Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Minuman beralkohol merupakan minuman kegemaran bagi masyarakat, namun di Bekasi justru minuman beralkohol dilarang peredarannya melalui Perda Kota Bekasi No. 17 Tahun 2009. Tujuan dari Perda ini adalah untuk meminimalisir kekhawatiran terhadap crime related drugs yang dapat ditimbulkan oleh minuman beralkohol. Akan tetapi realitanya adalah permintaan minuman beralkohol di Kota Bekasi hingga saat ini masih ada, sehingga terdapat peredaran minuman beralkohol ilegal guna memenuhi permintaan masyarakat tersebut. Upaya pencegahan situasional yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kenyataannya tidak menghentikan peredaran minuman beralkohol ilegal tersebut. Kekhawatiran terhadap crime related drugs tentu tetap membayangi pemerintah Kota Bekasi. Tulisan ini menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti sinkronisasi hukum, keberdayaan hukum, dan dampak dari hukum dengan cara menganalisisnya. Data sekunder yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah mengenai kekhawatiran crime related drugs karena minuman beralkohol oleh pemerintah Kota Bekasi sehingga melarang peredaran minuman beralkohol, akan tetapi justru menimbulkan peredaran minuman beralkohol ilegal kerena permintaan yang masih ada di masyarakat. ......Alcoholic beverages are a favorite drink for the community, but in Bekasi, alcoholic beverages are prohibited by Goverment through Bekasi City Regulation no. 17 Year 2009. The purpose of this law is to minimize concerns about crime related drugs that can be caused by alcoholic beverages. However, the reality is the demand for alcoholic beverages in Bekasi City to date still exist, so there is illegal alcoholic circulation to meet the demand of the community. In fact, Situational prevention efforted by law enforcement officials cannot stop the distribution of illegal alcoholic beverages. Concerns about crime related drugs would still overshadow the government of Bekasi. This paper focuses on literature research that essentially examines the synchronization of law, legal empowerment, and the impact of law by analyzing it. The obtained secondary data were analyzed by using qualitative descriptive method. Furthermore, the issues discussed in this paper are concerns of crime related drugs because alcoholic beverages by the government of Bekasi City thus prohibit the circulation of alcoholic beverages, but it actually causes the circulation of alcoholic beverages illegal because of the demand that still exists in the community. Keywords: Crime Related Drugs, Alcoholic Beverages, Illegal Alcoholic Beverages, Situational Crime Prevention

Abstrak :
Perda pengendalian minuman beralkohol di Banyumas yang diterbitkan tahun 2014 pada awalnya memunculkan perbedaan pendapat dalam internal PDI Perjuangan di Banyumas.  Perda ini merupakan hasil tuntutan oleh beberapa ormas Islam di Banyumas, seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah.  PDI Perjuangan sebagai partai penguasa di Banyumas sejak reformasi terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu yang setuju dan tidak setuju dengan adanya perumusan Perda tersebut.  Kubu tidak setuju beranggapan bahwa isu minuman beralkohol bukan lah isu yang dibawa oleh PDI Perjuangan.  Hal ini juga akan merugikan konstituen PDI Perjuangan.  Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan komunikasi, akhirnya terjadi kompromi antara kedua pihak, yaitu tidak dibahasnya ciu Cikakak (minuman beralkohol tradisional khas Banyumas) dalam substansi perda.  Selain itu, PDI Perjuangan menganggap bahwa isu pengendalian minuman beralkohol bukanlah perda syariah.  Dukungan PDI Perjuangan terhadap perda ini merupakan strategi partai untuk mempertahankan konstituen mereka, yaitu dari kelompok masyarakat Islam yang menuntut untuk diterbitkan perda pengendalian minuman beralkohol dan juga dari kelompok perajin minuman beralkohol tradisional di Banyumas.  PDI Perjuangan ingin menampilkan citra yang lebih religius di hadapan masyarakat Islam di Banyumas.  Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu strategi politik Peter Schroder. ......The regulation on controlling alcoholic beverages in Banyumas, which was published in 2014, initially raised debates in PDI Perjuangan internally in Banyumas. This regulation is the reaction to protests by several Islamic organizations in Banyumas, such as MUI, NU, and Muhammadiyah. PDI Perjuangan as the ruling party in Banyumas which is reformed is divided into two parties, namely those who agree and those who do not agree with the formulation of the regulation. The faction does not agree to assume that the issue of alcoholic beverages is not an issue brought by PDI Perjuangan. This will also harm PDI Perjuangan constituents. The method used in this research is qualitative method. The results showed that after communication, a compromise finally occurred between the two parties, namely not discussing ciu Cikakak (a traditional alcoholic beverage typical of Banyumas) in the substance of the regulation.  In addition, the PDI Perjuangan considers that the issue of alcoholic control resolves sharia regulations. PDI Perjuangans support for this regulation is the partys strategy to defend their constituents, namely from Islamic community groups that demand the prohibition of alcoholic drinks and also from groups of traditional alcoholic drinkers in Banyumas. PDI Perjuangan wants to display a more religious image before the Islamic community in Banyumas. This is in accordance with the theory used in this study, namely Peter Schroders political strategy.

