Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Etika bisnis memainkan peranan penting dalam dasawarsa 1980-an, sehingga dasawarsa ini sering disebut sebagai era etika bisnis. Pasang naik etika bisnis di Amerika Serikait dimulai pada awal tahun 1960-an, ketika rakyat Amerika mulai menuntut adanya pertanggungjawaban moral dari penguasa selaku pelaku bisnis. Dalam bab I, diuraikan mengenai etika secara umum, yaitu sebagai bagian ilmu filsafat yang menelaah masalah apa yang baik serta apa yang buruk, dalam hubungannya dengan tindakan, tingkah laku maupun penilaian manusia. Dasar kesadaran etis serta aliran-aliran besar dalam etika yaitu aliran utilitarisme dan deontologi, dibahas dalam bab ini. Inti dari kesadaran etis adalah kesadaran akan perbuatan yang mengandung nilai yang diterima oleh masyararakat secara obyektif sebagai standar ukuran moral. Bab II, membahas tentang bisnis serta masalah-masalah etis pada tingkat makro. Dibahas di dalam bab ini mengenai prinsip-prinsip bisnis yang berkaitan dengan etika. Umpamanya prinsip pengejaran laba serta prinsip pengambilan keputusan. Usaha pengejaran laba serta pengambilan keputusan seringkali mengalami perbenturan dengan nilai-nilai etika. Nampak dalam uraian bab II ini, bagaimana bisnis mampu mengembangkan nilai-nilai yang mendekati standar etis, dan melaksanakan langkah-langkah penyesuaian diri sebagai tanggung jawab sosial terhadap masyarakatnya. Secara makro, maka bisnis berkewajiban untuk tidak membahayakan lingkungannya. Usaha-usaha bisnis dalam menunaikan tanggung jawab sosial hendaknya tidak ditujukan sebagai amal serta kemampuan kualitas manusia. Di dalam bab II dibahas mengenai bisnis berdimensi etis dalam praktek berbentuk Perusahaan Inti Rakyat (PIR), yaitu di bidang agroindustri jamur di Dieng, serta di bidang persusuan di kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari studi kasus kedua PIR, secara makro dibahas tentang masalah-masalah etis intern dan ekstern. Misalnya, bagaimana usaha pencapaian laba, masalah penyuapan, masalah persaingan, masalah dampak lingkungan serta penyuapan. Refleksi filsafat berbentuk pedoman etis memberikan kesimpulan bahwa adanya tindakan bisnis yang kurang bijaksana akan mencetuskan konflik social. Seorang pengusaha wajib mencari titik imbang antara hasrat mencari keuntungan di satu pihak dengan realitas social yang ia hadapi. Dalam bab IV yang merupakan bab penutup akan diuraikan analisis etika bisnis seyogyanya dilakukan dengan kerangka dasar Pancasila, di mana setiap silanya bermakna untuk membentuk insan bisnis yang berdimensi religius dan etis. Etika bisnis Pancasila menolak keuntungan materi semata-mata tanpa memperdulikan segi-segi rohaniah, serta membuang jauh prinsip untung sendiri tanpa memperdulikan sesama manusia. Tingkah laku para pelaku bisnis tidak dapat dilepaskan dari lingkungan dasar Pancasila di mana mereka terintegrasikan.

