Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Impeachment secara formal didefinisikan merupakan pasal-pasal tentang dakwaan yang terdapat dalam Konstitusi Amerika yaitu pasal I sampai III, yang diberikan kepada House of Representatives, dan yang mengadilinya diserahkan kepada Senat.

Dalam prakteknya, impeachment merupakan proses konstitusional yang berupaya untuk memproteksi kepentingan umum dari kejahatan-kejahatan (crimes), pelanggaran-pelanggaran (misdemeanors), pengkhianatan (treason) dan penyogokan (bribery) yang dilakukan oleh Presiden, Wakil Presiden dan pejabat negara lainnya.

Penulisan tesis ini bertujuan untuk menunjukkan bagimana proses impeachment presiden dilaksanakan dan apa makna impeachment (dakwaan) presiden bagi orang Amerika. Selain itu, juga untuk memperlihatkan konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat Arnerika ketika berlangsungnya impeachment presiden tersebut.

Makna impeachment presiden tersebut merupakan wujud dari nilai-nilai masyarakat Amerika itu sendiri berupa nilai-nilai persamaan dan individualisme. Impeachment presiden telah berfungsi sebagai sarana untuk melestan ikan nilai-nilai tersebut, sekaligus sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa pada dasarnya demokrasi dipahami sebagai kebudayaan konflik, yaitu pedoman dalam bersaing untuk memperolah kemenangan tanpa harus menghancurkan pesaing lainnya, serta menutut diberlakukannya suatu aturan main yang adil dan beradab yang sesuai dengan hukum Amerika.

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian berupa kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan teknik deskriptif-interpretif Selain itu, untuk memahami keterkaitan berbagai aspek yang terdapat dalam impeachment presiden itu, maka penulisan tesis ini melibatkan bidang kajian ilmu sosial, ekonomi dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meng-impeach presiden bagi orang Amerika merupakan hal yang unik, oleh sebab itu, impeachment presiden diangggap begitu penting bagi orang Amerika.

Abstrak :
ABSTRAK
Kebudayaan suatu bangsa menentukan kelangsungan hidup bangsa yang bersangkutan. Kata-kata ini merupakan kesimpulan dari apa yang dinyatakan oleh Spradley dan Rynkiewich, dan juga oleh Parsudi Suparlan. Spradley dan Rynkiewich (1975:7) menyatakan, "Kebudayaan menunjuk pada pola-pola tingkah-laku dan kepercayaan yang diterima secara umum oleh para anggota suatu masyarakat. Ia merupakan ketentuan-ketentuan untuk memahami dan menciptakan tingkah laku yang menjadi kebiasaannya. Kebudayaan mencakup kepercayaan, norma-norma, nilai-nilai, asumsi-asumsi, harapan-harapan, dan rencana-rencana untuk bertindak. Ia merupakan kerangka di dalam mana orang melihat dunia sekitarnya, menginterpretasikan peristiwa-peristiwa dan tingkah laku, dan mengadakan reaksi terhadap realitas yang diserapnya.

Senada dengan arti kebudayaan tersebut di atas, Parsudi Suparlan (1986:2) mengemukakan "Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai mahluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat model-model pengetahuan, yang secara selektif digunakan oleh para pendukung/ pelakunya untuk menginterpretasi dan memahami lingkungan yang dihadapi, dan digunakan sebagai referensi atau pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Karena itu kebudayaan adalah blueprint, desain, atau pedoman menyeluruh bagi kehidupan manusia.

Kebiasaan berpikir rasional dan religiusitas merupakan nilai-nilai budaya yang sangat meresap dalam kehidupan sosial di Amerika. Dilihat dari segi fungsi bekerjanya, kedua nilai budaya ini sama-sama bersumber dari kemampuan manusia, namun melalui fungsi yang berbeda. Berpikir rasional bersumber dari rasio atau akal budi, sementara penghayatan agama bersumber dari hati manusia. Akal budi memberikan kemampuan kepada manusia untuk berpikir secara rasional, yaitu mengerti hubungan sebab dan akibat beserta menarik kesimpulan secara kausal logic. Kesadaran hati manusia memberikan kemampuan untuk menggunakan perasaannya, memberikan kemampuan menetapkan perasaan moralnya, yaitu penghayatannya tentang benar dan tidak benar dalam menilai tindakannya maupun perlakuan yang diterimanya yang datang dari luar dirinya.