Abstrak :
Minuman beralkohol adalah minuman yang diproduksi dengan cara memfermentasikan bahan yang mengandung gula menjadi etanol dan karbondioksida. Telah diketahui, tidak hanya etanol saja yang menjadi bahan utama dalam minuman beralkohol, seringkali ditemukan adanya metanol dalam minuman beralkohol. Untuk menganalisis kandungan etanol dan metanol tersebut digunakan metode kromatografi gas. Penelitian ini bertujuan untuk menetapkan kadar etanol dan metanol pada minuman beralkohol dengan kondisi analisis optimum campuran etanol dan metanol pada tekanan gas pembawa 70 kPa, suhu injektor 100ºC, suhu detektor 100ºC, menggunakan pemrograman suhu dengan suhu awal 30ºC dipertahankan selama 10 menit sampai suhu 150ºC dipertahankan 5 menit dan menggunakan butanol sebagai pelarut. Dari 7 sampel yang diperiksa, satu sampel mengandung metanol yaitu pada sampel D dengan kadar (0,1037 ±0,0032)% v/v, lima sampel mengandung etanol dengan kadar berturut-turut sebesar (12.6217 ± 0.1546)% v/v, (3,5825 ± 0,0927)% v/v, (13,1819 ± 0,6154)% v/v, (3,1758 ± 0,0768)% v/v dan (17,6964 ± 0,1157)% v/v.dan dua sampel tidak mengandung etanol dan metanol yaitu pada sampel A dan B.

---

Alcoholic beverages are drinks that produced by fermented compound that contain sugar become ethanol and carbondioxyde. As know, etanol not only the main component in alcoholic beverages, mostly found methanol in alcoholic beverages too. To analyze the ethanol and methanol contents, the gas chromatography methods is used. This research is purposed to determine the ethanol and methanol contents in alcoholic beverages.with optimum analytical condition of ethanol and methanol, with 70 kPa carrier gas pressure, 100ºC injector temperature, 100ºC detector temperature within temperature programmed with beginning temperature is 30ºC which maintaining for 10 minutes until the temperature 150ºC that maintaining for 5 minutes and using butanol as a solvent. Out of the 7 tested samples, one sample contain methanol in sample D with content is (0,1037 ±0,0032)% v/v, five samples contain ethanol with contents are (12.6217 ± 0.1546)% v/v, (3,5825 ± 0,0927)% v/v, (13,1819 ± 0,6154)% v/v, (3,1758 ± 0,0768)% v/v and (17,6964 ± 0,1157)% v/v respectively, and two samples are not contain ethanol and methanol which are in sample A and B.

