Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dengan adanya otonomi daerah, maka Pemerintah Pusat menugaskan Pemerintah Daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing dengan menggunakan kas daerahnya masing-masing. Pendapatan dari daerah diperoleh dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah sendiri meliputi pajak propinsi dan pajak kabupaten/kota. Salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Di dalam pengertian kendaraan bermotor salah satu yang termasuk kendaraan bermotor adalah alat berat. Alat berat sendiri baru termasuk dalam kendaraan bermotor pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan direvisi dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau doktrinal dan pendekatan yang dilakukan ialah melalui pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini dilakukan dengan cara Penelitian Kepustakaan (library research). Salah satu yang menjadi permasalahan adalah ketika adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017 yang menyebutkan bahwa alat berat tidak lagi termasuk dalam kendaraan bermotor. Akibat dari putusan tersebut adalah bahwa alat berat tidak lagi dapat dikenakan pajak kendaraan bermotor apabila tidak adanya peraturan baru yang mengatur pajak alat berat. Putusan ini tidak berlaku apabila adanya pajak terutang yang belum dibayar wajib pajak. ......With regional autonomy, the central government assigns regional governments to develop their respective regions using their respective regional treasuries. Revenue from the regions is obtained from regional taxes and regional retribution. Local taxes include regional taxes and city taxes. One of the regional revenues is vehicle tax and vehicle name transfer fee. In the definition of vehicles, one of which includes vehicles is heavy equipment. Heavy equipment itself is only included in vehicles in Law Number 34 of 2000 and revised by Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution. The research method used is normative or doctrinal juridical research and the approach taken is through the Statute Approach. Data collection techniques in this writing are carried out by means of Research Library. One of the problems was when the Constitutional Court Judgement Number 15/PUU-XV/2017 stated that heavy equipment was no longer included in motorized vehicles. The result of this decision is that heavy equipment can no longer be subject to vehicle tax in the absence of a new regulation regulating heavy equipment tax. This decision does not apply if there is a tax payable that has not been paid by the taxpayer.

Abstrak :
Penelitian ini merupakan evaluasi atas kebijakan kenaikan tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPnBM berupa kendaraan bermotor roda empat lebih dari 3000 cc. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini berdasarkan tujuannya adalah penelitian deskriptif, berdasarkan manfaat adalah penelitian murni, berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross sectional, dan dengan teknik pengumpulan data dari wawancara mendalam dan kajian teoritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi atas kebijakan PPnBM hanya dari kriteria keadilan yang terpenuhi sedangkan dari kriteria efisiensi dan ketepatan belum terpenuhi. Peneliti menyarankan perlu adanya kajian lebih mendalam sebelum dikeluarkannya suatu kebijakan sehingga kebijakan yang baru bisa lebih sempurna dan efektif.

---

This study is an evaluation of increasing tax rate in luxury tax policies on four wheel vehicles over 3000 cc. The method used in this study includes qualitative research approach. This type of research is based on the goal is a descriptive study, based on the merits is pure research, based on the time dimension is a cross sectional study, and with the technique of collecting data from in depth interviews and theoretical study. The results showed that the evaluation of luxury tax only on the criteria of equity are met while the efficiency and accuracy of the criteria have not been met. Researchers suggest the need for more in depth study before issuing a policy so that the new policy could be more perfect and effective.