Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study entitled Business Contribution of Seaweed Cultivation in Expanding Employment and Improving Community Welfare in Pangkajene and Islands Districts. The formulation of the problem raised is how the contribution of seaweed cultivation in the Pangkajene and Islands Regency in order to expand employment and improve community welfare and what factors hinder seaweed cultivation in Pangkajene and Islands Districts. This research use desciptive qualitative approach. The results showed that the contribution of seaweed cultivation in Pangkajene and Islands Regency was based on the findings that seaweed farming could improve the welfare of the community in the Pangkajene and Islands regencies. So that the utilization of seaweed in Pangkajen district can then be developed towards the commercial sector to be exported and traded as raw material for the manufacture of agar-agar or carrageenan. Factors that hamper seaweed cultivation in Pangkajene and Kepulauan Regency are related to providing business financing and business capital and natural factors because seaweed cultivation depends on seasons and inadequate seeds, so that seeds and capital are needed so that seaweed cultivation can be developed."

"ABSTRAKUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menentukan beberapa jenis larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha guna memastikan terciptanya persaingan usaha yang sehat. Salah satu ketentuan yang diatur ialah persoalan mengenai kartel yang diatur didalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menetaplam kartel sebagai salah satu perjanjian yang dilarang, yang proses pembuktiannya menggunakan pendekatan rule of reason. Sehingga untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha terhadap dugaan pelanggaran terhadap Pasal 11 Undang-Undang 5/1999, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus membutkikan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut bersifat unreasonable dan akibat yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut bersifat mematikan atau menghilangkan persaingan antar pelaku usaha.Didalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha didalam beberapa kasus, majelis komisi hanya mendasarkan kesalahan pelaku usaha pada pembuktian terpenuhi atau atau tidaknya semua unsur didalam Pasal 11 Undang-Undang 5/1999. Artinya bahwa didalam beberapa kasus, majelis komisi mengesampingkan pengujian terhadap alasan-alasan/pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut bersifat reaosonable restraint. Dari beberapa putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang memeriksa dan memutus persoalan praktek Kartel terlihat bahwa tidak semua kasus diperiksa dan diputuskan dengan menggunakan pendekatan rule of reason dan hal ini tidak mencermikan aspek kepastian hukum didalam penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia.Tidak terwujudnya konsistensi dan kepastian hukum didalam beberapa kasus dugaan pelanggaran Pasal 11 Undang mdash;Undanag 5/1999 salah satunya disebabkan karena terlalu semptinya cakupan perjanjian yang dartikan sebagai kartel. Sehingga diperlukan adanya revisi ketentuan Undang-Undnag 5/1999 guna menetapkan berbagai jenis tindakan yang secara teori dipandang sebagai bentuk kartel, kedalam satu pasal tertentu. Dengan demikian tidak muncul kerancuan mengenai bentuk tindakan yang dpandang sebagai kartel dan dan tidak muncul dualisme pendekatan dalam membuktikan praktek kartel di Indonesia.

