Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Membicarakan mengenai metode penyelesaian sengketa dalam sebuah e-Contract tidak terlepas dengan adanya suatu pilihan hukum dan pilihan forumnya. Dalam penelitian ini yang akan menjadi pembahasan dari penyelesaian sengketanya ialah mengenai pilihan hukum perdata Indonesia dan pilihan forumnya adalah arbitrase. Penelitian ini sendiri merupakan penelitian kepustakaan/ studi dokumen, tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatoris, dan dilihat dari tujuannya adalah penelitian yang bertujuan problem solution, dan bersifat evaluatif-analitis. Uraian yang akan dibahas dalam penelitian ini mencakup pengertian dan ruang lingkup e-commerce dan e-contract, langkah-langkah yang dilakukan oleh para pihak dalam melakukan pilihan hukum dan pilihan forum dalam e-contract, metode-metode penyelesaian sengketa dalam e-contract, peraturan-peraturan yang berlaku berkaitan dengan penyelesaian sengketa e-contract melalui arbitrase, dan eksekusi dari keputusan hakim yang telah berkekuatan pasti dan tetap terhadap putusan arbitrase internasional dari sebuah senqketa e-contract. Pada bagian penutup, penulis menyimpulkan bahwa e-contract sebagai suatu hal yang sering ditemukan dalam lapangan hukum bisnis, pilihan forum dari sengketanya pada umumnya menggunakan metode penyelesaian melalui arbitrase, namun demikian kekuatan pembuktian e-contract masih belum cukup kuat mengingat belum disahkannya rancangan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur masalah tanda tangan elektronik dan transaksi elektronik."

"Berkembangnya kerjasama ekonomi internasional, dewasa inimengakibatkan makin meningkatnya kegiatan atau transakasi bisnisinternasional yang dilakukan cara melintasi batas-batas negara(cross border nation) seperti ekspor-impor, foreign directinvestment, dan pembiayaan perusahaan. Untuk mengantisipasikemungkinan timbulnya sengketa di dalam transaksi bisnisinternasional, biasanya para pihak telah menentukan adanyapilihan forum (choice of Forum) di dalam salah satu klausulakontrak yang disepakati. Salah satu forum yang biasanya seringdigunakan oleh para pelaku bisnis internasional adalah arbitraseinternasional. Pelaksanaan putusan arbitrase internasional iniharus dilakukan dengan cara menembus kedaulatan (souvereignty)yang dimiliki oleh suatu negara, sehingga apabila putusantersebut ingin dilaksanakan harus terlebih dahulu dibuatperjanjian antar negara. Namun saat ini, putusan arbitraseinternasional dapat dilaksanakan di berbagai belahan duniakarena telah terdapat konvensi yang mengatur mengenai arbitraseinternasional, yakni konvensi New York 1958. Tulisan ini akanmembahas tiga macam pokok permasalahan, yakni, Bagaimanakahkekuatan mengikat putusan arbitrase internasional menurut hukumyang berlaku di Indonesia? Apa saja yang dapat dijadikan sebagaidasar penolakan terhadap pengakuan dan pelaksanaan putusanarbitrase internasional menurut Konvensi New York 1958 ? danapakah penolakan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asingpada perkara Banker Trust melawan PT Mayora indah Tbk telahsesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia?Sekalipun konvensi New York telah berlaku, namun hakim tetapmasih dapat menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional.Adapun dasar-dasar penolakan ini telah diatur di dalam Pasal VKonvensi New York 1958. Terkait dengan hal tersebut, diperlukanadanya kejelian hakim dalam menggunakan dasar-dasar penolakantersebut."