Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Setiap hari di dunia ini terjadi berjuta-juta transaksi pembayaran dengan menggunakan berbagai macam metode atau alat pembayaran. Dalam tiga puluh tahun terakhir ini telah banyak mengalami perubahan yang besar terutama dalam satu dekade terakhir ini yaitu ditandai dengan perkembangan yang sangat pesat pada teknologi telekomunikasi. Dengan kemajuan ini membantu perbankan dalam pengembangan produk pembayaran. 13CA merupakan salah satu bank yang sangat maju dalam pengembangan berbagai metode atau alat pembayaran yang mengadopsi kemajuan teknologi. Dalam mengembangkan produk dan jasa yang BCA tawarkan, BCA selalu mempertimbangkan kebutuhan nasabah yang selalu berubah. Lebih jauh lagi, BCA terus menyempurnakan setiap produk atau jasa BCA dengan menambahkan berbagai fitur bare untuk meningkatkan kenyamanan nasabah dalam menggunakannya. Semakin banyak fasilitas yang disediakan di ATM, kartu !credit, K1ikBCA, debit BCA, Individual internal banking, dan m-BCA. Untuk dapat meningkatkan pelayanan terhadap nasabahnya, BCA perlu mengetahui nilai-nilai yang terdapat pada nasabah dalam industri perbankan sehingga menimbuikan persepsi dan pada akhimya membentuk sikap masyarakat terhadap alat atau metode pembayaran yang ada di BCA. Pada penelitian ini bersifat explanatory. Dalam hal ini penjelasan diperlukan untuk mengetahui pengaruh nilai terhadap persepsi manfaat dan pengaruh persepsi manfaat terhadap sikap tentang manfaat. Unit analisis dalam penelitian ini adalah nasabah BCA yang telah menjadi nasabah selama lebih dari satu tahun. Sampel yang diambil adalah nasabah yang berdomisili di Jakarta dan sekitarnya dengan menggunakan metode sampel non probabilitas dalam bentuk convenience sampling. Hasil Penelitian ini adalah bahwa nilai mempunyai pengaruh yang signifikansi yang kuat terhadap persepsi tentang manfaat dan persepsi tentang manfaat jugs mempunyai yang signifikan terhadap sikap tentang manfaat. Hasil Penelitian ini adalah bahwa nilai mempunyai pengaruh yang signifikansi yang kuat terhadap persepsi tentang manfaat dan persepsi tentang manfaat juga mempunyai yang signifikan terhadap sikap tentang manfaat.

---

Every day, there are millions of transactions using various payment methods or instruments. Over the past thirty years, most specifically in the past decade, there has been rapid change in information technology (IT) that, in turn, has been proven useful for the banking industry to develop their payment products. BCA is one of the leading banks well-known for its adoption of state-of-art technology in developing payment methods or instruments. In improving its products and service, BCA always puts into account the ever-changing needs of its customers. Furthermore, BCA is a bank committed to make constant improvements in its products and services as well to add new features with one single aim in mind, namely to enhance customers' comfort in using BCA 's services and products. Currently, the bank has provided numerous facilities and services, such as ATMs, KIikBCA, debit RCA, don m-BCA. To provide better services to customers, BCA should identiO customer values in the banking industry in order to create perception and, in turn, shape public attitude to the existing payment instruments or methods in BCA. The research is an explanatory one. In this sense, the research tries to identify effects that values have on perception on benefits and effects that the perception on benefits has on attitude toward benefits. The analytical unit in this research is people who have been BCA's customers for over one year. The samples are people of Jakarta and its surroundings selected by non probability sampling method in the form of convenience sampling. The results of this research reveal that values have a strong significant effect on perception on benefits and the perception on benefit has similar significant effect on attitude towards benefits.