Abstrak :

Seiring dengan peningkatan konsumsi dan penjualan minuman beralkohol, peredaran minuman beralkohol juga terus mengalami perkembangan, seperti peredaran melalui jalur darat, air, dan udara dengan sarana angkutan yang juga berkembang. Tak hanya peredaran yang resmi dan patuh terhadap ketentuan atau peredaran legal yang berkembang, peredaran ilegal juga makin marak dilakukan oleh pelaku-pelaku yang ingin menghindari ketentuan dari pemerintah, seperti pengenaan cukai atas minuman beralkohol atau minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Peredaran ilegal ini di beberapa negara telah melebihi kuantitas peredaran minuman beralkohol yang legal, salah satunya adalah di Indonesia. Salah satu dampak yang berkaitan dengan hal ini adalah penerimaan cukai yang tidak optimal sehingga fungsinya untuk menekan eksternalitas negatif dari MMEA juga tidak akan maksimal. Hal yang perlu dikaji berkaitan dengan hal ini adalah pengawasan cukainya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem pengawasan cukai MMEA di Indonesia dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dialami dalam proses pengawasan hingga masih tingginya peredaran MMEA ilegal dengan menganalisis perbandingan dengan negara lain, Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat tiga tahapan dalam proses pengawasan cukai MMEA di Indonesia, yaitu tahapan intelijen, tahapan penindakan, dan tahapan penyidikan. Lebih lanjut, dalam setiap tahapannya, terdapat hambatan-hambatan yang ditemui, baik dari internal maupun eksternal. Hambatan dari internal dapat berupa keterbatasan sumber daya, ketidaksinkronan peraturan, dan aksi korupsi oleh oknum aparat penegak hukum. Sementara itu, hambatan dari eksternal dapat berupa resistensi dari pelaku dan masyarakat, modus peredaran MMEA ilegal yang terus berkembang, dan kesulitan dalam menangkap pelaku utama. Secara garis besar, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan oleh DJBC dalam menghadapi hambatan-hambatan yang ditemui tersebut, mulai dari manajemen risiko sumber daya, kerja sama dengan inistitusi lain untuk membangun solusi teknologi sistem monitoring yang lebih baik, dan membentuk organisasi gabungan dengan inistitusi lain untuk mengefisiensikan pelaksanaan pengawasan. ......Alongside the increase in consumption and sales of alcoholic beverages, the circulation of alcoholic drinks continues to develop, including distribution via land, water, and air using evolving transportation means. Not only does legal and compliant distribution grow, but illegal circulation is also increasingly carried out by individuals seeking to evade government regulations, such as taxes on alcoholic beverages or beverages containing ethyl alcohol (MMEA). In some countries, illegal circulation has surpassed the quantity of legally circulated alcoholic beverages, Indonesia being one example. One associated impact is suboptimal tax revenue, thereby limiting its function to mitigate negative externalities from MMEA. Supervision of taxation is crucial in this regard. The objective of this research is to analyze the supervision system of MMEA taxation in Indonesia and identify the obstacles faced in the supervision process, particularly in light of the persistently high illegal circulation of MMEA, comparing with Malaysia. This study utilizes a qualitative approach with data collection through literature review and in-depth interviews. Findings indicate that the supervision process of MMEA taxation in Indonesia consists of three stages: intelligence gathering, enforcement, and investigation. Each stage encounters various internal and external obstacles. Internal obstacles include resource limitations, regulatory inconsistencies, and corruption among law enforcement personnel. External obstacles include resistance from perpetrators and communities, evolving modes of illegal MMEA circulation, and difficulties in apprehending key perpetrators. Several solutions are proposed for the Directorate General of Customs and Excise (DJBC) to address these obstacles, such as resource management risk, collaboration with other institutions to develop better technological monitoring solutions, and forming joint organizations with other institutions to streamline supervision implementation.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji makna iklan vodka produksi luar Rusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna yang terkandung dalam lima iklan vodka Rusia dengan menganalisis tanda-tanda yang terdapat pada teks dan visual iklan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Ada dua teori yang digunakan yaitu: teori semantik oleh Peirce (Noth, 1990:44-45) dengan trikotomi keduanya ( Ikon, Indeks, dan simbol ) sebagai unit analisis: dan teori Multimodal oleh Kress & Leeuwen (2006:43) tentang tiga metafungsi (ideasional: gambar naratif dan konseptual, interpersonal: gaze, distance, perspective, dan textual: new-given, ideal-real, center-margin, salience, frame). Hasil penelitian menemukan bahwa teks dan visual dalam iklan menjadi satu kesatuan makna dan iklan vodka produksi luar Rusia menampilkan ciri Rusia. ......This research discusses the meanings of advertisements for vodka produced outside Russia. This research aims to find the meanings contained in five Russian vodka advertisements by analyzing the signs contained in the text and visuals of the advertisements. This research was conducted using a qualitative approach with a decriptive method. There are two theories used, namely: semantic theory by Peirce (Noth, 1990: 44-45) with its second trichotomy (Icon, Index, and symbol) as the unit of analysis: and Multimodal theory by Kress & Leeuwen (2006: 43) about three metafunctions (ideational: narrative and conceptual images; interpersonal: gaze, distance, perspective; and textual: new-given, ideal-real, center-margin, salience, frame). The results of the study found that text and visuals in advertisements become a unity of meaning and advertisements for vodka produced outside Russia display Russian characteristics.

