Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji kebijakan pemerintah mengenai kemitraan serta persepsi perusahaan dan kelompok tani tentang kebijakan tersebut, 2) mengidentifikasi persepsi perusahaan dan kelompok tani mengenai hubungan kemitraan diantara keduanya, 3) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai hak dan kewajiban kelompok tani dalam kemitraan, 4) mengidentifikasi bantuan yang diterima oleh kelompok tani dari perusahaan mitra kerjanya serta tingkat kesesuaiannya, 5) mengidentifikasi persyaratan-persyaratan yang dituntut oleh perusahaan dari kelompok tani mitra kerjanya, 6) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai peran dinas/instansi pemerintah dalam kemitraan, dan 7) mengidentifikasi persepsi kelompok tani dan perusahaan mengenai masalah-masalah dalam kemitraan. Penelitian dengan metode survai ini dilaksanakan dengan mengambil sampel dari populasi kelompok tani yang melakukan kemitraan dengan perusahaan dan populasi perusahaan yang melakukan kemitraan dengan kelompok tani di empat kabupaten di Jawa Barat, yaitu: Bogor, Cianjur, Bandung dan Purwakarta. Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu persepsi kelompok tani dan persepsi perusahaan, masing-masing mengenai aspek-aspek dalam hubungan kemitraan diantara keduanya. Untuk mengukur persepsi digunakan kuesioner dengan skala model Likert dengan rentang pengukuran satu sampai dengan lima. Dari penelitian ini diketahui bahwa perlunya peraturan pemerintah dalam upaya untuk mendorong kemitraan ditanggapi secara berbeda oleh kelompok responden kelompok tani ( 92,9 % menyetujui) dan oleh kelompok responden perusahaan ( 61,5 % tidak menyetujui). Namun demikian, kedua kelompok responden mempunyai persepsi yang sama mengenai hubungan kemitraan, hak dan kewajiban kelompok tani dalam kemitraan dan peran dinas/instasi pemerintah dalam kemitraan. Terdapat empat persyaratan utama yang dituntut oleh kelompok responden perusahaan terhadap kelompok tani mitra kerjanya, yaitu: 1) mutu produk, 2) komoditas yang bersifat on-line dengan bisnis perusahaan, 3) kemampuan menepati perjanjian, dan 4) usaha tani dilakukan oleh tenaga yang profesional."

"Penelitian dalam penyusunan tesis ini terfokus pada kebijakan pembangunan pertanian dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani di Kabupaten Bogar dalam kaitannya dengan optimalisasi peran Pemda,Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Permodalan SektorPertanian. Ketiga komponen tersebut merupakan unsur terpenting dalam pembangunan daerah khususnya pada sector pertanian yang pada umumnya didomonasi oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional. Memperhatikan perbedaan peran ketiga komponen tersebut, maka dalam tesis ini dikemukakan aspek-aspek teoritis serta deskripsi yang selama ini dijalankan oleh ketiga komponen tersebut bagi masyarakat petani di Kabupaten Boger. Pada kenyataannya, selama ini peran kefiga komponen itu belum berjalan secara optimal. Hal ini tergambar pada kinerja pembangunan sektor pertanian yang masih menampalkan masyarakat petani sebagai entitas terendah dari tala niaga pertanian yang cukup panjang diKabupaten Bogar.Untuk membarikan gambaran yang lebih transparan terhadap perkembangan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Boger, dalam tesis ini juga dikemukakan aspek-aspek yang berkaitan dengan masyarakat petani di Kabupaten Bogor. Secara umum, usaha pertanian yang dilakukan masih barsifat tradisional dengan penyebaran komoditi yang tidak merata pada sefiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor. Di samping itu, belum ada produk unggulan wilayah yang secarakonsisten dapat dikembangkan masyarakal petani di Kabupaten Bogor.Dari kajian tentang kebijaan pemda dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor ini, penulis memandang perlu adanya optimalisasi peran masyarakat yang diwujudkan dalam lembaga swadaya masyarakat dan optimalisasi lembaga permodalan. Optimalisasi kedua lembaga tersebut dipacu elalui produk-produk kebijakan pemda dalam pembangunan pertaniannya."

"Perkembangan perkoperasian kita setelah negara ini berjalan lebih dari 50 tahun, secara kuantitatif sudah mengalami kemajuan. Tetapi secara kualitatif bila dibandingkan dengan dua institusi lainnya yaitu swasta dan BUMN tampaknya berjalan lambat. Hal ini banyak menimbulkan kritikan dan pemikiran, bagaimana kita bisa melihat gejala koperasi itu lebih tajam. Dalam pembahasan dicoba ditempuh dengan melihat gejala koperasi secara menyeluruh,yaitu pertama dengan melihat perkembangan koperasi dari waktu ke waktu. Kedua, dengan menengok kepada aspek kebijaksanaan pengembangan koperasi yang ditempuh pemerintah dan implikasinya di lapangan yang penulis soroti dari sudut peranan pengurus dan anggota dalam pengembangan koperasi itu sendiri.Penelitian menggunakan studi kasus dengan metode kualitatif yang dalam hal ini data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi koperasi yang demikian ini terjadi karena sebenamya memang tidak dapat terlepaskan dari peranan pemerintah sebagai pembina koperasi di Indonesia. Terutama ketika pada awal tahun 70-an, pemerintah mulai menerapkan dua pola pembinaan pengembangan koperasi secara pola KUD. Pola KUD diperkenankan sebagai satu-satunya jenis koperasi yang diperbolehkan di desa dan bersifat "multi purpose". Pala tersebut sejalan dengan strategi pembangunan yang ditempuh pada waktu itu yang secara sektoral diprioritaskan pada sektor pertanian, khususnya dalam mencapai swasembada pangan. Pembentukan koperasi yang dikaitkan dengan strategi pembangunan nasional ini menempatkan pemerintah pada posisi yang demikian sentral. Dengan posisi tersebut, pemerintah atas nama pembinaan mengintervensi koperasi (terutama KUD), sehingga pada akhirnya malah mengakibatkan koperasi (KUD) tidak hanya menjadi pusat pelayanan anggota tapi lebih menjadi alat kebijaksanaan pemerintah.Dampak dari kebijaksanaan ini di lapangan adalah KUD yang melakukan semua anjuranlperintah dari pemerintah terlihat tidak mampu untuk mengusahakan unit-unit usaha yang dipunyai secara optimal. Sedang KUD yang sate lagi justru karena tidak melaksanakan kegiatan (unit-unit usaha) yang konvensional seperti yang diajukan pemerintah malah terlihat maju.Dampak lain adalah partisipasi/dukungan dari anggota mengalami hambatan, ketika anggota yang jumlahnya mencapai ribuan ini harus melaksanakan fungsi kontrolnya. Hal ini terjadi karena penggunaan administrasi modern kurang cocok dengan kondisi masyarakat setempat. Dengan jumlah anggota yang ribuan itu hubungan yang terjadi antara pengurus dan anggota bersifat impersonal, anggota tidak mengenal pengurus secara personal. Hal ini berpengaruh pada penilaian anggota terhadap pengurus, yang jika dibiarkan dapat membahayakan kelangsungan KUD, sebab, kepercayaan dan dukungan anggota adalah modal utama bagi kehidupan koperasi.Untuk itu, sudah tiba waktunya bagi pemerintah untuk mendefinisikan peranannya atas koperasi, sebab campur tangan pemerintah yang terlalu jauh hanya akan menghambat berkembangnya koperasi itu sendiri."

"Meskipun Jepang dikenal sebagai salah satu negara industri yang terkuat di dunia, sektor pertanian masih belum ditinggalkan oleh masyarakat Jepang, dan koperasi pertanian sebagai representatif dari pertanian merupakan salah satu koperasi termaju di dunia.Untuk mendapatkan informasi mengenai strategi pengembangan Koperasi Pertanian Jepang (Japan Agricultural Co-operatives) yang dewasa ini dikenal dengan JA, telah dilakukan kajian kepustakaan dan pengamatan lapang secara terlibat pasif di JA-Sakura, yang berlokasi di Tsukuba-Shi, Prefektur Ibaraki, pada tanggal 22-24 Juli 2001.Penelitian ini menyajikan gambaran dan menganalisis adanya strategi yang diterapkan sehingga koperasi pertanian tetap eksis, yaitu dengan menggunakan faktor-faktor kekuatan yang mendukung majunya koperasi pertanian di Jepang."