Abstrak :
Penelitian ini dilakukan untuk rnenjawab mengapa penghimpunan Dana Pihak Ketiga untuk produk Tabungan Mabrur sangat kecil clan faktnr-faktor apa yang mempengaruhi preferensi terhadap produk tabungan ini secara signifkan. Haji merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Islam juga mengajarkan umatnya agar memiliki perencanaan terhadap kehidupan seperti yang termaktub dalam surat Al Hasyr ayat 18 Al Qur'an Al Kariim. Pendistribusian questionnaire adalah cars untuk memperoleh data yang dibutuhkan bagi penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk nlemperoleh data-data yang terkait dengan tingkat pendidikan nasabah BSM, tingkat penghasilan per bulan, jenis lapangan pekerjaan yang digeluti. pemahaman keagamaan nasabah. inforn-iasi mengenai Tabungan Mabrur yang diterima oleh nasabah, kepemilikan rekening sejenis di bank fain dan status pemikahan nasabah. Metode yang digunakan untuk mengolah data adalah Factor Analysis dan Binary Logistic Regression Anallysis. Factor Analysis digunakan untuk menilai variabel-variabel apa yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah itu, penyelesaian akhimya adalah dengan menggunakan Binary Logistic Regression. Hasilnya_ tingkat penghasilan per bulan Rp I juta Rp 2 juta dan Rp 2 juta - Rp 4 juta mempengaruhi preferensi terhadap Tabungan Mabrur secara signifikan pada signifikansi 5%. Namun, pada signifikansi 7%, variable-variabel tambahan seperti tingkat pendapatan per bulan Rp 4 juta - Rp 6 juta dan informasi yang diperoleh nasabah mengenai Tabungan Mabrur mempengaruhi preferensi nasabali terhadap Tabungan Mabrur.

---

This research is conducted to answer why funding of Tabungan Mabrur is so small and what factors which influence to this product significantly. Pilgrimage is one of obligations in Islam. Islam also suggests its adherent to have planning on their live which is written in .surat Al Hasyr verse 18 of Al Qur'an Al Karlim. Distributing questionnaire to customers of BSM is the method to raise data. It is done to obtain data about educational level of customers. income level of customers monthly, kind of customers' work field, sense of religion. product knowledge on Tabungan Mabrur which customers accept, proprietorship of same account iii other bank and marital status of customers. The methods that used to proceed data are factor analysis and binary logistic regression analysis. Factor analysis is used to judge variables which properly through next analysis process. Then. analysis use binary logistic regression. The result is income level monthly Rp 1 million - Rp 2 million and income level Rp 2 million - Rp 4 million influence the preference on Tabungan Mabrur significantly in level of significance 5%. But in level of significance 7%, additional variables, level of income monthly Rp 4 million - Rp 6 million and customers' knowledge of product, effect significantly for customers to prefer Tabungan Mabrur.

Abstrak :
Bank sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha, terkait dengan fungsi dan tujuan Bank sebagai penyimpan dan penyalur dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam transaksi perbankan, terdapat Nasabah Deposan (Penyimpan Dana) dan Nasabah Debitor (Peminjam). Dalam transaksi antara Bank dan Nasabah, kedua pihak terikat dalam suatu hubungan hukum dan oleh karena itu perlunya perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum terkait erat dengan bagaimana pengaturan tentang perbankan dalam kaitannya dengan fungsi dan tujuan Bank, bentuk hubungan hukum apakah yang terjadi antara Bank dan Nasabah Deposan (Penyimpan Dana) serta apakah ketentuanketentuan hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Nasabah Depasan (Penyimpan Dana). Berbagai ketentuan perundang-undangan telah mengatur tentang perbankan termasuk bentuk hubungan hukum antara Bank dan Nasabah Depasan (Penyimpan Dana) dan perlindungan hukum terhadap Nasabah Deposan (Penyimpan Dana). Dari berbagai ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga perbankan memiliki pecan yang strategis, dalam pembangunan ekonomi. Hubungan hukum yang terjadi antara Bank dan Nasabah Deposan (Penyimpan Dana) adalah hubungan hukum perjanjian yang belum ada pengaturan secara khusus dan perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku. Ketentuanketentuan hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Nasabah Depasan (Penyimpan Dana). Untuk itu Bank harus terus berupaya menjaga dan memelihara tingkat kesehatan Bank serta selalu berpedoman dan konsisten pada peraturan perundang-undangan. Perlu dipikirkan mengenai pembuatan dan pengaturan secara tersendiri dalam sate undang-undang mengenai perjanjian penyimpanan dana. Selain itu, perlunya penegakan hukum secara tegas dan konsisten untuk menjamin efektifitas pemberlakuan berbagai ketentuan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap Nasabah Deposan (Penyimpan Dana), dan berbagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga akan tumbuh dan berkembang budaya hukum yang mendukung sistem perbankan nasional.

Abstrak :
Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai lembaga intermediasi. Dalam menjalankan kegiatannya bank membutuhkan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat Oleh karenanya sudah seharusnya bank memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khusunya hak nasabah. Bank sebagai suatu lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dapat menimbulkan suatu hubungan hukum yang berpotensi mengakibatkan terjadinya sengketa antara nasabah dan bank. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, yang dirubah dengan PBI Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentana Mediasi Perbankan. Mediasi perbankan merupakan alternatif penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni: Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan? Apa manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesain sengketa dalam penyelesaian sengketa perbankan? Dan bagaimana independensi dari Lembaga Mediasi Perbankan serta kekuatan hukum dari suatu akta kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi? Untuk meneliti hal-hal tersebut di atas digunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang bersifat kumulatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, mediasi perbankan merupakan regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan. Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah menurut hukum positif harus dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan mengenai mediasi perbankan ini memerlukan penyempurnaan yang lebih komprehensif. Kedua, manfaat mediasi perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank karena dengan berlarut-larutnya sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan citra bank. Sedangkan bagi nasabah mediasi perbankan merupakan salah satu aturan hukum untuk melindungi hak-hak nasabah terutama nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil karena penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara sederhana, murah, dan cepat. Ketiga, sebagai suatu Lembaga Mediasi Perbankan (LMP) harus independen sehingga bebas dari pengaruh dan intervensi dari Bank Indonesia. Sehingga dalam menjalankan tugasnya lembaga ini dengan benar-benar netral. Kekuatan hukum dari akta kesepakatan yang dihasilkan dari proses mediasi perbankan adalah mengikat para pihak yang membuatnya yakni nasabah dan bank. Akta ini harus didaftarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari di Pengadilan Negeri. Melalui pendaftaran ini maka akta mediasi perbankan mempunyai kekuatan hukum layaknya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menyarankan agar LMP yang akan dibentuk oleh asosiasi perbankan tidak hanya terdiri dari kalangan perbankan saja, tetapi ikut juga memasukkan unsur-unsur lain seperti akademisi dan praktisi. Dan sebaiknya LMP independen ini tidak hanya melayani nasabah yana dirugikan oleh bank, tetapi juga melayani bank yang kemungkinan dirugikan oleh nasabahnya sehingga dapat menciptakan harmonisasi bilateral aturan keduanya. ...... Banking sector has a strategic position as an institute of intermediation. In carrying out its activity, a bank needs the trust and support from the community. Therefore, a bank should have given a protection to the rights of community especially the rights of consumers. As an institution raising and distributing community's funds, a bank can create, a legal relationship which is potential in causing a dispute between the customers and the bank. One of the legal protections produced by Bank of Indonesia is a regulation of bank of Indonesia (PBI) number 8/5/PBI2006 about banking mediation, which is changed by PBI Number 10/1/PBI/2008 about the amendment of bank of Indonesia Regulation number 8/5/PBI/2006 about banking mediation. Banking mediation is an alternative dispute resolution to solve any dispute existing between the customers and the bank. This study was initiated by a number of questions such as how legal protection of banking mediation to the rights of bank customers, what is the advantages of banking mediation as an alternative dispute resolution in solving the banking dispute, how is the independency of banking mediation institution, and how is the legal power an act of agreement which is produced by the mediation processes. Due to the objectives which is mentioned above, this research used the method of normative legal research with qualitative approach. The instrument for collecting the data is known as library research which uses primary and secondary data. The result of study shows that, first, banking mediation is a regulation issued by Bank of Indonesia in the implementation of its function of control. Legal protection toward the rights of customers in a legal positive way must be implemented based on the regulation on this banking mediation needs a more comprehensive finishing touch: second, the advantage of banking mediation as an alternative dispute resolution is solving the dispute between the customers and the bank is to improve the public trust in order to manage the bank reputation risk. To the customers, banking mediation is one of the legal regulations to protect the rights of the customer especially small customers and small and micro business for the dispute solution can be done by simply, cheaply and accurately: third, the Banking Mediation Institution must be independent that makes it free from the influence of intervention of Bank of Indonesia that, in performing it?s duty, this institution must be neutral selection. The legal power of the act agreement that is produced by the banking mediation process binds the parties which made it such as the customers and the bank. This act must be registered in 30 (thirty) days in the court of the first instance. Through this study, it is suggested that the Banking Mediation Institution will be established by banking association which not only consist of banking community but also the other elements such as academics and practitioners. The independent Banking Mediation Institution not only serve the customers inflicted financial loss by the bank but also the bank which might be inflicted financial loss by its customers that the institution can create a bilateral harmony between the two of them.