Abstrak :
ABSTRAK
Penulisan ini membahas tentang keterkaitan antara kebijakan pajak minuman keras yang diterapkan oleh pemerintahan Indonesia pada tahun 2013 dan kaitannya dengan motif ekonomi dalam penyelundupan. Penyelundupan dari minuman beralkohol mengincar negara-negara yang menetapkan aturan ketat konsumsi, iklan, ekspor, impor, sampai dengan produksi dari minuman beralkohol. Terutama negara-negara yang menetapkan nilai pajak tinggi dan pembatasan ketersediaan minuman beralkohol di masyarakatnya state monopoly . Peningkatan pajak minuman keras di Indonesia ditujukan untuk meningkatkan nilai pajak dari ketiga golongan minuman beralkohol yaitu golongan A sampai 5 , golongan B 5 sampai 20 , golongan C lebih dari 20 . Peningkatan nilai pajak seluruh golongan ini akan menyebabkan semua jenis minuman beralkohol mengalami peningkatan pembebanan nilai pajak. Pemaparan hubungan antara kebijakan pajak yang menambah motif ekonomi dalam penyelundupan ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan dalam pembentukan kebijakan pajak minuman keras di Indonesia.

---

ABSTRACT
The focus of this writing is about the linkages between liquor tax policy applied by the government of Indonesia in 2013 and its relation with economic motives that drive the smuggler. Smuggler usually targeting countries that set strict rules of consumption, advertising, export, import, and production of alcoholic beverages. Especially countries that set high taxes and restrictions on the availability of alcohol beverages in society state monopoly . Increased the liquor tax in Indonesia is intended to three categories of alcohol beverages, class A up to 5 , class B 5 to 20 , class C over 20 . Increasing the whole group of alcohol beverages tax will lead to increased value of all types of alcoholic beverages. The explanation of the relationship between tax policy and economic motive of smuggling is expected to be a consideration in policy formation liquor tax in Indonesia.

