Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPPAT sering diturut sertakan sebagai pihak yang membantu melakukan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik dan pihak yang merasa dirugikan akan meminta pembatalan akta kepada pengadilan. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah kedudukan hukum PPAT yang membatalkan aktanya sendiri dan akibat hukum akta PPAT yang memuat keterangan palsu sehubungan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 455/PDT/2017/PT.BDG. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini dilihat dari keseluruhan data sekunder hukum untuk menjawab permasalahan terhadap kedudukan hukum PPAT sebagai Penggugat atas pembatalan akta yang dibuatnya dan akibat hukum akta autentik sebagai objek barang bukti dalam sengketa. Hasil penelitian menunjukkan PPAT tidak memiliki kedudukan hukum dalam pembatalan akta yang dibuatnya, yang dapat mengajukan pembatalan akta autentik adalah pihak yang tercantum dalam akta tersebut. Akta PPAT yang mengandung keterangan palsu dari para pihak berakibat akta autentik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

---

ABSTRACTLand Titles Registrar is often submitted as a party to assist in giving false information into authentic deeds and those who feel disadvantaged will request the nullification of the deed to the court. The problem to be analyzed in this research is the legal position of Land Titles Registrar which nulled its own deed and the legal consequences of Land Titles Registrar deed which containing false information correspond with High Court Decision Number 455 PDT 2017 PT.BDG. This research uses juridical normative literature research method, meaning that this research is seen from the whole secondary data of law to answer the problem to Land Titles Registrar legal position as Plaintiff on the nullification of its own deed and the legal consequences of authentic deed law as object of evidence in dispute. The result of the research shows that Land Titles Registrar does not have legal standing in nullification of its own deed, the nullification of authentic deed is the party which listed in the deed. The Land Titles Registrar deed containing false information from the parties resulting in the authentic deed does not have the force of law."

"Sehubungan dengan berlakunya UUPA, terhitung sejak tahun 1961 tidak ada lagi tanah yang dapat dikenakan Verponding Eropa, Verponding Indonesia dan Landrente/Pajak Bumi. Namun hingga saat ini, bentuk produk hukum atas pembayaran pajak tanah bekas hak barat seperti Eigendom Verponding masih digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan jual-beli tanah melalui pembuatan akta otentik, sehingga menimbulkan masalah mengenai kepemilikan atas tanah itu sendiri di kemudian hari. Berdasarkan dengan apa yang telah dirumuskan diatas, maka penulis bermaksud melakukan penelitian hukum dengan perumusan masalah mengenai kedudukan Eigendom Verponding sebagai bukti kepemilikan tanah dalam pembuatan suatu akta otentik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 82/PK/PID/2017 dan posisi Notaris dalam pembuatan akta otentik mengenai peralihan hak atas tanah bekas hak barat. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan jenis data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan pada putusan tersebut, kedudukan Eigendom Verponding dalam pembuatan suatu akta otentik adalah merupakan suatu bukti yang menguatkan seseorang sebagai pemilik tanah asalkan riwayatnya jelas dan pemilik Eigendom Verponding tersebut memang benar adalah pemilik tanah yang bersangkutan sedangkan dalam menangani pembuatan akta otentik mengenai tanah bekas hak barat, posisi Notaris terbatas pada pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual dan Akta Pelepasan Hak.

---

With respect to the entry into force of Basic Agrarian Law, starting from 1961, there is no land which can be charged with Verponding of Europe, Verponding of Indonesia, and Landrente Land Tax. However, until now, the form of a legal product on the payment of land tax from the former Western rights, such as Eigendom Verponding, is still used as the basis for buying and selling land through the issuance of authentic deed, so it causes a problem about the land ownership itself in the future. Based on what is formulated above, the researcher intends to conduct a legal research with a problem formulation about the position of Eigendom Verponding as the proof of land ownership in issuing an authentic deed in Supreme Court Decision No. 82 PK PID 2017 and the position of notary in issuing an authentic deed concerning the transition of land rights from former Western rights. This research used the normative juridical method with secondary data which were obtained from the literature study which consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. Based on the verdict, the position of Eigendom Verponding in issuing an authentic deed is a proof for a person as the landowner as long as the history is obvious and the owner of Eigendom Verponding is truly the owner of the related land, while the position of notary, in handling the transition of land rights from the former Western rights, is only limited to issuing Deed of Sale and Purchase, Deed of Authority to Sell, and the Deed of Release of Right."

"Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna si pengadilan bagi beberapa perjanjian maupun perbuatan hukum, seperti perbuatan hukum melepaskan ataupun menguasai tanah. Tesis ini membahas kekuatan hukum akta otentik dalam penguasaan hak atas sebidang tanah bekas eigendom verponding, dan peran Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif.Kesimpulan penelitian adalah akta otentik yang dijadikan sebagai alat bukti tertulis di pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, karena terdapat cacad hukum dalam pembuatannya. Akta otentik yang telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum tidak dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk menguasai tanah. Hal seperti ini dapat terjadi sebagai akibat dari kelalaian Notaris. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris dapat lebih teliti dan disiplin dalam pembuatan akta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akta tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sepurna di pengadilan.

---

Authentic deed is a perfect evidence in court for multiple agreements and legal acts, such as legal actions remove or control the land. This thesis discusses the force of law in the authentic deed of a parcel of land tenure rights of the former eigendom verponding, and the role of the Notary in the manufacture of such deed. This research is normative explanatory.Research conclusions are authentic documents which serve as written evidence in court can be declared invalid and null and void, because there are legal defect in the making. Authentic documents that have been declared invalid and null and void can not be used as the basis for a person to control the land. Things like this can happen as a result of negligence Notary. The results suggest that deed can be more rigorous and disciplined in the manufacture of deed, in accordance with laws and regulations, so that the deed can be used as the perfect evidence in scourt."

"Nominee merupakan suatu perjanjian sepihak yang hanya membebankan kewajiban dan/atau prestasi pada salah satu pihak saja. Apabila berpedoman pada asas kebebasan berkontrak tentunya suatu perjanjian nominee dapat dibuat oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif sahnya suatu Perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Perjanjian dan/atau Pernyataan Nominee yang dibuat dalam suatu akta autentik sebelum berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sepanjang akta tersebut memenuhi ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta tersebut sah dan berkekuatan hukum mengikat. Namun demikian setelah berlakunya UU No. 25 Tahun 2007 perjanjian nominee sudah tidak dimungkinkan lagi untuk dibuat karena Undang-Undang Penanaman Modal secara tegas menyatakan bahwa perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam Perseroan Terbatas untuk dan atas nama orang lain dinyatakan batal demi hukum.

---

Nominee is an unilateral agreement which only imposes obligations for one party only. When we guided by the freedom of contract principle, therefore a nominee agreement can be made by the parties and therefore has a legal force and binding for a parties who created as long as the nominee agreement has fulfilled the subjective and objective requirement of a legal and valid agreement which regulated in Article 1320 Indonesian Civil Code. Nominee Agreement and/or Nominee Statement which made ​​in an Authentic Deed before the effectuation of Law no. 25 of 2007 regarding of Capital Investment is valid, binding and has a legal force as long as the Deed has complied to the applicable laws and has fulfilled the requirement of legal and valid agreement. However, after the effectuation of Law no. 25 of 2007, nominee agreement is no longer possible to be made due to the Capital Investment Law explicitly states that the agreement and/or a statement confirming that the ownership of shares in the Limited Liability Company for and on behalf of others parties shall be void by law."

"Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun yang berhubungan dengan pekerjaan mereka maka akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh sangat dibutuhkan. PPAT sebagai salah satu Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik mengenai hak atas tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dituntut kecermatan dan ketelitiannya dalam pembuatan akta otentik yang berhubungan dengan tugas jabatannya. Selain itu PPAT juga dituntut untuk bersikap jujur, independen dan tidak memihak pada salah satu kliennya. PPAT juga wajib memberikan penyuluhan hukum terkait masalah pertanahan yang dihadapi kliennya dan menolak untuk membuat akta apabila tidak disertai dengan data formil. Akta PPAT yang dibuat dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan memiliki konsekuensi yuridis terhadap aktanya. Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian yaitu penelitian preskriptif dan dianalisa secara kualitatif dan dilaporkan dalam bentuk preskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PPAT wajib membuat akta sesuai bentuk dan tata cara yang telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Kelalaian PPAT dalam melaksanakan pembuatan akta sesuai peraturan yang berlaku dapat berakibat aktanya memiliki cacat yuridis dan kehilangan otentisitasnya. Pihak-pihak yang dirugikan oleh perbuatan PPAT dapat menuntut ganti kerugian.

---

The importance of written evidence on daily lives of society has long been recognized. Authentic deed as a written evidence is very much needed both in private and public activities and in business transactions because authentic deed has the strongest and fullest proof that things that said in the deed are true. PPAT as one of the officers which has been appointed to make authentic deed has to work with accuracy and carefulness in making the deed. Besides that, PPAT also is demanded to work independently and impartial. In doing his job, PPAT has to give the best advice to his/her clients over their problems about making the best decision towards their land problems. PPAT deeds that was made not in accordance to legislation will have judicial qonsequences on the deeds and PPAT could be charged based on Torts by people that has been injured. This research uses judicial normative method of research with prescriptive type of research and outcome in prescriptive analysis research.

