Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Suhartono
Harmonisasi peraturan perundang -undangan dalam pelaksanaan angHagaran belanja negara : Solusi penyerapan anggaran belanja negara yang efisien efektif dan akuntabeli
" Anggaran belanja negara yang pada tahun anggaran 2009 berjumlah kurang lebih sebesar 1.000 (seribu) triliun dengan realisasi kurang lebih sebesar 937 Triliun adalah jumlah yang signifikan untuk stimulus perekonomian dan pembangunan. Manajemen yang baik dan akuntabel diperlukan supaya realisasi belanja negara dapat memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat. Namun demikian dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan, karena penyerapan anggaran belanja tidak maksimal dan terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal ... "
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011
T27992
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Miqdad Haqqony
Implementasi kebijakan festival anggaran tahun 2016 di Kabupaten Batang = Implementation of budget festival policy 2016 in Batang District
" Tesis ini membahas implementasi kebijakan festival anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Batang pada 2016. Festival anggaran merupakan ittikad keterbukaan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Batang 2012-2017, Yoyok Rio Sudibyo-Sutadi, yang diimplikasikan dengan membuka akses yang luas kepada masyarakat untuk mengetahui anggaran daerah Kabupaten Batang dan kebijakan yang telah diimplementasikan berbasis anggaran tersebut. Tidak hanya itu, festival anggaran juga memuat gaji yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati selaku pimpinan Pemerintah Kabupaten Batang. Festival anggaran sendiri diinisiasi berbekal ide ... "
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
T51872
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Setya Utami
Evaluasi Kebijakan Penganggaran Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten AAA = Evaluation of Local Government Budgeting Policies During Covid-19 Pandemic: Case Study in AAA District Government
" Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan penganggaran pemerintah daerah di masa pandemi Covid-19. Evaluasi ini berfokus dua hal yaitu kesesuaian regulasi dan kebijakan penganggaran daerah dengan ketentuan perundangan yang berlaku, serta mekanisme reviu pada setiap perubahan anggaran. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan regulasi pemerintah pusat dalam menangani dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi struktur penganggaran pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis menggunakan metode konten dan tematik dengan analisis dokumen, kuesioner, ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ira Sugiarsih
Pengaruh Kompetisi Politik Terhadap Peluang Keterlambatan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah = The Effect of Political Competition on Probability of Regional Budget Delays
" Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kompetisi politik, dalam hal ini konsentrasi partai politik dan fragmentasi pemerintahan, terhadap peluang keterlambatan penetapan APBD. Penelitian ini menggunakan data panel tahunan dari 509 pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun 2009-2017 yang kemudian dianalisa dengan regresi logistik biner dan OLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetisi politik, dalam hal ini fragmentasi pemerintahan, secara signifikan meningkatkan peluang keterlambatan penetapan APBD. Sedangkan pengujian tambahan atas pengaruh kompetisi politik terhadap lamanya hari ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hendi Mikail Sidiq
Analisis dampak mandatory spending pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Indonesia = Analysis of the impact of government mandatory spending on Indonesia's Human Development Index / Hendi Mikail Sidiq
" Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mandatory spending pemerintah yang terdiri dari kewajiban penyediaan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN-D, penyediaan dana perimbangan berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), penyediaan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN dan 10 persen dari APBD, dan penyediaan Dana Otonomi Khusus untuk provinsi Aceh, Papua dan Papua Barat terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis data ... "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S60010
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmad Yudistira
Mekanisme pembayaran perjanjian penyelesaian regres dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah menurut peraturan-perundang undangan di bidang keuangan negara/daerah = Payment mechanism on regress agreement on regional budget base on state regional monetary regulations
" Dalam pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU) Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah dalam bentuk jaminan infrastruktur. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kelayakan kredit dari proyek KPBU yang dilaksanakan oleh badan usaha pelaksana sebagai mitra pemerintah. Jaminan infrastruktur tersebut diberikan oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara yang dibentuk khusus untuk memberikan penjaminan infrastruktur, yaitu PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Dalam pelaksanaan pemberian jaminan infrastruktur kepada badan usaha pelaksana, PT. Penjaminan Infrastruktur ... "
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T44046
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ulfiyah
Implikasi penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah = The implications of local government budget's absorption of the Special Capital Region of Jakarta on the financial performance of local government
" Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah disinyalir dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi saat ini banyak terjadi penyerapan APBD yang tidak maksimal di hampir seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Jika hal ini dibiarkan, maka pembangunan daerah mengalami stagnasi yang pada akhirnya juga ikut mempengaruhi terwujudnya tujuan bernegara. Kondisi demikian ini perlu diatasi dengan mencari faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T50794
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library