Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini menelaah masalah pengalokasian sumberdaya, khususnya penggunaan sumberdaya lahan untuk pertanian tanaman pangan dan perkebunan di Kabupaten Kuningan guna meningkatkan pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dimana sektor tersebut saat ini masih merupakan sektor dominan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar pedoman pembuatan kebijakan publik dalam menetapkan pola tanam sekaligus dapat memberikan kontribusi terbaik dari sector pertanian bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kuningan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemungkinan pengalokasian sumberdaya lahan pertanian secara optimal guna memaksimaikan kontribusi sektor pertanian di daerah penelitian, kemudian mencari komoditi pertanian yang dapat memberikan keuntungan maksimal bagi petani, serta mengetahui sampai seberapa jauh kendala sumberdaya lahan dan tenaga kerja mempengaruhi proses produksi peranian. Metode yang digunakan adalah menyusun model penggunaan lahan dengan program linier dengan fungsi tujuan maksimisasi keuntungan usaha tani. Variabel keputusan yang digunakan adalah keuntungan marginal per-hektar dari usaha tani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dihadapkan pada kendala berbagai jenis lahan dengan tipe irigasi yang berbeda dan lahan kering, serta kendala tenaga kerja. Model dianalisis berdasarkan print out perangkat lunak UNDO (Liniear Interactive Discrete Optimizer). Solusi optimal dari model penggunaan lahan pertanian di Kabupaten Kuningan adalah usaha tani menanam komoditi padi sawah, padi gogo, sayuran dan buah-buahan pada lahan seluas 126.518 Ha yang akan memberikan keuntungan sebesar Rp 1.416.252.000.000.-. keuntungan ini lebih besar jika dibandingkan dengan nilai sebelum dilakukan perencanaan, yaitu Rp 1.332.839.497.000,- dari luas tanam 112.779,76 Ha. Dalam rangka usaha peningkatan pendapatan petani, nampaknya usaha tani hortikultura (sayuran) mempunyai prospek sangat baik untuk dikembangkan dan peningkatan produktifitas harus tetap mendapat perhatian. Pada komoditi unggulan yang mendapat prioritas dilakukan proses lebih lanjut melalui pengolahan hasil, pengemasan dan diversifikasi produk agar dapat meningkatkan nilai tambah sekaligus dapat memperluas lapangan usaha untuk menyerap tenaga kerja yang berlebih disektor on farm (budidaya). Selain itu juga dilakukan pelatihan-pelatihan kewirausahaan, khususnya bagi pemuda putus sekolah seperti kursus manajemen usaha tani, pengolahan lanjutan produk pertanian, pengelolaan jasa alat mesin pertanian dan bimbingan permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Abstrak :
ABSTRAK
DKI Jakarta sebagai kota metropolitan telah berkembang ke prakondisi sebagai kota jasa. Selama PJP I transformasi perekonomian telah membawa DKI Jakarta ke tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan selain meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus telah mengurangi jumlah penduduk miskin. Namun di sisi lain meningkatnya pendapatan belum diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata. Gini ratio telah meningkat dari 0,29 pada 1984 menjadi 0,36 pada 1996.

Keberhasilan pembangunan ekonomi selain telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga berdampak pada peningktab jumlah penduduk yang menuntut tersedianya lahan untuk pemukiman, lapangan kerja dan supplai bahan panagan dan non pangan dari pertanian serta berdampak kepada semakin terdesaknya daerah hijau pertanian hutan dan taman kota serta daerah-daerah resapan.

Kondisi krisis ekonomi yang telah berlangsung sejak pertengangahan 1997 menimbulkan kelesuan kegiatan perekonomian dan berdampak langsung kepada sector-sektor modern yang bercirikan pada ketergantungan pada meningkatnya pengangguran yang berasal dari angkatan kerja yang tidak terserap lapangan kerja dan dari pemutuasan hubungan kerja (PHK).

