Ada beberapa faktor untuk menentukan tarif rasional antara lain tarif yang ditetapkan berdasarkan tingkat kemampuan dan kemauan membayar masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, tarif pesaing, biaya satuan. Dengan diberlakunya UU. No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, maka daerah dituntut menggali sendiri pembiayaan untuk kegiatan operasional, puskesmas dalam melaksanakan 18 program pokoknya, membutuhkan biaya yang besar, sementara subsidi dari pemerintah dirasakan tidak mencukupi seiring dengan tuntutan akan mutu layanan puskesmas yang semakin meningkat, salah satu cara adalah dengan melakukan penyesuaian tarif puskesmas, sesuai dengan kebijaksanaan puskesmas swadana, terutama jika dilakukan swadana murni maka perlu dilakukan perhitungan berapa sebenamya tarif pelayanan puskesmas yang harus dibayarkan oleh pelanggannya. Penelitian merupakan analisis deskriptif dengan rancangan Cross Sectional, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap pengunjung puskesmas dalam sebulan terakhir sebelum dilakukan penelitian.Hasil penelitian menunjukan bahwa distribusi biaya yang dapat disediakan oleh masyarakat untuk setiap kali kunjungan di BP Umum minimum Rp.2.000, maksimum Rp.25.000, rata-rata Rp 9.200, Periksa kehamilan, bayi & anak minimum Rp.2.000, maksimum Rp.20.000, rata rata Rp 9.850, dan bila sakit gigi minimum Rp.3.000, maksimum Rp25.000; rata-rata Rp.10.050, dengan harapan adanya peningkatan kualitas layanan dan selalu diperiksa oleh dokter serta obat yang memadai. Hasil simulasi tarif dibandingkan biaya satuan normatif, tarif pesaing dan ATPI, maka tarif yang dapat direkomendasikan adalah untuk BP Rp 5.000, KIA, Rp 9.000, dan BP Gigi Rp. 12.500. Masyarakat yang tersingkir perlu diberikan subsidi silang, melalui upaya kartu sehat yang pengaturannya ditentukan bersama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Puskesmas merupakan pilihan utama masyarakat Lubuk Alung Kabupaten Padang pariaman untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Masalah ini karena biaya puskesmas terjangkau, serta lokasi puskesmas dengan sarana transportasi relatif lancar.

---

In performing the price determination of public health center it is done in an arbitrary and political consideration, So that price of public health center services in is felt no Rational. The rational is price that try to consumer surplus. There are several factors to determine a rational price. One of them is determined based on public ability and willingness to pay for the health service, competitors price, and unit cost. With the ratification of Law No. 22 year 1999 regarding Regional Autonomy, the districts goverment is demanded to explore its own financial sources for its operations. The public health center is performing its 18 major programs needs a large amount of money, while the subsidy from the government is insufficient. While it must improve the quality of its services. So, one of the way to adjust the health community center according to the self-financing policy or pure self-financing is the recalculation of the actual rate of the health community services that must be paid by the customer. This research is a descriptive analysis by using Cross-Sectional method. It user interview to collect data interviview is conducted with visitors of public health center in the last month before the research is done.

The result of the research indicates that the cost distribution that can be covered by the people for each visit to General Health Clinic is at minimum of Rp. 2.000; and maximum Rp. 25.000; and average Rp. 9.200.- Mother and children care consultation at minimum of Rp 2.000.- and maximum Rp. 20.000.- and average Rp. 9.850.-, dental health care at minimum of Rp. 3.000.- and maximum Rp. 25.000.-and average Rp. 10.500.- , with the expectation that the quality of service will increase and always examine by doctors with sufficient medicines. The result of price simulation compared to normative unit - cost, the competitor's price ATP1 indicate that the price to be recommended for Health Clinic is Rp. 5.000.-, Mother and Children Health Clinic is Rp. 9.000: and Dental Clinic is Rp. 12.500. The disadvantaged people need to subsidized with cross-subsidy through health card, the arrangement of which can be done with the local government of sub-district and village. The public health center is the main choice of the people of Lubuk Alung, Padang Pariaman district to obtain health services, because the price of public health center reached and its location is accessible with relatively smooth transportation."

