Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berupaya untuk menjelaskan tinggi dan inelasticity-nya suku bunga kartu kredit di pasar kartu kredit Indonesia. Dalam menjelaskan tingkat suku bunga kartu kredit di Pasar Indonesia ini digunakan variabel yang menjadi cost of fund seperti suku bunga acuannya (BI Rate) dan deliquency rate (NPL rate). Dengan estimasi data time series untuk berbagai biaya yang terkait dengan pinjaman kartu kredit dan penentuan suku bunga kartu kredit diharapkan dapat menjawab inelastisitas dari suku bunga kartu kredit. Hasilnya menunjukkan bahwa cost of fund dari bank penerbit kartu kredit tidak secara signifikan mempengaruhi perubahan suku bunga kartu kredit sehingga bisa dikatakan terdapat efek yang signifikan dan kuat dari variabel persaingan non-harga (non-price competition) yang mempengaruhi bank dalam menentukan suku bunga kartu kreditnya.

---

ABSTRAK
This thesis seeks to explain inelasticity and high credit card interest rates in the Indonesia credit card market. In explaining the stickiness interest rate on the credit card are used cost of funds as the independent variables. Cost of funds are represent by BI Rate and deliquency rate (NPL rate). With time series data for estimation of various costs associated with credit card loans and determination of credit card interest rates are expected to answer inelasticity of credit card interest rates. The results showed that the cost of funds of the issuer credit card did not significantly affect credit card interest rate changes so that it can be said there is a significant and robust effects of non-price competition variables that affect banks in determining interest rate credit cards

Abstrak :
ABSTRAK
Bank dalam menjalankan kegiatan penyaluran kredit harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian melalui analisis yang akurat dan mendalam, penyaluran yang tepat, pengawasan dan pemantauan yang baik, perjanjian yang sah dan memenuhi syarat hukum, pengikatan jaminan yang kuat dan dokumentasi perkreditan yang teratur dan lengkap. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar kredit yang disalurkan dapat kembali tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah meliputi pinjaman pokok dan bunga. Selain itu, sumber dana yang dimiliki oleh bank bukanlah dana pribadi bank melainkan dana yang bersumber dari masyarakat. Apabila kredit yang telah disalurkan Bank kepada masyarakat dalam jumlah besar tidak dibayar kembali kepada Bank tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit maka kualitas kredit dapat digolongkan menjadi Non Performing Loan (NPL). Jumlah kredit yang Non Performing Loan nya tinggi dapat mengganggu likuiditas Bank yang bersangkutan. Permasalahan yang akan diteliti adalah upaya penyelesaian kredit macet berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan upaya penyelesaian kredit macet melalui agunan yang diambil alih oleh Bank B. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan data hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Upaya penyelesaian kredit macet berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu melalui restrukturisasi yang telah diatur dalam Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit dan upaya penyelesaian kredit macet melalui agunan yang diambil alih merupakan salah satu upaya restrukturisasi kredit dari perundang-undangan yang berlaku yang mana dengan adanya Acta De Command tersebut sebagai ciri khas bahwa penyelesaian kredit ini dilakukan dengan cara agunan yang diambil alih oleh pihak bank selaku kreditur

---

ABSTRACT
Banks when perform the lending to its customers, it must be done with the precautionary principle through an accurate and in-depth analysis, lending to the right subject, good supervision and monitoring, fulfill the validity of agreement and any legal requirements, vigorous binding security, comprehensive and wellorganized loan documentation. The aim that the loans can be returned in a timely manner in accordance with the credit agreement which has been covering principal and interest. In addition, the source of funds owned by the bank is not belong to the bank but a private fund of funds sourced from the public. If the Bank loan that disbursed to the public in large numbers are not paid back to the Bank in a timely manner in accordance with the credit agreement, the credit quality can be classified as non-performing loan (NPL), and if NPL is high it?s may irritate the bank to perform its funds liquidation. The issues that will be examined is the loan resolution efforts based on the legislation in force and loan resolution efforts through the foreclosed properties by Bank B. This research is a normative law based research, using the secondary data as collected through the study of literature and the data were analyzed qualitatively. The Efforts loan resolution based on the legislation in force, namely through a restructuring that has been set in the Letter of Directors of Bank Indonesia Number 31/150 / KEP / DIR dated November 12, 1998 on Restructuring Credit and loan resolution efforts through foreclosed properties is one of the restructuring of the loan from the legislation in force, where the presence of Acta De Command as a characteristic that the credit settlement is done by means of foreclosed properties by the bank B as the creditor.

Abstrak :
Masyarakat perlu mengetahui kondisi kesehatan bank yang akan dipilih menjadi tempat penyimpanan dananya. Rating dapat memberikan gambaran kesehatan suatu bank. Sementara itu, hanya sedikit bank di Indonesia yang telah dilakukan rating. Rating dipengaruhi oleh berbagai variabel keuangan berupa rasio-rasio yang diperoleh dari laporan keuangan bank yang bersangkutan. Variabel-variabel yang mempengaruhi rating ditentukan dengan analisis faktor melalui Measure of Sampling Adequacy (MSA). Rating dalam karya akhir ini dilakukan terhadap bankbank yang telah go public dengan menggunakan metode Ordered Logit Model (OLM). Selain faktor keuangan, rating juga dipengaruhi oleh faktor industri dan faktor manajemen. Hasil penelitian menunjukkan 4 bank mempunyai posisi rating dari AAA sampai dengan BBB dan 27 bank untuk rating dari BB sampai default (D). Terdapat 2 bank yang mendapat rating D. ......Society needs to know the health condition of the bank to be selected for placing their funds. Ratings can provide the bank health condition. Meanwhile, only a few banks in Indonesia have done ratings. The rating is influenced by a variety of financial variables in the form of ratios derived from the bank financial statement. Variables that affect the rating is determined by factor analysis through the Measure of Sampling Adequacy (MSA). Rating in the final work is done against the banks that have gone public using methods Ordered Logit Model (OLM). In addition to financial factors, the ratings are also influenced by industry factors and management factors. The results showed four banks have a position with a rating of AAA to BBB and 27 banks for rating of BB to the default (D). There are two banks that got a rating D.

Abstrak :
Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Pemberian kredit ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit antara bank dengan debitur. Dalam praktek perjanjian kredit menggunakan perjanjian baku yang klausulanya telah disusun sebelumnya. Penelitian ini membahas bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit investasi perbankan, dan apakah perjanjian kredit investasi perbankan memenuhi syarat-syarat perjanjian, serta peran notaris dalam membuat perjanjian kredit investasi. Dari hasil penelitian didapat data bahwa perjanjian kredit sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, dan memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya serta notaris berperan dalam pembuatan perjanjian kredit investasi karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta di bawah tangan, oleh karena itu bank memilih membuat perjanjian kredit secara notariil dibandingkan dengan di bawah tangan. Dalam membuat perjanjian kredit yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, pihak bank dapat lebih memperhatikan kepentingan debitur dan melakukan negosiasi dengan pihak debitur agar debitur tidak dirugikan dan notaris dalam membuat akta perjanjian kredit investasi sebaiknya menjelaskan isi dan maksud dari perjanjian kredit investasi dibuat sehingga debitur mengerti betul apa saja hak dan kewajiban serta akibat hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif. ......Investment credit is a medium-term credit or long-term given by the bank to the debtor to make an investment or capital investment. Lending is given in the form of credit agreement between the bank and the debtor. In the practice, given credit agreement clausules have been prepared previously. The research discuss about how to implement free contract in credit investment and whether the investment banking credit agreement meets the terms of the agreement, and the role of notaries in making an investment loan agreement. Research results from the data that the credit agreement in accordance with the principle of freedom of contract and meet the legimate agreement in general terms as well as the notary plays a role in making the investment because of the credit agreement as a notary public official authorized to make an authentic deed. Deed made by a notary has the power compared to under hand. In creating the loan agreement whose contents have been determined by either party, the bank pay more attention to the needs of debtors and negotiate with the debtor that the debtor is not harmed and the notary in making an investment loan agreement should explain the content and intent of the credit agreement so that the debtor made the investment understand exactly what are the rights and obligations as well as its legal effect. This research is a normative juridical research. The data used are the primary data and secondary data that are processed in aq qualitative way.

