Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa struktur industri pada kelompok Bank Pemerintah (BP) dan Bank Umum Swasta Nasional Devisa (BUSND) sesudah krisis ekonomi 1997; menganalisa pengaruh sturktur industri terhadap kinerja BP dan BUSND sesudah krisis ekonomi 1997; dan mengkaji posisi persaingan BP terhadap BUSND sesudah krisis ekonomi 1997. Untuk mengkaji tujuan pertama dari penelitian ini, digunakan data antar ruang (cross section) dari semua BP (5 bank) dan BUSND (34 bank) yang ada dalam industri perbankan pada periode terakhir tahun 2004. Untuk menganalisa tujuan penelitian kedua, data yang digunakan adalah data runtut waktu (time series) bulanan, dengan rentang waktu penelitian berkisar antara Januari 2002 - Desember 2004. Adapun untuk tujuan ketiga dari peneiitian ini, diambil sampel dari keseluruhan populasi BP yang ada, yaitu 5 bank. Sedangkan untuk BUSND diambil 1 bank yang memiliki nilai kapitalisasi terbesar saat yaitu BCA (BI - Data Perbankan Indonesia Tabun 2004). Adapun analisa yang dilakukan adalah (1) menganalisa tingkat konsentrasi industri perbankan sesudah krisis ekonomi 1997, dengan menggunakan Herfindahl Index; (2) persamaan regresi dua variabel untuk menganalisa hubungan antara pangsa pasar dengan kinerja kedua kelompok bank (BP dan BUSND); (3) menggunakan BCG (Boston Consulting Group) growth-share matrix untuk mengkaji posisi persaingan BP dan BUSND pasta krisis ekonomi 1997. Dengan menggunakan perhitungan HI berdasarkan variabel asset, DPK, dan kredit, dapat disimpulkan bahwa struktur industri dalam Kelompok BP Iebih terkonsentrasi dari Kelompok BUSND. Sedangkan analisa regresi terhadap model mengindikasikan adanya hubungan positif dan signifikan antara pangsa pasar dengan kinerja solvabilitas, rentabilitas, dan likuiditas perbankan (BP dan BUSND), yang menunjukkan bahwa semakin besar pangsa pasar perbankan (BP dan BUSNO), maka semakin tinggi pula kinerja solvabilitas, rentabilitas, dan likuiditas yang akan dimiliki oleh bank tersebut. Terakhir, dari hasil pemetaan dengan plot ECG Matrix, terlihat bahwa hingga kini BP masih memiliki posisi persaingan kuat terhadap BUSND. Bahkan terdapat 1 BP yang merupakan market leader dalam industri perbankan nasional saat Tni, yaitu BRI.

Abstrak :
Penelitian ini mempunyai tujuan memperoleh hasil pengujian pengaruh Pakto 1988 terhadap pola penanaman dana masyarakat pada Bank Umum di Indonesia dan juga melihat pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal penanaman dana tersebut pada Bank Umum di Indonesia. Teori yang mendasari penelitian ini adalah teori statistik dan teori portfolio. Teori statistik digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Pola Penanaman Dana Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia sedangkan teori portfolio digunakan untuk menelaah pengaruh Pakto 1988 terhadap Portfolio Optimal Penanaman Dana Masyarakat Pada Bank Umum di Indonesia. Penelitian-penelitian yang dilakukan terhadap pengaruh Pakto 1988 tidak 1engkap dan bard imensi waktu yang relatif pendek, sehingga tidak member ikan kesimpulan yang komprehensif. Selain itu penelitian terhadap Portfolio Optimal hanya dilakukan pada securities atas saham dan obligasi, sedangkan penelitian terhadap securities lainnya sedikit sekali dilakukan. Penelitian ini dilakukan pada seluruh Bank Umum yang ada di Indonesia dengan mengklasifikannya pada empat kelompok yaitu kelompok Bank Pemerintah, kelompok Bank Swasta Nasional, kelompok Bank Pembangunan Daerah dan kelompok Bank Asing dan Campuran. Data yang digunakan adalah data sekunder dari Laporan Bulanan dan Mingguan Bank Indonesia sejak Januari 1983 sampai Desember 1993 berupa data pola penanaman dana masyarakat berupa giro, tabungan dan deposito Berta tingkat bunga deposito. Tehnik anal isa data yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata dan Paket Komputer Analysis Portfolio dari Haugen. Hasil yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah Pakto 1988 mempengaruhi Pola Penanaman Dana Masyarakat dan Portfolio Optimalnya Pada Bank Umum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat berdasarkan basil uji beda dua rata-rata yang menyatakan ada perbedaan yang signifikan antara pola penanaman dana masyarakat yang berbentuk giro, tabungan maupun deposito dengan adanya Pakto 1988. Selain itu Portfolio Optimal dari penanaman dana deposito masyarakat pada Bank Umum juga ikut berubah dengan adanya Pakto 1988. Bila kits bandingkan basil portfolio optimal dengan realitanya, maka dapat dinyatakan masyarakat tidak memperhatikan portfolio optimal dalam menanam dananya. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukanbagi berbagai pihak seperti Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia dalam pengambilan kebijaksanaan lanjutan ataupun kebijaksanaan mengeliminasi dampak negatif dari Pakto 1988 dan pihak perbankan dapat menggunakannya dalam pembuatan atau penciptaan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat dan tentu saja harus menguntungkan pihak perbankan. Hal yang patut disayangkan pada penelitian ini adalah tidak dapat mengungkap portfolio optimal dari giro dan tabungan, karena tidak terdapatnya data tersebut pada Bank Indonesia. Oleh karena itu penelitian ini belum secara sempurna melakukan penelaahan terliadap portfolio optimal penanaman dana masyarakat, sehingga membuka peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dengan bahasan yang lebih sempurna dan komprehensif guna memberikan kontribusi yang lebih besar pada masyarakat dalam mencapai kesejahteraan yang adil dan makmur.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan apabila debitur wanprestasi, dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Kesimpulan dari tesis ini adalah PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanprestasi terhadap perjanjian kredit sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh PT X, Tbk. Dalam perjanjian gadai, diatur bahwa apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Namun, apabila tidak diperjanjikan, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum (pelelangan). Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

---

This thesis concerning the granting of pledge of bank accounts which is given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of default) the agreement, also explained the provisions of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The method of this thesis is legal normative with literature method. The conclusion of this thesis are PT X, Tbk with Z Limited has entered the agreement of pledge of bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. Also the bank accounts which is owned by PT X, Tbk under the possession of Z Limited in such a way that the pledge has been incurred. In this matter the form of bank account is escrow account. PT X, Tbk breached the facility agreement and Z Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X,Tbk. In the pledge of bank accounts agreement, it is stated that in the event PT X, Tbk breach such agreement, PT X, Tbk is obliged to notify in writing to bank where the bank accounts under the name of PT X, Tbk located that all the payments by such bank must be made to Z Limited. In the manner that such payment made by the bank concerned to PT X, Tbk will be invalid and will not discharge the bank concerned of its payment obligation. However, if it is not agreed by the parties, pledge has the right to sell the pledged object by auction. Basically, the implementations of auction?s execution of bank accounts apply equally to the implementation of auction?s execution of movable asset.

Abstrak :
Tren sistem registrasi rekening online semakin meningkat terutama saat pandemi Covid-19 pada bank konvensional/syariah. Perkembangan tersebut menandakan semakin tinggi intensi adopsi sistem registrasi rekening online sehingga perlu diketahui faktor-faktor yang dapat berpengaruh. Teori yang digunakan adalah Push-Pull-Mooring (PPM). Push factor terdiri dari perceived severity (PS), perceived vulnerability (PV), serta perceived inefficiency (PI). Pull factor terdiri dari perceived ease of use (PEOU), perceived usefulness (PU), serta perceived privacy and security (PPS). Mooring factor terdiri dari institution-based trust (IBT), perceived innovativeness (PIO), serta social influence (SI). Usia dan tingkat pendidikan diteliti sebagai faktor moderasi. Pendekatan menggunakan explanatory sequential mixed methods dengan kuantitatif covariance-based structural equation modelling (CB-SEM) yang dilanjutkan kualitatif. Hasil penyebaran kuesioner daring 404 responden valid dan wawancara 9 responden. Hasil analisis membuktikan bahwa faktor PS dan PV mendorong adopsi, faktor PEOU dan PU menarik adopsi, serta semua mooring factor berpengaruh terhadap adopsi. Namun, PI dan PPS tidak memengaruhi adopsi. Usia terbukti memoderasi hubungan antara PV, PU, PPS, dan IBT dengan adopsi, sedangkan tingkat pendidikan dapat moderasi antara PV, PEOU, dan SI dengan adopsi. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya penelitian terdahulu dan bank sebagai penyedia sistem registrasi rekening online dapat mengatur strategi bisnis yang tepat. ......The trend of online account registration at conventional/sharia banks is increasing yearly, especially during the Covid-19 pandemic. It indicates the intention to adopt an online account registration system is increasing, so it’s necessary to know the factors that influence it. This research uses Push-Pull-Mooring (PPM) theory. Push factors are perceived severity (PS), perceived vulnerability (PV), perceived inefficiency (PI). Pull factors are perceived ease of use (PEOU), perceived usefulness (PU), perceived privacy and security (PPS). Mooring factors are institution-based trust (IBT), perceived innovativeness (PIO), social influence (SI). Age and education level were investigated as moderating factors. This research was conducted using an explanatory sequential mixed methods approach with Covariance Based Structural Equation Modeling (CB-SEM) for quantitative and followed by qualitative. The results of online questionnaires were 404 valid respondents and interviews with 9 respondents. The analysis result is prove that PS and PV push the adoption, PEOU and PU pull the adoption, and all mooring factors affect the adoption. However, PI and PPS do not affect the adoption. Age is proven to moderate the relationship between PV, PU, PPS, and IBT with the adoption, while education level moderate between PV, PEOU, and SI with the adoption. This research is expected to enrich previous research and help banks to organize the proper business strategy.

Abstrak :
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.' Pengertian tersebut menggambarkan bahwa lembaga perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peran strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara, yaitu menyerasikan dan menyeimbangkan masing-masing unsur dari Trilogi Pembangunan 2 Peran yang strategis tersebut temtama disebabkan oleh fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh sebab itu, UU.No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UU.No.1O Tabun 1998) menegaskan bahwa bank wajib selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan usahanya. Penerapan prinsip kehati-hatian untuk menciptakan bank yang sehat dilakukan sesuai dengan ketentuan BI (Bank Indonesia) selaku pengawas dan pembina yang mengadakan gerak dan kebijakan bank.3 Memperhatikan peran lembaga perbankan yang demikian strategis dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap lembaga perbankan dituntut untuk lebih mengadakan pembinaan dan pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak yang kokoh agar lembaga perbankan Indonesia mampu berfungsi secara efisien, sehat, wajar dan mampu menghadapi persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut kebidang-bidang yang praduktif bagi pencapaian sasaran pembangunan, serta berkembang dengan wajar. Karena fungsi menghimpun dan menyalurkan dana itu erat kaitannya dengan kepentingan umurn, maka perbankan wajib menjaga dengan baik dana yang dititipkan masyarakat tersebut. Dad sudut ini terlihat bahwa bisnis perbankan adalah bisnis yang secara utuh merupakan usaha yang bermodalkan kepercayaan masyarakat; memang di dalam perekonomian yang semakin maju dengan perbankan yang semakin canggih dan modem, dasar-dasar dan landasan kegiatan perbankan tidak pernah berubah, yaitu kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada suatu bank. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat percaya untuk menempatkan uangnya, baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito dan sebagainya pada bank tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat memobilisir dana-dana masyarakat untuk ditempatkan pada banknya, dengan mana bank tersebut dapat memberikan kredit dan memberikan jasajasa bank lainnya. Adapun pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Syarat-syarat, Hak dan Kewajiban Direksi Bank Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), 2. Undang-Undang No.7 Tabun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998), Dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. 3. Bagaimana Tanggung Jawab Direksi Bank Akibat Pencabutan kin Usaha Bank. 4. Bagaiman Pelaksanaan I Proses Pelimpahan Tanggung Jawab Direksi Menjadi Tanggung Jawab Pribadi.

Abstrak :
Dalam rangka pembangunan nasional khususnya pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi semua unsur kehidupan ekonomi baik pemerintah maupun swasta, badan hukum maupun perseorangan, pembiayaan merupakan sarana yang mutlak diperlukan. Untuk mewujudkan potensi pembiayaan pembangunan tersebut, dana perkreditan sangat diperlukan dan penting sekali keberadaannya. Untuk itu perlu diatur suatu lembaga jaminan kredit yang manipu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum balk kepada pemberi kredit atau kreditur atau bank maupun kepada penerima kredit atau debitor yaitu Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan hak atas tanah yang diatur dalam Undang Undang Undang Nomor 4 tahun 1996. Sehubungan dengan pelaksanaan pembebanan Hak Tanggungan di Bank NISP, Tbk Kantor Regional II Bekasi Penulis mengemukakan beberapa permasalahan yaitu sejauh mana efektifitas pembebanan Hak Tanggungan dan kendala atau hambatan yang timbul Berta bagaimana cara mengatasinya. Upaya untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut penulis menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan emperis sedangkan data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis berkesimpulan bahwa pembebanan Hak Tanggungan di Bank LISP, Tbk Kantor Regional II Bekasi kurang efektif dan masih terdapat kendala atau hambatan.

