Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan utama pada pengembangan teknologi renewable energy diIndonesia terletak pada nilai investasi awal yang cenderung tinggi dibandingkanteknologi fosil. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu business modelcanvas penerapan teknologi renewable energy dengan skema blockchain equitycrowdfunding yang diharapkan mampu diterapkan di Indonesia. Penelitian inibersifat kualitatif dengan menggunakan data primer berupa wawancara langsungdengan responden, melakukan pengamatan langsung pada aktifitas bisnis yangterjadi, dan mencari data sekunder dari berbagai sumber untuk memperkuat datadari responden. Jumlah responden yang peneliti gunakan sebanyak 10 orang yangdikumpulkan dari berbagai pihak ahli di setiap bidang pada ekosistem bisnisblockchain dan renewable energy. Analisis yang digunakan adalah memasukkandata dari berbagai sumber tersebut kedalam 9 blok Business Model Canvas (BMC)yang selanjutnya pada setiap blok dilakukan analisis Strenght, Weakness,Opportnity, dan Threat. Dari hasil penelitian tersebut harapannya menjadi masukanyang dapat digunakan untuk pengembangan strategi bisnis bagi perusahaan yangingin menerapkan skema blockchain equity crowdfunding pada bisnis renewableenergy, serta menjadi bahan pertimbangan investor maupun user agar beranimengambil keputusan dalam berinvestasi pada ekosistem bisnis renewable energy

---

The main problem in the development of renewable energy technology in

Indonesia lies in the initial investment value that tends to be high compared to fossiltechnology. This study aims to create a business model canvas for the application of renewable energy technology with the blockchain equity crowdfunding scheme that is expecting could be implemented in Indonesia. This research is qualitative in nature by using primary data in the form of direct interviews with respondents, making direct observations on business activities that occur, and looking for secondary data from various sources to strengthen data from respondents. The number of respondents that the researchers used was ten people collected from several experts in each field in the blockchain business ecosystem and renewableenergy. The analysis used is to enter data from various sources into nine blocks ofBusiness Model Canvas (BMC), which is performing on each block analysis of Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. From the results of this research, it is hoping that it will be an input that can be used for developing business strategies for companies that want to implement the blockchain equity crowdfunding scheme in the renewable energy business, as well as being taken into consideration by investors and users to have the courage to make decisions in investing in the renewable energy business ecosystem "

"Internet of Things (IoT) merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan setiap benda atau barang dapat terhubung ke internet dan berkomunikasi satu sama lainnya. Salah satu teknologi berbasis IoT adalah LoRa. Terlepas dari semakin banyaknya layanan IoT yang diimplementasikan, aspek keamanan menjadi permasalahan tersendiri dalam pengembangan IoT. Salah satu solusinya adalah dengan memanfaatkan teknologi Blockchain dalam topologi IoT untuk mengamankan data dan transaksi yang terjadi di dalam jaringan Internet of Things (IoT). Akan tetapi Blockchain memerlukan waktu hingga hitungan menit untuk memecahkan suatu rantai kriptografi, serta sumber daya yang cukup besar untuk melakukan komputasi. Hal ini memunculkan ide membuat sebuah platform Blockchain yang ringan, Lightweight Multi-Fog (LMF) dengan latency yang kecil dan bisa berjalan pada perangkat dengan komputasi yang terbatas untuk IoT. Dalam tesis ini, teknologi bernama Lightweight Multi-Fog (LMF) disimulasikan dengan menggunakan kemampuan algoritma Lighweight Scalable Blockchain (LSB) dan jaringan Fog pada IoT untuk memecahkan masalah pengintegrasian Blockchain pada IoT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan total waktu pengiriman (T-average) pada platform LMF memiliki (T-average) yang lebih kecil, yaitu 0,53 untuk variasi jumlah node dan -0,27 untuk variasi jumlah broker miner. Pada rata-rata peningkatan total energi pengiriman (E-average), platform PoW memiliki (E-average) yang lebih kecil, yaitu 1,68 pada variasi jumlah node. Sedangkan platform LMF memiliki rata-rata peningkatan total energi pengiriman (E-average) yang lebih kecil, yaitu 0,28 pada variasi jumlah broker miner.

---

Internet of Things (IoT) is a technology that allows every object or item to be connected to the internet and communicate with each other. One of the technologies based on IoT is LoRa. Apart from the increasing number of IoT services, security aspects become a separate issue in the development of IoT. One of the solutions is to utilize Blockchain technology in the IoT topology to secure data and transactions that occur in the Internet of Things (IoT) network. The Blockchain takes up to minutes to compute a cryptographic chain. It also needs large enough resources to do computing. This problem gave rise to the idea of making a lightweight Blockchain platform, with low latency which could run on devices with low computing resources like IoT devices. The technology called Lightweight Multi-Fog (LMF) will be implemented using the ability of the Lightweight Scalable Blockchain (LSB) algorithm and the Fog network on the IoT to solve the problem of integrating the Blockchain on the IoT. The results showed that the average increase in total delivery time (T-average) on the LMF platform had a smaller average increase in total delivery time (T-average), which is 0.53 for variations in the number of nodes and -0.27 for variations in the number of brokers/miners. On the average increase in total energy delivery (E-average), the PoW platform has a smaller increase in total energy delivery (E-average), which is 1.68 in variations in this number of nodes. While the LMF platform has a smaller average increase in total shipping energy (E-average), which is 0.28 on variations in the number of brokers miners."

