Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini berusaha menggambarkan dan menganalisis dinamika hubungan antara dua Ormas Islam terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, pasca Orde Baru. Permasalahan pokok yang dibahas dalam penelitian ini mencakup; (1) Bentuk-bentuk hubungan yang dilakukan Muhammadiyah dan NU pada kurun waktu 1998-2003; (2) Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi hubungan dan (3) Bagaimana pola hubungan Muhammadiyah dan NU pasca Orde Baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Teori-teori yang digunakan adalah teori integrasi dari Banton dan Etzioni, yang dikaitkan juga dengan teori fungsional dan konflik untuk memperkaya pembahasan. Metode pengumpulan data yang digunakan merupakan gabungan antara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa setidaknya terdapat delapan bentuk hubungan yang terjalin antara Muhammadiyah dengan NU dalam kurun waktu 1998-2003, yang meliputi penyelenggaraan pengajian bersama Muhammadiyah-NU, upaya pengamanan Sidang Umum MPR 1999, penyelenggaraan kegiatan tasyakur kemerdekaan, kemitraan dalam mengembangkan usaha kecil, safari dakwah Muhammadiyah-NU, membangun gerakan moral, umrah bersama, dan gerakan anti korupsi. Apabila dipetakan, kedelapan bentuk hubungan tersebut mencakup bidang politik, ekonomi, dan sosial. Faktor-faktor yang menjadi latar belakang hubungan antara Muhammadiyah dengan NU dalam kurun waktu tersebut meliputi komitmen untuk menyukseskan Sidang Umum MPR 1999, memperkuat tali ukhuwah islamiyah, mengikis perbedaan khilafah, upaya merajut kembali komitmen berbangsa dan bernegara di antara komponen bangsa, menumbuhkan sikap saling mendukung untuk keutuhan NKRI, memberdayakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat, mencegah terjadinya konflik massa antara Muhammadiyah dengan NU, keprihatinan atas terjadinya krisis dan konflik sosial, dan keinginan untuk memerangi dan memberantas korupsi yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara paling korup. Pola hubungan antara Muhammadiyah dengan NU pada kurun waktu pasca Orde Baru ditentukan oleh tiga hal, yaitu: pertama, berbasiskan pada spirit Ukhuwah Islamiyah yang mengikat kedua Ormas ini; kedua, adanya unsur generasi muda baru yang progresif sebagai penghubung dan perekat; ketiga, mengembangkan bentuk-bentuk hubungan yang bersifat non politis (di luar bidang politik). Dari hasil penelitian juga diperoleh gambaran bahwa ketiga pola hubungan tersebut mampu mendorong kearah penguatan integrasi sosial antar keduanya. Mengacu pada pandangan Banton (1967) integrasi tersebut dapat terjalin karena perbedaan yang ada dalam kedua organsisasi itu tidak dimaknai sebagai hal yang penting. Para eskponen kedua ormas ini menyadari sepenuhnya perbedaan yang dimiliki, terutama menyangkut masalah khilafiah yang selama ini menjadi ganjalan, namun kini mereka memandang bahwa masalah-masalah khilafiah tidak lagi diperdebatkan bahkan ada upaya untuk mengikisnya. Pola intergrasi yang tercipta, seperti diklasifikasikan oleh Etzioni, mencakup integrasi normatif yaitu pada integrasi yang dibangun berbasiskan pada semangat ukhuwah yang telah digariskan dalam ketentuan normatif Al Quran dan Hadist. Pada sisi lain juga tercipta integrasi fungsional, ketika NU dan Muhammdiyah dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing saling bekerjasama dalam berbagai bidang, seperti tampak dalam kerjasama pemberantasan korupsi. Selain itu juga tercipta integrasi korsif, yaitu pada level generasi muda, yang didorong oleh suatu tekanan dari luar berupa kondisi aktual yang sempat mengancam, terutama akibat terjadinya konflik pada level alit tokoh Muhammdiyah dan NU. Penegasan berkenaan dengan teori yang digunakan dalam konsteks studi ini menunjukkan bahwa perspektif fungsional-struktural dan konflik yang digunakan secara terpilah (sendiri-sendiri) memiliki keterbatasan jangkauan. Sehingga dengan merujuk pada pandangan Lockwood dilakuan upaya untuk mengkombinasikan kedua perspektif tersebut.

Abstrak :
Dalam hal diplomasi internasional dengan negara lain, Kementerian Luar Negeri mengandalkan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri (BPPK) untuk memberikan rekomendasi kebijakan sehingga struktur organisasi BPPK menjadi fondasi organisasi yang penting dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi. Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) BPPK Tahun 2018, terdapat penambahan jumlah eselon III dan IV tahun 2011 hingga 2016. Padahal, pada Renstra BPPK Tahun 2014-2019 masih terdapat permasalahan SDM yang belum memiliki policy skill dan minimnya koordinasi internal BPPK. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kesiapan BPPK Kementerian Luar Negeri dalam mendesain struktur organisasi untuk mewujudkan Diplomasi Internasional. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada pihak BPPK Kementerian Luar Negeri, BPO Kementerian Luar Negeri serta Kementerian PAN-RB dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur organisasi BPPK telah disusun sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana dalam struktur organisasi BPPK, tugas dan fungsi jabatan telah dibagi sesuai dengan tujuan Kementerian Luar Negeri dan didukung dengan peningkatan koordinasi internal BPPK, baik secara vertikal maupun horizontal, meski terdapat pula permasalahan mengenai ketersediaan sumber daya manusia dan ketidaktepatan penginputan data Monitoring dan Evaluasi oleh BPPK.