Abstrak :
Skripsi ini membahas analisis dampak implementasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) atas impairment kredit terhadap industri perbankan. PSAK ini adalah standar akuntansi yang mengatur pengakuan dan pengukuran serta penyajian dan pengungkpan instrumen keuangan, salah satunya adalah kredit yang diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. penelitian ini mengambil sepuluh sampel industri perbankan yang listed di BEI pada tahun 2010 dan 2011. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyisihan kerugian kredit yang dicadangkan setelah implementasi PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) lebih kecil daripada sebelum implementasi PSAK tersebut. Dampaknya adalah menurunkan beban operasional dan selanjutnya meningkatkan laba industri perbankan. ...... This thesis discusses the impact of PSAK 50 dan 55 (revised 2006) of impairment loan in banking industry. This PSAK is accounting standard that managed recognition and measurement, and presentation and dislosure of financial instrument, for example are loan classified as loan and receivables. this research is quantitative research, with descriptive design, took ten samples of banking industry listed on BEI in 2010 and 2011. This research showed that allowance impairment of loans after implementation PSAK 50 dan 55 (revisi 2006) smaller than before implementation of that PSAK. The impact is decreasing operating expeses, and increasing earnings of banking industry.

Abstrak :
Perhatian perseroan atau badan usaha kini kian meningkat terhadap dampak lingkungan yang turut mendorong bank untuk semakin memperhatikan AMDAL dan dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah mengimbau bank untuk menekankan prinsip kehati-hatian yang berdasarkan pada AMDAL untuk menjaga kelestarian lingkungan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mengeluarkan regulasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik untuk meningkatkan partisipasi bank di Indonesia untuk memperhatikan sustainable banking. Maka dari itu, penelitian ini akan memaparkan analisis mengenai pengaturan pelaksanaan green banking di Indonesia dan penerapannya oleh Bank X. Analisis tersebut dapat digunakan sebagai pemahaman terkait inisiatif bank di Indonesia terkait dengan pelaksanaan green banking yang kini mulai dijalankan berdasarkan dorongan dari regulator sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi nasional dan internasional guna mengingatkan daya saing perbankan. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan data pendukung berupa wawancara. Mengambil sampel dari Bank X, kini perbankan semakin berpegang teguh terhadap prinsip kehati-hatian yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan dan mengacu kepada POJK 51/POJK.03/2017 dalam menerapkan green banking melalui penerapan prinsip envinronmental, social, dan governance (ESG). Kegiatan operasional perbankan terutama pada aspek perkreditan kini didasari oleh berbagai kebijakan internal perusahaan seperti loan portfolio guidelines, negative list, dan sectoral loan policy agar nantinya nasabah debiturnya semakin memperhatikan aspek dalam keuangan berkelanjutan yang pencapaian dan kepatuhannya dapat dipresentasikan pada Annual Report dan Sustainability Report yang dijadikan kewajiban oleh OJK untuk dilaporkan setiap tahunnya oleh bank. Saran yang diberikan oleh penulis dalam hal ini agar bank-bank lain dapat meningkatkan kepatuhan terhadap POJK tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan perusahaan sebagaimana telah dilaksanakan oleh Bank X dalam penelitian ini. ......The attention of companies or business entities is now increasing on environmental impacts, which also encourages banks to pay more attention to AMDAL and its effects on the environment. Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (P2SK) has called on banks to emphasize the precautionary principle based on AMDAL to preserve the environment. The Financial Services Authority (OJK) also issued a regulation of the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies to increase bank participation in Indonesia to pay attention to sustainable banking. Therefore, this study will analyze the regulation of green banking implementation in Indonesia and its application by Bank X. The analysis can be used to understand bank initiatives in Indonesia related to the performance of green banking, which is now starting to be carried out based on encouragement from regulators as a form of compliance with national and international regulations to remind banking competitiveness. This study used the doctrinal method with supporting data in the form of interviews. Taking samples from Bank X, banks are increasingly adhering to the precautionary principles stipulated in the Banking Law and referring to POJK 51/POJK.03/2017 in implementing green banking through applying environmental, social, and governance (ESG) principles. Banking operational activities, especially in the credit aspect, are now based on various internal company policies such as loan portfolio guidelines, negative lists, and sectoral loan policies so that later debtor customers will pay more attention to aspects of sustainable finance whose achievements and compliance can be presented in the Annual Report and Sustainability Report which are mandatory by OJK to be reported annually by the bank. In this case, the author advises that other banks can improve compliance with the POJK by issuing various company policies as implemented by Bank X in this study.