Abstrak :
Studi ini mengeksplorasi mode penetrasi bank asing dalam transmisi credit channel di Indonesia. Pendekatan Panel VAR digunakan untuk menganalisis Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) dan Foreign Acquired Banks (FAB) pada data panel bank-level, menggunakan BI 7 Days Reverse-repo rate dan JIBOR sebagai indikator kebijakan moneter. Temuan utama dari studi ini membuktikan bahwa KCBA dan FAB menunjukkan perbedaan sensitivitas dalam transmisi credit channel, yaitu bahwa FAB cenderung kurang sensitif terhadap kebijakan moneter kontraksi. Hal ini ditunjukkan melalui amplitudo respons yang lebih kecil dan respons yang lebih lamban terhadap shock kontraksi moneter. Implikasinya adalah Bank Asing yang melakukan penetrasi ke host country melalui merger & akuisisi akan cenderung kurang sensitif terhadap kebijakan moneter. ......This study explores the role of foreign bank penetration modes toward credit channel transmission in Indonesia. Panel VAR approach used to analyze Kantor Cabang Bank Asing/KCBA (Foreign Branch Office) and Foreign Acquired Banks/FAB in bank-level panel data, utilizing BI 7 Days Reverse-repo rate and JIBOR as the monetary policy indicators. Main finding of this paper shows that KCBA and FAB display a different sensitivity in credit channel transmission, that FAB is less sensitive towards contractionary monetary policy. It is shown by lesser amplitude and slower response towards contractionary monetary shock. This finding suggests that foreign banks that penetrate the host country through merger and acquisition are more likely to be less sensitive toward monetary policy.

Abstrak :
Sesuai peraturan Bank Indonesia dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, bank dapat melakukan hapus buku dan mengeluarkan piutang kategori macet dari neraca serta mencatatnya dalam rekening administratif. Namun, dalam perpajakan tidak dikenal istilah hapus buku dan hapus tagih. Perlakuan Pajak Penghasilan ketika bank menghapus buku piutang tak tertagih menimbulkan perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak dan juga antara Majelis Hakim. Hasil analisis menunjukkan bahwa saat piutang tak tertagih dihapus buku, upaya penagihan masih terus dilakukan sehingga belum merupakan penagihan maksimal atau terakhir. Dengan belum memenuhi ketentuan fiskal, piutang tak tertagih tersebut masih berada dalam saldo akhir cadangan pada golongan kualitas macet karena belum terjadi pembebanan pada perkiraan cadangan dan juga tidak terjadi dua kali pembentukan cadangan. Pembentukan cadangan pada tahun dilakukannya hapus buku akan sama jumlahnya secara komersial dan fiskal. Mengingat persoalan penghapusan piutang hanya merupakan beda waktu, peraturan pajak perlu memperjelas kedudukan piutang yang nyatanyata tidak dapat ditagih, yaitu sama dengan hapus tagih. Selanjutnya, perlu dilakukan penyesuaian peraturan perpajakan mengenai saat pembebanan kerugian dari piutang tak tertagih dan pengertian penagihan maksimal atau terakhir. Dengan demikian, harmonisasi antara peraturan perpajakan dengan peraturan Bank Indonesia perlu dilakukan dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi fiskus dan Wajib Pajak.

---

In accordance with Bank Indonesia regulation and Indonesian Banking Accounting Guidelines (PAPI), the bank can write off and remove loss category accounts of the issued also recorded it off balance sheet. However, in terms of taxation not recognized written off and charged off bad debts. Income tax treatment when a bank write off bad debts caused disagreement between the taxpayer by the Directorate General of Taxes and also among the judges. The analysis results showed that when bad debts written off, collection efforts still continue to do so has not already made a maximum or last effort. Not fulfilled tax requirement, the accounts are still in ending balances of allowance of the loss collectibility because allowance accounts has not debited and also bad debts expense do not made twice. Bad debt expense in the year of write off will be the same amount of commercial and fiscal. The issue of deductible write off is a time different only, tax laws need to clarify the position of debts which are actually uncollectible, which is equal to charged off bad debts. Furthermore, adjustments need to be done as well as the imposition of tax laws regarding loss of bad debts and the maximum or last effort interpretation. Thus, harmonization of tax laws with Bank Indonesia regulations need to be done in order to provide legal certainty for tax officer and taxpayer.