---

In terms of international diplomacy with other countries, the Ministry of Foreign Affairs relies on the Ministry of Foreign Affairs' Research and Development Agency (BPPK) to provide policy recommendations so that the BPPK organizational structure becomes an important organizational foundation in achieving the organization's vision, mission and strategy. Based on the 2018 BPPK Performance Report (LKj), there were an increase in the number of echelon III and IV from 2011 to 2016. In fact, in the 2014-2019 BPPK Strategic Plan there were still problems with human resources who did not have policy skills and lack of BPPK internal coordination. This research aims to provide an overview of how the Ministry of Foreign Affairs BPPK's readiness in designing an organizational structure to realize International Diplomacy. The research approach uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with the BPPK of the Ministry of Foreign Affairs, BPO of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of PAN-RB and literature study. The results of this study indicate that the BPPK organizational structure has been prepared in accordance with and based on existing laws and regulations, where in the BPPK organizational structure, the duties and functions of positions have been divided according to the objectives of the Ministry of Foreign Affairs and are supported by increased BPPK internal coordination, both vertically and horizontally, although there are also problems regarding the availability of human resources and the inaccuracy of the Monitoring and Evaluation data input by the BPPK.

Abstrak :
Pesatnya perkembagan teknologi informasi membuat website menjadi sebuah ruang penandaan yang bisa menjangkau khalayak global. Keterbatasan ruang dan waktu yang ditiadakan oleh website memungkinkan orang untuk berbagi tanda, berbagi makna, dan berbagi ide, kapanpun dan di manapun. Akibatnya informasi dapat mengalir dengan cair, masuk dan pergi ke benak orang dan budaya yang berbeda. Sirkulasi ideologipun terjadi di ruang penandaan ini. Simbol-simbol yang ditata dengan pengaturan tertentu akan menimbulkan makna-dan ideologi-yang tertentu pula. Dalam advertensi, pengorganisasian tanda menjadi penting untuk menciptakan sebuah imaji. Website, yang salah satu fungsinya adalah advertensi, mensirkulasikan dan mendistribusikan sistem penandaan sesuai ideologi yang ingin diusungnya, karena itu penelaahan terhadap penataan website dapat membongkar bangun ideologi yang menyangganya. Website The British Council memuat segala informasi yang boleh diketahui orang mengenai institusi budaya ini. Analisis wacana yang penulis lakukan terhadap situs www.britishcouncil.org ini menunjukan banyak sekali tegangan, dan kontradiksi antara pengaturan tanda, proses penandaan dalam konteks sejarah perpolitikan dunia, dan makna yang ditimbulkan oleh penandaan itu. Dengan melihat makna lapis ke dua yang muncul dari sistem penandaan situs ini, dapat diketahui ideologi apa yang bersirkulasi dan dianut oleh lembaga budaya ini, sekaligus implikasi politis dari pendistribusian makna penandaan ini.

---

The rapid development of information technology promotes website as a space of signification that can reach global audience. The limitation of lime and space eliminated by website enables one to share signs, meanings and ideas every time and everywhere. As a consequence, information can flow fluidly, in and out, to and fro in the mind of people of different cultural background. Hence, circulation of ideology occurs in this very process of sign faction. The symbols arranged in particular organization would create particular meaning-and ideology -as well. In advertencies, the organization of signs becomes important to create certain image. Website, whose function among others is advertency, circulates and distributes signification system based on the ideology that it carries, therefore an analysis toward the organization of the website can deconstruct the building of ideology that construct it. The British Council website includes all the information which can be made available for people about this cultural institution. A discourse analysis, done by the writer, toward the site of www.britishcouncil.org shows that there are tensions as well as contradictions among the organization of the signs, the signification process in the context of the political history of the world, and the meaning established by the signification. By looking at the second order meaning of the signification system on the cite, we can acknowledge the kind of ideology that this cultural institution circulates and is trying to build, as well as the political implication of the distribution of such signification meaning.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh Job Crafting terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Organizational Trust dan Person Job Fit sebagai Variabel Mediasi.  Organizational Citizenship Behavior sangat penting dimiliki karyawan demi peningkatan kinerja BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam menghadapi bonus demografi. Jumlah responden adalah sebanyak 137 karyawan tetap Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan yang didapatkan dengan teknik non probability. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dan inferensial. Analisis inferensial menggunakan simple linier regression dan hierarchical multiple regression. Hasil penelitian menemukan bahwa Job Crafting berpengaruh kuat menuju sangat kuat terhadap Organizational Citizenship Behavior. Job Crafting berpengaruh sedang menuju kuat terhadap Organizational Trust. Job Crafting berpengaruh sedang menuju kuat terhadap Person Job Fit. Job Crafting berpengaruh kuat menuju sangat kuat terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Organizational Trust sebagai variabel mediasi. Job Crafting berpengaruh sangat kuat terhadap Organizational Citizenship Behavior dengan Person Job Fit sebagai variabel mediasi.

---

The aim of this study is to expain the influence of Job Crafting on Organizational Citizenship Behavior with Organizational Trust and Person Job Fit as Mediation Variable. Organizational Citizenship Behavior is very important for employees to improve the performance of BPJS Ketenagakerjaan, especially in the face of demographic bonuses. Total of respondents were 137 permanent employees of the Central Office of BPJS Ketenagakerjaan obtained with non-probability techniques. Data analysis uses descriptive and inferential analysis. Inferential analysis uses simple linier regression and hierarchical multiple regression. This results of the study found that Job Crafting has a strong towards very stong influence on Organizational Citizenship Behavior. Job Crafting has a moderate influence on Organizational Trust. Job Crafting has a moderate influence on Person Job Fit. Job Crafting has a strong towards very strong influence on Organizational Citizenship Behavior with Organizational Trust as mediation variable. Job Crafting has a very strong influence on Organizational Citizenship Behavior with Person Job Fit as mediation variable.