Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Likuidasi bank adalah proses pembubaran yang diikuti pemberesan terhadap harta dan kewajiban bank yang izin usahanya telah dicabut. Ketika Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 berlaku likuidasi bank dilakukan oleh Menteri Keuangan, setelah berlakunya Undang-Undang Perbankan yang baru Nomor 10 Tahun 1998 kewenangan dipegang oleh Bank Indonesia. Kemudian terbentuklah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Undang-Undang LPS). Skripsi ini membahas mengenai perbedaan likuidasi bank yang diatur sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang. Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Setelah Undang-Undang LPS berlaku, kewenangan untuk melakukan likuidasi terhadap bank yang dicabut izin usahanya dipegang oleh LPS. Perbandingan likuidasi bank sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang LPS dapat dilihat dari persamaan dan perbedaan likuidasi bank menurut Bank Indonesia dan LPS, yaitu peranan Tim Likuidasi, mekanisme likuidasi, pengawasan, perubahan kewenangan, campur tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Pengadilan, jangka waktu, dan program penjaminan.

---

Bank liquidation is a dissolution process followed by the resolution of asset and obligation from banks which business license have been revoked. When the Banking Act No.7 of 1992 was applied, the liquidation of banks was conducted by the Minister of Finance, after the legalization of the new Banking Act No. 10 of 1998, this authority now held by Bank Indonesia. Then Indonesian Deposits Insurance Corporation (IDIC) was form by the Act No. 24 of 2004 about IDIC (IDIC Act).

This thesis discusses the differences of bank liquidation that was arranged before and after the legalization of IDIC Act. This research used normative legal research method with legislation approach. The author uses primary, secondary, and tertiary legal materials using a qualitative approach. After IDIC Act was applied, the authority to conduct the liquidation of bank licenses that have been revoked is held by IDIC.

The comparison of bank liquidation before and after the legalization of IDIC Act can be seen from the similarities and differences of bank liquidation according to Bank of Indonesia and IDIC, which are the role of Liquidation Team, mechanism of liquidation, supervision, change of authority, the intervention from the General Meeting of Shareholders (GMS) and the court, the period, and the guarantee program."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor spesifik bank dan makroekonomi terhadap likuiditas bank umum konvensional yang terdaftar di BEI pada periode 2012-2016. Variabel yang mewakili faktor spesifik bank dalam penelitian ini adalah rasio profitabilitas return on asset ROA, cost of funding, bank size, deposits, dan Capital Adequacy Ratio CAR . Faktor makroekonomi yang diuji adalah inflasi, tingkat pengangguran dan GDP. Pengujian dilakukan dengan model regresi data panel dengan metode random effect dengan estimator generalized least square GLS. Hasil regresi yang dilakukan, menemukan bahwa ROA dan bank size berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap likuiditas bank. Kemudian cosf of fund, deposits, CAR dan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas bank. Selanjutnya variabel inflasi dan tingkat pengangguran berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap likuiditas bank.

---

This study aims to determine the effect of bank specific and macroeconomic factors on the liquidity of conventional commercial banks listed on the IDX in the period 2012 2016. The variables that represent bank specific factors in this research are profitability ratio of return on asset ROA , cost of funding, bank size, deposits, and Capital Adequacy Ratio CAR. The macroeconomic factors tested were inflation, unemployment and GDP. This study using panel data with random effect methods generalized least square estimator to test the model. The result of this research found that ROA and bank size have positive but not significant effect to bank liquidity. Then cosf of fund, deposits, CAR and GDP have a significant positive effect on bank liquidity. Furthermore, the variables of inflation and unemployment rate have a negative and insignificant effect on bank liquidity."

"Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) diperkenalkan sebagai instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memperdalam pasar uang rupiah, dan menyerap likuiditas domestik. Namun, penerapannya justru menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi dampak yang tidak diinginkan terhadap sektor perbankan, terutama dalam hal likuiditas dan penyaluran kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak SRBI terhadap likuiditas perbankan dan perilaku penyaluran kredit oleh bank, dengan menggunakan data panel dari 43 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022Q1 hingga 2024Q4. Dengan menggunakan metode Difference-in-Differences (Callaway & Sant’Anna, 2021), hasil analisis menunjukkan bahwa SRBI tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rasio likuiditas bank (LCR dan NSFR). Namun demikian, ditemukan adanya perubahan dalam alokasi aset, di mana bank cenderung mengalihkan dananya dari penyaluran kredit ke instrumen SRBI. Hal ini mengindikasikan adanya potensi efek crowding-out terhadap kredit. Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan potensi bias pada model TWFE dan perlunya pendekatan estimasi yang tepat dalam konteks pembelian SRBI oleh bank yang dilakukan secara bertahap. Secara keseluruhan, studi ini mengidentifikasi adanya trade-off dalam penerapan SRBI, dan merekomendasikan agar Bank Indonesia mempertimbangkan kembali keberlanjutan kebijakan ini untuk memastikan fungsi intermediasi perbankan tetap mendukung sektor riil.