Abstrak :
Dewasa ini keberadaan penanaman modal asing (foreign direct investment) memainkan peran yang signifikan bagi suatu negara. Selain untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan modal negara, penanaman modal asing (foreign direct investment) juga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan suatu masyarakat, Oleh karenanya dalam pengaturan Foreign Direct Investment harus dilakukan secara tepat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional suatu negara. Pada umumnya praktik kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment adalah dalam bentuk negative list (daftar negatif investasi). Namun daftar negatif investasi suatu negara juga dapat berubah-ubah tergantung arah kebijakan penanaman modal yang diambil oleh negara. Seperti Negara Indonesia yang ditemukan perbedaan dalam daftar bidang usaha tertutup penanaman modal sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta dan Setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Telebih dengan dibukanya investasi asing minuman beralkohol di Indonesia yang kemudian menuai pro dan kontra di masyarakat. Hal ini memberikan pemahaman bahwa tarik-menarik konsepsi kepentingan nasional dalam pengaturan Foreign Direct Investment masih terus terjadi. Dalam penelitian ini juga menganalisis contoh kepentingan nasional dalam Foreign Direct Investment Minuman Beralkohol di Negara Malaysia. Penelitian ini dipaparkan untuk mengetahui bahwa tidak ada pengaturan khusus yang standar dan spesifik dalam mendefinisikan suatu kepentingan nasional dalam kaitannya Foreign Direct Investment. Kepentingan nasional merupakan bentuk untuk mempertahankan pengendalian atas sebuah negara, sehingga kepentingan nasional digunakan untuk mempertahankan integritas teritorialnya (physical), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (political), serta memelihara sosial budaya sebagai bentuk dari identitas kulturalnya (cultural identity). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Adapun bahan-bahan penelitian yang terdiri atas bahan hukum dan nonhukum dilakukan dengan cara studi dokumen hukum dan studi kepustakaan. ...... Today, a country's ability to attract foreign direct investment (FDI) is critical. In addition to fulfilling the interests and needs of state capital, foreign direct investment can also encourage an increase in the welfare of a society. In general, the practice of national interests in managing foreign direct investment is in the form of a negative list (negative investment list). However, a country's negative investment list can change depending on the direction of the country's investment policy. Like the State of Indonesia, differences were found in the list of investment-closed business fields before the entry into force of the copyright law and after the entry into force of the job creation law. Especially with the opening of foreign investment in alcoholic beverages in Indonesia which then reaped the pros and cons in society. This provides an understanding that the tug-of-war between the conception of national interests and the regulation of foreign direct investment is still going on. This study also analyzes examples of national interests in foreign direct investment alcohol drink in the Malaysia Country. This research is presented to find out that there are no special standards or specific arrangements for defining a national interest in relation to foreign direct investment. National interest is a form of maintaining control over a country, so national interest is used to maintain its territorial integrity (physical), maintain its political-economic regime (political), and maintain social culture as a form of its cultural identity (cultural identity). The research method used in this study is normative-juridical, using a statue approach, a conceptual approach, and a comparative approach. The research materials, which consist of legal and non-legal materials, are carried out by studying legal documents and literature studies.

Abstrak :
Remaja yang sehat merupakan remaja yang dapat membedakan mana perilaku yang menyimpang dan mana yang tidak. Namun kenyataannya, pada tahun 2017 di Indonesia terdapat 70% pria dan 58% wanita usia 15-24 tahun mulai minum alkohol pada umur 15-19 tahun. Faktor yang paling berpengaruh pada perilaku remaja mengonsumsi alkohol adalah faktor sosial. Remaja akan berusaha untuk diakui dan diterima oleh teman sebaya dengan mengikuti perilaku mereka termasuk perilaku yang menyimpang. Melalui penelitian ini diteliti hubungan penerimaan teman sebaya dan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada remaja. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 111. Teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling. Peneliti menggunakan kuesioner karakteristik, PAS (Perceived Acceptance Scale), dan CAGE (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener). Hasil analisis bivariat menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara penerimaan teman sebaya dan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada remaja (p = 0,162; a = 0,1). Dengan diketahuinya hasil penelitian ini, maka penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih berfokus pada aspek lain yang berakitan dengan perilaku konsumsi minuman beralkohol pada remaja. ......Healthy adolescents are adolescents who can distinguish between deviant and non-deviant behavior. But in reality, in 2017 in Indonesia there were 70% of men and 58% of women aged 15-24 years starting to drink alcohol at the age of 15-19 years. The most influential factor on the behavior of adolescents consuming alcohol is social factors. Teenagers will try to be recognized and accepted by their peers by following their behavior, including deviant behavior. This study examined the relationship between peer acceptance and consumption behavior of alcoholic beverages in adolescents. The number of samples in this study was 111. The sampling technique used snowball sampling. Researchers used a characteristic, PAS (Perceived Acceptance Scale), and CAGE (Cut down, Annoyed, Guilty, Eye-opener) questionnaire. The results of the bivariate analysis showed that there was no significant relationship between peer acceptance and consumption behavior of alcoholic beverages in adolescents (p = 0.162; a = 0.1). By knowing the results of this study, further research can focus more on other aspects related to the behavior of consuming alcoholic beverages in adolescents.