Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBadan Usaha Milik Daerah Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya DKI Jakarta merupakan salah satu pelaku usaha bidang properti yang keuntungan atau kerugiannya dapat berdampak langsung kepada penghasilan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Pendapatan Asli Daerah PAD , dalam melakukan kegiatan usahanya PD. Pembangunan Sarana Jaya melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendayagunakan aset-aset yang dimiliki secara maksimal untuk menghasilkan keuntungun bagi perusahaan. Kerjasama terebut salah satunya dalam bentuk perjanjian Build Operatae and Transfer BOT atau dalam hukum indonesia dikenal dengan nama perjanjian Bangun Guna Serah BGS perjanjian BOT memiliki 3 tiga tahapan yaitu build/membangun operate/mengelola dan transfer/menyerahkan kepada pemilik lahan, perjanjian BOT merupakan perjanjian dengan jangka waktu dan biaya investasi tinggi sehingga perjanjian harus dibuat dengan baik dan benar dan telah mengakomodir segala kemungkinan yang terjadi untuk jangka waktu perjanjian, penerapan dan pelakanaan perjanjian BOT oleh PD. Pembangunan Sarana Jaya terikat oleh aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemeintah baik pusat maupun daerah, sehingga asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan secara mutlak dalam menyusun perjanjian, dalam perjanjian dikenal adanya asas pacta sun servanda yang berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak dan menjadi undang-undang yang harus ditepati dan dijalankan, adanya opsi perpanjangan pengelolaan dalam perjanjian BOT di PD. Pembangunan Sarana Jaya berpotensi menimbulkan masalah, asas Rebus Sic Stantibus yang berarti perubahan suatu keadaan yang fundamental dapat dijadikan dasar untuk salah satu pihak melakukan renegosiasi atas suatu perjanjian terlebih perjanjian yang berjangka waktu panjang dan dengan biaya besar, asas Rebus Sic Statibus diwujudkan dalam klausul hardship dalam suatu perjanjian. Kata kunci :Perjanjian, Build Operate Transfer BOT , opsi perpanjangan, Rebus Sic Stantibus/ Klausul harship

---

ABSTRACTDKI Jakarta rsquo s State Owned Enterprise Pembangunan Sarana Jaya Local Company Perusahaan Daerah Pembangunan Sarana Jaya is one of the business actor in the property line of business whose profit or losses may directly affect to the DKI Jakarta Local Government rsquo s revenue through the Original Regional Revenues Pendapatan Asli Daerah PAD , in conduting their business activities, PD Pembangunan Sarana Jaya commences mutual cooperation with other parties to use effectively the owned assets in maximum to produce profit for company. One of the cooperation is in Build Operate and Transfer BOT agreement or in Indonesia Law is known as Bangun Guna Serah BGS agreement. BOT agreement has 3 three stages which are build, operate and transfer to the land owner, BOT Agreement is the agreement with certain period of time and high investment cost therefore such agreement must be made well and correct and already accomodate all possibilities who may occur during the time period, application and execution of BOT Agreement by PD Pembangunan Sarana Jaya is bound with regulations issued by the central government or local government, therefore the freedom of contract principle cannot be absolutely applied in drafting the agreement, in the agreement is already known the pacta sun servand principle which means that agreement binds the parties and becomes law that must be fulfilled and executed, the management extension option in PD Pembangunan Sarana Jaya rsquo s BOT Agreement potentially create issues, Rebus sic Stantibus principle which means the fundamental change of condition on which could be the basis to one of parties conduct renegotiation of the agreement even more the agreement who has long period of time and with big cost, Rebus sic Stantibus principle is transformed in hardship clause in the agreement. "

