Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai perlindungan bagi Pemenang Lelang ketika Putusan Pengadilan membatalkan Risalah Lelangnya. Terkadang, pelaksanaan lelang pasal 6 UU Hak Tanggungan dibatalkan oleh Putusan Pengadilan. Dampaknya adalah Risalah Lelang menjadi tidak berkekuatan hukum. Selain itu, pembatalan lelang dan risalah lelang juga menyebabkan masalah hukum bagi Pemenang Lelang yang beriktikad baik sebagaimana dalam kasus putusan pengadilan tnggi nomor 247/PDT/2018/PT.BDG Tanggal 23 Juli 2018. Oleh karena itu, Penulis menganalisis bagaimana tanggung jawab Pejabat Lelang dalam putusan pengadilan tersebut dan perlindungan hukum yang seharusnya didapatkan oleh Pemenang Lelang. Penelitian ini menggunakan metode peneltian normatif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Penulis menyimpulkan bahwa Pejabat Lelang tidak bisa dimintai tanggung jawab atas kerugian yang diderita Pemenang Lelang karena Pejabat Lelang telah menjalankan ketentuan yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pemenang Lelang seharusnya mendapatkan perlindungan berupa ganti rugi dari Penjual Lelang atas pembatalan penyelenggaraan lelang dan risalah lelang. Maka dari itu, Penulis menyarankan Pemenang Lelang mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual Lelang. Selain itu, diperlukan pula adanya peraturan yang mengatur tentang gugatan pihak ketiga dalam lelang.

---

This thesis discusses the protection of an Auction Winner when a court decision canceled his auction deeds. Occasionally, the judicial auctions of real property based on Article 6 of the Indonesian Mortgage Law were annulled by court decisions. As a result, the deed of the related auction would lost its legality. In addition, the cancellation of an auction and its auction deed also causes legal problems to the auction winner who acts in good faith as in the case of the auction winner in the Court Verdict Number: 247/PDT/2018/PT.BDG dated 23 July 2018. Therefore, the writer analyses the responsibilities of the Auctioneer in the aforementioned court verdict and the legal protections which ought to be obtained by the Auction Winner. This research utilizes a normative method with a qualitative data analysis approach. The writer concludes that the Auctioneer could not be held liable for the damages to the Auction Winner because he has implemented the auction procedures in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 27/PMK.06/2016.  The Auction Winner is supposed to obtain protection in the form of compensation from the auction seller due to the cancellation of the auction and its auction deed. Hence, the writer recommends that the Auction Winner claims damages against the Auction Seller. Besides, it is necessary to devise a regulation regarding the third parties lawsuit in the matter of auction.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang pembeli lelang eksekusi PUPN yang mengalami kerugian akibat objek lelang yang dibelinya fiktif, padahal objek lelang merupakan unsur pokok dari lelang. Selain itu objek lelang dalam kasus ini merupakan barang jaminan atas kredit macet dari bank pemerintah (BRI) yang pengurusan piutangnya diserahkan kepada PUPN/KPKNL, idealnya objek lelang tersebut telah dipastikan keberadaannya baik oleh pihak Bank maupun PUPN sebelum dijadikan objek lelang. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan preskriptif. Dari penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa saat ini perlindungan hukum bagi pembeli lelang masih didasarkan pada putusan pengadilan secara kasus per kasus. Penulis menyarankan bagi para calon pembeli lelang untuk berhati-hati saat memeriksa keabsahan dokumen serta kondisi fisik objek lelang yang diminati, berkenaan dengan kasus ini disarankan bagi bank-bank di Indonesia dan PUPN untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan sebaik-baiknya agar tidak terjadi kasus seperti ini di kemudian hari. Diperlukan penyempurnaan peraturan perundangan di bidang lelang khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pembeli lelang sebagai pihak yang mempunyai itikad baik.

---

ABSTRACT
This research is discussing the legal protection of a purchaser of an auction held by the State Auction Office (KPKNL) in relation to the execution of a bad debt/state claim managed by a government bank (BRI) and the Committe for StateClaims Management (PUPN). In this case, the purchaser could not find the auction object and experienced losses, despite the fact that the auction object isthe main factor in the auction sale. Besides, in this case, the auction object is a collateral of a loan from a government bank and its settlement of receivable is managed by PUPN. Ideally, BRI and PUPN should have confirmed the existence of the auction object first before putting it on auction. This research is using normative juridical with prescription method. The conclusion of this research is in this moment legal protection for buyers of auction is still based on court decisions on case per case basis. The writer suggests that buyers of auctions should thoroughly review the validity of relevant documents and ensure physical condition of auction object prior participating in an auction. It is also advised that Banks in Indonesia and PUPN to perform their duties and functions diligently in order to prevent the occurrence of similar cases in the future. In addition, regulations of auction in Indonesia also needs to be revised in particularly to provide more legal protection for auction buyers acting in good faith.

Abstrak :
Tanah memiliki nilai ekonomi yang senantiasa meningkat disebabkan oleh faktor permintaan atas tanah dari masyarakat semakin tinggi sedangkan ketersediaan akan tanah tetap. Oleh karena itu, ketika terdapat harga tanah yang relatif murah jika dibandingkan dengan harga tanah yang ada di kawasan sekitarnya, hal tersebut akan banyak menarik calon pembeli. Salah satu cara untuk mendapatkan tanah adalah dengan membeli melalui lelang, dimana objek yang dilelang haruslah sesuai dengan deskripsi objek yang akan dibeli oleh pembeli lelang. Namun ada kalanya pembeli lelang tidak memperhatikan secara mendetail objek yang dibelinya, karena yang dipikirkannya hanyalah bagaimana cara memiliki objek tersebut. Persoalan yang terjadi adalah ketika lelang cessie ini dikatakan dapat membeli tanah dan bangunan dengan harga yang murah, padahal yang sebenarnya dibeli oleh pembeli adalah hak tagih. Dengan pembelian hak tagih tersebut, maka jaminan yang ada didalamnya akan ikut beralih tetapi pembeli hanya sebagai pemegang jaminan. Dalam tesis ini akan membahas mengenai status kepemilikan dari objek lelang yang dibeli melalui lelang cessie dan Pejabat Lelang yang berwenang untuk melaksanakannya. Adapun metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan didukung dengan wawancara kepada narasumber atau informan yang kompeten dalam bidangnya. Hasil dari penelitian ini adalah status kepemilikan dari objek lelang cessie ini, pembeli merupakan pemilik dari hak tagih dan sebagai pemegang dari jaminan tanah dan bangunan yang dibebankan Hak Tanggungan, dan lelang cessie ini termasuk jenis lelang noneksekusi sukarela karena pengalihan hak tagih tidak bersifat eksekutorial dimana kewenangannya dapat diberikan kepada Pejabat Lelang Kelas II.

---

Land as an asset has significant economic value that increases overtime due to its higher demand than supply. Therefore, when a land is being sold at a lower price than the market prices, it will attract many potential buyers. One of the ways to acquire land as an asset is through auction. However there are times when the auction buyers puts their attention in the wrong place, focusing on how to acquire the land instead of paying attention to the real object itself. Problems arise when cessie auction is labeled as an auction where the buyer can purchase the land as an asset at a lower price. Where in fact the actual object bought by the buyer is only the claim rights. With the purchase of the claim rights, the collateral as written on the agreement will be shifted to the buyer, however buyers are only the collateral holders with no right to own the asset. This thesis will discuss the ownership status of the auctioned object that has been purchased through cessie auction and the auctioneer. The research method used are normative juridical with literature study and supported by interviews with relevant individuals in the field. The result of this research shows that the buyer only owns the claim rights and the holder of land collateral that bears mortgage. Thus this cessie auction is classified as voluntary auction because the claim rights transfer is not considered as executorial where the authorization can be given to the class II auctioneer.

