Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Padangan Beth Roberts terhadap BentukSastra pasca kolonial di manapun keberadaannya, pada umumnya mempunyai kesamaan penggambaran, yaitu perlawanan masyarakat yang dijajah terhadap penjajahnya. Namun di Australia bentuk sastra pascakolonial tersebut menjadi unik. Di Australia, perlawanan masyarakat yang dijajah yaitu perlawanan suku Aborijin melawan pemerintah Australia mendapatkan simpati dan bantuan dari masyarakat kulit putih penjajahnya. Melalui media maupun karya tulis, mereka turut menunjukkan sikap yang ditujukan kepada pemerintah Australia atas kebijakankebijakan yang diberlakukan bagi suku Aborijin yang dirasakan tidak sesuai, bahkan terkesan represif.Beth Roberts, dengan karyanya, Magpie Boy (1989) adalah bagian dari fenomena ini. Di dalam karyanya tersebut, si pengarang kulit putih ini selain menggambarkan kehidupan suku Aborijin dan orang kulit putih, tampak pula memberikan pandangannya terhadap suatu bentuk rekonsiliasi.Salah satu bagian dari gambaran kehidupan suku Aborijin dan orang kulit putih yang diangkat ke dalam cerita yang dianalisis dalam tesis ini adalah nilai-nilai kemanusiaan mereka. Dari nilai-nilai kemanusiaan yang dikaji melalui tokoh dan penokohan sebagai elemen dalam fiksi, kedua kelompok tersebut dicoba pertemukan dalam bentuk rekonsiliasi.Namun pada akhirnya terlihat bagaimana penggambaran rekonsiliasi yang dari awal telah diupayakan oleh pengarang, tidak mendapatkan bentuk yang hakiki melalui caranya menghadirkan simbol-simbol yang metaforis. Simbol-simbol tersebut pada dasarnya adalah pesan pengarang kepada pemerintah Australia atas cara mereka menyikapi upaya proses rekonsiliasi di dalam negeri."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan pendidikan terhadap masyarakat Aborigin di wilayah Northern Territory Australia sejak 1948—1967. Kebijakan ini merupakan langkah pertama upaya pemerintah negara bagian bersama pemerintah federal dalam mengatasi ketimpangan pendidikan antara masyarakat Aborigin dan kulit putih sejak tahun 1948 hingga referendum pada tahun 1967. Pendidikan masyarakat Aborigin terutama di wilayah Northern Territory pada mulanya kurang mendapatkan perhatian secara khusus dari masyarakat kulit putih selaku pemangku jabatan dalam pemerintahan karena adanya sikap diskriminatif terhadap masyarakat Aborigin yang mengakibatkan mereka tidak dapat merasakan pendidikan yang setara dengan masyarakat kulit putih. Hingga muncul kesadaran dan upaya dari pemerintah untuk menangani permasalahan ini, salah satunya dengan merancang sebuah kebijakan pendidikan untuk masyarakat Aborigin di wilayah Northern Territory. Metode yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah metode sejarah dengan teknik penulisan deskriptif analitis. Sumber yang digunakan diperoleh dari beberapa literatur yaitu berupa sumber pustaka, arsip berupa dokumen pemerintah negara Australia, surat kabar, serta jurnal ilmiah. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kebijakan pendidikan terhadap masyarakat Aborigin di wilayah Northern Territory Australia mulai dirancang oleh pemerintah dikarenakan beberapa faktor seperti goncangan identitas dan diskriminasi rasial masyarakat Aborigin dalam berbagai bidang. Selain itu, dalam perkembangannya juga memberikan dampak yang baik terutama dalam aspek kesiapan pembelajaran pendidikan, lingkup sosial, dan pemenuhan kebutuhan hidup sendiri yang sama dengan masyarakat kulit putih.

---

This research analyses the education policy towards Aboriginal people in the Northern Territory of Australia from 1948—1967. This policy was the first step of the state government's efforts with the federal government in overcoming educational inequality between Aboriginal and white people from 1948 until the referendum in 1967. The education of Aboriginal people, especially in the Northern Territory, initially did not receive special attention from the white community as stakeholders in the government because of the discriminatory attitude towards Aboriginal people which resulted in them not being able to experience education equal to the white community. Until there was awareness and efforts from the government to deal with this problem, one of which was by designing an education policy for Aboriginal people in the Northern Territory. This research uses the historical method with analytical and descriptive writing techniques. The sources used were obtained from several works of literature, such as library sources, archives in the form of documents from the Australian government, newspapers, and scientific journals. The results of this research show that the government in the Northern Territory of Australia created educational policies for Aboriginal people in response to several reasons, including identity shock and racial discrimination against Aboriginal people in various fields. This policy's development also had a positive effect, particularly in terms of readiness for educational learning, social scope, and the ability to fulfill the fundamental needs of living that are the same as white people."