Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Jekki Sudianto, author

Pembatalan akta autentik oleh PPAT yang dibuat berdasarkan keterangan palsu studi kasus putusan pengadilan tinggi Nomor 455/PDT/2017/PT.BDG = Nullification of authentic deed by land titles registrar made based on false information case study of high court judgment Number 455/PDT/2017/PT.BDG.

ABSTRAK
PPAT sering diturut sertakan sebagai pihak yang membantu melakukan pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik dan pihak yang merasa dirugikan akan meminta pembatalan akta kepada pengadilan. Permasalahan yang akan dianalisis di penelitian ini adalah kedudukan hukum PPAT yang membatalkan aktanya sendiri dan akibat hukum akta PPAT yang memuat keterangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51058

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ulfa Fadhilah Rachmawati, author

Kekuatan pembuktian eigendom verponding pada akta otentik yang terindikasi masalah sengketa tanah analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 82/PK/PID/2017 = Authentication powers of eigendom verponding in the authentic deed with land dispute indication analysis of the supreme court decision No. 82/PK/PID/2017

Sehubungan dengan berlakunya UUPA, terhitung sejak tahun 1961 tidak ada lagi tanah yang dapat dikenakan Verponding Eropa, Verponding Indonesia dan Landrente/Pajak Bumi. Namun hingga saat ini, bentuk produk hukum atas pembayaran pajak tanah bekas hak barat seperti Eigendom Verponding masih digunakan sebagai dasar untuk melakukan kegiatan jual-beli tanah melalui pembuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T51071

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dea Vania, author

Analisis kekuatan hukum akta otentik dalam penguasaan tanah bekas eigendon verponding: Studi kasus putusan pengadilan negeri N0.218/Pdt/G/1994/PN jak,Ut tanggal 28 Februari 1995 = Analysis of the power law authentic deeds on control of lands used eigendom verponding : Case study of state court decision no. 218/Pdt/G/1994/PN.Jak.Ut. february 28,1995

Akta otentik merupakan suatu alat bukti yang sempurna si pengadilan bagi beberapa perjanjian maupun perbuatan hukum, seperti perbuatan hukum melepaskan ataupun menguasai tanah. Tesis ini membahas kekuatan hukum akta otentik dalam penguasaan hak atas sebidang tanah bekas eigendom verponding, dan peran Notaris dalam pembuatan akta tersebut. Penelitian ini adalah penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28170

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rogabe, Ruth Lina, author

Kekuatan Hukum Pernyataan Nominee Atas Kepemilikan Saham yang Dibuat Dalam Suatu Akta Autentik. Analisa Sengketa yang Timbul dari Akta Pernyataan Nominee Kepemilikan Saham Dalam PT. BER-Putusan Mahkaham Agung No.1929/K.Pdt/2013 = The Legal Force of Nominee Statement on Shares Ownership which Made in an Authentic Deed. Analysis of the Disputes arising of Deed of Nominee Statement on Shares Ownership in PT. BER-The Supreme Court's Verdict No.1929/K.Pdt/2013

Nominee merupakan suatu perjanjian sepihak yang hanya membebankan kewajiban dan/atau prestasi pada salah satu pihak saja. Apabila berpedoman pada asas kebebasan berkontrak tentunya suatu perjanjian nominee dapat dibuat oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sepanjang memenuhi syarat subjektif dan objektif sahnya suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42158

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nina Lumongga Hakim, author

Konsekuensi yuridis terhadap akta jual beli tanah yang dibuat tidak sesuai dengan kehendak para pihak dan peraturan perundang undangan yang berlaku tinjauan yuridis atas putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 08 b mj ppn xii 2014 = Judicial qonsequences on land sale and purchase deed that was made not in accordance to legislation and consent of the parties involved judicial review on majelis pengawas pusat notaris decision number 08 b mj ppn xii 2014

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya alat bukti tertulis dalam lalu lintas kehidupan sehari-hari, baik yang berhubungan dengan kehidupan pribadi maupun yang berhubungan dengan pekerjaan mereka maka akta otentik sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh sangat dibutuhkan. PPAT sebagai salah satu Pejabat Umum yang memiliki kewenangan untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44892

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Piska Megawati, author

Kewenangan majelis pengawas notaris untuk memeriksa dan mengawasi notaris yang bukan anggota ikatan notaris indonesia (INI) (studi kasus penolakan pemeriksaan terhadap protokol notaris oleh majelis pengawas daerah Jakarta Pusat di Kantor Notaris TA) = The authority of notary supervisor council to examine and oversee notaries who are not members of ikatan notaris indonesia (INI) a case study about examination rejection of notary s protocol by the regional supervisory council in ta notary office

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik yang diperlukan guna menjamin kepastian hukum dalam lalu lintas kehidupan di masyarakat. Oleh karena pekerjaan Notaris berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat, maka dalam menjalankan jabatannya seorang Notaris haruslah diawasi oleh lembaga yang berwenang dan organisasi profesinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Lembaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42468

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Samuel Harnaen, author

Fungsi notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta otentik untuk memberikan perlindungan hukum terhadap beneficiary dalam melakukan investasi terhadap PT X = The function of notary as a public official in making an authentic agreement to provide legal protection against beneficiary in investing to PT X

[ABSTRAK
Perkembangan perekonomian di Indonesia, menuntut adanya kecepatan, dan efisiensi dalam bertransaksi. Hal ini menyebabkan munculnya kelalaian para pebisnis terhadap perlindungan hukum yang ada. tesis ini akan membahas sebuah kasus dimana terdapat seorang investor yang menanamkan modalnya dalam sebuah perseroan terbatas dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan proporsi modal yang ia setorkan. Akan tetapi kesepakatan yang dijalankan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42371

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian