Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank sebagai financial intermediary dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada kepercayaan nasabah sehingga pada prinsipnya setiap nasabah harus dilindungi kerahasiaan datanya oleh bank, namun begitu, prinsip kerahasiaan bank yang berlaku di Indonesia telah memberi pengecualian bahwa data nasabah dapat diakses untuk kepentingan tertentu. Gugatan pembagian harta bersama berupa aset-aset simpanan di bank pada praktik peradilan ditemukan banyak kendala dalam pembuktian karena berlakunya kerahasian bank yang melindungi. Hal demikian tidak jarang berakhir dengan kerugian materiil pada salah satu pihak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis status aset simpanan yang tersimpan di bank atas nama salah seorang suami/istri terkait kepentingan pembagian harta bersama dan apakah suami/isteri memiliki akses atas simpanan tersebut, serta menganalisis apakah setelah Putusan MK No. 64/PUU-X/2012 suami/isteri secara langsung dapat mengakses rahasia bank. Penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif yaitu mengkaji Peraturan Perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data penelitian yang dipergunakan meliputi data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dan metode analisis data dengan yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa aset simpanan pada bank yang diatasnamakan salah satu pihak (suami/istri) selama dapat dibuktikan diperoleh sepanjang berlangsungnya perkawinan serta perolehannya bersumber dari harta bersama maka berstatus sebagai harta bersama dan manakala terjadi perceraian harus dibagi dua secara adil. Kemudian setelah adanya Putusan MK No. 64/PUU-X/2012 pihak suami/isteri melalui gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan dapat memiliki akses membuka rahasia bank, akan tetapi disayangkan setelah Putusan MK tersebut suami/isteri tidak dapat otomatis secara langsung memperoleh akses informasi terhadap harta bersama di bank tanpa adanya gugatan harta bersama melalui Pengadilan.

---

Bank as a financial intermediary in operation dependent on customer confidence so that in principle each customer must be protected by the confidentiality of the data bank, however, the principle of bank secrecy prevailing in Indonesia has given exception that customer data can be accessed for specific interests. Lawsuit division of marital property assets in the form of bank deposits in judicial practice found many obstacles in the proof because of the bank secrecy that protects. It was thus not uncommon to end up with a material loss on one side. The purpose of this study was to analyze the status of assets stored in bank deposits on behalf of one from the husband / wife related to the division of marital property interests and whether the husband / wife have access to these deposits, and to analyze whether after the Constitutional Court award No.64/PUU-X/2012 husband / wife can directly access bank secrecy. This thesis uses normative research methodology including reviewing legislation, legal theory and jurisprudence relevant to the problems studied. Research data used include primary data which is data obtained directly from the field through interviews and secondary data obtained through the study of literature. Specifications of this study is descriptive and analytical methods of data analysis with qualitative juridical. The results showed that the assets on bank deposits which is assigned to one of the parties (husband / wife) as long as it can be proven obtained throughout the course of the marriage and the deposits came from the joint property, it existed as a marital property and in case of divorce, the marital property should be devided equally. Then, after the Constitutional Court award No.64/PUU-X/2012 the husband / wife through the division of marital property claim in court can have open access to bank secrecy, but unfortunately after the Constitutional Court the husband / wife can not automatically gain access to the information directly to marital property in the bank, without the existence of marital property lawsuit in court."

"[ABSTRAKLaporan magang ini membahas serta menganalisis pelaksanaan atas prosesprosedur pemberian kredit pada PT.ABC dengan kesesuaiannya dengan PeraturanBank Indonesia dan pelaksanaannya. Penulis telah melaksanakan prosespemberian kredit sesuai dengan Standar Prosedur Kredit yang dirancang olehPT.ABC, meliputi tahap initial process hingga tahap proposal process danmembantu tahapan disburstment dan monitoring. Tidak terdapat kejanggalan atautemuan yang menyalahi standar prosedur namun terkadang perlu dilakukan penyesuaian untuk memenuhi kategori kredit. Penyesuaian ini dilakukan setelah adanya judgment atas penilaian kelayakan atas debitur atau calon debitur.

---

ABSTRACTThis report discusses and analyzes the implementation of the process of lendingprocedures in PT.ABC and its compliance with Bank Indonesia Regulation and itsimplementation. The author has implemented the credit granting process inaccordance with the Credit Standard Procedures designed by PT.ABC, coveringfrom the initial process up to the stage of the proposal process and also assist thedisburstment and monitoring process. There are no irregularities or findings thatviolates the standard procedure, but sometimes there is condition where there need to be adjusted to meet the credit category. This adjustment is done after the judgment on the feasibility assessment of borrowers or potential borrowers., This report discusses and analyzes the implementation of the process of lendingprocedures in PT.ABC and its compliance with Bank Indonesia Regulation and itsimplementation. The author has implemented the credit granting process inaccordance with the Credit Standard Procedures designed by PT.ABC, coveringfrom the initial process up to the stage of the proposal process and also assist thedisburstment and monitoring process. There are no irregularities or findings thatviolates the standard procedure, but sometimes there is condition where there need to be adjusted to meet the credit category. This adjustment is done after the judgment on the feasibility assessment of borrowers or potential borrowers.]"

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat KUR yang diterapkan pemerintah dalam menggerakan sektor UMKM dengan pola penjaminan kredit. Kinerja kualitas kredit KUR yang terlihat dari rasio Non Performing Loans NPL memiliki tren memburuk, bertolak belakang dengan kinerja industri perbankan yang cenderung stabil sehingga menimbulkan perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR pada bank penyalur KUR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor spesifik bank, kompetisi dan besaran kuota plafond terhadap perbedaan kinerja yang terjadi. Penelitian mengggunakan data panel dengan objek penelitian sembilan bank penyalur KUR pada periode Juni 2012 hingga Desember 2014. Hasil penelitian ini adalah faktor spesifik bank yang terdiri dari Total Aset, Rasio Pinjaman terhadap Simpanan LDR berpengaruh positif signifikan sedangkan Rasio Kecukupan Modal CAR berpengaruh negatif signifikan, serta market share pada kredit umum dan besaran plafond KUR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR. Perbedaan kinerja antara kredit umum dan KUR yang dipengaruhi oleh faktor spesifik bank, market share dan besaran plafond dapat dijadikan landasan pemerintah dalam pemilihan bank penyalur KUR yang berdasarkan pada standar dan kriteria tertentu sehingga kinerja KUR dapat lebih optimal.

---

This research is motivated by policy of Kredit Usaha Rakyat KUR that implemented by the government in moving the SME sector with credit guarantee scheme. Quality credit performance of KUR could be seen from the ratio of Non Performing Loans NPL that have a deteriorating trend, but in contrast to the performance of the banking industry are likely to be stable that causing the difference in performance between public credit and KUR on Bank that distribute KUR. This study aimed to analyze the effect of bank specific factors that consists of Total Assets, Loan to Deposit Ratio LDR dan Capital Adequacy Ratio CAR , competition and the amount of quota ceiling of the performance difference occurs. The research used data objects of research panel with nine banks channelling KUR in the period June 2012 to December 2014. Results of this study are bank specific factors that consist of Total Assets and LDR has positive significant effect on the performance difference NPL between public credit and KUR where bank with total assets and LDR is higher that tend to have performance differences NPL be larger, while CAR has negative significant where the greater CAR have effect the difference in performance NPL will be smaller. General credit market share, the amount of the loan plafond quota and bank that have focus on distributed credit to SME sectors has a negative significant influence on the performance difference, that means bank with a market share of public credit and quota KUR is large, as well as focus on the credit to the SME sector tends to have a small performance differences NPL. The performance difference between public credit and KUR influenced by bank specific factors like CAR, general credit market share, the amount of the plafond may be invoked by the government in the selection of the participating banks KUR based on certain criteria and standards so that performance of KUR can be optimized."

"Penelitian ini merupakan analisis mengenai faktor spesifik bank terhadap risiko kredit bank komersial di empat negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yaitu Singapura, Indonesia, Thailand, dan Malaysia pada periode 2012 - 2021. Sampel yang digunakan merupakan 30 bank komersial yang berasal dari keempat negara tersebut. Data yang dianalisis merupakan data panel dan metode yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan metode Generalized Least Squares, Hasil menunjukkan bahwa faktor spesifik bank berupa inefisiensi, diversifikasi, pertumbuhan utang, profitabilitas, dan CAR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap risiko kredit.

---

This research is an analysis of bank-specific factors on commercial bank credit risk in four countries in the Southeast Asia region, namely Singapore, Indonesia, Thailand and Malaysia in the period 2012 - 2021. The sample used in this research is 30 commercial banks from these four countries . The data analyzed is panel data and the method used is multiple linear regression with the Generalized Least Squares method. The results show that bank-specific factors such as inefficiency, diversification, debt growth, profitability, and CAR have a significant influence on credit risk."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana efektivitas jaminan perorangan dalam mendukung pemenuhan hak-hak kreditur dalam penyelesaian kredit macet di bank. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian non doktrinal. Pemahaman mengenai peran jaminan perorangan dalam konteks penyelesaian kredit macet sangat penting untuk mengoptimalkan proses dan hasil akhir penyelesaian kredit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaminan perorangan memegang peranan penting dalam pemenuhan hak-hak kreditur dalam penyelesaian kredit wanprestasi. Analisis efektivitas jaminan perorangan meliputi evaluasi terhadap proses pendaftaran agunan, prosedur penilaian nilai agunan, dan mekanisme penyelesaian kredit. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas jaminan perorangan meliputi aspek legal, operasional, dan manajerial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pihak-pihak terkait, termasuk lembaga perbankan, untuk memperbaiki kebijakan dan praktik terkait penyelesaian kredit dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak kreditur.

---

This paper analyzes how the effectiveness of personal guarantees in supporting the fulfillment of creditor rights in resolving defaulted loans at banks. This paper is prepared using a non-doctrinal research method. Understanding the role of personal guarantees in the context of defaulted credit settlement is essential to optimize the process and final results of credit settlement. The results show that personal guarantees play an important role in the fulfillment of creditor rights in defaulted credit settlements. The analysis of the effectiveness of personal guarantees includes an evaluation of the collateral registration process, collateral value assessment procedures, and credit settlement mechanisms. Factors affecting the effectiveness of personal guarantees involve legal, operational, and managerial aspects. The findings are expected to serve as a basis for relevant parties, including banking institutions, to improve policies and practices related to credit settlement in order to enhance the protection of creditor rights."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana akibat hukum tidak didaftarkannya Hak Tanggungan sebagaimana yang dimuat dalam Perjanjian Kredit Nomor 16 yang membebankan hak tanggungan sebagai jaminan dan kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dijadikan sebagai jaminan oleh debitor Nona EF dan akibat hukumnya bagi Bank ABC sebagai kreditor. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pemberian jaminan hak tanggungan merupakan syarat penting dari sebuah perjanjian Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) untuk melindungi kepentingan Bank. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah sebagai instrumen hukum nasional yang mengatur mengenai Hak Tanggungan menyebut pengikatan jaminan tersebut sebagai langkah terpenting, karena pendaftaran hak tanggungan merupakan syarat mutlak lahirnya dari hak tanggungan. Namun dalam praktiknya terdapat perjanjian kredit yang tidak diikuti dengan pembuatan Surat Kuasa Memberikan Hak Tanggungan (SKMHT) dan/atau Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian didaftarkan ke kantor pertanahan setempat untuk dikeluarkan sertipikat hak tanggungan dan dituliskan hak tanggungannya dalam buku tanah hak tanggungan. Tidak didaftarkannya hak tanggungan, berarti hak tanggungan belum lahir dan menyebabkan kedudukan bank hanya sebagai kreditor konkuren yang tidak memegang jaminan kebendaan. Selain itu, dalam perkembangannya, praktik penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai dasar peralihan hak atas tanah yang digunakan sebagai jaminan hak tanggungan dalam perjanjian kredit sering terjadi. Hak yang timbul dari PPJB adalah hak perorangan, bukan hak kebendaan sehingga belum terjadi peralihan hak sampai dilakukan Akta Jual Beli (AJB), maka debitor belum memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum seperti pemberian hak tanggungan sebagai jaminan kepada Bank untuk kreditnya dan bank tidak mempunyai hak untuk didahulukan dari kreditor lain atas penjualan jaminan.

---

This article examines the legal implications arising from the failure to register mortgage rights, as stipulated in Credit Agreement Number 16, where mortgage rights serves as collateral. The validity of the Sale and Purchase Agreement used as collateral by debitor, Miss EF and its legal ramifications for Bank ABC as a creditor are assessed using normative juridical research methods. The provision of mortgage rights as collateral is a crucial aspect of credit agreements to safeguard the interests of the Bank. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, serving as the national legal framework for mortgage rights, deems the registration of collateral as the pivotal step. Registration is an absolute prerequisite for the validity of mortgage rights. However, certain credit agreements lack a subsequent creation of a Power of Attorney to Grant Mortgage Rights (SKMHT) and/or a Deed of Granting Mortgage Rights (APHT). These omissions, if not rectified through registration at the local land office to issue a Mortgage Rights certificate, mean the Mortgage Rights remains unestablished. Consequently, the bank assumes a position solely as a unsecured creditor without tangible collateral. Furthermore, in practice, the use of a Sale and Purchase Agreement (PPJB) as the foundation for transferring land rights to be utilized as collateral for mortgage rights in credit agreements is prevalent. The rights arising from the PPJB are individual, not material, until the execution of the Deed of Sale and Purchase (AJB). Consequently, debtors lack the authority to take legal actions such as granting mortgage rights as collateral to the Bank for credit, and the bank does not possess the right to prioritize over other creditors in collateral sales. This dual lapse underscores potential legal consequences for both parties involved in credit agreements."

