Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam kegiatan transportasi udara, perihal keselamatan adalah kepentingan terdepan yang harus menjadi perhatian utama. Keselamatan merupakan hal yang sangat kompleks, berhadapan dengan multi aktifitas yang meliputi semua segmen penerbangan dan dipengaruhi oleh setiap orang yang terlibat dalam penerbangan. Kecelakaan adalah sebagai hasil dari suatu rantai peristiwa yang tidak diinginkan. Meskipun berbagai macam peraturan penerbangan telah mempersempit potensi terjadinya kecelakaan, namun kenyataannya kecelakaan tetap terjadi. Dan pada umumnya penyebab dari kecelakaan pesawat udara dapat meliputi faktor manusia, faktor pesawat dan faktor cuaca, dimana faktor manusia memiliki implikasi 70%-80% terhadap penyebab kecelakaan pesawat udara. Metode Penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dan komparatif dengan analisis deskriptif empiris. Dalam rangka mencegah kecelakaan berulang dengan penyebab sama dan meningkatkan keselamatan dalam penerbangan, dibutuhkan laporan kriteria dan perbandingan kecelakaan pesawat udara yang seragam, sehingga dapat dianalisis dan dibandingkan laporan kecelakaan pesawat udara yang dibuat oleh negara atau lembaga lain. Pada awal permulaan penyelidikan, mengetahui dan memahami definisi klasifikasi terjadinya kecelakaan pesawat udara diperlukan untuk menentukan bagaimana bentuk pelaksanaan penyelidikan yang akan diterapkan. Mekanisme penyelidikan yang dilakukan KNKT menggunakan pedoman berdasarkan pada peraturan nasional dan internasional yang kosisten. Tujuan tunggal penyelenggaraan penyelidikan kecelakaan oleh KNKT adalah mencari setiap penyebab yang berpengaruh terhadap terjadinya kecelakaan. Selanjutnya hasil dari penyelidikan ini dapat dipergunakan untuk meningkatkan kondisi dan tindakan keselamatan penerbangan guna mencegah kecelakaan dengan penyebab yang sama dikemudian hari. Dan ketika seluruh penyelidikan telah berakhir KNKT akan mengeluarkan laporan akhir, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyelidikan kecelakaan pesawat udara di Indonesia. ...... In the air transport activities, with respect to safety is of leading concern should be the primary. Safety is a very complex, dealing with multi-activity that include all segments of the aviation and influenced by each person involved in aviation. Accidents are the result of a chain undesirable of events. Although various aviation regulations have narrowed down the potential for accidents, but accidents still happen in reality. And in general the causes of aircraft accidents can include the human factor, aircraft factors and the weather factors, which have implications for the human factor of 70%-80% of the causes of aircraft accidents. The research method used in this thesis is the juridical normative and comparative within empirical descriptive analysis. In order to prevent similar accidents recurring to the causes and improve safety in flight, it takes the report criteria and comparison of a uniform aircraft accident, so it can be analyzed and compared to an aircraft accident reports made by the state or other institutions. In early of the investigation, knowing and understanding the definitions of classification aircraft accidents is needed to determine how to form of the implementation of investigation that will be applied. The procedure of the KNKT investigations carried out using guidelines based on a national and international regulations are consistent. The sole purpose of organizing the KNKT accident investigation is to find any cause affecting the occurrence of accidents. Furthermore, the results of this investigation can be used to improve conditions and safety measures to prevent aviation accidents by the same cause in the future. And when the whole investigation is over, KNKT will issue a final report as a form of accountability for the investigation of aircraft accidents in Indonesia.

Abstrak :
Tesis ini membahas bagaimana pertanggungjawaban The Boeing Company terhadap penumpang korban kecelakaan Pesawat Malaysia Airlines (MAS) Penerbangan MH370 rute Kuala Lumpur-Beijing yang terjatuh di Samudera Hindia. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan statute approach dan case approach. Selain itu, tesis ini bersifat preskriptif dan menggunakan data yang sifatnya primer (konvensi-konvensi internasional terkait hukum udara privat internasional, preseden pengadilan asing (Amerika Serikat), Uniform Commercial Code, dan Restatement (second) of torts dan sekunder (buku-buku, jurnal, dan kamus hukum). Hasil penelitian ini adalah bahwasannya The Boeing Company dapat dibebankan dua jenis tanggung jawab. Pertama yaitu secara tidak langsung, melalui mekanisme Konvensi Montreal 1999 tentang Unifikasi Aturan-Aturan tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional dan kedua, secara langsung, melalui mekanisme tanggung jawab produk mutlak yang terdapat di Restatement (Second) of Torts Section § 402A.

---

This study discusses how the liability of The Boeing Company for passengers who were victims of the Malaysia Airlines (MAS) Flight MH370 Kuala Lumpur-Beijing flight crashed in the Indian Ocean on March 8, 2014. The research method used in this study is a normative juridical method using statute and case approaches. In addition, this study is prescriptive and uses primary data (International conventions related to international private air law, precedent of foreign courts (United States), Uniform Commercial Code, and Restatement (second) of torts) and secondary data (books, journals, and legal dictionaries). The results of this study are that the Boeing Company can be charged with two types of liabilities. First, indirect liability, through the 1999 Montreal Convention mechanism on Unification of certain Rules concerning International Air Transport and Second, direct liability, through strict product liability mechanisms contained in the Restatement (Second ) of Torts Section § 402A.

Abstrak :
Pengaturan ketidakhadiran berdasarkan Pasal 467 KUHPerdata ditujukan kepada setiap subjek hukum yang meninggalkan tempat kediamannya. Kecelakaan pesawat udara dan kapal laut banyak menimbulkan permasalahan mengenai korban hilang atau tidak ditemukan. Dalam hal ini, keadaan tersebut tidak memengaruhi status korban sebagai subjek hukum, yang sehingganya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Manusia sebagai subjek hukum hanya akan melepaskan status sebagai subjek hukum apabila meninggal dunia. Maka, keberadaan seseorang dalam keadaan tidak hadir tidak melepaskan statusnya sebagai subjek hukum. Sehingga, untuk keadaan yang demikian dibutuhkan penetapan kematian. Penelitian ini akan melihat keberlakuan ketentuan orang hilang dalam Pasal 467 KUHPerdata dalam kaitannya dengan kecelakaan pesawat udara dan kapal laut yang menyebabkan seseorang dalam keadaan tidak hadir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang bersifat hukum sebagai sumber datanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan memperhatikan beberapa penetapan pengadilan, penulis mendapati bahwa pendapat Hakim mengenai keberlakuan ketentuan Pasal 467 KUHPerdata dalam memberikan penetapan atas permohonan orang hilang yang disebabkan oleh kecelakaan pesawat udara dan kapal laut masih beragam.
The regulation of absence (afwezigheid) on article 467 of The Indonesian Civil Code recognize any person that leaves their domicile. In many cases, Airplane crashes and Ship accidents left many problems regarding missing and disappeared victims. These particular circumstances do not appear to affect the victim’s status as a legal subject, in which situations, would evoke legal uncertainty. A person should retain the status of a legal subject until the day of their demise, and therefore a court decision regarding legal presumption of demise is needed in cases of missing and disappeared victims. This research aims to concise the implementation of article 467 of the Indonesian civil code concerning absence, in cases of missing person as a result of airplane crashes and ship accidents. The research method used in this research is of library research which uses secondary sources of data. After a look through few court orders, as a conclusion to this research, it is found that judges view on this matter still varies.