Ditinjau dari potensi sumber daya, DKI Jakarta memiliki cukup tenaga kerja dan potensi lahan yang perlu dimanfaatkan, lahan di daerah dengan koefisien dasar bangunan rendah, melalui pengembangan system agribisnis yang menggunakan bahan baku impor relative kecil.

System agribisnis diartikan sebagai suatu kesatuan kegiatan usaha yang meliputi salah satu atau keseluruhaan dari mata rantai produksi, pengolahan hasil dan pemasaran yang ada hubungannya dengan pertanian dalam arti luas. Yang dimaksud ada hubungannya dengan arti luas adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi kebijakan pembangunan pertanian subsector pertanian tanaman pangan dan hortikuktura DKI Jakarta dalam pengembangan system agribisnis dengan metode pengambilan keputusan the analytical hierarchy process (AHP).

AHP adalah metode pengambilan keputusan dengan cara memecah suatu masalah yang kompleks dan mengaturnya ke dalam suatu hirarki. Dalam penelitian ini untuk keperluan simulasi, dilakukan penilaian oleh lima orang responden yang dianggap ekspert dalam masalah pertanian pada umumnya dan permasalahhan agribsnis di DKI Jakarta pada khususnya dengan menggunakan daftar kuesioner.

Analisis mengenai strategi kebijakan pembangunan pertanian TPH DKI Jakarta diawali dengan melakukan kajian tentang gambaran umum perekonomian DKI Jakarta dengan titik berat pada subsector pertanian TPH melalui mdel pendekatan transformasi struktur perekonomian terhadap PDRB DKI Jakarta khususnya pergeseran kontribusi subsector pertanian TPH. Dengan analisis ini dimaksudnkan untuk memperoleh gambaran permasalahan yang dihadadpi dalam pembangunan pertanian system agribisnis. Kemudian hirarki permasalahan dianalisa dengan mengaplikasikan pendekatan AHP.

Berdasarkan hasil kajian terhadap rata-rata pendapatan petani dibandingkan dengan rata-rata pendapatan regional Jakarta perkapita dan terhadap indek produktivitas relative petani (IPR) serta meningkatnya gini ratio maka secara tidak langusng menunjukkan bahwa probabilitas distribusi pendapatan terendah dari pertanian makin signifikan.

Sementara itu, hasil kajian terhadap kendala peluang dan tantangan dalam pengembnagan agribisnis di DKI Jakrta ternyata menunjukkan bahwa upaya pengembangan industry dan jasa yang menunjang dan ditunjang oleh kegiatan usaha pertanian makin terbuka lebar.

Hasil sintesa akhir terhadap hirarki system agribisnis dari jawaban ke lima responden dengan pendekatan AHP ternyata sasaran satu mendapat prioritas tinggi di atas ke dua sasaran lainnya yaitu peningktan lapangan kerja dan peningktan pendapatan. Hasil ini juga sama dengan prioritas consensus. Dan kebijakan yang paling diinginkan responden dalam pengembangan system agribisnis di DKI Jakarta adalah kebijakan pengembnagna SDM dan kelembagaan pertanian.

Dengan menjalankan kebijakan pengembangan SDM dan kelembagaan pertanian maka peluang atau kesempatan usaha di bidang agribisnis, ekspor-impor, perdaganagn pascpanen, rental tanaman, konsultan agribisnis dan lain-lain sejlaan dengan peningkatan penduduk, pertumbuhan pendapatan dan pertumbuhan permintaan hasil pertanian dan bahan baku dari hasil pertanian untuk industry dan perdaganagan di tingkat nasional maupun internasional. Kenytaaan ini merupakan tantangan bagi pemda untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran kebijakan pembangunan pertanian TPH.