Abstrak :
ABSTRACT The intent of this thesis is to explain "The Changing of the American Capitalism in the New Deal Era 1933-1939". As we know, after the Great Crash of Stock Market in October 1929, there were many changes in all facets of American life. This thesis focuses on the changes in 1930s, which were indicated that the New Deal's policies aimed at restoring the damaged economy but at the same time, introduced some significant modification. There are two books, which explore key facets of this topic, The Big Change by Frederick Lewis Allen and American and Free Enterprises by Henry C. Dethloff. Allen's book talked about the transformation in America from 1900-1950. He looks at the political, social and economic powers which changed the American standard of living and America's way of thinking. Dethloff's book discusses the evolution of American capitalism, based on a historical economic approach. Dethloff examines capitalism in America from the colonial era up to the present days. Both of these authors accept the idea that there were notable alterations in the American "system" in the 1930s. The distinction between these books and my thesis reveals the character of the American capitalism by analyzing Roosevelt's New Deal policies as a response to the Great Depression, and by assessing the "system" impacts of those policies. William E. Luchtenburg, in his book Roosevelt and The New Deal, contends that Roosevelt's deed changed American life. This thesis elaborates this theme by assessing the social, political, and economic perspectives on changing American values during this era. In order to analyze the changing of American capitalism in the New Deal era, this thesis shows the dialogue between the government, the elite and the people. The government and the elite processed the New Deal policies, which, in turn, altered the American capitalism, and the people as the object and the impact of the policies. Library research has been conducted in order to examine relevant resources for this study. Textbooks, statistical data, especially in economics, politics, social field and monographs on the New Deal have been taken as main guide. The topic is handled through a qualitative approach, based on economical, political, and social perspectives. An economic perspective is used to explore certain New Deal issues and ideas especially policies related to pump priming, budget spending-budget balancing, gold standardization, banking and monetary, production resources and their impacts. A political perspective is used to assess the government's interference in range of matters. Also the relation among groups, such as the lefts, the conservatives, is examined. It is also important to see how Roosevelt could gain support for his brand of government interference without seeming to destroy capitalism itself. The social perspective describes the overall social impact of New Deal programs and look at how the New Deal generated support from laborers, farmers, blacks and other disadvantageous groups. In addition, this thesis discusses the changing of American values in Capitalism term, based on American thought perspectives. These perspectives lead us to look how far the New Deal policies prompted change in American capitalism during this era. This thesis examines the aims of the first New Deal policies and their impact in American social life. It discusses six kinds of New Deal policy areas, including agriculture, banking and monetary policy, social relief and security, labor relation, unemployment, capital and industrial regulations. The discussion specifies policies and programs, which provides the main characters of the first New Deal policies. Then it handles the aims of the Second New Deal policies and their impact in American social life. It draws upon the same six major areas of policies and programs and also looks at the differences and the programs. It also looks at the differences and consistencies in the objectives of both sets of New Deal policies.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan pemerintah Amerika Serikat bersedia merenegosiasi South Pacific Tuna Treaty (SPTT). SPTT merupakan perjanjian akses perikanan antara AS dan negara-negara Kepulauan Pasifik yang dibentuk pada tahun 1987. Pada Januari 2016 SPTT hampir hancur karena AS memutuskan untuk keluar dari perjanjian, tetapi berhasil diselamatkan ketika AS bersedia untuk menegosiasikan ulang perjanjian tersebut dengan negara-negara Kepulauan Pasifik. Pada Juni 2016, keduanya sepakat untuk merestrukturisasi SPTT dengan mengamandemen beberapa persyaratan perjanjian. Penelitian ini menganalisis mengapa AS bersedia untuk renegosiasi SPTT dengan pihak Kepulauan Pasifik. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, teori two-level game digunakan dalam penelitian ini. Tujuannya untuk mengeksplorasi interaksi yang terjadi antara level domestik dan internasional pada renegosiasi SPTT. Hasil analisis  menunjukkan bahwa Departemen Luar Negeri AS memiliki wewenang untuk renegosiasi SPTT dan lembaga tersebut mendapat dukungan dari mayoritas kelompok domestik AS yang memiliki kepentingan sejalan dengannya. Negosiator juga melakukan beberapa strategi dalam rangka memperbesar dukungan dari kelompok-kelompok domestik sehingga SPTT dapat direnegosiasi. Berdasarkan analisis mengenai motivasi AS renegosiasi SPTT, hal itu mengindikasikan bahwa SPTT bukan hanya sekedar melayani kepentingan ekonomi AS, tetapi juga kepentingan strategis AS di kawasan Pasifik Selatan. ......This research aims to explain the reason of the United States government renegotiate the South Pacific Tuna Treaty (SPTT). The SPTT was formed in 1987 is a fisheries access agreement between the US and Pacific Island States. In January 2016 the SPTT was almost destroyed because the US decided to withdraw from the treaty, however, the treaty was saved when the US was willing to renegotiate with the Pacific Island States. In June 2016, both parties agreed to restructure the SPTT by amending several agreement terms. This thesis analysis why the US is willing to renegotiate SPPT with the Pacific Islands. To answer that question, two-level game theory is used in this research. The use of two-level games theory is to find out the interactions between the domestic and international levels in the SPTT renegotiation. The findings of this research showed that the US Department of State has the authority to renegotiate the SPTT and the agency has the support from the majority of US domestic groups who have similar interest. Negotiators also perform some strategies in order to increase support from domestic groups so that the SPTT could be renegotiated. Based on an analysis of the US motivation to renegotiate the SPTT, it indicates that the SPTT is not just serving US economic interests, but also US strategic interests in the South Pacific region.

Abstrak :
Tesis @America sebagai Diplomasi Publik Amerika Serikat di Indonesia ini membahas interpretasi pemerintah Amerika Serikat terhadap pemuda Indonesia yang dilembagakan melalui pendirian @america di Pacific Place dan media sosial. Penelitian ini adalah kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa @america ditargetkan pada pemuda Indonesia karena pemuda Indonesia memiliki posisi yang penting dan strategis bagi kepentingan Amerika Serikat. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa program dan acara di @america masuk kategori information framework, bukan relational framework. ......Thesis @America as the United States Public Diplomacy in Indonesia discusses the interpretation of the United States government of the Indonesian youth which was then institutionalized through the establishment of @ America in Pacific Place and social media. This investigation is a qualitative study with descriptive design. The result shows that @america is targeted at the Indonesian youth since Indonesian youth has important and strategic position in relation to American national interests. The results of the study also show that the programs and events at @america can be categorized as an information framework, not a relational framework.