"Pembangunan infrastruktur pelabuhan masih minim karena keterbatasan pendanaan dari pemerintah dan faktor risiko investasi yang selalu dikuatirkan oleh investor swasta, untuk berpartisisipasi dalam pembangunan infrastruktur publik. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi secara cermat potensi-potensi risiko yang mempengaruhi kinerja Nilai NPV pada pembangunan pelabuhan terminal kontainer. Sedangkan pengambilan data primer dengan kuisioner dan pengolahan data dengan menggunakan analisa statistik dan monte carlo. Hasil dari penelitian ini diperoleh risiko yang paling berpengaruh terhadap nilai NPV yakni risiko Peningkatan biaya proyek karena perencanaan yang buruk, Demand jasa kepelabuhanan lebih rendah dari yang diharapkan, Lalu lintas akses darat menuju pelabuhan stagnan dan Inflasi yang tinggi.Development of port infrastructure is still minimal due to limited funding from the government and investment risk factors are always feared by private investors, totake apart in public infrastructure development. This study aims to identify carefully the potential risks that affect the performance of NPV at port project. While the primary data collection by questionnaire and data processing using risk analysis. Results of this study showed that most affect the risk of NPV increasethe risk of project cost due to poor planning, traffic or port services demand is lower than expected, traffic access and land transport of stagnant and high inflation."

"Perjanjian Build, Operate and Transfer sering ditemukan dalam praktek pembangunan proyek berskala besar. Perjanjian BOT antara PT. Bank Rakyat Indonesia dan Dana Pensiun BRI dengan PT. Mulia Persada Pacific terjadi selama 30 tahun. Dikarenakan terbukti wanprestasi hakim memutuskan perjanjian berakhir padahal hak pengelolan Investor masih sampai 10 tahun lagi. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah perlindungan hukum terhadap PT. Mulia Persada Pacific selaku Investor yang terbukti wanprestasi terhadap putusan hakim yang menyatakan perjanjian berakhir (pembatalan perjanjian) dan restorasi (pengembalian prestasi) tehadap PT. Mulia Persada Pacific selaku pihak yang terbukti wanprestasi.

---

Build Operate And Transfer (BOT) Agreement mostly found in some major development project. Build, Operate And Transfer (BOT) Agreement between PT. Bank Rakyat Indonesia and Dana Pensiun BRI with PT. Mulia Persada Pasific has been occured for thirty years. It because has been proven there is a default, The Judge had annuled that the agreement ended even though the invest management is still running for the next ten years. Based from the things above, this thesis will discuss the issues about the legal protection of PT. Mulia Persada Pasific as the investor who already been proven default of The Judge Annualment which stated about the end of agreement (agreement cancelation) and the restoration (returning pledge) of PT. Mulia Persada Pasific as the party who has been prove defaulted."

"Perjanjian Build Operate Transfer mengandung unsur sewa dan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penelitian ini bertujuan membahas tentang perlakuan pajak penghasilan atas perjanjian BOT ditinjau dari asas certainty serta permasalahan yang timbul akibat perlakuan pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif post-positivisme. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literature. Hasil penelitian ini menunjukkan perlakuan pajak atas perjanjian BOT merupakan pengalihan tetapi ketentuan tersebut belum seluruhnya memenuhi asas certainty, yaitu materi, penyempitan/perluasan, ruang lingkup, penggunaan bahasa hukum dan istilah baku. Selain itu, masalah utama yang timbul adalah ketidakpastian perlakuan pajak dalam tahun berjalan perjanjian BOT.

---

Build Operate Transfer agreements contain a lease, land and building acquisition. This research addresses the treatment of income tax on build operate transfer agreement based on certainty principle and the problems as the effect of this tax treatments. This research used quantitative post-positivisme approach. The data was collected by interviews and study of literature. The results of this research is the tax treatment of BOT agreements refer to land and building acquisition, but these provisions are not entirely meet the principle of certainty, that are material, narrowing/expansion, the scope, the use of legal language and standard term. Then, the main problem is uncertainty in the tax treatment during the current year of BOT agreement."

"Skripsi ini membahas tentang pemutusan perjanjian Build, Operate and Transferyang dalam praktiknya dalam kasus Putusan No. 600 K/PDT/2018 dimungkinkanadanya penyampingan terhadap Pasal 1266 KUHPerdata mengenai tidakdiperlukannya putusan pengadilan dalam pemutusan perjanjian. Dalam penelitianini adanya penyampingan pasal yang diperbolehkan dalam Putusan TingkatPengadilan Negeri dengan alasan para pihak sepakat bahwa apabila terjadiperbuatan lalai dalam melakukan pemenuhan prestasi oleh pihak kedua dalam masapembangunan fisik bangunan setelah lewatnya waktu dalam perjanjian maka pihakkedua dinyatakan wanprestasi, dan oleh karena alasan tersebut serta kesepakatandalam perjanjian dilakukannya penyampingan Pasal 1266 KUHPerdata pihakpertama berhak memutus perjanjian ini secara sepihak, para pihak juga setujubahwa pemutusan tersebut tidak memerlukan putusan pengadilan. Dalam hal ini,hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukanwanprestasi. Dengan demikian, pemutusan perjanjian secara sepihak yangdilakukan oleh pihak pertama disahkan. Namun pada tingkat Pengadilan TingkatTinggi adanya perbedaan pendapat bahwa penyampingan pasal 1266 KUHPerdatatersebut tidak dapat dilakukan dan pemutusan perjanjian secara sepihak tidak dapatdilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen putusan dan bahankepustakaan dan digunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa penyampingan Pasal 1266 KUHPerdata dapat dilakukan apabila kedua belahpihak sepakat adanya penyampingan dengan tidak diperlukannya putusanpengadilan asalkan wanprestasinya terpenuhi. Bagi para hakim mungkin dapatmempertimbangkan lebih dalam mengenai adanya perbuatan wanprestasi atautidak

---

This thesis will discuss the termination of agreement in Build, Operate and Transfer agreement model which is practiced in the case of Decision No. 600 K / PDT / 2018 where it is possible to waive Article 1266 of the Civil Code regarding the absence of court decisions in terminating the agreement. This research shows an article that is allowed in the District Court Decision, on the grounds that the party involved agrees that in an event of negligence in fulfilling performance of an agreement by the second party in a physical construction period of a building after the lapse of time in the agreement then the second party is deemed default, and for that reason as well as the agreement in the agreement on the attachment of Article 1266 of the Civil Code, the first party has the right to terminate this agreement unilaterally, parties also agrees that the termination/severance does not require a court decision. In this case, the District Court judge stated that the Plaintiff was proven to have default, therefore, the unilateral termination of the agreement made by the first party is approved. However, High Court does not agree, deeming that putting aside Article 1266 of the Civil Code and the unilateral termination of the agreement cannot be carried out. This research was conducted with the study of decision documents and library materials and use descriptive analysis. The results of this thesis indicate that the waiver of Article 1266 of the Civil Code can be done if both parties agree to the waiver with the need for a court verdict as long as the default is fulfilled. Judges may consider more deeply whether there is a default or not."