Abstrak :
ABSTRAK
Masalah Pokok Dewasa ini banyak kalangan masyarakat, yang membutuhkan modal untuk usahanya memohon kredit dari bank. Untuk itu diperlukan suatu lembaga jaminan yang dimaksudkan untuk keamanan modal dan kepastian hukum bagi si pemberi modal. Dengan demikian jelaslah bahwa timbulnya jaminan dimaksud adalah sebagai akibat adanya pemberian kredit dan dapat dikatakan bahwa jaminan merupakan syarat mutlak dalam suatu pemberian kredit. Adapun kekayaan seseorang yang dijadikan jaminan dapat di bedakan atas barang barang bergerak, barang-barang tak bergerak dan barang-barang tak berwujud. Pembedaan ini sangat penting diam hal barang-barang tersebut dipakai sebagai jaminan kredit, karena jenis jaminan yang dapat dibebankan tergantung pada. jenis benda yang bersangkutan. Penyediaan kekayaan secara khusus dan debitur membenikan previlege atau kedudukan istimewa bagi kreditur terhadap kreditur lainnya 9 karena penyediaan kekayaan secara khusus tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan semua kredit debitur apabila si debitur/nasabah melakukan wanprestasi karena kesalahannya sendiri, misalnya nasabah tersebut tidak membayar kembali seluruh hutangnya tepat pada waktu yang telah diperjanjikan. Dalam praktek mengenai jaminan kebendaan dalam hal pembenan kredit, sering menimbulkan beberapa masalah, baik mengenal pengaturannya 9 subyeknya, obyeknya dan lain-lain. Methode Penelitian Dalam rangka penyusunan skripsi ini, penulis mencari dan mengumpulkan data-data dengan mempergunakan dua methode penelitian, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Adapun cara tersebut penulis tempuh dengan mengadakan kunjungan ke instansi yang berhubungan dengan materi dari skripsi ini, dan dalam penelitian kepustakaan perulis melakukan beberapa kegiatan yaitu antara lain dengan membaca serta mempelajari berbagai karangan ilmiah/buku-buku ataupun peraturan perundang-undangan yang erat hubungannya dengan hal tersebut di atas. Penemuan-penemuan Bahwa beberapa lembaga jaminan ini dirasakan masih kaku yaitu seperti lembaga jaminan gadai, dimana benda yang dijadikan jaminan diserahkan kepada pihak kreditur, padahal berda yang dijadikan jaminan tersebut sangat diperlukan oleh si debitur untuk segala usahanya, maka dalam praktek masyarakat sering menggunakan lembaga jaminan baru yaitu fiduciare elgendoms overdracht yang dihasilkan oleh yurisprudensi. Disamping itu dengan tidak mengurangi perlunya ada usaha untuk meningkatkan masyarakat pedesaan agar dapat turut serta dalam kegiatan ekonomi modern, namun karena dalam kenyataannya sekarang ini masih ada pembedaan antara masyarakat desa dan masyarakat kota maka penggunaan jaminan yang berupa credietverband masih diperlukan. Berbeda dengan hipotik credietverband hanya dapat diberikan kepada bank-bank milik Negara berdasarkan Keputusan Presiden yaitu Bank Negara Indonesia 46 Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Kesimpulan Seperti diketahui bahwa Hukum Perdata mengenal bentuk bentuk jaminan kebendaan baik untuk benda bergerak maupun untuk benda tak bergerak. Selain itu Hukum Agraria juga mengenal bentuk bentuk jaminan seperti dalam Hukum Perdata tetapi dengan perbedaan-perbedaan yang prinsipil baik dalam pengaturannya, subyeknya maupun dalam obyeknya. Terdapatnya berbagai lembaga jaminan tersebut, ternyata belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hukum dibidang jaminan yang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan masyarakat, sehngga menimbulkan berbagal masaiah. Apalagi bila masalah jaminan kebendaan tersebut dihubungkan dengan pemberian kredit, maka adanya pluralisme dibidang pengaturan jaminan kebendaan ini akan menimbulkan masalah yang rumit oleh karena itu dperlukan hukum jaminan yang mampu mengikuti perkembangan aman kepastian hukum.