Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian mengenai perubahan ekologi tingkah laku monyet Sulawesi (Macaca spp.) dan empat jenis burung yang diduga berasosiasi dengannya, yaitu malkoha (Phaenicophaeus calyorhynchus), bubut (Centropus celebensis), rangkong (Rhyticeros cassidix), dan srigunting gunung (Dicrurus hottentottus) dilakukan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara, pada bulan Deseinber 1989 hingga bulan Juni 1990. Penelitian ini menggunakan saat pertemuan dengan monyet Sulawesi sebagai kontrol. Data yang diambil adalah jumlah pertemuan, lainanya waktu perteman, jumlah individu, .jarak, strata, aktivitas, serta pola tingkah laku inonyet Sulawesi dan Inasing-masing jenis burung saat bersama-sama. Pencatatan data yang sama saat burung tanpa nionyet Sulawesi digunakan sebàgai data pembanding, untuk mengetahui ada tidaknya perubahan tingkah laku masing masing burung saat bersama monyet Sulawesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada asosiasi antara monyet Sulawesi dengan keempat jenis burung di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Gainbaran adanya asosiasi monyet Sulawesi dengan keempat jenis burung didasarkan pada jumlah pertenivan yang tinggi, perbedaan jumlah individu, perubahan pola berkelompok perubahan strata aktivitas, perubahan persentase aktivitas, dan perubahan tingkah laku makan burung saat bersama monyet Sulawesi."

"Tesis ini membahas mengenai anggaran dasar perseroan, dimana dalam setiap perseroan terdapat anggaran dasar yang merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum. Perseroan yang ada di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dibentuk berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dengan lahirnya Undang-undang Perseroan Terbatas yang baru, maka dibutuhkan penyesuaian atas anggaran dasar perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dengan undang-undang perseroan terbatas yang baru. Undang-undang memberikan jangka waktu 1 (satu) tahun untuk perseroan melakukan penyesuaian. Jika perseroan tidak melakukan penyesuaian, maka perseroan dapat dibubarkan oleh putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan."