Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kekuatan pembuktian sertifikat dan bukti Letter C, cara memperoleh kedua bukti tersebut agar menjadi hak milik masing - masing pihak dan putusan hakim masing - masing peradilan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, berbentuk preskriptif dan bertujuan explanation atau penjelasan yang berfokus pada masalah dengan ilmu monodisipliner yaitu ilmu hukum.Hasil Penelitian menyarankan perlunya sosialisasi kepada masyarakat agar melakukan proses pendaftaran hak atas tanah, dan pentingnya melakukan transaksi jual beli tanah harus sesuai dengan Hukum Pertanahan Nasional, serta dalam kasus tersebut hakim perlu penggalian hukum yang lebih luas agar putusan yang dihasilkan tegas dan adil bagi para pihak yang bersengketa.

---

The focus of this study is the proof of title power between building rights title and Letter C, how to grant each of the title by parties and the decisions of judge discretion on each level of court. This research is descriptive analytical with problem focused research and law as the science to answer all the problems on this study.This study suggest the need for socialization of land registration process to the public, and the importance of land sells transaction in according with National Land Law, as well as in this case the Judges need more exploration about the law to result a firm and fair decisions to the parties."

"HGB yang sudah kedaluwarsa seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai objekwarisan. Namun dalam putusan MA No. 1771 K/PDT/2019, tanah sengketa yangbersertipikat HGB kedaluwarsa dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Adapunpermasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukumberakhirnya jangka waktu HGB bagi ahli waris berdasarkan UUPA; serta akibathukumnya bagi ahli waris terkait kasus putusan MA No. 1771 K/Pdt/2019. Untukmenjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif denganpendekatan kualitatif. Tipologi penelitiannya merupakan penelitian problemidentification.Hasil penelitian yang didapat adalah habisnya jangka waktu HGB bagi ahliwaris mengakibatkan HGB menjadi hapus sehingga status tanahnya kembali pada statusasal dari tanah tersebut. Apabila berasal dari tanah Negara, maka kembali menjadi tanahyang dikuasai langsung oleh Negara. Apabila dari tanah Hak Pengelolaan, maka tanahkembali dikuasai oleh pemegang Hak Pengelolaan. Apabila dari tanah Hak Milik, makatanah kembali dikuasai pemegang Hak Milik. Terkait tanah dalam kasus putusan MA No.1771 K/Pdt/2019, dikarenakan faktanya keluarga Pewaris telah menempati objek tersebutsejak lama sampai sekarang maka terhadap mereka melekat hak prioritas untukmendapatkan hak warisnya dari tanah tersebut. Meskipun tidak ada aturan yang tegas,namun eksistensi hak prioritas dalam hukum tanah nasional tetap diakui. Hal inidibuktikan dengan banyaknya putusan dan penetapan pengadilan terkait hak prioritas.Untuk prosedurnya, oleh karena jangka waktu HGB telah habis, maka yang harusdilakukan bukanlah perpanjangan hak, melainkan ‘permohonan hak atas tanah’. Saranyang diberikan, Pemerintah diharapkan dapat membuat aturan secara eksplisit mengenaihak prioritas supaya dapat timbul kepastian hukum bagi masyarakat.

---

An expired Building Rights Title shouldn’t be an inherited object. However, in the

Supreme Court decision number 1771 K/PDT/2019, it can be inherited to its heirs. The

issues in this research are the legal consequences of the expiration of building rights

period for heirs based on the Agrarian Law; as well as the legal consequences for the

heirs regarding the Supreme Court decision number 1771 K/Pdt/2019. This is a

normative juridical research with a qualitative approach. The typology of the research is

problem-identification. The result is that the legal consequence of the expiration of the

Building Rights period for the heirs is that the Building Rights is deleted so that the land

status returned to their original status. Regarding land in the case of the Supreme Court

decision number 1771 K/Pdt/2019, due to the fact that the family of the heir has occupied

the object for a long time until now, they are attached with priority rights to obtain their

rights from the inheritance. Although there are no clear rules, the existence of priority

rights in the national land law is still recognized. This is evidenced by the number of court

decisions regarding priority rights. As for the procedure, because the Building Rights has

expired, what must be done is not an extension of the right, but an "application for land

rights". The suggestion given is that the government is expected to make rules related to

priority rights so that it can provide legal certainty for everyone."