Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Legal aspects of apartments in Indonesia

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mencari faktor ndash; faktor yang mempengaruhi developer dalam mengembangkan apartemen di pusat kota Depok, khususnya di Jalan Margonda dan sekitarnya. Melihat perkembangan apartemen yang begitu masif, kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi developer dalam mengembangkan apartemen menarik untuk diteliti untuk memahami kondisi pasar terhadap supply. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif statistik, yaitu dengan one sample t-test untuk mengetahui faktor yang berpengaruh serta tidak berpengaruh terhadap developer dalam mengembangkan apartemen di pusat kota Depok. Selain itu, dilakukan juga analisis Relative Rank Indeks RRI untuk mengetahui faktor-faktor yang dominan atau faktor yang penting. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua faktor dalam variabel penelitian yaitu Pendapatan, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Mahasiswa, Harga Pasar, Pajak, Kemudahan Pinjaman, Suku Bunga, Uang Muka, Peraturan Pemerintah, Investasi serta segmentasi pasar, berpengaruh terhadap developer dalam mengembangkan apartemen di Kota Depok. Sedangkan pada analisis RRI diketahui bahwa Harga Pasar dan Segmentasi Pasar merupakan faktor yang paling penting. Begitu pun dengan Jumlah Mahasiswa, Investasi serta Peruntukkan lahan juga merupakan faktor yang penting bagi developer dalam mengembangkan apartemen di Kota Depok. Hasil dari penelitian diharapkan dapat berdampak bagi pengembang yang bergerak di dalam bidang properti, khususnya pengembangan apartemen.

---

ABSTRACT
This research has been conducted to find the factors that influence developers in developing apartments in Depok city, especially in Margonda Street and its surroundings. Seeing the massive development of apartments, the study of the factors that encourage developers in developing apartments is interesting to examine to understand the market conditions of supply. The analytical technique used is descriptive statistics, ie with one sample t test to determine the factors that have influence and have no influence on developers in developing apartments in the city of Depok. In addition, it is also conducted a relative rank index analysis RRI to determine the dominant factors on developers in developing apartments in the city of Depok. The results of the analysis show that all factors in the research variables, Income, Population, Population Growth, Total Manpower, Number of College Students, Market Price, Tax, Ease of Loan, Interest Rate, Down Payment, Land Allocation Government Regulation , Investment and Market segmentation, are influential on developers in developing apartments in Depok City. While in RRI analysis it is known that market price and market segmentation are the most dominant factors. In addition, the number of college students, investment and land allocation are also important factors for developers in developing apartments in Depok City. The results of the study are expected to be beneficial for developers engaged in property, especially on the development of apartments.

Abstrak :
Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Satuan RumahSusun yang juga Merupakan Pelaku Pembangunan RumahSusun atas Tindakan Perhimpunan Penghuni terkaitdengan Penggunaan Bagian Bersama dalam Rumah Susun Kajian Yuridis tentang Putusan Mahkamah AgungNomor 187 K/Pdt./2016 Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemilik satuanrumah susun yang juga merupakan pelaku pembangunan rumah susun. DalamUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun serta PeraturanPemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, dijelaskan mengenaihak-hak yang dimiliki oleh penghuni satuan rumah susun terhadap tanah bersama,benda bersama bagian bersama dimana perhimpunan penghuni rumah susundiberikan kewenangan untuk mengelola tanah bersama, benda bersama dan bagianbersama tersebut. Dalam tesis ini dijabarkan mengenai pemanfaatan bagianbersama oleh PT Intersatria Budi Perkasa Mulia berupa akses masuk dan keluardari satuan rumah susun miliknya pada Apartemen Casablanca Mansion dimanaPerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian Apartemen Casablanca menutupakses tersebut dengan membangun dinding gypsum yang mengakibatkan hakakses PT Intersatria Budi Perkasa Mulia menjadi terganggu. Untuk itu, penulismeneliti bagaimana sebetulnya kewenangan yang dimiliki perhimpunan penghuniterhadap pengelolaan bagian bersama pada rumah susun serta bagaimanaperlakuan yang seharusnya diperoleh oleh pemilik satuan rumah susun yang jugamerupakan pelaku pembangunan rumah susun terhadap bagian bersama tersebut.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan yang bersifatyuridis normatif. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan bahwa perhimpunanpenghuni dalam melakukan pengelolaan bagian bersama tetap harus mengacukepada pertelaan yang telah disahkan oleh pemerintah sehingga segala tindakanyang bersifat mengurangi bagian bersama merupakan suatu tindakan yangmenyalahi ketentuan. Selain itu, sekalipun penghuni rumah susun merupakanpelaku pembangunan rumah susun tetapi ia tetap dianggap sebagai penghunisatuan rumah susun yang memiliki hak untuk menjadi anggota dan tunduk padaperaturan yang diberlakukan oleh perhimpunan penghuni rumah susun.Kata kunci: rumah susun, penghuni, perhimpunan penghuni, pelakupembangunan, bagian bersama

