Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Gunarto Suhardi, author

Revitalisasi BUMN

Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007

346.06 GUN r

Buku Teks Universitas Indonesia Library

BUMN indonesia: isu, kebijakan, dan strategi

Jakarta: Kelompok Gramedia, 2005

650 BAD

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sandra Anggita, author

Kepastian hukum status kekayaan negara pada Bank BUMN studi putusan mahkamah konstitusi nomor 77 puu ix 2011 = Legal certainty on the status of the nation s wealth on state owned bank analysis of the constitutional court rulling number 77 puu ix 2011 / Sandra Anggita

ABSTRAK
Tesis ini membahas apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Piutang Bank BUMN bukan Piutang Negara, telah memberikan kepastian atas status hukum kekayaan negara pada Bank BUMN dan apakah dengan terbitnya putusan Mahkamah Kontitusi tersebut, konsep keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara masih berlaku pada BUMN...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T42017

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ashar Maulana Religia, author

Tanggung jawab direksi dalam hal terjadi kerugian perseroan terbatas yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan = Responsibilities of the board of directors in the consequences of limited company damages which the capital comes from separate wealth

Direksi bertanggung jawab menjalankan pengurusan perseroan baik di dalam maupun diluar pengadilan. Direksi selalu dihadapkan dalam pengambilan keputusan bisnis, keputusan bisnis tersebut dapat berakibat pada timbulya kerugian pada perseroan. Penulisan ini akan memberikan penjelasan mengenai tanggung jawab direksi pada PT, kedudukan keuangan negara yang dipisahkan dalam BUMN dan kaitannya dengan...

2020

T54562

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Naibaho, Patardo Yosua Andreas

Penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO) oleh anak perusahaan badan usaha milik negara = Implementation of public service obligations (PSO) by state-owned enterprises subsidiaries

Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54925

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dwi Ary Purnomo, author

Sudut pandang hukum tentang kekayaan BUMN sebagai kekayaan negara yang dipisahkan = State owned enterprise wealth as a separated state wealth based on law point of view

Tesis ini membahas mengenai sudut pandang hukum terhadap kekayaan BUMN sebagai Kekayaan Negara dipisahkan. BUMN sebagai Badan Hukum tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku. Namun terdapat ketidakpastian hukum yang ditemukan dalam ketentuan Undang-undang nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Pasal 2 (g) bahwa Kekayaan negara/kekayaan daerah adalah yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28187

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library