Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Situasi persaingan usaha yang semakin ketat menyebabkan posisi PT Pos Indonesia (Persero) menjadi semakin sulit. Hal ini juga diperparah dengan dampak dari pesaing tidak langsung yakni dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi komunikasi (surat elektronik dan teknologi SMS) memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap penurunan tingkat pengiriman surat melalui Pos. Hal ini tentu saja berdampak besar pada pencapaian kinerja perusahaan yang, dalam lima tahun ke. belakang mengalami penurunan secara berturut-turut Karena itu PT Pos Indonesia (Persero) telah melakukan berbagai upaya dalam rangka tetap mempertahankan bisnisnya dan berusaha meningkatkan pencapaian kinerja perusahaan. Tujuan dari karya akhir ini adalah melakukan analisis efektivitas revaluasi aset tetap terhadap kinerja PT Pos Indonesia (Persero) tahun 2007 sebagai salah satu upaya pihak manajemen memperbaiki kinerja keuangan perusahaan.Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa upaya manajemen PT Pos Indonesia (Persero) dalam memperbaiki kinerja keuangan dengan melakukan revaluasi aset tetap pada tahun 2007 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dikarenakan bahwa tidak terdapat hubungan langsung antara revaluasi aset tetap terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Dalam rangka perbaikan kinerja keuangan PT Pos Indonesia (Persero) seharusnya diambil langkah-langkah-strategis nyata yang berdampak terhadap perbaikan operasional dan manajerial sehingga akan meningkatkan kinerja keuangan pemsahaan.

---

Competitive situation of the business has caused the position of PT Pos Indonesia (Persero) is becoming increasinglv difficult. It is also worsened by the impact of competitors from the development of information and communication technology. The development of communication technology (electronic mail and SMS technology) has a sigmficant impact on the decreasing level of mailing via the post ojfice. This of course gives an impact on the performance of the company that in the past five years has been decreasing, respectively. Therefore, PT Pos Indonesia (Persero) has undertaken various efforts in order to maintain the business and tried to ingorove the achievement of company's performance. The goal of this study is to analyze the effectiveness of the fixed assets revaluation on the performance of P T Pos Indonesia (Persero) in 2007 as one of the management effort to improve the company?s financial performance.

Based on this study, it is concluded that the effort of management of PT Pos Indonesia (Persero) in improving the financial guzrformance with fixed assets revaluation in the year 2007 has not provided a signyicant impact. This is because that there is no direct relationship between fixed assets revaluation on the compariy?s performance. In order to improve companys performance, PT Pos Indonesia (Persero) should be taken strategic movement step by step that give real impact on the operational and -managerial improvements that will improve the performance of financial companies."

"Penelitian ini membahas mengenai analisis pelaporan aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga. Aset tetap sebagai bagian dari aset negara merupakan faktor penting dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam laporan keuangan pemerintah nilai aset tetap memiliki nilai paling besar dibanding komponen lain. Penelitian ini menggunakan metodologi studi literatur yaitu dengan mempelajari laporan keuangan kementerian/lembaga yang telah di audit oleh BPK-RI tahun 2008-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan aset tetap diklasifikasikan menjadi dua belas permasalahan dengan lima permasalahan utama yaitu masalah pencatatan, penilaian dan pelaporan; masalah manajemen dalam penggunaan; masalah penganggaran; masalah pengadaan dan penghapusan; serta masalah perencanaan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa dokumen pendukung kepemilikan, Sistem Pengendalian Intern serta kualitas sumber daya manusia merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi pelaporan aset tetap laporan keuangan kementerian/lembaga. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa semakin baik kualitas pelaporan aset tetap pada Laporan Keuangan Kementerian Lembaga maka opini audit yang akan diperoleh juga semakin baik.

---

This study discusses about analysis of fixed asset reporting on financial report of the Ministry / Agency. Fixed assets as part of the assets of the state is an important factor in the management of state finances. In government financial report the value of fixed assets have a greater value than most of other components.

This study uses the methodology of the study literature by analysis the financial report of ministries / agencies which have been audited by BPK-RI in 2008-2010. The results showed that the problem of fixed assets are classified into twelve problems with the five main issues, namely the problem of recording, assessment and reporting; problems in the use of management; issues of budgeting; issues of procurement and disposal, as well as planning issues.

From this study it can be seen that the ownership of supporting documents, Internal Control System and the quality of human resources are the main factors that affect the reporting of fixed assets of the financial statements of ministries / agencies. In this study we can conclude that the better get quality of reporting of fixed assets at financial reports of the Ministry / Agency, the audit opinion also get better."

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"Laporan ini menganalisis penerapan PSAK Aset Tetap pada PT AAA. PT AAA merupakan perusahaan dagang yang menjual suku cadang motor. Analisis dimulai dengan memeriksa siklus pembelian dan penjualan aset tetap. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan penerapan PSAK 16: Aset Tetap (revisi 2011) dan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset (revisi 2009). Selain itu, dibahas juga dampak pencabutan PSAK 39: Akuntansi Kerjasama Operasi terhadap tanah PT AAA yang digunakan dalam kerjasama tersebut, sehingga menyebabkan penggunaan PSAK 13: Properti Investasi (revisi 2011) sebagai pengganti PSAK yang dicabut. Dari hasil analisis, disimpulkan bahwa PT AAA menerapkan PSAK 16 dengan baik, tetapi tidak untuk PSAK 48. Pencabutan PSAK 39 menyebabkan PT AAA menggunakan PSAK 13 dan melakukan reklasifikasi atas tanah tersebut menjadi properti investasi.

---

This report analyzes PSAK implementation of fixed assets at PT AAA. This company is a merchandising company selling spare parts of motorcycle. The analysis begins from checking fixed assets? purchasing and selling cycle. Next, PSAK 16: Fixed Assets (revision 2011) and PSAK 48: Impairment of Assets (revision 2009) implementations are checked. Afterward, impacts of PSAK 39: Operating Cooperation Accounting withdrawal are discussed in the case of land owned by PT AAA, yet under operational cooperation (KSO), hence PSAK 13: Investment Property (revision 2011) is used as replacement of PSAK 39 withdrawal. It can be concluded that PT AAA implements PSAK 16 correctly, but not for PSAK 48. PSAK 39 withdrawal causes PT AAA to use PSAK 13 and reclassify the land to investment property."

"Aset tetap adalah salah satu komponen penting yang dimiliki perusahaan karena akan menjadi salah satu alat dalam menghasilkan pendapatan atau cash flow. Oleh karena itu, apabila ada aset tetap yang sudah berkurang nilainya, atau secara kondisi fisik tidak menghasilkan cash flow yang positif bagi perusahaan, aset tersebut dapat diusulkan untuk dihapuskan. Proses penghapusan aset tetap bersifat penting karena berdampak pada kondisi neraca yang dimiliki oleh perusahaan dan juga terhadap bagaimana pihak luar seperti investor dan pemegang saham dalam melihat kondisi perusahaan. Maka dari itu, proses penghapusan aset tetap yang akan dilakukan perusahaan harus memiliki prosedur yang jelas dan diawasi dengan ketat.

---

Fixed asset is one of the most important component in a company, because it is a tool that can help generating cash flow. Hence, if there are assets that have low market value or physically unable to generates cash flow, the process to write-off an asset can be initiated. The write off process is important to company because it affects the balance sheet of the company and also to external parties such as investor or shareholder when analyzing the company's condition. Due to that condition, the write off that the company will do must have a clear procedure and well monitored."

"Penelitian ini menyoroti salah satu aspek penyebab didapatkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap LKPD Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penelitian ini menganalisis temuan audit BPK terkait aset tetap serta upaya perbaikan atas pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara dan hasil audit BPK dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah dengan melaksanakan rekomendasi BPK untuk mengatasi temuan audit dan melakukan perbaikan atas pengelolaan aset tetap. Perbaikan yang dilakukan berupa pembinaan yang rutin, peningkatan sarana dan prasarana serta penertiban administrasi. Berbagai perbaikan yang dilakukan telah berhasil membuat pengelolaan aset tetap menjadi lebih optimal sehingga membuat temuan audit menjadi berkurang setiap tahunnya dan meningkatkan opini audit Pemerintah Kota Yogyakarta.