"Administrasi pajak memiliki peran yang vital dalam sistem perpajakan. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya perkembangan yang salah satu caranya adalah dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan. Salah satu modernisasi administrasi perpajakan yang diinisiasi di Indonesia adalah dengan menggunakan teknologi blockchain. Sebelum digunakan secara masif, perlu dilihat kesiapan penggunaan elektronik dari teknologi ini di Indonesia. Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan manfaat, menganalisis faktor, serta menganalisis kesiapan penggunaan elektronik atas teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan ditunjukkan terdapat manfaat dari teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di antaranya transparansi, disintermediasi, immutability, serta ketepatan data. Sedangkan faktor yang memengaruhi penggunaan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi pajak terdiri dari infrastruktur, kemampuan, serta kebijakan pemerintah. Terkait kesiapan penggunaan elektronik, apabila dilihat dari kebijakan pemerintah, memang belum ada kebijakan pemerintah yang mengatur tentang penggunaan teknologi blockchain. Apabila meninjau dari infrastruktur, masih banyak infrastruktur yang perlu dipenuhi untuk menggunakan teknologi blockchain dalam modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Ditinjau dari penetrasi teknologi blockchain, terlihat bahwa penetrasi teknologi ini masih rendah di Indonesia. Oleh karenanya, memang dibutuhkan tahapan-tahapan untuk mempersiapkan penggunaan teknologi blockchain secara masif dalam rangka modernisasi administrasi perpajakan di Indonesia.

---

Tax administration has a vital role in tax system. In consequence, improvement is needed one of which is done by modernizing tax administration. One of modernization of tax administration initiated in Indonesia is using blockchain technology. In advance of using blockchain technology massively, it is necessary to look at e-Readiness of this technology in Indonesia. This thesis aims to describe the benefits, analyze factors, and analyze e-Readiness of blockchain technology usage in modernizing tax administration in Indonesia. This study uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. From the results of in-depth interviews and literature studies, it is shown that there are benefits from blockchain technology in modernization of tax administration including transparency, disintermediation, immutability, and data accuracy. This study also finds that there are some factors that influence the use of blockchain technology in the modernization of tax administration which consist of infrastructure, skills, and government policies. Regarding e-Readiness, from government police perspective, there is no policy that regulates the use of blockchain technology. Reviewing from infrastructure perspective, there is still a lot of infrastructure that needs to be fulfilled to use blockchain technology in modernizing tax administration in Indonesia. From the penetration of blockchain technology perspective, it is seen that the penetration of this technology is still low in Indonesia. Hence, indeed some stages are needed to prepare massive use of blockchain technology for the modernization of tax administration in Indonesia.

"

"Penggunaan internet serta teknologi mengalami penetrasi yang masif yang menghasilkan teknologi finansial sebagai disrupsi dari industri finansial. Salah satu model bisnis teknologi finansial yang dihasilkan adalah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Metode penelitian yuridis normatif ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pelanggaran hukum terhadap perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman pada penyelenggaraan LPMUBTI dan perlindungan hukum terhadap Data Pribadi Penerima Pinjaman melalui aplikasi teknologi blockchain. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum terhadap perlindungan Data Pribadi mencakup penyebarluasan tanpa izin dari pemilik Data Pribadi, penggunaan selain penggunaan yang dimaksud dalam Kebijakan Privasi ( privacy policy ) Penyelenggara LPMUBTI, penagihan utang terhadap Penerima Pinjaman yang melanggar kepatutan dan kesusilaan, eskalasi jumlah pengaduan Nasabah terkait pelanggaran hukum terhadap perlindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh Penyelenggara LPMUBTI, eskalasi jumlah Penyelenggara LPMUBTI ilegal, dan belum dipenuhinya persyaratan hukum standar SNI ISO/IEC 27001 Sistem Elektronik oleh Penyelenggara LPMUBTI. Hal tersebut berimplikasi terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan, asas dan prinsip, dan Kebijakan Privasi Penyelenggara LPMUBTI yang mengatur mengenai perlindungan Data Pribadi. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penggunaan blockchain yang diterapkan pada penyelenggaraan LPMUBTI dalam rangka melindungi Data Pribadi dari Penerima Pinjaman dari pencurian, peretasan ( hacking ), dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh, baik Penyelenggara LPMUBTI maupun pihak ketiga. Saran Penulis adalah Penyelenggara LPMUBTI menggunakan blockchain untuk melindungi Data Pribadi Penerima Pinjaman, pemerintah harus mengakselerasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Otoritas Jasa Keuangan segera membentuk Pusat Data Fintech Lending.

---

The utilization of both the internet and technology has been experiencing massive penetration resulting in the emergence of Financial Technology as disruption of the financial industry. One of the business models of Financial Technology is Peer-toPeer (P2P) Lending. This legal-normative research method will be utilized to answer the research questions regarding the violations of the borrower's personal data protection on the execution of P2P Lending and legal protection of the d borrower's personal data protection through the application of blockchain. The patterns of data breaches on P2P Lending execution are the dissemination of borrower personal data without authorization, utilization of borrower personal data aside from the utilization regulated on Privacy Policy of P2P Lending company, indecency on debt collection to the borrower, escalation of the number of customers' reports regarding data breaches conducted by P2P Lending company, escalation of the number of illegal P2P Lending company, and the unfulfillment of legal requirement regarding standardization of ISO/IEC 27001 for the Electronic System of P2P Lending company. Those violations are resulting in the violation of Laws, basic principles, and Privacy Policy of P2P Lending concerning the right of borrower's personal data protection. Hence, the application of blockchain on the execution of P2P Lending is indispensable in order to protect the confidentiality of borrower's personal data from theft, hacking, and misuse conducted by P2P Lending Company and/or the third party. The author's recommendation elaborates on the importance of the performance of blockchain-based P2P Lending in order to protect the borrower's personal data, government obligation to accelerate the legalization of Personal Data Protection Draft Bill, and the urgency of the establishment of Fintech Data Center by Financial Services Authority."