Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas eksistensi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan Peraturan Pelaksanaan yang Terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan Peraturan Presiden yang bersifat mandiri yang bersumber pada kewenangan atribusi dari Pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Materi muatan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar diatur kembali dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, namun fokus utama dari penyusunan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan pengaturan mengenai sanksi yang dikenakan bagi pelanggar. Pencabutan ketentuan Pasal 1 ayat 2 dan Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar merupakan hal yang dapat dilakukan. Namun, Pencabutan ketentuan dan Lampiran dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, serta pengaturan kembali secara komprehensif mengenai pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyebabkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar tidak jelas daya gunanya.

---

This thesis discusses the existence of Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands as amended by Act No. 1 Year 2014 and Related Implementation Regulations. This research is qualitative research with prescriptive design. Based on the results, it was found that Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands which issued before Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands is an independent Presidential Regulation which is based on attribution authority from Article 4 paragraph 1 of the 1945 Constitution. The content of Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands is regulated in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands, but the main focus of the Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands is an increase in the welfare of the people in coastal areas and small islands and regulations about punishment for violators. Revocation of Article 1 paragraph 2 and Attachment of the Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands with Presidential Decree No. 6 Year 2017 concerning Determination of Outermost Small Islands is a matter that can be done. However, Revocation of provisions and Attachments in Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands, as well as comprehensive reorganization of the management of Small Islands Outside in Law No. 27 Year 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands causes Presidential Regulation No. 78 Year 2005 concerning Management of Outermost Small Islands is not clearly used."

"Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan. Sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, banyak daerah di Indonesia yang mengajukan pemekaran daerah. hal ini di sebabkan oleh model pemerintahan yang sentralistik di zaman orde baru, pemerintahan yang sentralistik membuat daerah menjadi tidak berkembang karena tidak dapat memaksimalkan potensi daerah yang dimilikinya. Semangat pemekaran ini dilandasi oleh Otonomi Daerah, Otonomi Daerah memberikan hak untuk mengatur, mengurus sendiri urusan pemerintah yang sejalan dengan Negara Kesatuan Indonesia. Seiring dengan pesatnya laju pemekaran daerah disisi lain muncul permasalahan baru yang selama ini tidak menjadi sorotan penting bagi daerah. Pemekaran daerah mengasilkan Daerah Otonom Baru, dimana daearah otonomi baru menetapkan batas wilayah berdasarkan undang-undang pembentukan daerah otonom baru, penetapan batas wilayah baru yang tidak jelas, menyebabkan konflik tapal batas dengan daerah lama. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sengktea tapal batas antara daerah, mulai dari penetapan batas yang tidak jelas dari undang-undang pembetukan daerah otonom baru, perebutan sumber daya alam, Politik, hingga pelayanan pemerintahan. Sehingga bagaimana prosedur penyelesaian sengketa tapal batas antar daerah yang diatur Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

---

This research is a normative juridical research that uses secondary data and primary data from books or legal literature, laws and regulations. Since the issuance of Law Number 22 Year 1999 concerning Regional Government, many regions in Indonesia have proposed regional expansion. this is caused by a centralized model of governance in the New Order era, a centralized government makes the regions become undeveloped because they cannot maximize the potential of their regions. The spirit of pemekaran is based on Regional Autonomy, Regional Autonomy gives the right to regulate, manage their own government affairs in line with the Unitary State of Indonesia. Along with the rapid rate of regional expansion on the other hand new problems have arisen which have not been an important spotlight for the region. Regional expansion resulted in a New Autonomous Region, where the new autonomous regions set boundaries based on the law on the formation of new autonomous regions, the setting of new territorial boundaries that were unclear, causing boundary conflicts with the old regions. There are several factors that cause the boundary dispute between regions to be established, starting from the unclear boundary stipulation of the law on the establishment of new autonomous regions, the seizure of natural resources, politics, to government services. So what is the procedure for resolving boundary disputes between regions regulated by Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government."

"This paper provides an explanation of the effects of cavity shape and frequency excitation to the vortex formation of the synthetic jet. In order to get comprehensive results, this study will be conducted by both computational and experimental methods.The experiment method prepared by applying hotwire probe on the center point of the synthetic jet orifice, so from here the researcher get the Ux (average airflow velocity from membrane movement)in a low voltage signal, then the data will be transferred to analog data converter within the record speed 10.000 data/s. The cavities shapes that will be applied are half-sphere, tubes, and conical. The diameter varieties of the orifice are 3 mm, 5 mm and 8 mm. the simulation is started by utilizing the flow rate data from the experiment which can be put in the simulation boundary condition. Furthermore, from visual data of flow contour from CFD simulation the qualities vortex ring formation from SJA can be determined. Based on this research result, the formation of vortex ring occurs at the configuration B3, T3, T5, K3 and K5 of the SJA. Meanwhile, the other types of the synthetic jet cavity which have 8 mm of orifice diameter is not producing the vortex ring."

"[ABSTRAKEra reformasi telah membawa angin perubahan di segala bidang salah satunya di bidang pemerintahan daerah. Sejak dilaksankan otonomi daerah luas melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah wilayah Indonesia telah mengalami banyak perubahan.Perubahan wilayah ini disebabkan adanya pemekaran daerah sebagai salah satu cara pembentukan daerah baru. Hal ini juga merupakan implementasi dari otonomi daerah sehingga masing-masing daerah berusaha untuk menjadi daerah otonom. Akibat dari kebijakan tersebut, muncullah daerah-daerah otonom baru (DOB). Tanpa disadari akibat pemekaran wilayah menyebabkan timbulnya konflik horizontal. Konflik horizontal ini memunculkan berbagai macam permasalahan baru dari persoalan pengelolaan sumber daya alam sampai dengan sengketa batas wilayah antar daerah otonom baru. Timbulnya sengketa batas wilayah antar daerah disebabkan masing-masing pihak yang bersengketa memiliki penafsiran yang berbeda terhadap wilayah yang dimilikinya.Terhadap permasalahan ini, Undang-undang Pemerintahan Daerah telah menyediakan mekanisme penyelesaiannya melalui Gubernur apabila terjadi sengketa batas wilayah antar daerah otonom baru dalam satu provinsi dan melalui Menteri Dalam Negeri apabila terjadi sengketa batas wilayah antar daerah kabupaten/kota lintas provinsi yang bersifat final. Akan tetapi dalam prakteknya, penyelesaian ini tidak memberikan rasa keadilan bagi pihak yang merasa dirugikan akibat mekanisme ini. Sehingga pihak yang merasa dirugikan akan membawa permasalahan ini ke ranah hukum yaitu melalui Mahkamah Konstitusi. Penyelesaian sengketa batas wilayah antar daerah melalui Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengujian undang-undang pembentukan daerah terhadap Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bersifat final dan mengikat. Penelitian ini ingin menjelaskan praktek penyelesaian sengketa batas wilayah antar daerah otonom baru yang dilakukan menurut Undang-undang Pemerintahan dan melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi.

---

ABSTRACTThe reform era has brought a wind of change in all areas including in the field of local governance. Since the autonomous region was implemented through Act No. 22 of 1999 on Local Government regions of Indonesia have undergone many changes. Changes in the area due to the expansion region as one way the formation of new areas. This is also the implementation of regional autonomy so that each region seeks to become an autonomous area. The result of these policies, came the new autonomous areas (DOB). Unnoticed due to the onset of the conflict led to the blossoming of horizontal.This horizontal conflicts gave rise to a variety of new problems of natural resource management issues to a dispute between the territorial boundaries of the region. The onset of the dispute between the borders area due to each party to the dispute has a different interpretation of its own territory. With respect to this issue, the Act Government has provided a mechanism for settlement through the Governor in the event of a dispute between the territorial boundaries in one province and through the Ministry of Home Affairs in the event of a dispute between the borders area of district/city cross the province are final. However, in practice, this settlement does not provide a sense of fairness to the parties who feel aggrieved by this mechanism. So those who feel aggrieved will bring this issue into the realm of law, namely through the Constitutional Court. The dispute between the territory through the boundary of the Constitutional Court is carried out by means of applying for a testing area of legislation against the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 which are final and binding. This research would like to explain the dispute resolution practice of territorial boundaries between areas is conducted according to Government legislation and through the testing laws in the Constitutional Court.;The reform era has brought a wind of change in all areas including in the field of local governance. Since the autonomous region was implemented through Act No. 22 of 1999 on Local Government regions of Indonesia have undergone many changes. Changes in the area due to the expansion region as one way the formation of new areas. This is also the implementation of regional autonomy so that each region seeks to become an autonomous area. The result of these policies, came the new autonomous areas (DOB). Unnoticed due to the onset of the conflict led to the blossoming of horizontal.This horizontal conflicts gave rise to a variety of new problems of natural resource management issues to a dispute between the territorial boundaries of the region. The onset of the dispute between the borders area due to each party to the dispute has a different interpretation of its own territory. With respect to this issue, the Act Government has provided a mechanism for settlement through the Governor in the event of a dispute between the territorial boundaries in one province and through the Ministry of Home Affairs in the event of a dispute between the borders area of district/city cross the province are final. However, in practice, this settlement does not provide a sense of fairness to the parties who feel aggrieved by this mechanism. So those who feel aggrieved will bring this issue into the realm of law, namely through the Constitutional Court. The dispute between the territory through the boundary of the Constitutional Court is carried out by means of applying for a testing area of legislation against the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 which are final and binding. This research would like to explain the dispute resolution practice of territorial boundaries between areas is conducted according to Government legislation and through the testing laws in the Constitutional Court.;The reform era has brought a wind of change in all areas including in the field of local governance. Since the autonomous region was implemented through Act No. 22 of 1999 on Local Government regions of Indonesia have undergone many changes. Changes in the area due to the expansion region as one way the formation of new areas. This is also the implementation of regional autonomy so that each region seeks to become an autonomous area. The result of these policies, came the new autonomous areas (DOB). Unnoticed due to the onset of the conflict led to the blossoming of horizontal.This horizontal conflicts gave rise to a variety of new problems of natural resource management issues to a dispute between the territorial boundaries of the region. The onset of the dispute between the borders area due to each party to the dispute has a different interpretation of its own territory. With respect to this issue, the Act Government has provided a mechanism for settlement through the Governor in the event of a dispute between the territorial boundaries in one province and through the Ministry of Home Affairs in the event of a dispute between the borders area of district/city cross the province are final. However, in practice, this settlement does not provide a sense of fairness to the parties who feel aggrieved by this mechanism. So those who feel aggrieved will bring this issue into the realm of law, namely through the Constitutional Court. The dispute between the territory through the boundary of the Constitutional Court is carried out by means of applying for a testing area of legislation against the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 which are final and binding. This research would like to explain the dispute resolution practice of territorial boundaries between areas is conducted according to Government legislation and through the testing laws in the Constitutional Court., The reform era has brought a wind of change in all areas including in the field of local governance. Since the autonomous region was implemented through Act No. 22 of 1999 on Local Government regions of Indonesia have undergone many changes. Changes in the area due to the expansion region as one way the formation of new areas. This is also the implementation of regional autonomy so that each region seeks to become an autonomous area. The result of these policies, came the new autonomous areas (DOB). Unnoticed due to the onset of the conflict led to the blossoming of horizontal.This horizontal conflicts gave rise to a variety of new problems of natural resource management issues to a dispute between the territorial boundaries of the region. The onset of the dispute between the borders area due to each party to the dispute has a different interpretation of its own territory. With respect to this issue, the Act Government has provided a mechanism for settlement through the Governor in the event of a dispute between the territorial boundaries in one province and through the Ministry of Home Affairs in the event of a dispute between the borders area of district/city cross the province are final. However, in practice, this settlement does not provide a sense of fairness to the parties who feel aggrieved by this mechanism. So those who feel aggrieved will bring this issue into the realm of law, namely through the Constitutional Court. The dispute between the territory through the boundary of the Constitutional Court is carried out by means of applying for a testing area of legislation against the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 which are final and binding. This research would like to explain the dispute resolution practice of territorial boundaries between areas is conducted according to Government legislation and through the testing laws in the Constitutional Court.]"