---

ABSTRACTAct 5 1999 on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition determine some kind of prohibition that should not be done by business actor to create the fair athmosphere of business competition. One of the regulation is about Cartel which is regulated in Article 11 Law No 05 1999. Article 11 No 05 1999 set Cartel as one of the banned agreement, however Rule of Reason approach is a method to prove it. So to prove business actor violation to Article 11 Law No. 05 1999, KPPU have to prove that the agreement between business actor is unreasonable and give a fatal impact to business competition.In some KPPU law enforcement case, council commision of KPPU based the violance of business actor to the complete proof or at least complete some instrument in Article 11 No. 05 1999. Means, in some case, council comission put testing of reasons that can be user as the basic agreement that as reasonable restraint. From some KPPU decision that eximaned Cartel show that not every case that eximined by Rule of Reason approachment and this is not mirrored the law enforcement aspect in Indonesian Business Competition Law.Inconsistence and legal uncertainty in some Articel 11 Law No. 05 1999 violance is caused by the small definition of the agreement as a Cartel agreement. This is why revision for Law No. 05 1999 is needed to give certainty to any action that is stated absolutely as a Cartel, in one certain Articel. As the result, it will not make any dualism of Cartel definition Indonesian Business Competition."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor pendorong penerapan konsep Business Continuity Management System (BCMS) pada sektor publik dan hal-hal yang perlu dipersiapkan organisasi dalam penerapan BCMS sesuai dipersyaratkan standar ISO 22301:2019. Objek penelitian adalah Sekretariat Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memegang fungsi pendukung jalannya kegiatan pengawasan BPKP. Penerapan dilakukan dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Jenis data primer adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur dengan narasumber meliputi unit manajemen risiko, unit teknis manjemen insiden, dan unit pengelola teknologi informasi. Analisis data dilakukan dengan membandingkan faktor pendorong penerapan BCMS organisasi dan membandingkan kondisi organisasi dengan persyaratan BCMS. Hasil penelitian adalah terdapat urgensi dan kebutuhan organisasi akan terhadap penerapan BCMS terutama dalam faktor dukungan infomal manajemen puncak, belum meratanya praktik continuity pada organisasi, dan peningkatan dependensi organisasi pada teknologi informasi. Organisasi perlu membuat kebijakan BCMS, peningkatan kompetensi dan awareness mengenai BCM, dan pemutakhiran prosedur dalam mempersiapkan penerapan BCMS pada organisasi. Penelitian ini diharapkan berkontribusi sebagai dasar kajian rencana implementasi BCMS pada sektor publik ke depannya.

---

Business Continuity Management System (BCMS) is not widely implemented in Indonesian public sector, therefore his study aims to reveal the drivers of BCMS implementation at the public sector and preparation that organization should done for BCMS implementation as required by the ISO 22301:2019 standard. The object of the study is Chief Secretariat of Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) which has supporting function for government’s internal audit as BPKP core-business. The research done with case study method with qualitative approach. The primary data in the study was collected through semi-structured interview with people from risk management unit, incidents management unit, and IT management unit. The data analysis carried out with the benchmarking the drivers of BCMS implementation with previous study and literature and benchmarking the organizaiton existing condition with BCMS requirements. The study found that there are urgency and need for BCMS implementation in the organization, with the main drivers are informal top-management support, uneven continuity practices, and the increase of organization’s dependency of information technology. Organization need to create the BCMS policy, enhance the competency and awareness about BCMS, and update the incident response procedure as the preparations of BCMS implementation. This research contributing for future public sector implementation of BCMS."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh kinerja CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan dan menganalisis kemampuan komite CSR dalam memoderasi pengaruh kinerja CSR dengan kinerja keuangan perusahaan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 perusahaan non-finansial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki nilai environmental, social, dan governance (ESG) sebagai pengukuran kinerja CSR pada periode 2013 hingga 2020. Penelitian ini menggunakan data panel yang diolah menggunakan regresi data panel fixed effect dan random effect. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja CSR memengaruhi Return on Assets perusahaan secara signifikan dan positif. Selain itu, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa komite CSR tidak memiliki kemampuan dalam memoderasi kinerja CSR dan kinerja keuangan perusahaan.

---

This study aims to analyze the effect of CSR performance on firm’s financial performance and to investigate the ability of CSR committee in moderating the effect of CSR performance on financial performance of companies in Indonesia. The sample used in this study includes 20 non-financial companies that are listed in the Indonesia Stock Exchange and disclose environmental, social, and governance (ESG) scores as a proxy of CSR performance for the period of 2013 to 2020. This study uses panel data which is processed using fixed effect and random effect panel data regression. The results imply that CSR performance has significant and positive effect towards Return on Assets. Moreover, the results indicate that CSR committee does not have the ability to moderate CSR performance and firm’s financial performance."

"Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas pengaruh antara tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan kinerja keuangan perusahaan (CFP), yang telah dipelajari selama beberapa tahun tanpa mencapai konsensus mengenai efek dan arahnya. Penelitian ini mengkaji pengaruh linier menggunakan basis akuntansi yaitu Return on Assets. Data diambil dari Thomson Reuters Environmental Social Governance (ESG) Disclosure Score yang mencakup 123 perusahaan multinasional yang terdaftar di negara-negara ASEAN-Five untuk periode 2016–2020. Hasil dari model linier melalui regresi data panel menunjukkan bahwa ada pengaruh negatif antara CSR dan CFP.