Abstrak :
Salah satu fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sehingga dalam pengelolaan dana nasabah, yang salah satunya dapat berbentuk deposito, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menjamin hak nasabah atas simpanannya dan simpanan itu sendiri. Oleh karena itu skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada berbagai peraturan di bidang perbankan dan bidang lainnya, serta menganalisis kesesuaian antara bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana deposito pada berbagai peraturan dengan kasus pembobolan deposito antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada narasumber terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum nasabah penyimpan dana terdapat pada berbagai peraturan bidang perbankan dan bidang lainnya yang dapat dibagi menjadi perlindungan langsung, perlindungan tidak langsung, dan perlindungan lainnya. Mengenai hasil analisis terhadap kasus, diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kasus, dimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana deposito belum diterapkan dengan baik oleh pihak bank dan berdasarkan putusan pengadilan yang ada, tidak disyaratkan adanya penggantian rugi oleh bank kepada pihak nasabah akibat pembobolan deposito yang terjadi. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa perlunya penyempurnaan peraturan di bidang perbankan seperti pada UU Perbankan, tentang konsep ganti rugi apabila nasabah penyimpan dana mengalami kerugian akibat kesalahan/kelalaian bank sebagai upaya perlindungan hukum nasabah penyimpan dana. Selain itu aspek mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ini senantiasa harus diperhatikan terutama oleh penegak hukum melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, sehingga nasabah dapat diberikan perlakuan yang adil dan haknya terpenuhi. ......One of the bank's functions is as a collector of public funds in the form of deposits. Therefore in the management of customer funds in the bank,it is necessary to have a legal protection for the depositors to guarantee the rights of depositors on their savings and to securing the deposits itself. Hence, this thesis discusses about the forms of the legal protection for depositors in the various regulations in the field of banking regulations and other fields, and analyzing the conformity between the forms of legal protection for depositors in those regulations and in the burglary deposit case between PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs North Aceh District Government. This thesis is written by the use of literature research method and supported by an interview with the related informants. The results of this thesis are that the legal protection for depositors is regulated on banking regulations and other fields regulations, furthermore the forms of the legal protection itself can be divided into the direct protection, indirect protection, and other protection. Regarding about the case's juridical analysis, it is known that there is a discrepancy between the existing regulations with the case, where the effort of legal protection for depositors has not been implemented properly by the bank and due to the court decision, there is no indemnification from the bank to the customer as the result of the burgarly that happened to the customer's deposit. Because of that, the author contends that Other than that, there is a need for improvement of the banking regulations on the concept on compensation if depositors suffered losses due to errors or omissions bank as one of the forms of legal protection for depositors. Other than that, the aspect of the legal protection for depositors must be always considered primarily by the law enforcement institution through a court decision in case of disputes between customers and bank, so that the customers can be given the fair treatment and the rights are met.

Abstrak :
PT. Bank internasional indonesia, Tbk adaiah sebuah perusahaan yang bergerak daiam bidang perbankan yang memiliki motto ?Bank Swasta Lokal Berstandar Intemasional? yang tentunya menyadari tingginya tingkat kompetisi yang ada daiam industri tersebut. Posisi PT. Bank lnternasionai Indonesia yang sahamnya saat ini dimiliki oleh sebagian Pemerintah dan sebagian Iagi orang asing, yaitu Korea, menuntut PT. Bank Intemasionai Indonesia, Tbk untuk selalu melakukan perbaikan dan perubahan terhadap kualitas jasa dari berrnaoam-macam produk yang dimiiiki untuk memenuhi harapan dan kebutuhan nasabahnya. Daiam penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan nasabah terhadap kualitas peiayanan dapat ditinjau dan 5 dimensi kualitas jasa seperti reliability, tangibles, responsiveness, assurance dan emphaty tanpa mengesampingkan faktor-faktor Iainnya yang kemungkinan besar dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasan nasabah. Harapan dan persepsi yang diterima nasabah merupakan 2 aspek penting dari kualitas jasa yang ada sehingga akan menimbulkan tanggapan dan respon dari nasabah terhadap harapan dan persepsi yang mereka terima, apakah nantinya mereka akan terpuaskan atau tidak. Dari hasii peneiitian yang didapat, sebaiknya BII Iebih memprioritaskan usaha operasionalnya pada 5 dimensi kualitas peiayanan yang ada dan 5 unsur dimensi lainnya yang dapat mempengaruhi kepuasan nasabah dan meningkatkan kinerja pelayanan pembayaran internasionalnya dari tingkat harapan nasabahnya untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan nasabahnya.