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh sengketa Pulau Sipadan-Ligitan merupakan persoalan konflik yang bermuara dari persengketaan dua negara yaitu antara Indonesia dan Malaysia terhadap suatu wilayah yang mana klaim terhadap wilayah tersebut dilandasi oleh tujuan memperoleh keuntungan dan penguatan negara melalui penambahan wilayah. Indonesia dan Malaysia menghadapi sengketa wilayah selama 33 tahun, yakni sejak tahun 1969 sampai dengan tahun 2002. Pada bulan Desember 2002, Mahkamah Internasional memutuskan untuk memberikan hak kepemilikan Pulau Sipadan-Ligitan kepada Malaysia.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik, teori kebijakan politik luar negeri dan teori geopolitik. Tesis ini lebih menekankan pada teori kebijakan politik luar negeri Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yang menerapkan pula metode historis dan analisis interpretatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini digunakan alat pengumpulan data dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang terkait dengan pokok permasalahan baik berupa buku, surat kabar, majalah, website dan sebagainya yang dikumpulkan dan diolah berdasarkan klasifikasi masalahnya. Data-data yang mendukung penelitian ini akan dikonseptualisasikan, digenerelasikan, dan dianalisis dengan menggunakan kerangka pemikiran yang ada.Perundingan bilateral ditempuh sebagai upaya penyelesaian melalui jalur politik diplomasi, menjadi tidak efektif ketika Indonesia dan Malaysia memiliki tujuan yang saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan. Ketidakefektifan dan kebuntuan perundingan bilateral ini membuka jalan bagi penyelesaian melalui jalur hukum melalui Mahkamah Internasional (International Court Justice).Penyelesaian sengketa ini ke Mahkamah Internasional (International Court Justice) adalah jalan damai yang ditempuh oleh kedua negara untuk menyelesaikan sengketa Pulau Sipadan-Ligitan yang sudah cukup lama. Kegagalan formulasi kebijakan Pemerintah Indonesia mengakibatkan lepasnya Pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan dan banyaknya wilayah perbatasan yang dimiliki Indonesia, ke depan harus mampu dikelola tidak hanya melalui pendekatan pertahanan dan keamanan namun juga menggunakan pendekatan pembangunan ekonomi wilayah perbatasan.

---

This thesis are directed by dispute on the Sipadan-Ligitan islands was a conflict derived from dispute between two countries, there are Indonesia and Malaysia over the territory, in which the claim on the territory was based on the intention of gaining benefits and nation reinforcement through territorial extension. Indonesia and Malaysia faced this territorial dispute for 33 years, since year 1969 up to year 2002. In December 2002, the International Court Justice decided to give the ownership right of the Sipadan -Ligitan islands to Malaysia.As the theoritical basis, this research used public policy theory, foreign policy theory and geopolitical theory. This thesis more press up that Indonesian foreign policy theory. The method of data collection used in this research was the library research method. This research, the researcher also used equipment for collecting the documentation data by searching for data about items or variables related to the main problems from books, newspaper, magazine, websites and the others. The data that supported the research was conceptualized, generalized and analyzed using the available frameworks.The bilateral negotiation taken as an effort to settle problem through diplomatic course became uneffective when both Indonesia and Malaysia had an opposing intention that could not be compromised. The uneffectiveness and dead lock of the bilateral negotiation had given way to the settlement of the dispute through the law course by the International Court Justice. The settlement to International Court Justice was a peace way taken by both countries to solve their long term problem Sipadan-Ligitan islands. The failed of formulating policy Indonesian Government resulting the release Sipadan- Ligitan islands. Indonesia is archipilagic countries and has many territorial border that, in the future, should be good managed, not only through defense and security approaches but also through those of economics development of the territories."

"Skripsi ini membahas tentang kepentingan aktor politik Kamboja dan Thailand hingga memunculkan konflik perbatasan kuil Preah Vihear 2008-2011. Penelitian dengan metode kualitatif memiliki fokus kepada perbedaan kepentingan dari Perdana Menteri Kamboja Hun Sen bersama Cambodian 39;s People Party CPP dengan Perdana Menteri Thailand Abhisit Vejjajiva bersama Democracy Party PD yang kemudian digantikan oleh Yingluck Shinawatra bersama Partai Pheu Thai dalam mempengaruhi konflik. Mengacu pada teori konflik Pruit dan Rubin, penelitian ini membuktikan dengan adanya perbedaan kepentingan dari perdana menteri dan partai politik mampu menimbulkan konflik perbatasan diantara Kamboja dan Thailand. Konflik perbatasan ini didasari kepentingan aktor politik yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kekuasaan di negara masing-masing.......This bachelor thesis discussed about the interests of both Cambodia 39 s and Thailand 39 s political actors which became the cause of border conflicts around it from 2008 to 2011. This research, used qualitative method and focused difference of interests between Hun Sen, Prime Minister of Cambodia from Cambodian 39 s People Party CPP , and Prime Minister of Thailand, Abhisit Vejjajiva from Democracy Party PD , which in turn was succeeded by Yingluck Shinawatra from Pheu Thai Party. Their interests undoubtedly determines the course of conflict. By using Pruit and Rubin 39 s theory of conflict, this research proved that the existence of difference of interests between Cambodia 39 s and Thailand 39 s Prime Ministers caused border conflicts between Cambodia and Thailand. This conflicts were based on the interests of political actors who had the same goal to gain power in each of their countries."