---

The aim of this paper is to clarify the influence between companies’ corporate social responsibility (CSR) to their financial performance (CFP), which has been studied for several years without reaching a consensus on the effect and the direction of it. The present paper examines the linear effect using accounting-based which is Return on Assets. The data are retrived form Thomson Reuters Environmental Social Governance (ESG) Disclosure score covering 123 multinational listed companies in ASEAN-Five countries for the period 2016–2020. The results of the linear model via data panel regression suggests that there is a negative influence between CSR and CFP."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk menguji pemahaman PT Elnusa, Tbkterhadap Corporate Social Responsibility, mengkaji implementasi programprogramCorporate Social Responsibility PT Elnusa, Tbk di bidang pendidikandan menganalisis manfaat-manfaat yang ada dari Corporate Social Responsibilityyang telah dilakukan perusahaan.Hasil penelitian menunjukan bahwa perusahaan memiliki pemahamanyang baik mengenai hakekat Corporate Social Responsibility, tetapi masihmemasukan program pelatihan internal sebagai bagian dari program CorporateSocial Responsibility perusahaan. PenerapanCorporate Social Responsibilitydilakukan di bawah koordinasi dua divisi sertakerjasama dengan yayasan yang dibentuk untuk itu dan sudah sesuai dengan siklus Plan, Do, Check and Improve(PDCI), serta terdapat manfaat bagi perusahaan, dan lingkungan terkait.

---

ABSTRACTThis study was conducted to test the understanding of PT Elnusa,Tbktowards Corporate Social Responsibility, reviewing the implementation of PTElnusa,Tbk Corporate Social Responsibility programs in education and analyzethe existence of the benefit of Corporate Social Responsibility held by thecompany.The results showed that the company has a good understanding of thenature of Corporate Social Responsibility, however in practice still in corporatethe internal training programs as part of the company?s Corporate SocialResponsibility programs. Corporate Social Responsibility implementation is doneunder coordination of two divisions, trough partnership with a foundation whichwas formed, and in accordance with Plan, Do, Check, Improve cycle and givebenefits to corporate, stakeholders and the related environment."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak kebijakan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengenai kewajiban berkaitan dengan kegiatan CSR dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Secara spesisfik, penelitian ini menguji secara empiris pengaruh besarnya biaya PKBL perusahaan BUMN terhadap nilai perusahaan, selain itu penelitian ini juga menguji bagaimana apakah efektivitas dewan komisaris yang diukur berdasarkan skor yang dikembangkan oleh Hermawan (2009) berdasarkan empat kategori dewan komisaris yaitu independensi, aktivitas, size dan kompetensi akan memperkuat pengaruh positif biaya PKBL terhadap nilai perusahaan tersebut. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi berganda dengan 75 observasi (firm year dari 15 perusahaan BUMN non keuangan yang terdaftar dalam BEI sepanjang tahun 2008-2012).Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya PKBL berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, namun tingkat efektivitas dewan komisaris yang tinggi diindikasikan menurunkan atau melemahkan pengaruh positif biaya PKBL terhadap nilai perusahaan. Pada pengujian masing-masing kategori efektivitas dewan komisaris menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris yang semakin kecil akan memperkuat pengaruh positif biaya PKBL terhadap nilai perusahaan sedangkan komposisi dewan yg semakin independen justru memperlemah hubungan positif antara biaya PKBL terhadap nilai perusahaan.

---

The purpose of this research is to observe the impact of State-Owned Enterprise (SOE) Minister policy on corporate social responsibility (CSR) in the form of ?Partenrship Program and Environment Development ? PKBL?. In specific term, this research empirically examine the impact of SOE?s PKBL cost towards firm value, besides this research also examine how the board of commissioners effectivity measured by scoring method developed by Hermawan (2009) based on four board of commissioners characteristics such as independency, activity, size, and competence would strengten the positive effect of PKBL cost towards firm value. Hypothetical test using multiple regression method of 75 observasions data (firm year of fifteen nonfinancial SOE listed in Indonesia Stock Exchange from 2008 until 2012).Research result found that PKBL cost positively affecting firm value, but the high level of board effectivity indicated to attenuate or weaken the positive effect of PKBL cost towards firm value. In examining each category of board effectivity, it is found that the smaller the board size, the stronger the positive effect, but the more independent the board structure, the weaker the positive effect."