"ABSTRAKKebutuhan akan jalan tol di Indonesia terutama di Jawa sangat tinggi, halini ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat disusul denganpertumbuhan sektor industri mendorong tersedianya sarana transportasi yangfirst class untuk menghindari ineffisiensi. Selain itu pula disebabkan oieh tingkaturbanisasi yang memberikan pertumbuhan jumiah kendaraan yang tinggi sertameningkatnya jumlah pemakai jalan tol dari tahun ke tahun. Perkembangan jalan toi di indonesia dimulal sejak tahun 1978 ketikaJalan tol Jagorawi dibangun. Pengelola jalan toi dipercayakan Pemerintah saatitu ialah PT. Jasa Marga (BUMN). Dengan sumber dana terbatas yang dimiiikiPemerintah, maka dalam kurun waktu 1976-1986 panjang jalan tol yang teiahdibangun hanya 396 km. Namun sejak 1987 dimana pihak swasta muiai dapatberpartisipasi dalam pengembangan jalan toi dengan skema BOT pembangunanjalan tol telah meningkat menjadi +/- 11000 km. Basis hukum keterlibatan swastadalam pengembangan jalan tol adaiah Undang-Undang No. 13 tahun 1980tentang jalan dan peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1990 tentang jalan tol yangmemperjeias pengaturan dan penguasaan jalan tol. Khusus mengenaipenetapan tarif toI, demi menjaga kepentingan masyarakat, Pemerintah telahmenetapkan bahwa tarif tol hanya ditetapkan oieh Keputusan Presiden. DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara indonesia telah berkembangmerambah ke daerah sekitarnya terutama wiiayah Jabotabek, sehingga wilayahJabotabek tersebut telah menimbulkan pula kurang memadainya prasaranatransportasi darat (jalan raya). Pemerintah telah melaksanakan berbagaiprogram dan pembangunan Jalan tol. Seperti Jagorawi, Cikampek dan jalan tollingkar luar (JORR). Namun demikian, usaha-usaha ini tampaknya masih belumcukup untuk mengimbangi cepatnya pertumbuhan lalu lintas di wilayah tersebut.Maka saiah satu upaya untuk mengatasi kebutuhan prasarana transportasi daratpada sekitar daerah tersebut direncanakan akan dibangun Jalan toi CibuburCileungsi-Bekasi sebagal bagian dari sistem jaringan jalan tol di wilayahJabotabek dan sekìtarnya. Konsorsium yang terdiri dari PT. WIKA dan PT. DKB merencanakan untukmelakukan investasi jalan tol tersebut, mengingat Investasi ini merupakaninvestasi padat modal dan berjangka waktu lama. sehingga konsorsium sebagaisuatu institusi swasta sangat berkepentingan agar reaiisasi pendapatan yangdiperoleh seiama masa konsesi dapat mengembalikan modal yang ditanamkanserta menghasilkan laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara kuantitatif kelayakaninvestasi proyek Jalan toi Cibubur-Cileungsi-Bekasi yang menekankan padapengujian arus kas selama umur investasi dengan melalui beberapa metodaCapital budgeting. Dari hasil analisa keuangan diperoleh bahwa arus kas (Free Cash Flowsto Firm) proyek jalan tol Cibubur-Cileungsi-Bekasi dapat memberikan aruspengembalian internal (IRR) sebesar 16.90%. Bila investasi menggunakanstruktur pendanaan terdiri dan 35%Equity : 65%Debt serta kondisi biaya hutang(Kd) = 12% dan biaya modal (Keu) = 14% ke dalam analisa arus kas memeberiindikasi bahwa investasi proyek jalan tol iayak untuk diIaksanakan karenamemenuhi kriteria aspek finansial dimana WACC lebih kecil dari IRR danmemiliki NPV positif. Namun dengan menggunakan rumusan angsuranpengembalian pinjaman (bunga dan pokok pinjaman) secara tetap selamajangka waktu 15 tahun, diperoleh arus kas proyek belum mampu membayarangsuran pokok pinjaman selama 3 tahun sejak mulai dioperasikan. Sedangkanarus kas (Free Cash Flows to Equity) dapat memberikan arus pengembalianinternal (IRR) kepada investor sebesar 16.82%. Struktur peanaan terdiri dari 35%E : 65%D merupakan struktur pendanaan yang paling kritis terhadapkeputusan investor untuk menanamkan modalnya karena arus kas investorSangat peka/sensitive terhadap perubahan akibat peningkatan suku bunga Iebihbesar 0.15%, peningkatan biaya investasi lebih besar 2% dan penurunanPendapatan tol lebih besar 2%. Sehingga dapat dikatakan bahwa investasi jalantol pada kondisi saat ini sangat beresiko."