---

The Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) were introduced as a monetary policy instrument aimed at supporting exchange rate stability, deepening the rupiah money market, and absorbing domestic liquidity. However, its implementation has raised concerns about potential unintended consequences for the banking sector, particularly in terms of liquidity and lending behavior. This study seeks to evaluate the impact of SRBI on bank liquidity and credit allocation using panel data from 43 banks listed on the Indonesia Stock Exchange between 2022Q1 and 2024Q4. Using the Difference-in-Differences method developed by Callaway & Sant’Anna (2021), the analysis finds that SRBI had no significant effect on banks’ liquidity ratios (LCR and NSFR). Nevertheless, there is evidence of asset reallocation, where banks shift their funds away from lending toward SRBI instruments. This indicates the potential for a crowding-out effect on credit. The findings also highlight the importance of addressing potential biases in the TWFE model and the need for appropriate estimation approaches in the context of SRBI purchases by banks, which occurred at different times. Overall, this study identifies a trade-off in the implementation of SRBI and recommends that Bank Indonesia reassess the continuation of this policy to ensure that the banking sector’s intermediation function continues to support the real economy."

"Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) diperkenalkan sebagai instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, memperdalam pasar uang rupiah, dan menyerap likuiditas domestik. Namun, penerapannya justru menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi dampak yang tidak diinginkan terhadap sektor perbankan, terutama dalam hal likuiditas dan penyaluran kredit. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak SRBI terhadap likuiditas perbankan dan perilaku penyaluran kredit oleh bank, dengan menggunakan data panel dari 43 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022Q1 hingga 2024Q4. Dengan menggunakan metode Difference-in-Differences (Callaway & Sant’Anna, 2021), hasil analisis menunjukkan bahwa SRBI tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap rasio likuiditas bank (LCR dan NSFR). Namun demikian, ditemukan adanya perubahan dalam alokasi aset, di mana bank cenderung mengalihkan dananya dari penyaluran kredit ke instrumen SRBI. Hal ini mengindikasikan adanya potensi efek crowding-out terhadap kredit. Temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan potensi bias pada model TWFE dan perlunya pendekatan estimasi yang tepat dalam konteks pembelian SRBI oleh bank yang dilakukan secara bertahap. Secara keseluruhan, studi ini mengidentifikasi adanya trade-off dalam penerapan SRBI, dan merekomendasikan agar Bank Indonesia mempertimbangkan kembali keberlanjutan kebijakan ini untuk memastikan fungsi intermediasi perbankan tetap mendukung sektor riil.

---

The Bank Indonesia Rupiah Securities (SRBI) were introduced as a monetary policy instrument aimed at supporting exchange rate stability, deepening the rupiah money market, and absorbing domestic liquidity. However, its implementation has raised concerns about potential unintended consequences for the banking sector, particularly in terms of liquidity and lending behavior. This study seeks to evaluate the impact of SRBI on bank liquidity and credit allocation using panel data from 43 banks listed on the Indonesia Stock Exchange between 2022Q1 and 2024Q4. Using the Difference-in-Differences method developed by Callaway & Sant’Anna (2021), the analysis finds that SRBI had no significant effect on banks’ liquidity ratios (LCR and NSFR). Nevertheless, there is evidence of asset reallocation, where banks shift their funds away from lending toward SRBI instruments. This indicates the potential for a crowding-out effect on credit. The findings also highlight the importance of addressing potential biases in the TWFE model and the need for appropriate estimation approaches in the context of SRBI purchases by banks, which occurred at different times. Overall, this study identifies a trade-off in the implementation of SRBI and recommends that Bank Indonesia reassess the continuation of this policy to ensure that the banking sector’s intermediation function continues to support the real economy."