Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
JURNAL TATA KELOLA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARAe-ISSN 2549-452Xp-ISSN 2460-3937ARTICLE HISTORY:163THE IMPLEMENTATION OF RESTRUCTURING PROGRAM AND ACTIVITIESBASED ON THE MONEY FOLLOW PROGRAM IN REGIONSABSTRACTThe current planning and budgeting paradigm has changed from money follows function into mo-ney follows program but this paradigm is considered to not provide clear and concrete benefits. Likewise, the implementation of the money follows program was still problematic, such as program restructuring and problematic activities. Based on these problems, the purpose of this study is to determine the implementation of restructuring programs and activities of local governments and the factors that support and hinder the implementation of restructuring programs and activities in local governments since the enactment of the money follow program. The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The results show that programs and activities planned by using the money follow program approach have been implemented in several locus study areas (West Sumatra Province, West Java Province, and Yogyakarta Province). However, the imple-mentation still varies. There are still doubts for the regions in the implementation, especially be-cause it is related to the legal basis. Likewise, there are several inhibiting factors such as human re-sources, policy substance, implementer behavior, and network interactions. For this reason, the study concludes that it is necessary to make adjustments to the central government policies related to regional development planning guidelines and budget allocation.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan membuat model dasar penentuan alokasi anggaran yang optimal dalam pengelolaan kebersihan kota peserta Program Bangun Praja. Data yang digunakan berupa data 39 kota yang mengikuti Program Bangun Praja pada tahun 2003/2004 diambil dari Kantor Kementerian Lingkungan Hidup c.q Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan. Metode analisa yang digunakan adalah regresi linier berganda, dengan variabel terikat besar anggaran kebersihan kota dan variabel bebas berupa jumlah penduduk terlayani, luas layanan, jumlah alat angkut, sampah terangkut, letak TPA dan jumlah personil. Pendugaan dilakukan dengan metode Ordinary Least Square (OLS). Dari hasil analisa tersebut diperoleh model terbaik. Model tersebut adalah bahwa anggaran kebersihan kota dipengaruhi terbesar oleh variabel jumlah alat angkut (ALAT), jumlah penduduk yang terlayani (JPT), jumlah personil (PERSON), dan jumlah pasar (PSR). Koefisien determinasi yang ditunjukkan sebesar 0,8687. Dengan menggunakan alat analisa EVEWS 3.1 diperoleh probabilitas t variabel ALAT sebesar 0,0468, variabel JPT sebesar 0,0248, variabel PERSON sebesar 0,0101 dan variabel PSR sebesar 0,0000, lebih kecil dari a 5%. Persamaan model tersebut adalah ANGG =-2596,5010+15,79316 ALAT+0,005627 J PT +3,908995 PERSON+396,1444 PSR. Simulasi dilakukan pada 5 kota, Kota Jakarta Utara, Bandung, Depok, Surakarta dan Salatiga. Nilai tingkat kebersihan kota-kota tersebut berdasar penilaian Program Bangun Praja relatif rendah dibanding dengan kota lain. Kenyataan ini didukung dengan dari hasil simulasi bahwa jumlah anggaran pengelolaan kebersihan kota di bawah estimasi anggaran. Kesimpulan penelitian ini adalah Model alokasi anggaran kebersihan kota peserta Program Bangun Praja yang diajukan cukup baik untuk menjelaskan pola penentuan alokasi anggaran kebersihan kota (data KLH tahun 2004). Variable yang berpengaruh besar adalah jumlah alat angkut, jumlah penduduk yang terlayani, jumlah personil, dan jumlah pasar. Dari hasil simulasi, dengan sumber daya yang ada agar kota-kota tersebut dapat manambah tingkat kebersihan kotanya harus pula meningkatkan jumlah anggaran pengelolaan kebersihan kota.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan relatif kecilnya proporsi alokasi belanja pembangunan (29,64 persen) dibanding belanja rutin (70,36 persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. APBD bisa digunakan sebagai instrumen kebijakan makro yang dijalankan Pemerintah Daerah untuk menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah. Kebijakan perencanaan Anggaran Daerah yang dituangkan dalam APBD memerlukan perhatian terutama dalam pengalokasian anggaran pada sektor-sektor yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan menggunakan pendekatan Input-Output, penelitian ini diawali dengan upaya mengidentifikasi sektor-sektor unggulan daerah. Pembahasan lebih lanjut mencoba mengungkap sejauh mana dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap pembentukan output dan kesempatan kerja ? Berdasarkan Tabel Input-Output Propinsi DIY Tahun 1995 dengan menggunakan klasifikasi 9 sektor, sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor-sektor unggulan di Propinsi DIY. Dari analisis angka pengganda (multiplier), ada dua sektor ekonomi di Propinsi DIY yang memiliki nilai di atas rata-rata nilai angka pengganda output, angka pengganda pendapatan dan angka pengganda kesempatan kerja. Sektor-sektor tersebut adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor industri pengolahan, sehingga sektor tersebut bisa disebut sebagai sektor pemacu pertumbuhan, pemacu pendapatan sekaligus penyerap tenaga kerja. Dengan melakukan analisis secara parsial, kajian dampak belanja pembangunan APBD Propinsi DIY terhadap output perekonomian Propinsi DIY menempatkan sektor jasa sebagai sektor ekonomi yang tertinggi outputnya dan sektor listrik, gas dan air bersih sebagai sektor yang terendah outputnya dari Tahun Anggaran 1995/1996 - 2000. Adapun sektor pertanian menempati peringkat pertama dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Sedangkan sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan menempati peringkat terendah dalam kemampuannya menciptakan kesempatan kerja. Hal ini dikarenakan sektor tersebut tidak mendapatkan alokasi belanja pembangunan APBD Propinsi DIY dalam penelitian ini.

Abstrak :
Dengan diterapkannya UU NO. 22 Tahun 1999 yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk lebih mampu mengembangkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung berjalannya pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Kewenangan yang dimiliki daerah otonom diharapkan mendukung pembangunan daerah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan pembiayaan yang bersumber dan pemerintah maupun dari masyarakat daerah itu sendiri. Sehubungan dengan pembiayaan pelaksanaan pembangunan di daerah belum sepenuhnya dibiayai oleh daerah sendiri, dimana disebabkan keterbatasan sumber pendapatan asli daerah, sehingga membuat daerah masih memiliki ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam pendanaan pembangunan daerahnya. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 1999 salah satu pendapatan daerah yang relatif dapat menutupi keperluan pembiayaan pembangunan daerah adalah Dana Alokasi Umum (Block Grant) yang merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang jumlahnya relatif besar. Pemerintah daerah sebagai lembaga daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dana tersebut dituntut dapat melaksanakan manajemen keuangan daerah yang tepat seseuai dengan kebutuhan daerah bersangkutan. Sebagai salah satu wujud perhatian terhadap kondisi di atas, maka penulisan tesis ini peneliti tertarik dengan judul : "Pola Alokasi Anggaran Pembangunan Setelah diberlakukannya UU No.22 Tahun 1999 Di Kabupaten Lampung Selatan". Selanjutnya untuk menfokuskan permasalah penelitian tersebut telah dirumuskan suatu pertanyaan yaitu : Bagaimanakah pola alokasi anggaran pembangunan yang terjadi setelah diberlakukanya UU No.22 Tahun 1999 di Kabupaten Lampung Selatan, dan Bagaimanakah mekanisme yang digunakan oleh Daerah Kabupaten Lampung selatan dalam penyusunanan anggaran pembangunannya.

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya gagasan perlunya transparansi dalam program-program pembangunan di Indonesia, sebagaimana yang disposonri oleh lembaga-lembaga dana internasional seperti bank dunia dan IMF. Dalam pelaksanaan proyek SAADP (Sulawesi Agriculture Area Development Project) di desa Atowatu, kecamatan Soropian kabupaten kendari, Sulawesi Tenggara - sebagai kasus dalam penelitian ide transparansi tersebut juga menjadi pendekatan yang harus dilakukan oleh masyarakat penerima program. Namun sejak awal pelaksanaannya tahun 1999 hingga saat ini (2003), penerapan transpanransi khususnya dalam pengelolaan dana belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini ditunjukkan antara lain masyarakat tidak mengetahui secara jelas/pasti dan benar tentang dana proyek, dan belum adanya sosial dari masyarakat terhadap proses-proses pengelolaan dana, yang berakibat munculnya kasus-kasus korupsi dana proyek. Untuk itu, melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap informan yang terlibat dalam proyek dan pengkajian dokumen, penelitian mencoba mendikripsikan dan menganalisis bagaimana proses penerapan ide transparansi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan transparansi pada masyarakat sasaran yang menjadi kasus penelitian ini. Transparansi adalah ide/gagasan baru (inovasi) sehingga yang menjadi pijakan teori dalam penelitian ini mengacu pada teori adopsi tekhnologi yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers atau lebih dikenal dengan diffusion of inovation theory. Teori ini menjelaskan bagaimana proses suatu inovasi disampaikan pada masyarakat sasaran, dan bagaimana proses masyarakat mengambil keputusan mengadopsi inovasi tersebut. Teori ini juga menjelaskan bahwa penerapan suatu inovasi berjalan melalui tahapan-tahapan antara lain: pengenalan, pengenalan lebih jauh, pengambilan keputusan, dan tahap penggunaan/implementasi. Kemudian proses adopsi tersebut dipengaruhi antara lain oleh faktor karakteristik sosial budaya masyarakat sasaran, peran metode pengenalan, dan peran para agent yang memperkenalkan inovasi tersebut. Hasil-hasil temuan lapangan dan analisis menunjukkan bahwa pada penggarapan ide transparansi pengelolaan dana dalam kasus penelitian ini juga dilakukan melalui pengenalan (sosialisasi). Sementara implementasi dari ide transparansi tersebut belum terlaksana, dalam arti masyarakat belum menjalankan prinsip-prinsip transparansi dalam pengelolaan dana proyek. Hal ini ditunjukkan dengan informasi yang tidak valid terhadap dana proyek, sistim pembukuan yang buruk, dan tidak adanya kontrol sosial dari masyarakat dalam proses pengelolaan dana proyek. Belum berjalannya (belum diadopsinya) prinsip trasnparansi tersebut disebabkan oleh: (i) sosialisasi ide transparansi hanya dilakukan melalui secara formal dan instant (pada saat persiapan proyek) pertemuan; (ii) peran fasilitator (sebagai agent) tidak efektif dalam arti fasilitator tidak melakukan upaya pemberdayaan (empowemment) khususnya penyadaran akan hak-hak masyarakat terhadap pengelolaan dana proyek, (iii) sikap mental) masyarakat (khususnya pengelola dana proyek) yang cenderung tidak jujur (praktek KKN), dan (iv) kuatnya nilai-nilai primordial (kekeluargaan) di desa sasaran proyek yang ditunjukkan dengan tidak adanya kontrol terhadap pengelola dana karena masyarakat desa sasaran adalah mayoritas dari masyarakat desa sasaran adalah keluargalkerabat para pengelola dana proyek. Perencanaan ke depan, bahwa dalam menerapkan prinsip transparansi pada suatu program/proyek bagi masyarakat, pendekatan/metode sosialisasi perlu dilakukan dengan sosialisasi informal dan berkelanjutan, perlu upaya-upaya pemberdayaan pada masyarakat, khususnya advokasi (penyadaran) akan hak-hak mereka terhadap pengelolaan dana, dan perlunya melakukan assessment (identifikasi dan pengkajian) awal tentang krakteristik sosial budaya dan ekonomi masyarakat, sebelum proyek diimplementasikan.

Abstrak :
Penelitian ini mencoba untuk menganalisis konsistensi antara perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan tahun 2010 di Kota Lubuklinggau yang dilihat melalui dokumen perencanaan dan penganggaran Kota Lubuklinggau seperti RPJPD Tahun 2010, RPJMD Tahun 2008-2013, RKPD Tahun 2010, Renstra Kesehatan Tahun 2008-2013, Renja Kesehatan Tahun 2010 dan DPA Kesehatan APBD Tahun 2010. Hasil analisa tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran untuk melihat sejauhmana tingkat konsistensi yang terjadi dan terakhir dikaitkan dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah, sejauhmana kekonsistenan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dari bidang kesehatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran bidang kesehatan di Kota Lubuklinggau tahun 2010 masih kurang baik. Apalagi jika dikaitkan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMD Kota Lubuklnggau Tahun 2010. Dilihat dari visi RPJPD dan visi RPJMD Kota Lubuklinggau, ternyata kesehatan bukanlah menjadi fokus prioritas pembangunan, walaupun dari hasil wawancara dinyatakan bahwa kesehatan adalah salah satu bidang prioritas pembangunan daerah. Dari hasil analisis konsistensi DPA Tahun 2010 dengan misi pembangunan RPJMD persentase konsistensi untuk program kesehatan sebesar 58,82% atau 10 program dari 17 program yang ada, sedangkan untuk kegiatannya sebesar 32,84% atau 22 kegiatan dari 67 kegiatan yang ada. Ketidakkonsistenan ini terjadi dikarenakan karena kurangnya komitmen dari pimpinan daerah, kurangnya kualitas dan kapabilitas pejabat perencana, kebijakan pimpinan daerah yang sering gonta ganti pejabat daerah, dan adanya dana pemerintah pusat dengan syarat teknis yang mengikat dan tidak sesuai dengan kebijakan daerah.