Abstrak :
Penguasaan objek lelang oleh pembeli semestinya tidak dapat dihalangi oleh adanya gugatan apabila pelaksanaan lelang telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam kasus yang ditemukan pada Putusan Perdata di Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 493/PDT/2021/PT BDG ada upaya gugatan yang dinyatakan ne bis in idem untuk menghambat proses penguasaan objek Hak Tanggungan yang telah dilelang. Dalam kasus tersebut, tidak saja pembeli lelang yang dirugikan karena objek lelang belum bisa dikuasainya meskipun harga yang telah disepakati sudah dibayarkan. Namun pemohon (penjual lelang) juga dirugikan karena proses yang harus dilaluinya untuk melepaskan objek lelang menjadi lebih panjang, terlebih apabila pembeli lelang menggugat pemohon selaku penjual lelang karena objek lelang yang tidak dapat dikuasai. Terkait hal tersebut maka permasalahan yang diteliti adalah penguasaan objek Hak Tanggungan dalam pelelangan yang terhalang oleh gugatan dan perlindungan hukum bagi pembeli dan pemohon terkait penguasaan objek lelang yang terhalang oleh gugatan yang dinyatakan ne bis in idem. Penelitian hukum doktrinal ini mengkaji hukum dalam konsepnya sebagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan-bahan hukum yang dikaji, dikumpulkan melalui studi dokumen atau kepustakaan. Dari hasil analisis dapat dinyatakan bahwa walaupun proses eksekusi Hak Tanggungan telah dilelang sesuai prosedur namun objek dalam perkara a quo tidak dapat dikuasai oleh pembeli baik secara yuridis (proses balik nama sertipikat) maupun secara fisik (proses pengosongan objek). Selain itu, perlindungan hukum dalam pelelangan adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif yakni melalui pembuatan Akta Risalah Lelang yang dapat dijadikan alat bukti sempurna serta perlindungan hukum secara represif, yang diberikan melalui putusan pengadilan. ......Mastery of the auction object by the buyer should not be hindered by a lawsuit if the implementation of the auction is in accordance with the procedures regulated in the applicable legal provisions. However, in the case found in Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 493/PDT/2021/PT BDG, it was found that there was an attempt to sue which was declared ne bis in idem to obstruct the process of controlling the Mortgage object that has been auctioned off. In this case, it is not only the auction buyer who is selling because the auction object has not been able to control it even though the agreed price is included. However, the applicant (auction seller) is also at a disadvantage because the process he has to go through to release the auction object becomes longer, especially if the auction buyer sues the auction applicant in full because of the auction object which the auction buyer cannot control. Related to this, the problems studied are the ownership of the Mortgage object in an auction which is hindered by persuasion and legal protection for the buyer and the dedication related to the ownership of the auction object which is hindered by seduction which is stated as ne bis in idem. This doctrinal legal research examines law in its concept as statutory regulations and court decisions. The legal materials reviewed were collected through document or literature studies. From the results of the analysis it can be stated that although the process of executing the Mortgage has been auctioned according to the procedure, the object in the a quo case still cannot be controlled by the buyer both legally (the process of transferring the name of the certificate) and physically (the process of emptying the object). In addition, legal protection in auctions is preventive legal protection, one of which is through the Deed of Minutes of Auction which can be used as perfect evidence and repressive legal protection, in this case through court decisions.

Abstrak :
Pada Jurnal ini Penulis memiliki dua pokok permasalahan. Pertama, mengenai perlindungan dan akibat hukum bagi pemenang lelang yang tidak dapat memiliki dan menguasai objek lelang yang cacat hukum , kedua, tanggung jawab pemohon lelang kepada pemenang lelang atas suatu objek lelang yang cacat hukum tersebut. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Dalam Jurnal ini Penulis menyimpulkan bahwa sudah sepatutnya Pemenang Lelang yang telah menjalankan kewajibannya (mengikuti lelang sesuai prosedur, membayar harga lelang dan biaya lelang lainnya) selaku pemenang dalam suatu pelelangan, sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai pihak ketiga yang beritikad baik dan pihak yang paling bertanggung jawab atas kejadian yang menimbulkan kerugian kepada Pemenang Lelang tersebut, yaitu dalam hal ini pihak Pemohon Lelang yang sedari awal memiliki akses langsung dalam mengontrol dan mengawasi aset jaminan yang dimilikinya. ......In this thesis the author has two main problems. First, regarding protection and legal consequences for the auction winner who cannot own and control the object of law defects. Second, the responsibility of the auction applicant to the auction winner for an object that is legally flawed. The research method that I use is a normative juridical type using secondary data types collected through literature study techniques sourced from primary, secondary, and tertiary data. In this thesis the author concludes that it is fitting for the Auction Winner who has carried out his obligations (following the auction according to procedure, paid the auction price and other auction fees) as the winner in an auction, it is fitting to obtain legal protection as a third party in good faith and the most responsible party responsible for events that cause losses to the Auction Winner, in this case the Auction Applicant who from the beginning has direct access in controlling and overseeing the mortgage object as an asset the Bank owns.

Abstrak :
Seiring dengan perkembangan teknologi komunikasi, internet yang pada awalnya digunakan untuk pertukaran data dan informasi untuk kalangan tertentu saja, telah menjadi alat untuk melakukan perdagangan yang dipakai di hampir seluruh dunia. Salah satu macam perdagangan yang menggunakan media internet adalah jual beli yang kemudian berkembang dengan menggunakan mekanisme lelang, sehingga jual beli tersebut dilakukan dengan cara penawaran harga yang cenderung meningkat dengan didahului usaha mengumpulkan calon pembeli. Jual beli secara lelang melalui media internet, ternyata memiliki perbedaan dengan lelang yang lazimnya dilakukan. Hal tersebut terjadi karena penggunaan media yang sama sekali berbeda dengan biasanya. Permasalahan hukum yang ditimbulkan adalah ketika jual beli secara lelang melalui media internet terjadi, apakah hal tersebut telah sah secara hukum sesuai dengan pasal 1320. KUHPerdata, mengingat para pelaku lelang tidak berhadapan secara langsung satu sama lain dalam melakukan transaksi tersebut. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menggetahui sampai sejauh mana penerapan pasal-pasal yang terdapat pada KUHPerdata berkaitan dengan sistem jual beli secara lelang melalui media internet sehingga dapat dibuktikan keabsahan dari jual beli tersebut.

