Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Buku ini terdiri atas sejumlah artikel: De Hindoe ? Javanen in Midden ? en zuid ? Sumatra, Katrangan Bab Joged, De Slametan Entas-entas der Tenggereezen en de Memukur Ceremonie op Bali, De Bedhoyo Ketawang, Een Hypothese Omtrent den Oorsprong der Hindu ? Javaansche Kunst, Rassenmenging, Lezing Wiropustaka, De Madureesche Taal en Letterkunde, De Javaansche Grammatica op Javaanschen Gronslag, Een Hypothese ter Verklaring van de naam Borobudur, Opmerkingen Over de Ontwikkelingsmogelikheid der Inheemse Bouwkunst, Panji en Semar, Iets Over Banten en de Banteners, De Kuwera in het voorpoortal van Tjandi Mendoet, Ojong-ojong Bangkong, Tjareta Naghara Songennep, Een Javaansche Tristan ? Figuur, De Oudste Mohammedaansche Inscriptie op Java n. m. de Grafsteen te Leran, dan Bijdrage tot de Kennis der Soendasche Taal."

"Dalam bahasa Belanda masih ditemukan frasa yang memakai artikel der, den, des, dan preposisi ten serta ter. Semua artikel dan preposisi tersebut merupakan hasil dari gejala kasus, baik kasus nominatif, akusatif, datif, maupun genitif. Frasa-frasa tersebut telah menjadi bentuk beku dalam bahasa Belanda. Jurnal ini membahas tentang artikel dan preposisi te pada bahasa Belanda saat ini yang masih terikat kasus. Metode yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian merangkum frasa dalam bahasa Belanda pada saat ini yang terikat kasus .In Dutch there are still many phrases that use articles `der`, `den`, `des`, and prepositions `ten` and `ter` All those articles and prepositions are the result of cases-process, which applies to cases of nominative, accusative, dative, and genitive. These phrases have become fixed-forms in Dutch. This journal discusses the remaining phrases that are still bound in the article and `te` preposition case. The method is qualitative descriptive. The result of the study summarizes the phrases in contemporary Dutch which have cases on them."

"Tujuan penelititan ini adalah mendeskripsikan penggunaan bahasa, wacana teks, dan aspek sosiokultural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu merupakan metode yang menggambarkan status fenomena pada suatu objek yang akan diteliti. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan dari lima artikel dengan tema Polri dalam media daring Tirto.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Dari analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan, bahwa pemberitaan yang dilakukan redaksi Tirto memaparkan fakta secara deskriptif dari pakar atau praktisi yang bersangkutan dengan kasus bahasan. Pemberitaan yang dilakukan redaksi Tirto menunjukkan sisi negatif Polri sebagai lembaga negara terkorup. Redaksi Tirto secara objektif mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan berita (Polri, Komisioner Ombudsman, peneliti LPEM, dan lain-lain). Meskipun dalam keseluruhan berita redaksi Tirto lebih menunjukkan sisi negatif Polri, pandangan tersebut tidak membuat redaksi Tirto menyudutkan posisi Polri.The purpose of this research is to describe the use of language, text discourse, and sociocultural aspects. This research used a descriptive method. This method can define as a method that describes the status of a phenomenon in a research object. The type of this research is qualitative research. The data was collected from five articles in Tirto with related theme. Observation and documentation method used for collecting the data. By analyzing the data, there is a conclusion can be drawn, the news written by Tirto editorial team describes the facts from the expert or practitioner concerned with the case discussion descriptively. The news showed the National Police as the most corrupt institution. This fact is written very objectively by interviewing other related institutions, such as National Police, Ombudsman Commissioners, LPEM researchers, etc. Although, in the whole news the National Police Institution seems bad, this viewpoint did not make Tirto editorial team cornering the institution on purpose."

"Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

---

Penelitian ini membahas mengenai masalah yang dapat ditimbulkan apabila Notaris tidak mendaftarkan Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan Kepada Kementerian Hukum dan HAM. Yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diundangkan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya dan melakukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Notaris. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai tanggung jawab Notaris dalam pendaftaran penyesuaian anggaran dasar, serta upaya yang dapat dilakukan apabila penyesuaian anggaran dasar tersebut tidak dilakukan. Kedua permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. bertumpu pada studi dokumen terhadap data sekunder, dengan analisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Notaris memiliki tanggung jawab terhadap pendaftaran Penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan kepada Kementerian Hukum dan HAM baik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum maupun secara manual. Jika Notaris tidak melakukan pendaftaran, akan menyebabkan yayasan tersebut dikenakan sanksi tidak dapat menggunakan kata “yayasan” dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan. Sebagai bentuk dari pertanggung jawaban atas kelalaiannya tersebut, Notaris akan dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya maupun perkumpulan. Sanksi tersebut diputuskan berdasarkan putusan dari Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan. Selain itu, Notaris juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan gugatan yang diajukan oleh klien ke Pengadilan Negeri atas dasar Perbuatan Melawan Hukum. Maka dari itu, diharapkan Notaris menerapkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat meminimalisir masalah yang dapat timbul di kemudian hari. Namun, apabila kelalaian tersebut sudah terjadi, pendiri dapat melakukan pendirian yayasan, yang kekayaaannya berasal dari kekayaan yayasan yang sudah tidak dapat menggunakan kata “yayasan” didepannya. Dalam tahapan pendirian yayasan, tahapan pengumuman pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia oleh Menteri merupakan tahapan yang sangat penting. Pada kasus Putusan No. 555 K/TUN/2017, hal ini yang menjadi alasan pencabutan Surat Keputusan pendirian Yayasan pada Pengadilan Tata Usaha Negara."

"Vogue merupakan majalah legendaris asal Amerika yang membahas tentang dunia mode, gaya hidup dan tren-tren populer. Belanda telah menerbitkan Vogue edisi negaranya sendiri dengan menggunakan bahasa Belanda, yang mengulas berita terkini terkait mode di dunia maupun Belanda. Vogue juga berkembang di ekosistem digital yakni website. Di website, berita tersebut ditulis dalam bentuk artikel berita. Dalam penulisan teks artikel tersebut, ditemukan sebuah fenomena kebahasaan dalam kajian semantik yang membawa suatu konsep ke konsep lainnya yang memiliki makna. Fenomena tersebut adalah penggunaan gaya bahasa metafora. Metafora terlihat pada kata atau ungkapan dalam kalimat dan memiliki makna yang berbeda-beda tergantung hal yang menjadi acuan. Penelitian ini menganalisis jenis dan makna metafora dalam artikel Vogue Nederland yang diambil dari situs (www.vogue.nl), jenis metafora diteliti berdasarkan teori metafora konseptual oleh Lakoff & Johnson (2003). Pendekatan penelitian kualitatif mode deskriptif digunakan pada penelitian ini. Dalam penelitian ini, ditemukan beberapa metafora jenis struktural, orientasional, dan ontologis. Beberapa hal dalam artikel fesyen Vogue Nederland menjadi acuan dalam metafora yang digunakan, seperti kegiatan merancang, lokasi acara, serta busana, dan lain-lain.

---

Vogue is a legendary American magazine that covers the world of fashion, lifestyle and popular trends. The Netherlands has published its own Dutch language edition of Vogue, which covers the latest fashion news in the world and the Netherlands. Vogue is also developing in the digital ecosystem, namely the website. On the website, the news is written in the form of news articles. In writing the text of the article, there is a linguistic phenomenon in semantic studies that brings a concept to another concept that has meaning. The phenomenon is the use of metaphorical language style. Metaphors are seen in words or expressions in sentences and have different meanings depending on the thing being referred to. This research analyzes the types and meanings of metaphors in Vogue Nederland articles taken from the site (www.vogue.nl), the types of metaphors are studied based on the theory of conceptual metaphors by Lakoff & Johnson (2003). Descriptive mode qualitative research approach was used in this study. In this study, several structural, orientational, and ontological types of metaphors were found. Several things in the Vogue Nederland fashion article became references in the metaphors used, such as designing activities, event locations, as well as clothing, and others. "

"Penelitian ini menganalisis mengenai kedudukan sub-holding company dalam perusahaan grup serta keberlakuan dari corporate charter milik PT PLN (Persero) menurut UUPT. Akan dilakukan penelitian berbentuk yuridis-normatif dengan tipologi eksploratoris, sehingga akan diperoleh keterangan dan penjelasan khususnya mengenai kedudukan sub-holding yang belum diatur dalam perundang-undangan serta keberlakuan corporate charter yang masih terbatas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya sub-holding merupakan perusahaan induk sekunder dimana memiliki kedudukan sebagai holding sekaligus anak perusahaan. Keberlakuan corporate charter sebagai dokumen tata kelola yang digunakan PT PLN (Persero) kepada keempat sub-holdingnya telah menyalahi POJK No. 45/POJK.03/2020 tentang Konglomerasi Keuangan, yang mengatur penggunaan corporate charter sebagai perjanjian dalam lingkup konglomerasi keuangan. Selain itu, terdapat indikasi adanya piercing the corporate veil dalam keberlakuan corporate charter karena adanya pengendalian yang berlebihan dari PT PLN (Persero) selaku holding sekaligus pemegang saham dari keempat sub-holding di bawahnya.

---

This study analyzes the position of the sub-holding company within a company group and the validity of the corporate charter owned by PT PLN (Persero) according to the Company Law. The research will take the form of a juridical-normative study with an exploratory typology, aiming to provide information and explanations, particularly regarding the undefined position of sub-holding in the legislation and the limited validity of the corporate charter. The results of this research indicate that the sub-holding is a secondary parent company with a dual role as both a holding and a subsidiary. The validity of the corporate charter as a governance document used by PT PLN (Persero) for its four sub-holdings violates POJK No. 45/POJK.03/2020 on Financial Conglomeration, which regulates the use of corporate charters as agreements within the scope of financial conglomerates. Additionally, there are indications of piercing the corporate veil in the validity of the corporate charter due to excessive control exerted by PT PLN (Persero) as the holding company and shareholder of the four sub-holdings beneath it."