---

PT. Bank lntemasional Indonesia, Tbk is a banking business with its motto "Bank Swasta Lokal Berstandar Intemasional? relizes the tight of competition in the industry. The current position of PT. Bank Intemasional Indonesia is owned by 2 parties, one owned by foreign party from Korea and the rest is owned by local Govemment which also demand Bll to always making continuing improvements and changes to service quality from the variety of its products to fulfill what the customers expect and need. In this research, was found that the impact factors of customers satisfaction interface to intemational payment service quality can be analyzed by 5 dimension of service quality such as tangibles, reliability, responsiveness, assurance and emphaty without put a side other factors that have big possibility influecing customers satisfaction. The expectation and perceived quality are 2 important aspects of service quality which giving the effect to customers response regarding those 2 important aspects whether they will satisfy or not at the end. From the results, BII should priority its operational ability to quality elements that can influence customers satisfaction and increase the performance of international payment service , more than what customer expect in order to satisfy the BII?s customers.

Abstrak :
Penghimpunan dana masyarakat oleh bank dilandaskan dengan prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak baik dari bank maupun dari masyarakat yang menyimpan dananya pada bank. Oleh karena itu, hal yang harus dijaga berkenaan dengan eksistensi indusri perbankan adalah menciptakan landasan utama hubungan antara bank dengan masyarakat berdasarkan prinsip kepercayaan fiduciary relationship. Namun demikian, kondisi yang terjadi dewasa ini tidak sedikit terjadi kasus hilangnya dana nasabah dengan berbagai cara, dan yang paling memprihatinkan adalah penggelapan dana nasabah oleh pegawai bank. Ironismya, dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perbankan maupun bank, tidak diatur atau setidak-tidaknya dinyatakan secara tegas sejauh mana tanggung jawab bank yang meskipun telah menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip-prinsip manajemen risiko pada kegiatan usaha dan kegiatan operasionalnya, atas hilangnya dana nasabah yang telah digelapkan oleh pegawai bank tersebut. Sehingga pertanggungjawaban bank dimaksud ditarik secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang hukum Perdata. Ketentuan tersebut mengacu pada hubungan antara bank dengan pegawai bank sebagai pemberi kerja dan pegawainya sebagai pekerja. Melalui penerapan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, penelitian ini kemudian menyimpukan bahwa: (1) tetap diperlukan suatu kehati-hatian dalam menentukan pihak mana yang bertanggung jawab karena pada dasarnya bank telah mengatur dalam suatu SOP mengenai ketentuan pengelolaan dana simpanan nasabah karena tidak sedikit terdapat klaim nasabah atas dananya yang hilang pada bank, namun secara sistem perbankan beserta dokumentasinya, transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang semestinya; (2) dalam upaya hukum melalui gugatan perdata, nasabah harus dapat membuktikan dalilnya dan pada dasar pertimbangan Majelis Hakim mendasarkan bahwa dengan adanya putusan pidana dapat meyakinkan untuk membuktikan adanya sifat melawan hukum dalam perbuatan yang disangkakan. ......The collection of public funds by banks is based on the principle of trust between the two parties both from the bank and from the public who save their funds in the bank. Therefore, the thing that must be maintained with regard to the existence of the banking industry is to create the main foundation of the relationship between the bank and the public based on the principle of fiduciary relationship trust. However, the conditions that occur today are not the least cases of loss of customer funds in various ways, and the most concerning is the embezzlement of customer funds by bank employees. Ironically, in the provisions of the laws and regulations concerning banks and banks, it is not regulated or at least explicitly stated the extent of the responsibility of banks which, despite applying prudential principles and risk management principles to their business and operational activities, for the loss of customer funds that have been embezzled by the bank employee. So that the banks responsibility is generally withdrawn based on the provisions of Article 1367 of the Civil Code. The provisions refer to the relationship between the bank and bank employees as employers and their employees as workers. Through the application of normative juridical research methods with a case approach, legislation approach and conceptual approach, this research then concludes that: (1) caution is still needed in determining which party is responsible because basically the bank has arranged in an SOP concerning the provisions for managing customer deposits because there are not a few claims from customers for lost funds at the bank, but in the banking system and its documentation, transactions are carried out in the proper manner; (2) in a legal remedy through a civil lawsuit, the customer must be able to prove his argument and based on the consideration of the Panel of Judges based on the existence of a criminal decision that can be convincing to prove the existence of an unlawful nature in the alleged action.

