Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian mempelajari pengaruh pengaturan tempat tinggal, yaitu tinggal sendiri, berdua dengan pasangan dan bersama terhadap perilaku pencarian pengobatan lansia dengan memperhitungkan variabel jenis kelamin, kelompok umur, tingkat pendidikan, daerah tempat tinggal, status ekonomi dan akses pelayanan kesehatan dengan menggunakan data Susenas 2012 dan Podes 2011. Hasil regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa pengaturan tempat tinggal secara signifikan memengaruhi perilaku pencarian pengobatan lansia, baik mengobati sendiri maupun berobat jalan. Setelah memperhitungkan faktor klasifikasi, ketika tidak tinggal sendiri, lansia laki-laki memiliki kecenderungan yang tinggi untuk mengobati sendiri maupun berobat jalan, dan sebaliknya pada lansia perempuan. Setelah memperhitungkan pengaturan tempat tinggal dan jenis kelamin, faktor terkuat dalam menentukan perilaku pencarian pengobatan lansia adalah umur dan status ekonomi, terutama untuk berobat jalan.

---

This study examines the effect of living arrangement, which are living alone, couple and with others on health seeking behavior of elderly, both self-treatment and outpatient treatment by controlling variables such as sex, age group, education level, rural urban, economic status and access to health services. Results of multinomial logistic regression analysis using Susenas 2012 and Podes 2011 data show that living arrangement affect health seeking behavior of elderly, both self-treatment and outpatient treatment. According control variables, if the elderly not living alone, men more likely than women to has self-treatment and outpatient treatment, and vice versa if they living alone. According to living arrangement and sex, the strongest determinants of health seeking behavior of elderly, are age group and economic status, especially for outpatient treatment.

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas perlakuan akuntansi atas Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik pada pembukuan penjual, PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan pada pembukuan pembeli, PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN). PGE memperlakukan perjanjian ini sebagai perjanjian yang tidak mengandung sewa, sebaliknya PLN memperlakukan perjanjian ini sebagai perjanjian yang mengandung sewa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi kasus. Perbedaan perlakuan ini terjadi karena perbedaan interpretasi atas kriteria perjanjianyang mengandung sewa sesuai ISAK Nomor 8 (2008). PLN menganggap bahwa PLN mempunyai kemampuan untuk mengarahkan PGE untuk mengoperasikan aset. Sedangkan PGE menganggap keterlibatan PLN hanya pada saat koneksi aliran listrik dari pembangkit PGE ke jaringan listrik PLN. Perbedaan lainnya adalah PLN menganggap bahwa harga dibayar PGE bukan harga yang secara kontraktual tetap untuk tiap unit keluaran. PGE menganggap sebaliknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PGE dan PLN merupakan perjanjian yang mengandung sewa.

---

ABSTRACT This thesis discusses the accounting treatment of Energy Sales Contract on seller?s bookkeeping, PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) and buyer?s bookkeeping, the State Electricity Company (PLN). PGE treats this contract as the arrangement does not contains a lease, on the contrary PLN treats thiscontract as arrangement contains a lease. This study was conducted using the case study method. These different treatments occurs because of different interpretation of the criterias arrangement contains a lease in accordance to ISAK Number 8 (2008). PLN assumes that PLN is able to direct PGE to operate the asset. While PGE assumes that PLN involvement only at the time of connection electricity from PGE plant to the PLN?s electricity network. Another difference is PLN assumes that the price paid by PGE is not contractually fixed price per unit of output, while PGE assumes otherwise. The study concluds that the Energy Sales Contract between PGE and PLN is an arrangement contains a lease.

Abstrak :
Domestic service activities as basic dwelling necessities are inevitably required and performed as essential part of living spaces in any house types. The spatial arrangement of domestic service activities might be problematic in dwellings with limited spatial size, as found in housings for low income occupants. This paper examines various spatial strategies for domestic service activities in urban kampung houses, through the development of a dwelling typology based on the spatial organization of domestic service space. It attempts to analyze urban kampung houses beyond the common differentiation of dwelling space in which domestic service spaces tend to be associated with the back of the house region. It also acknowledges the context of urban kampung housing with certain neighborhood social structure and collective uses of spaces. The findings suggest various spatial strategies in allocating domestic service activities within the available space, including the use of the front region of the house, the outdoor extension of house space, as well as collective uses of space for certain domestic service activities. Redefining the typology of houses based on the spatial arrangement of domestic service activities could provide an insight into specific characteristics of urban kampung living with specific spatiality for domestic service.

