Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penyediaan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI atau Ruang ASI merupakan salah satu upaya meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif yang cenderung menurun. Tata cara penyediaan Ruang ASI diatur dengan Permenkes No 15 tahun 2013 yang merupakan amanat Peraturan Pemerintah No 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Permenkes No 15 tahun 2013 mengharuskan semua tempat kerja dan tempat sarana umum menyediakan Ruang ASI sesuai standar atau menurut kemampuan. Saat ini, satu tahun berjalan Permenkes tersebut masih banyak tempat kerja dan tempat sarana umum belum menyediakan Ruang ASI, Hal ini menunjukkan implementasi Permenkes belum berjalan baik. Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi proses-proses kebijakan sebelumnya, yaitu agenda setting, formulasi dan adopsi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis agenda setting, formulasi, adopsi dan implementasi Permenkes tentang Tata cara Penyediaan fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI dari sisi konteks, aktor dan content kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan Permenkes diinisiasi Pemerintah dengan melibatkan berbagai pihak. Proses penyusunan sesuai dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Isi Permenkes ditinjau dengan Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan masih perlu perbaikan. Implementasi Permenkes belum bisa diukur secara kuantitatif, tetapi bisa dilihat, tidak semua tempat kerja dan tempat sarana umum telah menyediakan fasilitas khusus menyusui dan/atau memerah ASI. ......The provision of special facilities for breastfeeding and/ or breastmilk pumping is one of some efforts made to increase the declining number of exclusive breastfeeding coverage. Procedures for providing breastfeeding rooms are regulated by Permenkes (Ministerial Regulation) No. 15 of 2013, an amendment to Peraturan Pemerintah (Government Regulation) No. 3 of 2012 concerning Exclusive Breastfeeding. Permenkes No. 15 of 2013 requires every work place and public place to provide breastfeeding rooms according to proper standards or as good as the management?s capacity. Nonetheless, at the moment, one year after the bill was passed, many work and public places have not provided breastfeeding rooms. This indicates that the implementation of the regulation has not been well achieved. The implementation of such policy is influenced by the preceding policies, namely: agenda settings, formulation, and adoption. This study aims at analyzing these agenda settings, formulation, adoption, as well as the implementation of this Permenkes concerning the procedures for providing breastfeeding facilities and/ or breast milk pumping through its context, policy actors, and content. Results show that the government has initiated Permenkes together with several other parties. The formulation process was in accordance with the health legislation procedures. The content of Permenkes reviewed by Undang-Undang (Act) No. 5 of 2011 concerning Legislation Procedures, needs revision. The implementation of Permenkes is quantitatively immeasurable, however, the fact that not all work places and public places provide breastfeeding facilities is identifiable."

"Latar belakang: Ibu menyusui yang kembali bekerja biasanya akan menghadapi dilema untuk terus menyusui bayinya karena pemikiran tidak adanya fasilitas di tempat kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang berperan terhadap penyelenggaraan program Ruang ASI di tempat kerja di wilayah kegiatan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat dan Produktif (GP2SP) di Indonesia.Metode: Penelitian ini merupakan suatu penelitian kualitatif pada tahun 2016 berupa studi kasus di tiga perusahaan di Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Indonesia dengan pendekatan fenomenologi. Pemilihan tempat dan informan penelitian menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data pendapat dan pengalaman perempuan pekerja tentang penggunaan Ruang ASI di tempat kerja dilaksanakan dengan tiga kelompok focus group discussion yang terdiri dari 5-6 orang. Pengumpulan data tentang pelaksanaan program Ruang ASI di perusahaan dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 6 informan wakil manajemen Perusahaan. Data tentang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan ASI di tempat kerja dilakukan dengan wawancara mendalam kepada 10 informan pemerintah daerah.Hasil: Pemerintah telah memiliki peraturan tentang ASIE dan kewajiban perusahaan untuk menyediakan Ruang ASI di tempat kerja dari sisi kesehatan maupun ketenagakerjaan. Fungsi pembinaan dan pengawasan oleh pemda masih minimal, pendekatan yang dilakukan hanya berupa himbauan dan belum ada law enforcement. Penyelenggaraan program Ruang ASI di tempat kerja di ketiga perusahaan masih beragam. Belum semua manajemen perusahaan memberikan dukungan yang memadai untuk program ini. Dokter di perusahaan yang diteliti masih belum dilibatkan dalam pembuatan kebijakan kesehatan di perusahaan. Stakeholder (manajemen, buyer dan non-government organizations) menjadi pendorong utama bagi perusahaan untuk menyelenggarakan program ini. Belum semua pekerja perempuan menggunakan Ruang ASI di tempat kerjanya, hal ini terutama dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan tentang manajemen laktasi dan dukungan dari perusahaan.Kesimpulan: Penyelenggaraan program Ruang ASI di tempat kerja dipengaruhi oleh fasilitas yang diberikan oleh tempat kerja dengan faktor pendorong yang dominan berasal dari stakeholder. ......Background: Breastfeeding mothers who return to work usually will face a dilemma to continue breastfeeding because of the lack of breastfeeding facilities in the workplace. The aim of this study is to determine the factors that contribute to the implementation of breastfeeding room program at the workplace at the region Healthy and Productive Women Worker Movement (HPW2M) in Indonesia.Methods: This study is qualitative case study with phenomenological approach in three companies in Subang and Sumedang district conducted on January 2016. The places and informants of this study were selected using purposive sampling. The data of women worker perceptions and experiences using the breastfeeding room in the workplace are taken by using three focus group discussion consist of 5-6 women workers per group. The data of the implementation breastfeeding room program in the workplace is taken by using depth interview to six informants from workplace management. The data of coaching and oversight of this program are taken by using depth interview to 10 informants from local government.Result: The government has some regulations of breastfeeding and the company responsibility to provide breastfeeding room in the workplace from both health and menpower sides. The function of coaching and oversight by the local government are still minimal, the approaching through appeals with no law enforcement. The implementation of breastfeeding room program in three companies are varied. Not all the manajements provide adequate support for this program. The doctors in the studied companies are not involved yet in making health policies in the companies. The stakeholders (management, buyer and non-government organizations) become the main thrust for companies to implement this program. Not all women worker use breastfeeding room in the workplace due to lack of management lactation knowledge and company supports.Conclusion: The implementation of breastfeeding room program in the workplace is mostly affected by facilities provided by the companies with the main thrust factors come from the stakeholders."