---

This study highlighted one aspect of the causes of 'Unqualified Opinion' in the local government financial report of Yogyakarta focusing on the improvement of fixed asset management. This study used qualitative methods with study case approach to analyze how the Local Government of Yogyakarta achieved Unqualified Opinion. This research analyzed the audit finding by BPK related to fixed asset and how the Local Government of Yogyakarta improved the fixed asset management.

Based on the interviews and the audit finding by BPK, it can be concluded that the Local Government of Yogyakarta did the recommendation given by BPK to solve the audit finding and the improvement of fixed asset management. The improvement included regular coaching, improving the facilities and infrastructure, and enforcing the administration. All of the improvement can be optimalized the fixed asset management so it decreased the audit finding every year and increased the audit opinion of the Local Government of Yogyakarta."

"Properti investasi merupakan properti yang dikuasai oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau kedua - duanya, dan bukan untuk dijual dan digunakan dalam kegiatan produksi. walaupun yang diterapkan di Indonesia harus berdasarkan PSAK, namun ada beberapa perusahaan properti yang menerapkannya sebagai aset tetap. Skripsi ini akan menganalisis penerapannya pada salah satu perusahaan properti di Indonesia, yakni PT IPM. PT IPM merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang properti yanitu menyewakan perkantoran.

---

Investment properties are properties held by the owner or tenant finance lease to earn rentals or for capotal appreciation or both, rather than for sale and use in production activities. although it should be applied in Indonesia under GAAP, but there are several properties that apply as a corporate asset. this research will analyze the application to one of the property companies in indonesia, namely PT IPM. PT IPM is a company engaged in the field os property that is rented office space."

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis value relevance dari penurunan nilai aset pada perusahaan setelah penerapan PSAK 48 (revisi 2009). Penelitian ini menggunakan model yang dikenal sebagai model valuasi akuntansi yang awalnya diusulkan oleh Ohlson (1995). Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan 140 sampel perusahaan nonkeuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa penurunan nilai aset perusahaan tidak memiliki asosiasi yang signifikan dengan nilai pasar ekuitas. Artinya investor dan analis investasi tidak menggunakan informasi nilai penurunan aset untuk mengevaluasi nilai perusahaan atau mengambil keputusan bisnis. Hal ini dapat disebabkan karena nilai penurunan aset yang dicatat perusahaan pada tahun 2012 tidak bersifat material yang hanya bernilai 0,89% dari nilai total aset.

---

ABSTRACTThe purpose of this study was to analyze the value relevance of asset impairment after the implementation of PSAK 48 (revised 2009). This study uses accounting valuation model originally proposed by Ohlson (1995). Using 140 samples of non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange after the implementation of PSAK 48 (revised 2009), the results showed that impairment has no significant association with market value of equity. It means that investors and investment analysts do not use asset impairment information in company valuation or in making business decisions. This finding might result from the insignificance of asset impairment during research period which was only 0,89 % of total assets."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara BMN yang berasal dari Kontraktor Kerja Sama KKKS Penulis memfokuskan pada tahap pemanfaatan pemindahtanganan dan penghapusan dalam siklus pengelolaan BMN KKKS Dalam penelitian ini dilakukan 2 dua analisis Analisis pertama yaitu analisis regulasi pengelolaan aset KKKS terhadap manajemen aset yang ideal menurut Australian National Audit Office ANAO Analisis yang kedua terkait kepatuhan pelaksanaan pengelolaan aset KKKS terhadap PP Nomor 6 Tahun 2006 dan PMK Nomor 135 PMK 06 2009 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa hal yang masih harus diperbaiki terkait manajemen aset yang ideal menurut ANAO yaitu sistem informasi sistem akuntansi dan konsep pengadaan Pelaksanaan pengelolaan BMN KKKS secara garis besar telah sesuai dengan regulasi namun peran DJKN dalam hal monitoring evaluasi dan penatausahaan aset perlu ditingkatkan Kata KunciBarang Milik Negara Kontraktor Kontrak Kerja Sama Manajemen Aset.

---

The focus of this study is the implementation of state asset management of asset derived from the contractor production sharing contract KKKS Author focuses on the utilization stage alienation and the elimination of the SOA management cycle PSC In this research two 2 analysis The first analysis is the analysis of asset management regulation KKKS ideal for asset management by the Australian National Audit Office ANAO The second analysis related to compliance with the implementation of asset management KKKS to Regulation No 6 of 2006 and PMK No 135 PMK 06 2009

The results showed that there are some things that still need to be fixed ideal asset management related by ANAO ie information systems accounting systems and the concept of procurement Implementation of SOA management KKKS broadly in accordance with the regulations but DJKN role in monitoring evaluation and administration of assets need to be increased Keyword State Asset Production Sharing Contract Asset Management."

"Penelitian ini akan membahas mengenai masalah tata kelola (governance) penatausahaan Aset Tetap dalam rangka mewujudkan akuntabilitas keuangan pada Universitas Sebelas Maret. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap di UNS sebagian besar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Akuntabilitas Pelaporan Aset melalui pelaksanaan SIMAK BMN relatif akuntabel yang tercermin dari kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) UNS dan kebijakan akuntansi aset tetap yang termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara keseluruhan telah sesuai dengan SAP dan Peraturan terkait BLU. Laporan Keuangan (LK) BLU UNS juga telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Langkahlangkah penerapan penatausahaan aset tetap di UNS telah sesuai dengan 14 prinsip tata kepemerintahan yang baik (Bappenas). Kendala-kendala yang dialami dalam Penatausahaan Aset Tetap di UNS antara lain kendala yang terkait dengan permasalahan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), kendala yang terkait dengan belanja modal, dan kelemahan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN. Saran utama yang diberikan dalam penelitian ini antara lain (a) meningkatkan ketertiban dalam penatausahaan aset tetap, (b) perlu didukung dengan SDM yang handal di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, (c) meningkatkan pengendalian intern terutama dengan melakukan reviu secara lebih intensif terhadap Laporan Keuangan, (d) reviu dan monitoring oleh SPI UNS serta koordinasi yang lebih intensif dengan unit yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan, (e) SOP yang jelas dalam permintaan penghapusan BMN dan SOP pencatatan barang hibah, (f) UNS agar segera melakukan rencana aksi (action plan), dan (g) komitmen UNS untuk transparan dan akuntabel dalam kerangka perwujudan tata kelola yang baik (good governance). Pemahaman mengenai Governance Penatausahaan Aset Tetap pada Universitas dapat diperdalam dengan memperluas cakupan lingkup penelitian terkait Pengelolaan BMN, menggunakan analisis berdasarkan governance structure, dan penambahan Periode Laporan untuk penelitian selanjutnya.

---

This research study the governance problems of the Fixed Assets Administration in order to realize the financial accountability at Sebelas Maret University. The methodology in this study is descriptive and case study analysis. This study finds that the implementation of the Fixed Assets Administration at UNS in accordance with the regulation of the Minister of Finance number 120/PMK.06/2007 about the State Property Administration. The accountability of Assets Reporting through the implementation of SIMAK BMN which is reflected in the relatively accountable conformity with Government Accounting Standards (GAS). The accounting policies of Public Service Bodies (BLU) UNS and the accounting policies of fixed asset contained in the Notes to Financial Statements are overall in accordance with Government Accounting Standards (GAS) and the regulations of BLU. Financial Statements BLU UNS also fulfil the qualitative characteristics of financial statements that are relevant, reliable, comparable, and understandable. Implementation steps of the Fixed Assets administration at UNS in accordance with the fourteen principles of good governance (Bappenas). The constraints experienced in the Fixed Assets Administration at UNS are constraints related to problems of the State Property Management, constraints related to capital expenditures, and weakness related to transparency and accountability in the management of State Property.

The main recommendation given in this study include (a) improve the regularity of the Fixed Assets Administration of, (b) must be supported by reliable human resources in the accounting and financial reporting, (c) improve internal control especially by doing more intensive review of the Financial Statement; (d) review and monitoring by SPI UNS and coordination with the unit that responsible for preparation of the financial statements, (e) Standard Operating Prosedure (SOP) of BMN removal requests and SOP of the recording of donation are clearly, (f) UNS immediate to implement of action plan, and (g) UNS’s commitment to transparency and accountable in the context of implementing good governance. Understanding of Fixed Assets Administration Governance at University can be deepened by expanding coverage of the research scope of related to State Property Management, analyze based on governance structure, and the addition of Reporting Period for future research."