"Perkembangan informasi dan teknologi yang semakin canggih merubah gaya hidup masyarakat, tidak terkecuali dalam bertransaksi. Hal ini dilihat oleh industri perbankan sebagai peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Produk bank yang dapat memenuhi kebutuhan ini antara lain kartu kredit.Bank penerbit kartu kredit yang saat ini menguasai pasar di Indonesia adalah Citibank, BNI, BCA, BII dan Bank Mandiri. Kelima bank tersebut menguasai pasar kartu kredit di Indonesia lebih dari 70 % dari semua pemegang kartu kredit.Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh informasi bahwa peringkat atribut kartu kredit menurut kepentingannya adalah penggunaannya luas, bungs kartu kredit, iuran kartu kredit, kemudahan cara pembayaran, reputasi bank, penanganan keluhan, ketepatan pengiriman tagihan, Iayanan call centre, denda keterlambatan pembayaran, bunga penarikan tunai, reward, limit kartu kredit, permohonan kartu kredit, point bonus, limit penarikan tunai, prestise, penawaran produk dalam katalog dan desain kartu kredit.Berdasarkan basil penelitian tersebut bank-bank penerbit kartu kredit mendapatkan informasi mengenai harapan pengguna kartu kredit terhadap atribut-atribut kartu kredit menurut tingkat kepentingannya. Hal ini merupakan informasi panting bagi bank penerbit kartu kredit dalam rangka menerapkan strategi pemasaran kartu kredit sesuai dengan tujuan bisnisnya masing-masing.Pada akhirnya diharapkan bank-bank penerbit kartu kredit dapat secara kreatif dan inovatif mengembangkan fasilitas dan fitur-fitur kartu kredit yang dapat memenuhi kebutuhan yang iebih tinggi dari penggunanya, sehingga manfaat kartu kredit yang dirasakan akan semakin baik dan kepuasan dapat dirasakan oleh pengguna kartu kredit.

---

The growth of Information and technology which is sophisticated has changed society life style, even in doing transaction. This matter is seen by banking industry as bussiness potency which is very promising. The bank product that is able to fulfill this requirement is credit card.The bank publisher of credit card which in this time mastering market share in Indonesia are Citibank, BNI, BCA, BII and Mandiri. Those five banks are mastering credit card market share in Indonesia more than 70 %from all credit card holder.Based on the result of the research, it is known that credit card attribute sequency qualification are the range usage, the interest, the annual fee, the practicality of payment, the bank reputation, the handling complain, the accuracy of delivery of invoice, the service of call centre, the fine of delayed in payment, the interest of withdrawal of cash, the reward, the limit, the proffering of application, the bonus point, the limit withdrawal of cash, the presstige, the offer of product in catalogue and the design of the credit card.Based on that research above the banks publisher of credit card will get the information about the expectation of credit card holder toward the credit card attributes based on its importance. This matter is very importance for bank publisher of credit card for the agenda of applying marketing strategy of credit card in line with it each target.In the end, the bank publisher of credit card are expected to develop creatively and inovatively the facilites and the features of credit card which are able to fulfill the higher demand from the consumer so that the credit card will be more beneficial and satisfying for its consumer."

"Credit facilities given by the banks often pose problems to the banks and its officers due to the changing of economics environment and the changing of debtor's attitude. These conditions of course are beyond the control of bank officers. The law concerning the bank system also can not keep up with these changing of environments. The law, which is a specialist law, often only gives a very vague guidance and composed in very general terms while in fact the nature of banking business is very complicated business. This article is written due to give contribution in approaching some problems in balancing the risk of giving credit facilities and the necessity to have funds in doing economics activities at a time of economics development."