---

Law Protection to the Owner of the Apartment Unit whichis also the Developer of the Apartment from the Act of theResidents Association for the Use of Shared Part in theApartment Juridical Review to the Decision of SupremeCourt Number 187 K Pdt. 2016 This thesis discusses about law protection to the owner of apartment unit which isalso the developer of the apartment itself. Law Number 20 of 2011 concerningApartment and Government Regulation Number 4 of 1988 concerning Apartment,describe the rights owned by the resident of apartment unit to the shared lands,shared goods and shared part in which the residents association is granted therights to manage such shared lands, shared goods and shared parts. This thesisanalyzes the use of shared part by PT Intersatria Budi Perkasa Mulia for entry andexit access from its apartment units in Apartment Casablanca Mansion where thePerhimpunan Penghuni Rumah Susun Hunian of Apartment Casablanca Mansionas the residents association had closed such entry and exit access by constructingthe gypsum wall which caused the access right of PT Intersatria Budi PerkasaMulia was interfered. By this thesis, the author reviews on how is the authority ofthe residents association in managing the shared part in the apartment and alsohow is the treatment which shall be received by the resident which is also thedeveloper of the apartment to such shared part. From the review, it is known thatthe residents association in managing the shared part shall always refer to thedescription as built drawing which was validated by the government so that allactions in the form of reducing the shared part will be considered as violating theprovision. Further, even though the resident is also the developer of apartment,they have the rights to be treated as a regular resident which having the right tobecome a member and subject to the applicable policies determined by theresidents association.Keywords apartment, resident, residents association, developer, shared part

Abstrak :
Perjanjian pengikatan jual beli bawah tangan satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020, tidak mengikuti ketetntuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun dan Pasal 12 ayat (2) Permen Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, sehingga tidak memberikan perlindungan maksimal kepada pembeli selaku konsumen. Penelitian ini membahas mengenai kepastian hukum berdasarkan asas konsensualisme, dan perlindungan hukum bagi pembeli berdasarkan atas PPJB satuan unit Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020. Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridisnormatif dimana penelitian mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian menyatakan PPJB Apartemen Pancoran Riverside Nomor 03018/PR-GRTP/PPJB/II/2020 batal demi hukum, hal mana yang mengacu pada pengecualian asas konsensualisme sebagai salah satu dasar perjanjian, namun selama selama perjanjian baru belum dibuat, berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda, maka PPJB bawah tangan tersebut hanya memiliki kekuatan akta di bawah tangan. Perlindungan hukum bagi pembeli dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada, namun tidak ada sanksi yang tegas bagi pengembang yang membuat PPJB bawah tangan. Oleh karena itu dharapkan pemerintah dan pembuat undang-undang dapat menerapkan sanksi yang tegas terhadap PPJB bawah tangan agar tercipta perlindungan yang maksimal bagi para pihak dalam perjanjian. ......The agreement for sale and purchase under the hands of the Pancoran Riverside Apartment unit number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020, does not follow the provisions of the applicable laws, namely Article 43 paragraph (1) of the Law on Flats and Article 12 paragraph (2) Regulation of the Preliminary Sale and Purchase Agreement System, so as not to provide maximum protection to buyers as consumers. This research discusses legal certainty based on the principle of consensualism, and legal protection for buyers based on the PPJB unit of the Pancoran Riverside Apartment unit Number 03018/PRGRTP/ PPJB/II/2020. This research is a juridical-normative research where the research refers to the legal norms contained in statutory regulations. The research conclusion states that PPJB Pancoran Riverside Apartment Number 03018/PR-GRTP/ PPJB/II/2020 is null and void, which refers to the exclusion of the principle of consensualism as one of the basis for the agreement, but as long as a new agreement has not been made, it is based on the principle of Pacta Sunt Servanda , then the underhand PPJB only has the power of the underhand deed. Legal protection for buyers is guaranteed by existing laws and regulations, but there are no clear sanctions for developers who make PPJB under their hands. Therefore, it is hoped that the government and legislators can apply strict sanctions against under-handed PPJB in order to create maximum protection for the parties to the agreement.