"Perkembangan teknologi dalam peralatan kedokteran, menyebabkan adanya alternatif baru dalam pelayanan kesehatan. Laparoskopik yang terbuat dari fiber optik dipergunakan dalam tindakan bedah radang apendiks, tindakan bedah ini disebut dengan metode laparoskopi apendiks. Efektivitas biaya dari metode laparoskopi apendik perlu diteliti untuk dibandingkan dengan metode apendiktomi yang selama ini dipergunakan dalam pembedahan radang apendiks. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui metode bedah radang apendiks yang efektif biaya diantara metode apendiktomi dan laparoskopi apendiks. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif menggunakan data sekunder yang diambil secara cross sectional tahun 2000 di RS MMC Jakarta. Analisa data biaya investasi menggunakan biaya investasi setahun (Annualized Investment Cost). Distribusi biaya rumah sakit dari unit penunjang ke unit produksi, menggunakan metode distribusi ganda. Pada unit produksi penghitungan biaya pelayanan dilakukan dengan dasar proporsi waktu pada masing-masing tindakan atau pemeriksaan. Sedangkan biaya satuan aktual diperoleh dengan menghitung total biaya dan dibagi dengan besarnya output pada kegiatan tersebut. Pada penelitian ini untuk mendapatkan biaya satuan aktual bedah radang apendiks, dilakukan penghitungan biaya satuan aktual pemeriksaan darah rutin di patologi anatomi unit laboratorium, foto thorax dan apendikogram pada unit radiologi, apendiktomi dan laparoskopi apendiks di operating theater serta biaya rawat inap pada masing-masing kelas perawatan di unit perawatan lantai VIP RS MMC Jakarta. Dari penghitungan biaya satuan aktual pelayanan bedah radang apendiks, diketahui bahwa besarnya biaya sangat dipengaruhi oleh biaya ruang rawat inap yang dipergunakan untuk merawat pasca bedah. Analisa biaya hasil dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu : membandingkan biaya satuan aktual metode bedah radang apendiks dan penghitungan simulasi biaya total untuk menentukan besarnya output. Kedua metode penghitungan tersebut menunjukkan bahwa jika pasien dirawat pada ruang rawat super VIP, maka pelayanan bedah radang apendiks dengan metode laparoskopi apendiks Ieblh efektif biaya dibandingkan dengan metode apendiktomi. Sebaliknya jika pasien dirawat pada ruang rawat VIP, kelas-l, kelas-2, atau kelas-3, maka tindakan bedah radang apendiks dengan metode apendiktomi lebih efektif biaya dibandingkan dengan metode laparoskopi apendiks. Dan penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan bedah radang apendiks yang paling efektif biaya adalah metode apendiktomi dan pasien dirawat pada ruang rawat kelas-3, dimana biaya hanya 65,32 % dibandingkan dengan biaya dengan metode laparoskopi apendiks. Sedangkan jika menggunakan ruang rawat super VIP maka tindakan bedah radang apendiks yang efektif biaya adalah metode laparoskopi apendiks, dimana biaya metode apendiktomi sebesar 102,19 % dibandingkan dengan metode laparoskopi apendiics.

---

The development of technology in the medical equipment, results a new alternative in health care services. Laparoscope's which is made of fiber optic to be used in the abscess appendix surgery and this kind of surgery namely appendices laparoscope's method. Cost Effectiveness of the appendix laparoscope's method need to be research to be compared with appendectomy, the method that commonly applied in the abscess appendix surgery.

The purpose of this research is to find out which one is the most cost effective method, between appendectomy and appendix laparoscope's in the abscess appendix surgery.

The research made was descriptive, by the usage of secondary data taken in a cross sectional method, in the year 2000 at the MMC Hospital Jakarta The data analysis on the investment cost using an Annualized Investment Cost, hospital cost distribution from supporting unit to production unit using a double distribution method. At the production unit, the cost calculation was done based on time spent in each measure or examination taken. While the Actual Cost is obtained from the calculation of the Total Cost to be divided with the Total Output of the related activity.

In this research to have an actual unit cost of abscess appendix surgery was obtained through a finding on the actual unit cost of the blood routine at pathology unit of the Laboratory Department, thorax and appendecogram at Radiology Department, appendectomy and appendix laparoscope's at the operating theater also the cost of bed services of each class at the Ward Unit third floor of MMC Hospital Jakarta.

By calculating the actual unit cost of abscess appendix surgery was found out that the high or low cost is directly affected by the cost of bed services in the post-operating period.

Cost analysis was made on two (2) ways as follows: compare the actual unit cost of abscess appendix surgery and simulated calculation of the total cost to find the out put. Both methods showing that if the patient is treated at super VIP ward then abscess appendix surgery through appendix laparoscope's method is more cost effective than appendectomy method. On the contrary if the one is treated at VIP ward, Class-I, Class-2 or Class-3, resulting the abscess appendix surgery through appendectomy method will be more cost effective compared with one through laparoscope's appendix method.