"Sejalan dengan perkembangan dan praktek bisnis kartu kredit yang semakin marak dan beragam, temyata pengajuan dan pencairan kredit mclalui kartu kredit tidak didukung oleh sistem aturan hukum didalamnya. Sebagaimana layaknya pengajuan dan pencairan kredit kepada nasabah yang sarat dengan peijanjian_ maka kartu kredit pun tentunya adalah sarat dengan perjanjian yang wajib dipatuhi oleh para pihak yang melakukannya.Tidak adanya ketentuan hukum yang mengatur tentang kartu kredit. seringkali memberikan potensi tindak pidana dan kerugian yang sering dialami oleh nasabah kartu kredit, sebagai akibat kemudahan dalam bertransaksi yang diberikan penerbit kartu kredit yang bekeijasama dengan pihak merchant atau pelaku usaha, demi mengejar target keuntungan bisnis. Alangkah ironisnya apabila melihat praktek bisnis perhankan yang sarat teknologi, akan tetapi tidak didukung oleh perangkat hukum sebagai aturan yang menunjang dalam mengatur dunia perbankan sebagai bagian dari institusi perekonomian.Melihal gejala praktek bisnis bank yang demikian adalah sangat disayangkan apabila praktek bisnis bank dalam kartu kredit dilakukan tanpa adanya pedoman atau acuan yang berlandaskan pada aturan hokum. Masih segar dalam ingatan ketika muncttlnya gerakan Sumarlin atau Paket Oktober "88 yang memberikan kebebasan untuk mendirikan bank baru dan berbagai kemudahan yang diberikan bagi hank-bank yang tclah ada untuk membuka kantor-kantor cabang justru menjadikan dunia pcrbankan semakin terpurtlk oleh karena tidak didukung aleh pranata hukum yang ada.Sejauh ini walaupun ketentuan peraturan perundang-undangan telah memberikan landasan yuridis bagi pelaksanaan operasional produk bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-ui.dang perbankan dan peraturan Bank lndonesia,akan tetapi ternvata produk layanan jasa bank khususnya pada kartu kredit beltml dilakukan dukungan atau landasan yang kokoh sebagai aeuan hokum untuk melaksanakan praktek bisnis bank yang sehat.Sementara itu Bank penerbit kartu kredit dan pihak pelaku usaha selalu bcrlindung dibalik scjumlah aturan yang diciptakan dalam sistem operasionalisasi kartu kredit serta pcrjanjian kerjasama yang dilakukan diantara mereka. ArLinya. Bank penerbit kartu Kredit dan Pelaku Usaha tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh nasabah sebagai akibat dari ketidaknyamanan kartu kredit yang diterbitkannya dalam bertransaksi. Dengan demikian timbul persoalan sebagai bcrikut:1. Bagaimana Bank Indonesia melakukan pengawasan pada bank penerbit kartu kredit ?2. Bagaimana sistem pengawasan Bank Indonesia telah diterapkan dalam proses pelaksanaan kartu kredit pada bank ?"

"Bank adalah suatu lembaga dimana uang disimpan dan dipinjamkan. Salah satu kegiatan usaha pokok bagi bank konvensional adalah berupa pemberian kredit perbankan. Sebelum suatu kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Pemberian kredit tanpa analisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak tetapi nasabah diberikan, kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit yang disalurkan yang sebenarnya tidak layak menjadi layak akan berakibat sulit untuk ditagih atau menjadi macet. Timbullah permasalahan, bagaimanakah penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.? Apakah penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sudah sesuai dengan ketentuan yang ada? Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Data yang dihasilkan dari penelitian ini mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.Penulis menyimpulkan bahwa dalam menyelesaikan kredit bermasalah dengan jaminan hak tanggungan, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. berpedoman pada 4 (empat) tahap, yaitu tahap penyelesaian secara damai, tahap pembinaan, tahap penyelamatan kredit dan tahap eksekusi obyek jaminan kredit. Penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan yang dilakukan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ini pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan yang ada karena sejak adanya Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, penanganan kredit macet atau kredit bermasalah bank Badan Usaha Milik Negara diselesaikan menurut kebijakan bank Badan Usaha Milik Negara itu sendiri dan tidak diserahkan lagi kepada negara.

---

Bank is the institution where money is deposited and borrowed. One of the main activities for commercial bank is giving credit loan. Before a credit is given, bank must feel sure that it will be repaid. Giving credit without analysis first could harm for bank. Bank customer could very easily giving fake information that possibly made non-properly credit but he was given, otherwise if wrong on analyzing, the credit would be hard to return or become bad debt. That make problems, how bad debt recovery with hypothecation guarantee are done by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.? Are bad debt recovery with hypothecation guarantee done by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. according to rules? Writer did research with library research method which is normative juridical. Data that used on this research are included primary data (data is gotten from interview) and secondary data (data is gotten from library).Writer makes conclusion that bad debt recovery with hypothecation guarantee are done by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. based on 4 (four) steps. They are amicable settlement step, counseling step, restructuring step and executing step. Most of all bad debt recovery with hypothecation guarantee that are conducted by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. are according to rules because since there was Supreme Court?s Fatwa Number WKMA/Yud/20/VIII/2006 on August 16, 2006 about the ways to erase state receivable/province, the resolutions are resolved by state enterprises bank themselves."