Abstrak :
Tesis ini membahas sejauh mana bank terlindungi terhadap Kredit Pemilikan Apartemen dengan jaminan sertipikat induk yang mana sertipikat induk tersebut masih atas nama developer dan sedang dijaminkan di bank untuk proses pembangunan apartemen tersebut dengan fasilitas pembiayaan kredit konstruksi dan sedang dalam proses pemecahan yang diikuti dengan proses roya partial terhadap sertipikat induk tersebut, sementara itu kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal baik untuk ditempati maupun untuk investasi semakin meningkat seiring dengan majunya perekonomian. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut bank sebagai lembaga keuangan menyediakan fasilitas pembiayaan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dan bagi masyarakat yang berminat untuk memiliki unit apartemen tersebut antara debitur dengan developer melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dikarenakan sertipikat sedang dalam proses pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (SHMASRS), dan apabila untuk pembelian unit apartemen tersebut melalui fasilitas pembiayaan dari bank maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan jaminan yang mana jaminan tersebut adalah unit apartemen yang akan dibeli, dan untuk menjamin pembayaran kembali fasilitas kredit yang diambil maka dikarenakan antara debitur dengan developer masih terikat PPJB, maka antara debitur dengan bank sebagai kreditur melakukan Perjanjian Pengikatan Jaminan Khusus (PPJPK) yang berisikan bahwa setelah proses pemecahan sertipikat selesai maka debitur berkewajiban untuk menyerahkan SHMASRS yang telah menjadi atas nama debitur kepada bank untuk diikat hak tanggungan. Agar pihak bank lebih terlindungi maka antara bank dan developer melakukan perjanjian yang disebut dengan Buy Back Guarantee, yang mana developer berjanji apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada bank maka developer berjanji untuk membeli kemball unit apartemen yang dijaminkan.

---

This thesis discusses the extent to which the bank is protected against Apartment ownership loanwith parent deed collateral in which the deed is still entitled to the developer, where it is pledged to the bank for the process of constructingthe apartment with aconstruction credit financing facility and are in the process breaking followed by partial title deed applications process to stem the roya, while the needs of the society for a decent housing to occupy \as well as for investment increased along with the developing economy.And to meet the needs of the bank as a financial institution providing financing facilities of apartment ownership credit (KPA) and for the community's interest to have the apartment units from the debtor to the developers doing the binding Agreement to buy (PPJB) Selling because of the title deed applications are in the process breaking into units of ownership rights over the title deed applications Flats (SHMASRS), and when to purchase apartment unit through the financing facilities of the bank then the debtor is obliged to submit the guarantee which the guarantee is to be purchased apartment units, and to guarantee the repayment of the credit facilities taken then because of the debtor with the developer still bound PPJB, between banks as creditors of the debtor to do the binding Agreements Guarantee special (PPJPK) that contains after the breaking of the title deed applications completed, then the debtor is obliged to hand over the SHMASRS that has become the name of the debtor to the bank to tie the right dependents. In order to make the bank more protected, the bank and developersuse an agreement known as the Buy Back Guarantee, which the developer promised to buy back the apartment units pledged if the debtor is unable to carry out its obligations to the bank.