Hasil Pencarian

Ditemukan 53 dokumen yang sesuai dengan query

Maria Cesilia Hapsari, author

Analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 50 Huruf A Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat (Studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 03/K/KPPU/2006)

Perdagangan gula di dalam negeri merupakan salah satu komoditas penting, sehingga menjadi kegiatan yang perlu diawasi. Oleh karena itu Pemerintah melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.594/MPP/Kep/9/2004 tanggal 23 September 2004 menunjuk PT Superintending Company of Indonesia dan PT Surveyor Indonesia untuk melaksanakan verifikasi impor gula. Berkaitan dengan hal timbul...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27491

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Oshie Bimantara, author

Penerapan pasal 23 Ayat (1) dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum oleh pihak swasta dalam rangka menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia = Application of article 23 paragraph (1) and article 31 of Law Number 23 of 2007 concerning Railways in the Implementation of Public Railway Infrastructure and Facilities by private parties in creating healthy business competition in Indonesia

ABSTRAK Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. Artinya adalah perusahaan swasta juga memiliki kesempatan yang sama seperti PT KAI dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51844

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hermawan Kartajaya, 1947-, author

Marketing plus 2000 : siasat memenangkan persaingan global

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama , 1996

658.8 HER m (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Acep Sugiana, author

Persekongkolan tender dalam perspektif hukum persaingan usaha penerapan pasal 22 uu no.5 tahun 1999 dalam perkara KPPU No.03/KPPU-l/2016 Husky CNOOC Madura limited dan PT. COSL Indo = Tender conspiracy in the perspective of business competition law implementation of article 22 law no.5 of 1999 in the case of kppu no.03/kppu-l/2016 Husky-CNOOC Madura limited and PT. COSL Indo

ABSTRAK
Persekongkolan dalam Tender merupakan tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha tidak sehat. Secara khusus larangan melakukan Persekongkolan dalam Tender diatur di dalam Pasal 22. Tujuan dilaksanakannya Tender yaitu untuk memberikan kesempatan yang sama kepada pelaku usaha agar dapat ikut menawarkan...

2018

T50860

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rosiana Khotimah, author

Dugaan pelanggaran pasal 5 undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat studi kasus putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2016 = Possible violation of article 5 law number 5 of 1999 concerning prohibition of monopoly practice and uncomplete competition case study KPPU Number 04/ KPPU/I/2016

Tesis membahas mengenai latar belakang dilarangnya perjanjian penetapan harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kesesuaian Putusan Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 04/KPPU-I/2016 dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Auliya Rahmania, author

Analisis yuridis penetapan besaran denda administratif oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atas keterlambatan pelaporan pengambilalihan perusahaan: studi kasus beberapa Putusan KPPU = Juridical analysis of the determination of administrative fines by KPPU for late in reporting acquisition: case study on KPPU decision

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan kewenangan kepada KPPU untuk memberikan sanksi berupa denda administratif kepada pelaku usaha. Saat ini, pedoman bagi KPPU untuk menetapan besaran denda administratif diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2009, namun pada praktiknya KPPU tidak melakukan keseluruhan langkah-langkah sebagaimana yang diatur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Miftakhul Ikhsan, author

Implementasi peran Kepolisian Republik Indonesia dan pengadilan dalam tugas penegalkan hukurn persaingan usaha komisi pengawas persaingan usaha (studi kaus kartel industri di Indonesia) = Implementation of Kepolisian Republik Indonesia and pengadilaifs role in competition law enforcement duties of komisi pengawas persaingan usaha (case study industrial cartels in Indonesia)

Tesis ini membahas tingkah laku para pelaku usaha sebagai terlapor dalam perkara kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang merupakan salah satu bentuk persaingan usaha yang tidak sehat di Indonesia; terutama pasca reformasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dilengkapi dengan analisis kuantitatif (statistik) sederhana. Hasii penelitian ini...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011

T33414

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Xu, Mu Lan, author

Fei yue jing zheng = Beyond competition = 飛越競爭

Taibei: Tian Wen Hua, 1990.

SIN 650 XUM f

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Akbar Hariyadi, author

Kewenangan Regulasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha = Commision for Supervision Business Competition Regulation Authority

Thesis ini membahas tentang kewenangan komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). Terutama kewenangannya sebagai regulator atau pembuat peraturan perundangan. Sebagai Lembaga Negara Non Struktural KPPU hanyalah sebagai pembantu atau pelengkap dari Lembaga Negara Utama. Selain itu, komisi ini dapat disebut sebagai lembaga yang berfungsi semi-peradilan atau sebagai lembaga quasi peradilan. Lembaga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jarot Widyatmoko, author

Analisa kesiapan penyediaan layanan IPTV berbasis ADSL oleh Telkon: Studi kasus Telkom Divre 2 Jakarta

Era hyper kompetisi bisnis telekomunikasi dan informasi membawa dampak yang signifikan bagi TELKOM yang ditandai dengan pertumbuhan negatif pendapatan dari sambungan lokal dan sambungan langsung jarak jauh domestik. Kurva pertumbuhan kedua coba diciptakan melalui penyediaan layanan akses internet baik dial up (TELKOMnet Instan) maupun broadband ADSL (Speedy) menggunakan jaringan kabel...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2007

T23208

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian