Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hasil penelitian menunjukan bahwa pemulung di Kecamatan Mengwi, Kabupaten Bandung , dipandang dari segi ekonomi dan sosial, sebagian besar tergolong masyarakat miskin."

"ABSTRAKPartisipasi masyarakat adalah faktor esensial dalam mencapai keberlanjutan. Penelitian ini akan mengkaji partisipasi masyarakat dalam pencapaian aspek keberlanjutan pada program Taman Tematik di Kota Bandung. Partisipasi masyarakat dinilai berdasarkan dua fokus utama, yaitu pemangku kepentingan di Kota Bandung sebagai pelaku dari masyarakat, serta bentuk partisipasi nya. Penilaian terhadap pencapaian aspek keberlanjutan akan dianalisa dengan menggunakan indikator yang diberikan pembobotan nilai. Persamaan dan perbedaan yang muncul dianalisa sebagai bentuk variasi keruangan. Hasil akhir pada penelitian ini akan menunjukan pola partisipasi masyarakat dan bagaimana variasi keruangan nya dalam mempengaruhi pencapaian aspek keberlanjutan Taman Tematik Kota Bandung.

---

ABSTRACTCitizen participation is an essential factor to achieve sustainability. This research analyze the citizen participation in the process of achieving sustainability on Taman Tematik program in Bandung City. The participation been analyzed on two main focus, which the stakeholders as representatives of the citizens, and their participation in the development stages. The achievement of sustainability measured by valuating indicators which given weighted values based on past studies. Diversity that appears in the process, been analyzed as a form of spatial variation. The result of this research shown the form of citizen participation and how the spatial variation influence the sustainability achievement of Taman Tematik, Bandung City."

"Diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kelancaran arus lalu lintas kendaraan bermotor I didapati di 6 ruas jalan, Tingkat Kelancaran ALLKB II didapati di 17 ruas jalan dan Tingkat Kelancaran ALLKB III didapati di 7 ruas jalan. Pengelolaan arus lalu lintas kendaraan bermotor di Kotamadya Bandung dipandang dari segi peletakkan lampu lalu lintas mencakup 6 lokasi kemacetan pada jam normal dan 18 lokasi pada jam sibuk. Penugasan aparat petugas lapang tampak mencakup 9 lokasi kemacetan yang ada pada jam normal dan 23 lokasi pada jam sibuk. Untuk lokasi parkir didapati 6 lokasi parkir yang berada pada lokasi kemacetan. Hubungan yang tampak antara tingkat kelancaran dengan pusat kegiatari adalah semakin menurunnya nilai kelancaran didapati pada region yang pusat-pusat kegiatannya semakin padat. Disarnping itu rasio kepadatan pusat'pusat kegiatan A terhadap B cenderung meningkat pada region yang tingkat kelancarannya menurun."

"Kebijakan tata ruang dan wilayah Kabupaten Badung membagi pengembangan wilayah menjadi beberapa wilayah yaitu Wilayah Badung Utara dan Wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian, sedangkan Wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan. Kegiatan pariwisata di Wilayah Badung Selatan terpusat pada kawasan pariwisata Kuta, Tuban, dan Nusa Dua. Kondisi ini menyebabkan perbedaan nilai lahan pada seluruh wilayah Badung, dimana lahan di kawasan pariwisata dan sekitarnya memiliki nilai yang lebih tinggi daripada di lokasi lainnya. Tulisan ini bertujuan mengamati pengaruh antara jarak dari kawasan pariwisata terhadap nilai tanah di seluruh Kabupaten Badung. Asumsi yang digunakan adalah jarak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai tanah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai tanah yang besumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang terdiri dari 245 bidang tanah. Hasil analisis secara signifikan menunjukkan hubungan negatif antara jarak ke kawasan pariwisata dan nilai tanah. Kondisi infrastruktur juga digunakan sebagai faktor yang mempengaruhi nilai tanah. Hasilnya, infrastruktur jalan secara signifikan berpengaruh terhadap nilai tanah.

---

Urban land use policies of Badung Regency divide the development of the region into several areas called North Badung and Central Badung Region which is the main function as agriculture area, while South Badung Region is focused as tourism area. Tourism activities in South Badung Region are mainly centered on Kuta, Tuban, and Nusa Dua. The difference activities between those area, leads to the difference land value in all areas of Badung, where the land value in or near the tourism area are higher than other location. This paper aims to observe the effect of distance from tourism area to land value in all Badung Regency. The assumption is that dictance has a negative effect and significant to land value. This study was using data source from Land Office of Badung Regency which consist of 245 land plots. The result of the analysis, distance from tourism area have negative relation and significant to the land value. Infrastructure is also used as factor that affects land value. The result shows that road infrastructure is significant in affecting the land value."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelayakan penyelenggaraan bank tanah untuk penyediaan perumahan rakyat di Kota Bandung. Penyelenggaraan bank tanah untuk kepentingan umum atau perumahan rakyat dengan inisiatif pemerintah daerah melalui badan usaha milik pemerintah dimungkinkan melalui dua pola yaitu pola pembelian atau akuisisi tanah dan/atau pola kemitraan atau kerjasama pemanfaatan lahan dengan pemilik tanah. Kedua pola ini akan diuji kelayakan prosesnya di empat kategori zona : Zona ke-1 di pusat kota; Zona ke-2 di sekeliling pusat kota; Zona ke-3 di tepian kota; dan Zona ke-4 di area pengembangan kota.Nilai NPV, IRR dan BCR yang optimum untuk kedua pola baik pola akuisisi tanah maupun pola kemitraan terdapat di Zona ke-3. Pola akuisisi lebih layak diterapkan daripada pola kemitraan pada zona dengan karakteristik area relatif jauh dari pusat kota dan memiliki harga tanah tidak setinggi di pusat kota, seperti di Zona ke-4. Di sisi lain, pola kemitraan dengan pemilik tanah menjadi pilihan optimum dibandingkan dengan pola akuisisi tanah jika diterapkan pada Zona ke-1 dan Zona ke-2 yang memiliki karakteristik di pusat atau sekeliling pusat kota dengan harga tanah relatif tinggi. Untuk produk perumahan yang optimum dikembangkan pada mayoritas zona pada kasus ini yaitu perumahan vertikal, sementara perumahan landed atau tidak bertingkat lebih sesuai dibangun pada zona pengembangan kota baru atau Zona ke-4. Kelayakan proses atau pola penyelenggaraan bank tanah bergantung pada karakteristik zona wilayah di kota. Dapat disimpulkan pula bahwa proses bank tanah untuk pemenuhan perumahan rakyat akan membangkitkan sejumlah consumer surplus sebagai manfaat publik, di samping sejumlah biaya baik finansial maupun ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the feasibility of the implementation of land banking for the provision of public housing in Bandung City. The implementation of land banking for the public interest or public housing by local government initiative through government enterprises is potential within two methods the land acquisition method or the land sharing method using partnership with the land owners. Both of these methods feasibility were analyzed in the situation of Bandung area, where the territory is identified into four categories of zones 1st Zone in the city center 2nd Zone around the center of town 3rd Zone at the edge of town and 4th Zone in the development area of the city. It is identified that NPV, IRR and BCR are optimum for both methods the land acquisition and the partnership one if it is conducted in the 3rd Zone. The land acquisition method is more feasible than the partnership method in the zones which are located in the area that relatively far from the city center and has lower land prices, such as in the 4th Zone. On the other hand, the partnership method with landowners become the optimum choice compared to the land acquisition method when applied in the 1st Zone 1 and the 2nd Zone, which are located in the center or around the center of town with higher land prices. It is suggested to use vertical housing design for optimum production in the major city zone, and as an alternative, the landed housing design only appropriate to be built in the new development zone or in the 4th Zone. The feasibility of land banking process depends on the characteristics of the zone in the region of the city. It is also concluded that the land banking process to accommodate public housing will generate some consumer surplus as public benefit, beside some financial and economic cost that also have to be considered by government. "