The conclusion of this investigation is that the most cost effective on abscess appendix surgery is appendectomy method but the patient is treated at Class-3 ward, where the cost is 65,32 % lower than the cost of laparoscope's appendix method. In case of super VIP ward is applied then the cost effective abscess appendix surgery is laparoscope's appendix method, where the cost of appendectomy method as much as 102,19 % higher than laparoscope's appendix method."

"Penundaan pada proses pemulangan pasien berkaitan dengan ketersediaan jumlah tempat tidur pada pasien yang akan masuk dirawat inap. Hal ini mengakibatkan pelayanan menjadi tidak efisien. Metode Lean merupakan suatu metode yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pada proses pemulangan pasien rawat inap. Penelitian kualitatif dengan menggunakan prinsip Lean thinking untuk menggambarkan alur proses pemulangan pasien, menghitung Lead time dan Cycle Time, dan menganalisis waste yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan waktu rata-rata yang diperlukan untuk pasien metode pembayaran BPJS sebesar 153,5 menit, Cash sebesar 127 menit , dan asuransi sebesar 264 menit. Total persentase non value added activity pada proses pemulangan pasien dengan metode pembayaran BPJS sebesar 76,4%, cash sebesar 72,4%, dan asuransi sebesar 84,1%. Usulan perbaikan dengan metode Lean dapat menurunka persentase non value added activity menjadi sebesar 56,6% untuk pasien BPJS, 46,6% untuk pasien cash, dan 56,8% untuk pasien asuransi.

---

Delays in the process of discharge related to the availability of the number of beds for patients who are going to be hospitalized. This resulted inefficiency of services. Lean method is a method that is expected to improve efficiency in the process of discharge process. A qualitative study using the principles of lean thinking to describe the process of discharge flow, calculate the lead time and cycle time, and analyze the waste that occurs.

The results show the average time required for patient used BPJS payment method is 153.5 minutes, cash is 127 minutes, and insurance is 264 minutes. The total percentage of non-value added activity in the process of discharge process with BPJS payment method is 76.4%, cash is 72.4%, and insurance is 84.1%. Suggestions for improvements with lean methods can reduce the percentage of non-value added activity by 56.6% for BPJS patients, 46.6% for cash patients, and 56.8% for insured patients."

"Pasien mulai menerima dan merasakan pelayanan keperawatan yang paripurna sejak pertama masuk ke rumah sakit yaitu ketika dan perawat akan melakukan prosedur penerimaan pasien baru. Sedangkan, pada hasil observasi sebanyak 50% perawat tidak melakukan prosedur penerimaan pasien baru dengan lengkap. Penelitian ini mengidentifikasi gambaran kepuasan pasien yang mendapatkan prosedur penerimaan pasien baru ketika masuk ruang rawat inap. Penelitian ini dengan desain cross-sectional pada 228 pasien yang dipilih dengan purposive sampling dan melakukan observasi pada 78 perawat, serta melihat kepuasan pasien dari 5 dimensi kepuasan. Penelitian menunjukkan 61.8% pasien merasa puas ketika diterima di ruang rawat, dengan presentase kepuasan paling tinggi dari dimensi bukti fisik (tangibles). Sebanyak 84.6% perawat melakukan prosedur penerimaan pasien baru dengan lengkap. Penerimaan pasien baru yang lengkap mampu mempengaruhi kepuasan pasien. Perawat hendaknya memperhatikan kesan pertama saat pasien pertama kali datang di ruang rawat inap dengan menerapkan prosedur penerimaan pasien baru, sehingga memberikan pelayanan optimal dan meningkatkan kepuasan pasien.

---

Patients begin to receive and experience complete nursing services from the first time they enter the hospital, when the nurse will carry out procedures for accepting new patients. Meanwhile, according to observation results, 50% of nurses did not carry out complete procedures for accepting new patients. This research identifies a picture of patient satisfaction when receiving new patient admission procedures when entering the inpatient room. research with a cross-sectional design on 228 patients selected using purposive sampling and observing 78 nurses, and looking at patient satisfaction from 5 dimensions of satisfaction. Research shows that 61.8% of patients felt satisfied when received in the treatment room, with the highest percentage of satisfaction from the physical evidence (tangibles) dimension. 84.6% of nurses carried out complete new patient admission procedures. Complete acceptance of new patients can influence patient satisfaction. Nurses should pay attention to the first impression when a patient first arrives at the inpatient room by implementing procedures for accepting new patients, so as to provide optimal service and increase patient satisfaction. "

"Mengacu pada peraturan yang mengatakan bahwa waktu pemulangan pasien rawat inap tidak lebih dari 2 jam, maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan waktu pemulangan pasien rawat inap, pemborosan pada masing-masing faktor yang berhubungan, serta strategi yang dapat dilakukan manajemen Rumah Sakit Pusat Pertamina sebagai upaya penanggulangan masalah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data secara observasi maupun wawancara dengan pihak terkait seperti DPJP, perawat, petugas farmasi, dan petugas administrasi. Proses pemulangan pasien rawat inap jaminan asuransi di Rumah Sakit Pusat Pertamina masih dilakukan secara semi manual dan belum terintegrasi. Waktu tunggu pemulangan pasien rawat inap jaminan asuransi di RS Pusat Pertamina masih lebih dari 2 jam, dikarenakan oleh beberapa faktor penyebab dengan skor Risk Priority Number (RPN) tertinggi adalah proses persetujuan obat pulang oleh pihak asuransi. Oleh karena itu, diperlukan adanya digitalisasi berupa E-Medical Record yang terintegrasi antar unit di RSPP, sehingga proses input layanan dapat dilakukan secara realtime untuk mempersingkat proses pemulangan seperti pengumpulan berkas pemulangan, waktu persiapan obat, dan verifikasi berkas.

---

Referring to the regulations which state that the time for hospitalization of inpatients is less than 2 hours, a study was conducted which aimed to determine the factors related to the time of discharge of inpatients, the waste of each related factors, and the strategies that can be implemented by Pertamina Central Hospital management as an effort to overcome the problems. This research is descriptive qualitative, collecting data by observation and interviews with related parties such as doctors in charge, nurses, pharmacist, and administrative officers. The process of returning inpatients with insurance guarantees at the Pertamina Central Hospital is still carried out semi-manually and has not been integrated. The waiting time for insurance inpatient at Pertamina Central Hospital is still more than 2 hours, due to several causal factors with the highest Risk Priority Number (RPN) score, is the process of approval for discharge medication by the insurer. Therefore, digitalization is necessary in the form of an integrated E-Medical Record among units at RSPP, so that the service input process can be carried out in real time to shorten the return process such as collecting discharge files, drug preparation time, and documents verification."

"Intervensi keperawatan merupakan bagian dari proses discharge planning. Proses discharge planning yang meliputi edukasi, konseling dan koordinasi tim diharapkan dapat meningkatkan self efficacy pada pasien gagal jantung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh discharge planning terhadap self-efficacy pada pasien gagal jantung. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain quasi eksperimen dengan rancangan pre-test and post-test nonequivalent with control group design. Besar sampel 21 responden (11 responden kelompok intervensi dan 10 responden kelompok kontrol). Hasil penelitian menunjukkan perbedaan selisih self efficacy antara kelompok kontrol dan intervensi (p=0,02) walaupun tidak terdapat perbedaan self efficacy antara kelompok kontrol dan intervensi secara statistik (p=0,515). Hal ini bisa terjadi karena minimnya jumlah sampel sehingga mengakibatkan power penelitian yang setelah dihitung ulang adalah sebesar 55%. Namun demikian dapat disimpulkan secara klinis bahwa discharge planning mempengaruhi nilai self efficacy selisih antara kelompok kontrol dan intervensi. Rekomendasi hasil penelitian ini perlu adanya penelitian ulang dengan jumlah sampel yang lebih banyak.

---

Nursing intervention is a part of discharge planning process. Discharge planning process that consist of education, conseling and tim coordination can be expected to improve self efficacy in heart failure patients. This study aims to examine the effect of discharge planning on self efficacy in heart failure patients. This study was a quantitative research with quasi experiment, using pre-test and post-test nonequivalent with control group design. The number of samples was 21 respondents (11 respondent in intervention group and 10 respondent in control group).

The result showed that there was significant mean difference in self efficacy on both groups after providing discharge planning intervention (p=0,02) although there was no difference in self efficacy on both groups (p=0,515). This could be caused by small sample size that make this research power 55%. However, there was conclusion that discharge planning influence self efficacy mean diferenceon both groups. This study recommends further research to examine the effect of discharge planning on self efficacy with larger samples size."