Abstrak :
This paper addresses the challenges in developing design ideas of learning environment for primary school children that could promote creativity. In particular it illustrates how the boxes as simple three dimensional objects could be constructed into a system that offers various possibilities of utilization for learning activities. The possible arrangements of boxes and the possible utilization of their surfaces were investigated through a series of creative workshop with children, in which they explored different ways of constructing the arrangement of boxes and using them for their activities. The possibilities offered by the arrangement of boxes and their surfaces indicate the importance of understanding the presence of objects in space not as an independent entity but as a part of the whole spatial system. It suggests that learning environment essentially needs to be designed as an integrated system of learning spaces and objects that together could promote creative learning.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas implikasi hukum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang dilakukan berdasarkan perjanjian nominee. Permasalahan tesis ini adalah membahas Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan sebagai Objek Tata Usaha Negara dan tanggung jawab Notaris dalam RUPS yang tidak memenuhi kuorum akibat perjanjian nominee tersebut. Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan serta menggunakan data sekunder, baik dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Perjanjian nominee merupakan perjanjian yang dilarang dalam penanaman modal di Indonesia, oleh karenanya apabila terdapat perjanjian nominee dalam perseroan penanaman modal asing di Indonesia, perjanjian tersebut batal demi hukum. Perjanjian nominee lazim digunakan untuk menghindari peraturan yang membatasi kepemilikan saham asing dalam Perseroan Terbatas PT di Indonesia. Tentunya sebagaimana diketahui bahwa PT wajib mengadakan RUPS minimal satu tahun sekali, yang mana telah ditentukan batas kuorum yang harus dicapai agar RUPS tersebut dapat diselenggarakan. Batalnya perjanjian nominee tersebut membuat Notaris perlu memperhatikan kembali ketentuan kuorum yang ada. Apabila kourumnya tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangan, maka Notaris sebaiknya menggunakan mekanisme RUPS kedua atau mekanisme lainnya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 56 K/TUN/2017, Notaris lalai dalam menerapkan mekanisme tersebut sehingga atas Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan akibat RUPS yang tidak sah tersebut diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan menolak dengan dalil kompetensi absolut. Pada dasarnya Surat Penerimaan Pemberitahuan bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena sifatnya hanya administratif semata dan perbuatan hukum tersebut berlaku mengikat saat RUPS ditutup atau pada saat tanggal yang ditentukan dalam RUPS.

---

ABSTRACT
This thesis analyze the legal implications of the General Meeting of Shareholders GMS that are based on nominee agreement. The legal questions in this thesis are whether the Receipt of Notice Letter of the Company rsquo s Data Amendment is fall within the Object of State Administration and the liability of Notary in the GMS that has no quorum due to nominee arrangement. This thesis uses the juridical normative methods along with literature study which is based on the secondary data, from many sources such as primary, secondary, and tertiary sources. In the context of investment in Indonesia, nominee arrangement basically is an unforceable agreement, thus if there was a nominee arrangement in foreign direct investment company in Indonesia, the agreement itself is void by law. The nominee arrangement is commonly made in order to avoid the regulation that limits the foreign owned shares percentage in limited liability companies in Indonesia. It is a well known fact that limited liability companies in Indonesia shall hold the General Meeting of Shareholders hereinafter referred to as ldquo GMS rdquo minimum once a year, which in the GMS itself contains various type of quorum requirements that shall be fulfilled. The nominee arrangement is void by law, so the Notary shall take account of the provisions of the quorum. If the quorum does not meet the regulations requirements, then the Notary shall take the second GMS mechanism or any other way. In the Supreme Court Stipulation Number 56 K TUN 2017, the Notary defaulted because he did not apply the second GMS mechanism, so the Receipt of Notice Letter of the Company rsquo s Data Amendment which was caused by non quorum GMS was sued to the State Administrative Court by the plaintiffs. The Court finally overruled and argued on the basis on absolute jurisdiction argument. Basically the Receipt of Notice Letter of the Company rsquo s Data Amendment is not an object of State Administrative Decree because of its administrative only nature and the legal action itself was already legally binding when the GMS was closed or the pointed date in the GMS.

Abstrak :

ABSTRAK
Manusia adalah bagian dari alam. Oleh karena itu, wajar kalau manusia memiliki perasaan dekat dan cinta dengan alam. Perasaan dekat dan cinta ini diwujudkan dalam berbagai bentuk perbuatan atau kegiatan dan salah satu bentuknya adalah seni. Melalui seni manusia menuangkan berbagai pengalaman hidup yang pernah ia peroleh, melalui pemanfaatan berbagai elemen yang menurutnya paling menarik yang dapat dijumpainya di alam. Salah salunya adalah bunga. Kecintaan manusia terhadap bunga dapat ditemui di belahan dunia manapun. Bunga sering dibawa oleh manusia dalam berbagai kesempatan untuk mewakili perasaan manusia ketika ia membawa bunga bersamanya Demikian pula di Jepang. Jepang memilih alam yang indah dan cuaca yang lembut dengan empat musim yang secara berkala datang bergantian, yang memungkinkan tumbuhan berbunga tumbuh dengan subur. Di Jepang, berkembanglah semi merangkai bunga Ikebana. Secara harafiah arti ikebana adalah bunga hidup dan memang bunga yang dipergunakan dalam rangkaian bunga Ikebana adalah bunga hidup. Perkembaggan seni merangkai bunga Ikebana ini berawal dari persembahan dalam kegiatan ritus keagamaan orang Jepang pada jaman dahulu. Dalam persembahan itu, orang Jepang percaya bahwa dewa akan turun dari langit ke bumi melalui pohon yang tinggi besar dan senantiasa hijau sepanjang tahun. Pohon tersebut berfungsi sebagai yorishiro atau tempat bersemayamnya para dewa selama mereka berada di bumi. Berdasarkan pandangan seperti ini, maka di Jepang kebanyakan yashiro atau Jinja dibaugun di tempat yang tinggi dan banyak terdapat pohon cemara.