---

This research tries to analyze consistency between planning and budgeting in the field of health in 2010 at Lubuklinggau is seen through the planning and budgeting documents like RPJPD Years 2010, RPJMD Years 2008-2013, Health`s Renstra Years 2008-2013, RKPD Years 2010, Health`s Renja Years 2010 and Health`s DPA APBD Years 2010. The results of such analysis is analyzed using the consolidated planning and budgeting matrix to look at the level of consistency that occur and last associated with the vision and mission of regional development, as far as consistency of local governments to realize the vision and mission of the regional development of the health sector. The results of this research show that the level of the consistency of planning and budgeting in the health field in 2010 at Lubuklinggau still less well. Moreover, if linked to the vision and mission of development in RPJMD city of Lubuklnggau in 2010. Judging from the vision of RPJPD and the vision RPJMD of Lubuklinggau City, it turns out health is not the focus of development priorities, although the results of interviews revealed that health is one of the priority areas of regional development. From the results of the consistency analysis of the DPA in 2010 with the mission of RPJMD percentage consistency for the health program for 58.82% or 10 programs from17 existing programs, while for the activities of 32.84% or 22 activities from 67 activities. This inconsistency occurs because of lack of commitment from local leaders, lack the quality and capability of planners, policy-led areas that are often mutually exchange local officials, and the presence of central government funds withthe technical requirements of binding and not in accordance with local policy.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk kelancaran pekerjaan di perpustakaan, perlu tersedia anggaran yang memadai di samping tenagayang cakap dan fasilitas yang ada. Data dalam directory of special libraries and information sources in Indonesia tahun 1981 memperlihatkan banyak perpustakaan mempunyai anggaran yang minim, malahan ada yang tidak memilikinya sama sekali. Salah satu kemungkinan penyebabnya yaitu kurang jelasnya rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh perpustakaan-perpustakaan tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran cara penysunan dan pengajuan anggaran untuk perpustakaan serta untuk mengetahui factor-faktor yang perlu diperhitungkan pada waktu anggaran tersebut disusun. Cara yang digunakan dalam penelitian yaitu studi literature dan observasi. Observasi dilsakukan di Pusat Perpustakaan pertanian da BIologi (PUSTAKA) Bogor yang tercatat dalam Directory di atas mempunyai anggaran yang cukup memadai. Hasil penelitian menunjukkan adanya empat langkah yang perlu dilaksanakan, yaitu : menetapkan tujuan yang ingin dicapai perpustakaan, menetapkan kegiatan yang akan dilaksanakan dan barang/jasa yang diperlukan, menetapkan volume pekerjaan dan biaya satuan serta menghitung seluruh biaya yang dibutuhkan. Fakto-faktor yang perlu diperhitungkan sebelum anggaran disusun adalah: keadaan tenaga, keuangan, bahan yang tersedia serta inflasi sedangkan devaluasi merupakan factor yang tidak dapat diperhitungkan. Hal lain yang menarik perhatian yaitu komponen anggaran untuk pengadaa bahan pustaka merupakan bagian terbesar lebih kurang 78% dibanding dengan komponen gaji/upah., perjalanan dan pemeliharaan. Ini menunjukkan pengadaan bahan pustaka mendapatkan prioritas di Instansi tersebut dan sesuai pula dengan salah satu fungsi utama perpustakaan yaitu mengumpulkan informasi.

---

Abstrak :
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sawah Besar sebagai salah satu Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan di DKI Jakarta memiliki kebutuhan yang kompleks untuk mewujudkan pelayanan yang optimal. Kebutuhan ini mengakibatkan penyusunan perencanaan anggaran RSUD Sawah Besar menjadi lebih sulit dilakukan dan berimbas pada pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan target. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat realisasi, konsistensi, varian, pola pencairan dana, batas pengendalian, serta faktor yang memengaruhi realisasi anggaran di RSUD Sawah Besar. Skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data anggaran pada Rencana Penarikan Dana (RPD) beserta realisasi anggaran bulanan sejak tahun 2018 hingga 2021 serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat penyerapan anggaran serta konsistensi penyerapan anggaran bulanan di RSUD Sawah Besar pada tahun 2018 hingga 2021 belum mencapai kondisi ideal 100%. ......Sawah Besar Regional General Hospital (RSUD) as one of the health sector Regional Public Service Agencies (BLUD) in DKI Jakarta has complex needs to realize its optimal service. This needs resulted in the preparation of budget planning for the Sawah Besar Hospital which became more difficult and resulted in budget execution that was not in accordance within target. The objectives to be achieved from this study are to determine the level of realization, consistency, variance, patterns of withdrawal of funds, control limits, and factors that influencing budget realization in Sawah Besar Hospital. This thesis is a case study research with a quantitative descriptive research method. The research was conducted by analyzing budget data on the Fund Withdrawal Plan (RPD) along with the monthly budget realization from 2018 to 2021 as well as interviews with related parties. The result of the study shows that the average rate of monthly budget absorption and the level of consistency monthly budget absorption at the Sawah Besar Hospital in 2018 to 2021 have not reached 100% ideal conditions.