Abstrak :
Desentralisasi perencanaan pembangunan dalam konteks/kerangka multilevel telah mendapat banyak perhatian dan diteliti tetapi penelitian yang memfokuskan pada keselarasan masih langka, terlebih lagi yang memasukkan perspektif/konsep agency relationship, inside bureaucracy dan representative bureaucracy secara simultan. Menggunakan paradigm post-positivism dan metode studi kasus, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis derajat desentralisasi dan derajat kesalarasan perencanaan pembangunan pertanian multilevel di Lampung dan Jawa Tengah dan sekaligus merekonstruksi tatakelola perencanaan pembangunan pertanian multilevel terdesentralisasi. Hasil penelitan memperlihatkan derajat desentralisasi rendah, derajat keselarasan tinggi dan tatakelola perencanaan pembangunan pertanian multilevel terdesentralisasi dilakukan selama ini dengan pendekatan integrating role dan bersifat centraliazed-fragmented. Tatakelolaa perencanaan pembangunan perlu direkonstruksi dengan memperkuat kedudukan an peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah beserta kelembagaan sekretariatnya, termasuk wewenang mengkoordinaskan segala kebijakan dan program di wilayahnya dan terhadap instansi vertikal di wilayahnya dan wewenang dalam konteks penganggaran. anggaran pembangunan pertanian yang selama ini dipegang pusat kementerian pertanian . Penelitian ini telah memberikan kontribusi dalam analisis desentralisasi dari perspektif multilevel, mengembangkan agency theory melalui analisis bersifat multilevel bukan hanya hubungan bersifat langsung/level tunggal , memperkuat teori inside bureaucracy, dan mengembangkan teori representative bureaucracy dengan memperkenalkan analisis representative bureaucracy pada perspektif kelembagaan dalam arti bagaimana suatu lembaga yaitu Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah beserta organ/institusinya.

---

Despite an increased interest in multilevel decentralized development planning, it is surprising that research focused on the alignment is scarce, especially those included agency relationship, inside bureaucracy and representative bureaucracy simultaneously. This study aimed at analyzing decentralization and alignment degree of agriculture multilevel development planning in devolution in four regional governments Lampung Province, Lampung Tengah Regency, Jawa Tengah Province and Sukoharjo Regency and further more reconstructing the governance of agriculture decentralized multilevel development planning. Unlike the previous study, the decentralization measurements within the context of decentralized agriculture development planning focused on decentralization with the notion of devolution so that the study was able to reflect the level of authority possessed by local autonomy in the agriculture development planning. In analyzing development planning alignment, this study focused not only on measuring degree of alignment but also bureaucrat behavior. This study contributed to enrich the decentralization and decentralized development planning through the insertion of concept theories of inside bureaucracy, shirking, vertical externality in its analysis.

Abstrak :
Penelitian ini membahas implementasi program intensifikasi pertanian padi oleh pemerintah Indonesia di Kabupaten Purbalingga pada tahun 1969-1998. Program intensifikasi pertanian padi sendiri dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia pada waktu itu (Orde Baru) untuk mencapai swasembada beras nasional dan mengatur harga beras agar tetap terjangkau sementara meningkatkan kesejahteraan petani padi di Kabupaten Purbalingga. Namun, program ini mendapat respons positif dari petani di Kabupaten Purbalingga setelah beberapa tahun implementasi karena faktor kualitas teknologi yang digunakan dan masalah teknis di lapangan. Melalui metode dan sumber historis seperti literatur, arsip, publikasi pemerintah, dan wawancara dengan narasumber aktual, ternyata implementasi program membuat peluang di sektor pertanian menjadi tidak seimbang meskipun berhasil meningkatkan jumlah beras lokal. produksi.

---

This study discusses the implementation of the rice agriculture intensification program by the Indonesian government in Purbalingga Regency in 1969-1998. The intensification program of rice farming itself was implemented by the Indonesian government at that time (the New Order) to achieve national self-sufficiency in rice and regulate rice prices to remain affordable while increasing the welfare of rice farmers in Purbalingga District. However, this program received a positive response from farmers in Purbalingga District after several years of implementation due to the quality of the technology used and technical problems in the field. Through historical methods and sources such as literature, archives, government publications, and interviews with actual sources, it turned out that the implementation of the program made the opportunities in the agricultural sector unbalanced despite the success in increasing the amount of local rice. production.