Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Agropolitan selain merupakan konsep berpikir, cara pandang, atau strategi untuk melakukan pembangunan di daerah, baik di perkotaan (urban) maupun sub perkotaan (sub urban) dengan pertanian berkelanjutan, juga merupakan pendorong proses restrukturisasi pedesaan oleh masyarakat dan berkemampuan membangun interdepensi antara pembangunan pedesaan dan perkotaan secara serasi dan saling mendukung. Dengan melihat potensi pertanian di Kabupaten Kulon Progo maka pengembangan agribisnis di daerah seharusnya tidak hanya puas pada pemanfaatan kelimpahan sumber daya yang ada (factor driven) atau mengandalkan keunggulan komparatif (comparative advantage) seperti sekarang tetapi secara bertahap harus dikembangkan ke arah agribisnis yang didorong oleh capital driven dan kemudian kepada agribisnis yang didorong oleh inovasi (innovation driven,). perkataan lain, ke unggulan komparatif agribisnis pada setiap daerah ditransformasi menjadi keunggulan bersaing (competitive advantage) melalui pengembangan mutu sumber daya manusia, teknologi, kelembagaan dan organisasi ekonomi lokal yang telah ada pada masyarakat daerah Kabupaten Kulon Progo. Dengan menelusuri kondisi dan struktur perekonomian yang memenuhi asumsi bagi penetapan kebijakan agropolitan sebagai pilihan kebijakan dalam pembangunan pertanian dan menganalisis apakah penetapan kebijakan agropolitan secara empiris dimungkinkan serta menganalisis apakah kebijakan perencanaannya memberikan daya dukung yang memadai bagi efektivitas kebijakan agropolitan. Studi ini dimulai dengan melakukan penghitungan terhadap sektor- sektor dan sub sektor yang membentuk PDRB baik Kabupaten propinsi maupun Nasional, dengan menggunakan metode dan analisa Pertumbuhan, Kontribusi Sektoral, Penghitungan Nilai LQ, ShiftShare dan Multiplier serta melakukan pembobotan untuk menentukan prioritas sektor unggulan dan Keunggulan Komparatif yang terdapat dalam perekonomian Kabupaten Kulon Progo. Dari situ telah dapat diambil kesimpulan apakah struktur perekonomian kab KP memenuhi asumsi bagi penetapan kebijakan Agropolitan dan dimungkinkan untuk tumbuh secara kondusif. Sedangkan untuk mengetahui apakah kebijakan perencanaan kabupaten ikut mendorong bagi efektivitas penetapan kebijakan agropolitan. Digunakan kerangka analisis manajemen strategis. Pendekatan ini ternyata dapat memberikan alternatif kebijakan yang terpilih sebagai kebijakan strategis atas dasar bobot yang dimiliki. Dari hasil analisis dan identifkasi kebijakan strategis dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kabupaten Kulon Progo memliki potensi yang memenuhi asumsi bagi penetapan kebijakan agropolitan karena sektor yang memiliki prioritas tinggi sebagai sektor andalan adalah subsektor perkebunan, peternakan dan perikanan. Oleh karenanya kebijakan agropolitan secara empiris dimungkinkan sebagai kebijakan yang memiliki potensi untuk mengembangkan perekonomian kabupaten dari sektor pertanian. Disamping itu hasil identifikasi strategi kebijakan perencanaan pengembangan potensi agropolitan memberikan pilihan kebijakan yang dapat dipergunakan untuk menilai apakah perencanaan kebijakan yang selama ini berlangsung di Kabupaten Kulon progo memberikan dukungan bagi terciptanya domain agropolitan.

Abstrak :
Pemerintah telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional 2009-2014. Program pemberdayaan pertanian dan nonpertanian untuk kelompok miskin sudah relatif banyak, namun kurang efektif dan berkelanjutan karna bersifat parsial-sektoral. Mengingat besarnya sumber daya yang dicurahkan, dalam prespektif peningkatan efektivitas dan efisiensi program pembangunan, pemikiran ini bertujuan merumuskan reorientasi pradigma dan strategi sebagai syarat kecakupan dalam pengentasan kemiskinan di pedesaan. Krisis ekonomi berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketanganan pangan di tingkat regional dan global. Dampak krisis ekonomi global di Indonesia mencakup penurunan pertumbuhan sektor pertanian dan terhambatnya pencapaian target MDGs-1 2015(12.3% vs target 7,5%). Dampak krisis, dengan risiko dan ketidakpastian yang tinggi, hendaknya membangkitkan kesadaran baru tentang pentingnya paradigma dan strategi pembangunan dan pertumbuhan inklusif. Pembangunan perdesaan inklusif mensyaratkan sinergi pertumbuhan di tingkat desa dengan program pemberdayaan kelompok miskin. Pengembangan agribisnis dan agroindustri patut dijadikan kegiatan utama program pemberdyaaan, pembangunan perdesaan, dan instrumen penting dalam mempercepat transformasi ekonomi pertanian dan perdesaan. Komplementasi efektivitas program pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (di atas 7,0%), didukung integrasi ekonomi desa-kota, akan menjamin eefektibitas dan efisiensi pemanfaatan sumbe daya ekonomi dan mempercepat pengentasan kemiskinan di perdesaan dan secara nasional.