Abstrak :
Hak privilege yang merupakan hak yang didahulukan adalah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang atau kreditur semata-mata berdasarkan sifat piutangnya yang diistimewakan, sehingga ia berkedudukan lebih tinggi daripada kreditur lainnya. Di dalam hukum gadai terdapat dua hak privilege, yakni biaya lelang dan biaya penyelamatan. Biaya -biaya mana atas dasar hal privilege dipungut terlebih dahulu atas hasil lelang. Hak privilege atas biaya lelang di Perusahaan Umum Pegadaian terdiri dari dua hal, yakni Biaya Lelang Pembeli dan Biaya Lelang Penjual. Sedangkan satu-satunya bentuk yang mendekati bentuk hak privilege atas biaya penyelamatan di Perusahaan Umum Pegadaian disebut Biaya Penyimpanan dan Asuransi, di mana perusahaan tetap mejalankan kewajibannya untuk merawat atau menyelamatkan barang jaiainan gadai. Hak privilege atas Biaya Lelang Pembeli dipungut terlebih dahulu oleh perusahaan atas hasil lelang, yang dibebankan kepada beban pembeli dalaia harga pembelian barang lelang. Sedamgkan hak privilege atas Biaya Lelang Penjual dibebankan kepada perusahaan sendiri setelah lelang yang diperhitungkan sebagai pengeluaran perusahaan. Sementara itu hak untuk memungut Biaya Penyimpanan dan Asuransi oleh perusahaan terhadap debitur timbul karena perjanjian gadai, dan biaya yang dibebankan kepada debitur tersebut sebenarnya adalah premi asuransi yang harus disetorkan perusahaan kepada PT Asuransi Jasindo berdasarkan perjanjian asuransi. Ketentuan-ketentuan pelaksanaan Perusahaan Umum Pegadaian yang mengatur biaya-biaya tersebut sebagian besar tertuang dalam Surat-Surat Edaran Direksi perusahaan. Dalam praktek pelaksanaannya terdapat kendala utama yang pada gilirannya menghambat pemenuhan biaya—biaya tersebut, yakni taksiran yang terlalu tinggi sehingga nilai uang pinjaman yangg diberikan lebih tinggi daripada nilai barang jaminan menurut harga pasar. Kendala mana, merupakan tantangan perusahaan untuk mengatasinya.

Abstrak :
Penelitian in bertujuan untuk menganalisis corporate ethical values yang berperan sebagai quasi moderasi (sebagai variabel independen dan moderasi) dalam hubungan kepuasan karir, identifikasi organisasi, dan turnover intention. Penelitian ini dilakukan pada karyawan generasi milenial dengan jumlah sampel sebanyak 120 responden dari berbagai industri di wilayah Jabodetabek. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan kemudian diolah dengan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan karir dan corporate ethical values terbukti berpengaruh langsung terhadap turnover intention dan secara tidak langsung melalui mediasi parsial identifikasi organisasi. Sementara itu, pengaruh kepuasan karir terhadap turnover intention dan pada identifikasi organisasi terbukti dimoderasi oleh corporate ethical values, serta terbukti memoderasi pengaruh identifikasi organisasi terhadap turnover intention.

---

This research has a purpose to examine the role of corporate ethical values as a quasi moderator (serves as the independent variable and moderation) in the relationship between career satisfaction, organizational identification, and turnover intention. This research was conducted to millennial employees with a sample the sample consists of 120 respondents  from various industries in Jabodetabek area. The data was collected using a questionnaire and processed using Structural Equation Modeling (SEM) method. The result shows that career satisfaction and corporate ethical values have direct effect toward turnover intention and indirectly through partial mediation of organizational identification. Meanwhile, the influence of career satisfaction to turnover intention is proved to be moderated by corporate ethical values. And the influence of organizational identification to turnover intention is proved to be moderated by corporate ethical values.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rekomendasi OECD dalam BEPS action plan 12 terkait Mandatory Disclosure Rule sebagai cara untuk mendapatkan informasi dini praktik perencanaan pajak agresif serta penerapannya kedalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia. Pendekatan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa MDR adalah strategi untuk mencegah penghindaran pajak dengan cara mendapatkan informasi dini atas praktik perencanaan pajak agresif yang paling efektif. Dalam penerapannya kedalam peraturan perundang-undangan perpajakan Indonesia, belum ada dasar hukum yang mengatur serta definisi dan karakterisasi dari perencanaan pajak agresif. Ketentuan MDR juga harus diatur dan disesuaikan dengan kondisi perpajakan Indonesia berdasarkan rekomendasi OECD dalam BEPS action plan 12.

---

ABSTRACT The purpose of this study is to analyze the recommendations by OECD under BEPS action plan 12 Mandatory Dicslosure Rule as a way to obtain early information regarding aggressive tax planning practice, and its implementation into Indonesian taxation regulation. The approach in this study is qualitative with descriptive analysis. The result of this study indicate that MDR is the most effective strategy for prevent tax avoidance by obtain early information regarding aggressive tax planning practice. In its application into Indonesian regulation, there is no legal basis for MDR implementation and definition and characterization of Aggressive Tax Planning. MDR provisions should also be regulated and adjusted to the conditions of taxation Indonesia based on the recommendations under the OECD BEPS action plan 12.