Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas secara terpadu suatu proses perjalanan Australia menuju kepada sebuah pengakuan bahwa masyarakatnya terdiri dari beraneka ragam budaya, etnik, agama, dan bahasa, yakni masyarakat yang multikultural. Proses perjalanan yang diambil tersebut terjadi pada periode tahun 1945 sampai dengan tahun 1975. Diketahui bahwa Australia merupakan sebuah negara yang masyarakatnya terbentuk dari program imigrasi. Kedatangan para imigran ke Australia telah membawa banyak perubahan dan perkembangan kepada negara yang letaknya di bagian selatan tersebut. Mereka datang dengan membawa adat dan budaya yang berbeda. Begitupun dengan keberadaan orang Aborijin sebagai kelompok pertama yang hadir di Australia hingga menjadi penduduk asli yang telah mewarnal tradisi dan budaya negara tersebut. Semula keberadaan kelompok-kelompok tersebut menjadi suatu persoanan dan dilema. Australia yang didominasi oleh orang-orang keturunan Inggris itu membatasi dan mengekang keberadaan orang-orang yang berbeda dari mereka -baik itu secara fisik, ras, dan budaya- melalui undang-_undang pembatasan sampai dengan kebijakan pemerintah yang diberlakukan. Pembatasan terutama didasarkan atas ras, hingga kebijakan ini dikenal dengan nama Kebijakan Australia Putih ( White Australia Policy) yang ditetapkan pada tahun 1901. Suatu kebijakan yang disahkan bersamaan dengan Iahimya Australia menjadi suatu negara federasi. Proses perjalanan Australia menuju kepada sebuah pengakuan bahwa masyarakatnya multikultural bila dilihat dari kebijakan pemerintah yang diberlakukan telah menjalani 3 tahap; yakni penerapan kebijakan asimilasi, integrasi, dan diperkenalkannya kebijakan multikulturalisme oleh Perdana Menteri Whitlam. Penerapan kebijakan asimilasi ini dimulai ketika berakhirnya Perang Dunia II (1945) sampai dengan tahun 1964. Sedangkan penerapan kebijakan integrasi sebagai fase kedua dilaksanakan pada tahun 1964 sampai dengan tahun 1972. Baru kemudian Perdana Menteri Whitlam dengan inovasi-inovasi dalam kebijakannya memperkenalkan kebijakan multikulturalisme kepada masyarakat Australia dan dunia pada masa pemerintahannya (1972 - 1975). Suatu kebijakan yang diharapkan sebagai hal yang lebih relevan dengan keadaan saat itu bila dibandingkan dengan Kebijakan Australia Putih yang rasialis. Kebijakan multikulturalisme yang diperkenalkan oleh Perdana Menteri Whitlam telah membawa pembaharuan pada segala aspek kehidupan di Australia. Setiap orang dapat datang ke Australia dengan membawa kebudayaannya masing-_masing, tetapi sebagai suatu bangsa Australia, mereka harus mengakul dan mempunyai rasa kebangsaan sebagai bagian dari masyarakat Australia yang majemuk. Kebijakan multikulturalisme diharapkan dapat berhasil menyatukan Australia yang hingga kini masih berlangsung.

Abstrak :
ABSTRAK
Usaha Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari Belanda tidaklah lepas dari peran Australia. Dukungan yang diberikan oleh Australia terhadap kasus Indonesia dan Belanda ini diimplementasikan ke dalam bentuk keikutsertaan Australia mewakili Indonesia diberbagai perundingan yang dilaksanakan oleh kedua negara. Usaha yang dilakukan Indonesia bersama Australia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan membuahkan hasil ketika pada tahun 1949 melalui Konferensi Meja Bundar, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai sebuah negara yang berdaulat. Hal ini tidak lepas juga dari dukungan kaum buruh Australia yang dengan tegasnya menolak berbagai bentuk penjajahan di Indonesia dan memberikan dukungan melalui aksi boikot terhadap kapal Belanda yang akan berlayar ke Indonesia. Skripsi ini membahas mengenai kebijakan politik luar negeri yang diambil Australia dalam menyikapi kasus ini dan ditulis dengan metode penelitian sejarah.

---

ABSTRACT
Indonesia rsquo s struggle to defend its independence from the Dutch can not be separated from the role of Australia. The support from Australia to the Indonesia in this case is implemented in the form of Australian participation in various agreement held by both countries. The struggle undertaken by Indonesia together with Australia to gain the recognition of sovereignty comes to an end when in 1949 through the Round Table Conference, Dutch acknowledge the sovereignty of the Republik Indonesia Serikat. The Australian labors pay a big role as well. They firmly reject all forms of colonialism in Indonesia. The supports from the labors can be seen in the ban on the Dutch ships action. This study using the historical method to discusses about the Australian foreign policy towards Indonesian and Dutch case.