Abstrak :
ABSTRAK
Konglomerasi Keuangan sebagai bentuk Integrasi usaha antara perusahaan yang bergerak di bidang perbankan dengan perusahaan jasa keuangan lainnya, dalam konglomerasi ini memungkinkan adanya pertukaran informasi nasabah, sedangkan informasi nasabah termasuk rahasia bank. Dalam praktiknya informasi nasabah tersebut dapat tersebar kepada penyedia jasa keuangan lain seperti perusahaan penyedia kartu kredit dan asuransi. Atas dasar hal tersebut, penelitian ini akan mengkaji tentang Pertukaran Informasi Nasabah Antar Bank Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, kemudian apakah pertukaran informasi nasabah antara suatu bank dengan perusahaan dalam Konglomerasi Keuangan diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, apakah pengaturan mengenai pertukaran informasi nasabah yang dilakukan antara suatu bank dengan perusahaan lain dalam satu Konglomerasi Keuangan telah melindungi nasabah penyimpan dari aspek perlindungan konsumen. Penelitian tesis ini bersifat analitis dan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang didapat adalah pertukaran informasi nasabah antar bank dapat dilakukan dengan perantara Otoritas Jasa Keuangan Sistem Layanan Informasi Keuangan SLIK dan pihak swasta melalui berbagai Biro Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan LPIP . Sedangkan untuk pertukaran informasi dalam Konglomerasi Keuangan tidak memiliki cara khusus selain melalui SLIK dan LPIP dari pihak swasta. Kemudian perlindungan kepentingan nasabah seharusnya lebih dapat diperkuat lagi dengan membuat peraturan perundangan baru yang khusus mengatur tentang rahasia bank, khususnya informasi nasabah.

---

ABSTRACT
Financial conglomeration, as a form of financial business integration between banking and non banking companies, allows the exchange of customer rsquo s informations. In practice area, customer rsquo s informations are shared to the other financial companies just like credit card provider and insurance. According these asumptions, this research will examine on how customer rsquo s informations exchanging between banking companies is done based on Indonesia rsquo s Rules and Acts, then, is that exchanging is allowed to be done in the financial conglomerations based on Indonesia rsquo s Rules and Acts, at the last is that whether the rules about customer rsquo s informations exchanging have well protected the customers from the consumer protection sight. This research is analytic and uses normative method by doing statutory approach. The results are that consumer rsquo s informations exchanging can be done with the Financial Service Authority OJK intercession through its Financial Information Service System SLIK or private institutions through some companies that included in Credit Information Management Institutions LPIP . Informations exchanging in a financial conglomeration does not have special procedures but through SLIK and LPIP. The last is that the protection of customer rsquo s interest should be strengthened by legislating the new acts that rule specially about bank secrecy, especially customer rsquo s informations.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah bank syariah yang telah mengambil akad murabahah dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sampel yang digunakan adalah 32 nasabah bank syariah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami akad pembiayaan murabahah.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman nasabah bank syariah yang telah mengambil akad murabahah dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah dalam mengambil pembiayaan murabahah pada bank syariah. Sampel yang digunakan adalah 32 nasabah bank syariah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada nasabah yang sudah mengambil pembiayaan murabahah. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah tidak memahami akad pembiayaan murabahah.