Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tantang Pangakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Pardagangan dan adanya program industrialisasi dari Dapartemen Perindustrian , Keagenan Tunggal yang samula tidak begitu dikenal masyarakat Indonesia mengalami perkambangan yang sangat pesat dewasa ini. Kaagenan Tunggal ini mempunyai Aspek Hukum Parikatan yang menyangkut Parjanjiannya. Untuk mengatahui tentang aspek-aspak hukum tersabut maka materi pambahasan skripsi yang penulis ambil adalah Aspak-Aspek Hukum Dalam Perjanjian Keagenan. Distributor Tunggal. Dalam skripsi ini panulis mancoba untuk membandingkan perjanjian kaagenan berdasarkan teori dan yang ada dalam praktek. Untuk itu penulis, mempargunakan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan. Dalam praktek antara istilah agen dan distributor tidak dibedakan, walaupun secara terminologi berbeda. Keagenan dapat tarjadi dangan barbagai cara, antara lain dangan pembarian kuasa. Namun keagenan bukan merupakan pembarian kuasa seperti yang terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata bagian khusus. Hukum Adat maupun KUHPerdata tidak mangenal keaganan tunggal. Di Indonesia Keagenan Tunggal diatur dalam Surat Kaputusan Menteri Perdagangan dari Surat Kaputusan Menteri Perindustrian. Perjanjian Keaganan Tunggal merupakan perjanjian innominaat yang barsifat timbal balik dan konsensual. Masalah pilihan hukum dan forum saring timbul dalam perjanjian keaganan tunggal, karana perjanjian keaganan tunggal sering dilakukan hanya dangan surat panunjukan saja tanpa memuat hal-hal yang pokok dari perjanjian, dan apabila para pihak tidak mencantumkan klausula pi lihan hukum dan pilihan forum serta bila timbul sengkata. Dalam praktak perjanjian keaganan tunggal ini sering merugikan pihak agen tunggal, karena keaganan tunggal seringkali diakukan dengan surat penunjukan saja, keagenan sering dipergunakan sabagai kedok bagi pengusaha asing untuk tetap dapat menanamkan modalnya di Indonesia, dengan demikian maka kebijaksanaan pemarintah di atas belum sepenuhnya tarlaksana."

"Prinsip keagenan di Indonesia berbeda dengan konsep keagenan di negara yang menggunakan sistem Anglo Saxon. Keagenan model secara khusus tidak dikenal di dalam ranah hukum Indonesia. Prinsip dari keagenan di Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai perjanjian. Perjanjian keagenan dalam keagenan model berbeda juga dengan perjanjian keagenan pada umumnya. Perjanjian keagenan model di Indonesia merupakan peleburan antara tiga jenis perjanjian yang memiliki kemiripan karateristik, yaitu perjanjian kuasa, perjanjian perwakilan, dan perjanjian kerja. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menjawab mengenai masalah hukum keagenan model di Indonesia.

---

The principal of agency in Indonesia is different than the concept of agency in countries that are using Anglo Saxon law system. Model Agency is not specifically acknowleged in Indonesia's law system. The principal of agency in Indonesia is based on Indonesia Commerce Law and Indonesia's Civil Law about contract. The contract in model agency is different than the common agency?s contract. The contract of model agency in Indonesia is a mixture of three kinds of contract that are having charateristic similarity, which are power of attourney, representative contract, and labour contract. With this research, there is hope to answer the legal problems about model agency in Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan nominee dalam bidang penguasaan hak atas tanah di Indonesia, serta bagaimana suatu akta autentik yang dibuat di hadapan seorang notaris memiliki unsur nominee di dalamnya, dan konsekuensi terhadap beneficiary dari pembatalan akta autentik karena mengandung praktik nominee. Penelitian disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan praktik nominee dalam suatu akta autentik dibuat dengan membuat serangkaian perjanjian yang isinya secara tidak langsung mengalihkan kepemilikan dari nominee yang namanya tercantum dalam sertipikat hak milik, kepada beneficiary atau pihak yang menerima manfaat atas tanah, yang dalam kasus ini merupakan WNA. Dapat disimpulkan bahwa akta-akta nominee yang dibuat pada dasarnya telah melanggar syarat objektif perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum. Isi dari perjanjian yang dituangkan ke dalam akta autentik tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku dalam UUPA serta peraturan pelaksanaannya. Akta autentik yang dibuat oleh para pihak di dalam kasus memiliki tujuan utama untuk mengalihkan kepemilikan tanah dengan hak milik dari WNI ke WNA. Akibatnya, akta-akta tersebut harus dinyatakan batal demi hukum. Dengan dibatalkannya serangkaian akta autentik, WNA yang merupakan pemilik manfaat atau beneficiary dari tanah sengketa, tidak dapat diberikan perlindungan hukum apapun, termasuk untuk mendapakatkan pengembalian uang atas tanah yang sebenarnya dibeli menggunakan uangnya.

---

This research analyzes the implementation of nominees in the field of land tenure in Indonesia, as well as how an authentic deed made before a notary has a nominee element in it and also the consequences for the beneficiary of cancelling the authentic deed because the authentic deeds contained nominee practices. The research was compiled using doctrinal research methods. The implementation of nominee practices in an authentic deed is made by making a series of agreements whose contents indirectly transfer ownership from the nominee whose name is listed on the certificate of ownership, to the beneficiary, which in this case is a foreign citizen. It can be concluded that the nominee deeds made have basically violated the objective requirements of the agreement. The content of the agreement as outlined in the authentic deed has violated the applicable provisions of the Agrarian Law and its implementing regulations. As a result, the deeds in this situation must be declared null and void. Thus, the foreigner who is the beneficial owner or beneficiary of the disputed land, cannot be given any legal protection, including to get a refund for the land that was actually purchased using their own money."