Abstrak :
Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan perangkat mobile, perlahan telah mengubah cara masyarakat sebagai konsumen dalam bertransaksi. Seiring berkembang dan meluasnya tradisi bertransaksi secara online, mulai bermunculan inovasi khususnya dalam dunia media sosial, salah satunya adalah praktik lelang yang semakin marak di platform media sosial seperti Instagram. Skripsi ini menganalisis mengenai pelaksanaan lelang melalui media elektronik yang diselenggarakan di media sosial Instagram menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai lelang, serta pelindungan hukum terhadap konsumen peserta lelang online yang dirugikan yang diselenggarakan di media sosial Instagram. Penelitian ini dibuat menggunakan metode doktrinal, yaitu sebagian besar data penelitian berasal dari studi kepustakaan berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri, buku-buku, serta jurnal hukum yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dari rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, Lelang yang diselenggarakan melalui media elektronik yaitu media sosial Instagram tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Lelang. Lelang yang diselenggarakan melalui media sosial Instagram tidak dapat dikategorikan sebagai Lelang apabila melihat ketentuan perundang-undangan mengenai Lelang, melainkan hanyalah merupakan transaksi jual-beli dengan cara yang menyerupai lelang. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen apabila mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait yaitu UU PK, UU ITE, PP PMSE, dan juga KUHP, antara lain perlindungan litigasi (melalui pengadilan) ataupun non-litigasi (di luar pengadilan). Sementara, terdapat pengenaan sanksi pidana yang dapat diberlakukan kepada pelaku tindak penipuan atas transaksi jual-beli online di media sosial tersebut. Instagram, sebagai platform media sosial dan bukan e-commerce, tidak memiliki wewenang untuk mengungkap informasi pribadi pengguna, sehingga implementasi perlindungan hukum dan sanksi terhadap pelaku usaha di media sosial Instagram seringkali sulit untuk diterapkan. ......The improvement in information and communication technology, especially the internet and mobile devices, has slowly changed the way people as consumers transact. Along with the development and widespread tradition of online transactions, innovations began to emerge, especially in the world of social media, one of which is the increasingly widespread practice of auctions on social media platforms such as Instagram. This thesis analyzes the implementation of auctions through electronic media held on Instagram social media according to applicable laws and regulations in Indonesia regarding auctions, as well as legal protection for consumers who are harmed by online auction participants held on Instagram social media. This research is made using the doctrinal method, namely most of the research data comes from literature studies in the form of legislation, government regulations, ministerial decisions, books, and law journals that will be used to answer problems arising from the formulation of the problem. Based on the results of the research, Auctions held through electronic media, namely Instagram social media, are not in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia regarding Auctions. Auctions held through Instagram social media cannot be categorized as auctions when looking at the statutory provisions regarding auctions, but are only buying and selling transactions in a way that resembles an auction. Legal protection efforts that can be given to consumers who are harmed because they do not get their rights as consumers when referring to the relevant laws and regulations, namely the Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law, Government Regulation on Electronic Commerce, and also the Criminal Code, include litigation protection (through the court) or non-litigation (outside the court). Meanwhile, there is the imposition of criminal sanctions that can be applied to perpetrators of fraud in online buying and selling transactions on social media. Instagram, as a social media platform and not e-commerce, does not have the authority to disclose users' personal information, so the implementation of legal protection and sanctions against business actors on Instagram social media is often difficult to implement.

Abstrak :
ABSTRAK Suatu pelaksanaan lelang sudah seharusnya berpedoman pada asas-asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang. Begitu pula halnyadengan Pelaksanaan Lelang Melalui Tromol Pos Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Tangerang juga seharusnya berpedoman pada asas ? asas lelang dan memenuhi prosedur umum lelang yang berlaku dalam peraturan lelang sehingga didapat hasil yang optimal. Namun ternyata hasil pelaksanaan lelang tidak mendapatkan hasil yang optimal. Oleh karena itu penulis mencoba untuk menganalisis permasalahan bagaimana penerapan asas ? asas pada pelaksanaan lelang menggunakan Tromol Pos dan kesesuaian lelang dengan prosedur lelang. Dari penelitian penulis menemukan bahwa dalam lelang menggunakan tromolpos di Kantor PelayananKekayaan Negara danLelang (KPKNL) Tangerang tidak memenuhi asas ? asas lelang, khususnya asas kompetisi dan asas efisiensi. Beberapa tahap dalam pelaksanaan lelang tersebut tidak terpenuhi secara optimal khususnya dalamhal, kewajiban kehadiran peserta lelang pada saat pelaksanaan lelang sehingga membuka peluang terjadinya interasi antara peserta lelang.

---

ABSTRACT An auction is supposed to be guided by the principles of auction and meet the general procedures which applicable in the auction regulations.Likewise, for the implementation of Auction through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) also should be guided by the auction principles and meet the auction?s general procedures which applicable in the auction rules in order to get optimal results.But apparently the results of the auction was not optimal. Therefore, the author tries to analyze the problems of how the application of the principlesin auction using Post Tromoland the suitability of the auction by the auction procedures. Through the study and research, authors found that in auctions through Post Tromol in Tangerang State Assets and Auction Service Office (KPKNL) does not meet the principles of auctionit self, in particular, the principle of competition and the principle of efficiency.Several stages in the auction were not fulfilled optimally, especially in terms ofpresence of bidders at the time of the auctionthus opening thepossibilities for interaction between the participants of the auction.