From the research that has been done, it can be summarized that the importance of the authenticity of the deed is that it is made in accordance to Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Negligence in making the deed in accordance to the law would make the deed loose its authenticity and PPAT could be sued for damages by parties injured."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga yang berwenang tersebut ialah Majelis Pegawas Notaris dan organisasi profesi yang dimaksud ialah Ikatan Notaris Indonesia (INI). Semua orang yang menjalankan Profesi Notaris wajib diperiksa dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris dan mereka harus berkumpul dalam satu wadah tunggal yang diakui oleh undang-undang, yaitu INI. Tesis ini membahas mengenai kewenangan Majelis Pengawas Notaris untuk memeriksa Notaris dan kedudukan organisasi Notaris diluar INI menurut Undang-undang Jabatan Notaris. Bentuk penelitian dalam tesis ini adalah yuridis normatif yang termasuk tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan datanya yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara sedangkan hasil penelitiannya akan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang untuk memeriksa semua Notaris tanpa memandang dari organisasi mana notaris itu berasal dan organisasi Notaris diluar INI tidak diakui dalam UUJN.

---

Notary is a public officials who has an authority to make an authentic deed required to ensure legal certainty in people's live transaction. Due notary's job is dealing with public directly, then in running his/her position as a notary must be supervised by authorized institution and its proffesional organizations as mandated by regulations.

The authorized institution is Notary Supervisor Council and the professional organizations is Ikatan Notaris Indonesia (INI). Everyone who runs the notary proffesion must examined and overseed by Notary Supervisory Council and they have to assemble in single place that recognize by regulations INI.

This thesis discuss about an authority of Notary Supervisory Council to examine Notary and position of organization outside INI under Regulation of Notary's Position (UUJN). The research format of this thesis is normative include type of explanatory research. The data that used in this research are primary data and secondary data. The data collection are through study of literature and interviews while the research results will be analyzed qualitatively.

Based on research results it can be concluded that Notary Supervisory Council has an authorithy to examine all Notaries regardless which organization notaries was derived and organization outside INI doesn't recognize in UUJN."

"Perkembangan perekonomian di Indonesia, menuntut adanya kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Hal ini menyebabkan munculnya kelalaian para pebisnis terhadap perlindungan hukum yang ada. tesis ini akan membahas sebuah kasus dimana terdapat seorang investor yang menanamkan modalnya dalam sebuah perseroan terbatas dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang ia setorkan. Akan tetapi kesepakatan yang dijalankan dibangun tanpa adanya kesepakatan tertulis. Notaris dalam hal ini yang berfungsi sebagai pejabat umum pembuat akta otentik dituntut agar dapat memberikan perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan studi literatur dan studi kasus. Hasilnya adalah penelitian terhadap kasus membuktikan bahwa hal yang terjadi tidak berkaitan dengan saham atas nama seperti terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal, sehingga pembentukan perjanjian menjadi sah. Selain itu, suatu akta otentik dapat dibuat tidak hanya terbatas pada perjanjian nominat, namun juga pada perjanjian inominat, dan Notaris memiliki kewenangan untuk mengakomodasi kepentingan para pihak kedalam suatu perjanjian. Kesimpulannya adalah, Notaris selain mempunya kewajiban memberikan penyuluhan hukum, Notaris juga harus bisa memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh kliennya, sepanjang memenuhi ketentuan perundang-undangan.

---

The economic developments in Indonesia, demanding speed and efficiency in the transaction. This led to the emergence of the negligence of businessmen to the protection of laws. This thesis will discuss a case in which there is an investor who invest in a limited liability company and earn profits in proportion to the capital which it deposited. But the deal is executed built without a written agreement. Notary in this case that serves as a public official deed authentic required in order to provide legal protection. The method used is to conduct a study of literature and case studies. The result is a study of the case proves that it happens not relating to the shares on behalf of such contained in the Investment Act, so that the formation of the agreement becomes valid. In addition, an authentic deed can be made not only limited to nominate agreement, but also on in nominate agreement, and Notary has the authority to accommodate the interests of the parties into an agreement. The conclusion is, Notary in addition possessed legal obligation to provide counseling, notary also must be able to provide solutions to problems faced by his client, that they meet the statutory provisions."