Bunga itu sendiri dianggap mempunyai kekuatan misterius yang dapat memberikan daya untuk hidup. Dalam Nihon Shoki, bunga juga dipergunakan dalam upacara pemujaan terhadap Dewi Izanami Mikoto.

Perkembangan selanjutnya, seiring masuknya agama Budha ke Jepang sekitar abad ke-6, bunga juga digunakan dalam persembahan bunga untuk Budha ynag disebut kuge. Kuge terdiri atas sange, nenge dan keman. Akan tetapi lama-kelamaan, bunga tidak hanya dipersembahkan untuk dewa atau Budha saja. Bunga mulai dipersembahkan di hadapan patung-patung yang merupakan simbol orang yang sudah meninggal.

Kehadiran bunga dalam kehidupan masyarakat Jepang semakin luas dimana kemudian tumbuh perhatian yang istimewa dari para bangsawan terhadap tumbuhan bunga. Dalam keterangan yang terdapat pada Makura no Soshi, mereka menanami halaman rumahnya dengan berbagai tumbuhan bunga.

Di jaman Muromachi rangkaian bunga yang disebut tatehana mulai menghiasi zasshiki atau ruang duduk yang terdapat di rumah-rumah para bangsawan. Kemudian pada jaman Edo, rangkaian bunga gaya rikka mulai populer dan menjadi julukan untuk gaya ikebana pada masa itu Kemudian bunga juga mulai hadir di dalam ruangan untuk upacara minum teh dan bunga untuk keperluan ini disebut chabana atau ohana. Di akhir jaman Edo berkembang pola tenchijinsansaikaku yang sebenarnya merupakan pemikiran tentang alam yang terdiri atas ten (langit), chi (bumi) dan jin (manusia). Selanjutnya muncullah berbagai istilah untuk ikebana sesuai gaya yang berkembang pada jamannya.

Meskipun aliran dalam ikebana terus berkembang dalam jumlah yang sangat banyak, sebenarnya yang dapat dipelajari manusia dari bunga adalah hal yang berkaitan dengan hidup. Bunga yang indah itu tidak selamanya akan demikian, karena pada saatnya ia akan layu dan mati, kemudian digantikan oleh kuncup-kuncup yang baru. Demikian pula dengan manusia yang mengalami lahir, hidup dan mati. Pola dasar dalam ikebana yaitu tenchijin melambangkan keharmonisan manusia dengan alam dan keselarasan hubungan antar manusia.

Dalam segala segi kehidupan, orang Jepang hampir tidak bisa lepas dari bunga dan ada sudah sejak lama karena pengaruh alam negeri Jepang yang indah serta pengaruh kuat dari kepercayaan asli orang Jepang yaitu Shinto, yang mengutamakan pemujaan terhadap keagungan alam dan turut membentuk karakteristik orang Jepang dalam memahami alam.

Abstrak :
Sebagai program pengenalan budaya oleh Badan Diplomasi Jepang, Ikebana diperkenalkan di Indonesia oleh Yayasan Japan Foundation salah satunya melalui kegiatan kursus beraliran Ikenobo. Skripsi ini berupaya membahas proses belajar yang terjadi pada peserta kursus tingkat awal dalam kegiatannya mempersepsikan dan menguasi seni merangkai Ikebana. Sebagai suatu seni merangkai bunga yang berasal dari Jepang, Ikebana mempunyai tata caranya sendiri, yang membawa serta atribut budayanya. Mengetahui hal tersebut, bagaimanakah materi Ikebana sebagai pranata dari luar diterima oleh pesertanya yang orang Indonesia?. Penelitian ini berupaya menelusuri secara holistik dimensi yang tertangkap dalam proses transmisi pengetahuan yang dilakukan oleh pesertanya, yang terdiri atas murid dan pengajar. ......As an overseas cultural introduction program campaigned by Japan’s Diplomatic Agencies, Ikebana has been introduced to Indonesia by Japan Foundation Organization through a course program. This research aims to gain an understanding of a learning process at a beginner’s course of Ikenobo School flower arranging held at Japan Foundation building. As a Japanese art, Ikebana have its own characteristics that brought with it their cultural attributes. This research is trying to holistically explore the elements that happen throughout the learning processes, experienced by Indonesian participants in an effort to learn craft from another culture, and also to explore the captured dimensions of the transmissions of knowledge done by participants, which consists of the students and teachers.