Hasil Pencarian

Ditemukan 113 dokumen yang sesuai dengan query

Otonomi daerah di Indonesia dimensi sejarah dan realitasnya

Local authonomy is able to be viewed as a bright policy, if we can appreciate the geographical and demographical situation within Indonesia. The regional aothonomy as a policy is made to be the media on minimizing conflict and tense between central government to local government should not...

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Rina Mardiana, author

Relasi sosial kekuasaan dan uang: Analisis kasus kebijakan pelepasan pengembangan tanaman

Pemerintah merupakan pihak yang paling berkuasa di dalam memutuskan suatu kebijakan pembangunan. Akan tetapi proses penerbitan kebijakan tidak semata-mata berdasarkan kekuasaan birokrasi pemerintah, sebab terbitnya sebuah kebijakan banyak dipengaruhi oleh berbagai hal di dalam komunitas kebijakan. Relasi sosial, kekuasaan dan uang merupakan hal-hal yang dipandang panting dan memberi pengaruh besar...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T21512

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fadhly Haviz, author

Pelaksanaan kewenangan pelayanan terpadu satu pintu terkait perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal studi pelayanan terpadu satu pintu di Provinsi Bengkulu = Implementation of one stop services authority related to licensing and non licensing in the field of investment study of one stop services in Bengkulu Province

Dalam kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah telah diatur untuk menggunakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), tidak terkecuali Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu yang mana telah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada unit perangkat daerah tersendiri, termasuk perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S58016

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fika Candra, author

Analisis atas peningkatan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak = Analysis on the improvement of the authority of the Directorate General of Taxes

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih memiliki keterbatasan kewenangan. Penelitian ini akan membahas terkait peningkatan kewenangan DJP berdasarkan standar OECD. Peningkatan kewenangan yang dimaksud antara lain pembuatan peraturan pelaksanaan perpajakan, penetapan sanksi administrasi, penetapan standar pelayanan, manajemen anggaran, perencanaan struktur organisasi, dan manajemen SDM dalam proses rekrutmen pegawai. Metode penelitian yang...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014

S55685

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mahyudin, author

Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945 sebagai lembaga baru dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Kewenangan yang dimiliki oleh MK berbeda dengan kewenangan yang dimiliki MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap udang-undang. Kewenangan MK sebagaimana dalam Pasal 24C ayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44831

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sennet, Richard, author

Authority

New York: Alfred A. Knopf, 1980

303.36 SEN a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Eckstein, Harry, author

Patterns of authority: a stuctural basis for political inquiry

London: John Wiley & Sons, 1975

301.155 2 ECK p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Hanifah Rizmadeta, author

Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah: Persetujuan Bangunan Gedung Setelah Undang-Undang Cipta Kerja = Relation of Authority between The Central Government and Local Governments: Building Permit After Law of the Job Creation

UU Cipta Kerja mengubah beberapa pengaturan perizinan, termasuk perizinan bangunan gedung. Tahun 2021 lalu, MK mengeluarkan Putusan MK No. 91/PUUXVIII/2020 yang menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga pelaksanaan UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan hal-hal strategis dan berdampak luas harus ditangguhkan termasuk membentuk peraturan pelaksana baru. Dalam pengimplementasiannya,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ravina Arabella Sabnani, author

Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran hukum yang di lakukan oleh notaris sebagai pejabat umum di dalam melaksanakan tugas dan jabatannya

Notaris adalah pejabat umum yang oleh Undang-Undang diberikan kewenangan dan kepercayaan dari masyarakat untuk menjalankan sebagaian kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis yang otentik dalam bidang hukum perdata. Akta otentik yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum. Wewenang para notaris diberikan oleh Undang-Undang...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T26719

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Chairun Nasra, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta bertentangan dengan Pasal 52 Undang-undang Nmor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris dan akibat hukumnya terhadap akta tersebut

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27655

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian