Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pesatnya perkembangan kegiatan usaha mengakibatkan banyaknya transaksi bisnis berupa kontrak kerjasama maupun Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan peran dari Notaris, dalam hubungan profesional pemakaian jasa Notaris tersebut masih banyak terdapat pelanggaran, terutama penghadap yang tidak memberikan keterangan dengan benar ataupun dokumen yang tidak lengkap. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan permasalahan yaitu tanggung jawab Direksi Perseroan Terbatas terhadap keterangan palsu yang diberikan dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dan tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang berdasarkan keterangan palsu serta kedudukan akta tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil penelitian ini ialah selain hukuman pidana yang diberikan kepada Direktur selayaknya juga dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan secara perdata yaitu memberikan ganti rugi dan terhadap pembuatan akta autentik yang didasarkan pada keterangan palsu membuat Notaris bertanggung jawab secara perdata dan secara administratif yang dikarenakan dalam membuat akta Notaris melakukan pelanggaran formal, kedudukan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan menjadikan akta autentik dibawah tangan dan tidak sah yang dikarenakan tidak dipenuhinya syarat yang diatur pada peraturan perundangan-undangan yang mengenai syarat Rapat Umum Pemegang Saham. Saran sebagai Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen-dokumen dari para penghadap.  ......The rapid growth of business activities has resulted in a large number of business transactions in the form of cooperation contracts and General Meeting of Shareholders are requiring the role of a Notary. There are still many violations in the professional relationship with the use of Notary services, especially those who fail to provide correct information or incomplete documents. Therefore, the author is interested in writing a thesis with the problem of is Director's responsibility of a Limited Liability Company Towards fake information provided in making the deed of minutes of the general meeting of shareholders and Notary's responsibility towards making of notarial report of extraordinary general meeting of shareholders based on fake information, The position of an authentic deed. The research method used in this study is Normative Juridical. The typology of this research is descriptive-analytical which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies. The conclusion of this research is that in addition to the criminal punishment given to the Director, it can also be sued by a party that has suffered a civil loss that is compensation and the making of an authentic deed based on false information makes the Notary publicly and administratively responsible because in making a notarial deed formally violates the position of the authentic deed as a perfect evidence in the judicial process in the presence of a fake statement given makes the authentic deed under and illegitimate due to the non-fulfillment of the conditions stipulated in the legislation regarding the requirements of the General Meeting of Shareholders. which is because in making the two notarial deeds a formal violation. The advice as a Notary must examine everything needed to make the deed, as well as all the documents of the parties facing the documents.

Abstrak :
Karena kenyataan bahwa perdagangan komoditas batubara Indonesia sangat menarik dalam keadaan pasar global saat ini, industri jasa surveyor independen berkembang. Untuk memastikan transaksi bisnis mereka, penambang, penjual, dan pembeli dapat memperoleh manfaat besar dari layanan surveyor independen. Tujuan dari pekerjaan ini adalah mengembangkan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan layanan surveyor yang berbeda menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Data dikumpulkan dari 5 perusahaan perdagangan batubara (lokal dan ekspor) di Indonesia. Penentuan kriteria dan sub-kriteria dibangun di atas batubara di Indonesia dengan kuesioner tertutup dan semi terbuka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa reputasi perusahaan, harga, kualitas & kuantitas, dan layanan mempengaruhi pemilihan surveyor independen. Setiap variabel memiliki pengaruh yang signifikan. ......Due to the fact that Indonesia's commodity trade of coal is particularly appealing in the current state of the global market, the independent surveyor service industry is expanding. In order to ensure their business transactions, miners, sellers, and buyers can benefit greatly from independent surveyor services. The objective of this work is developing decision support system in selection different surveyor services using Analytical Hierarchy Process (AHP) and Technique for Order Preferences by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method. The data is collected from 5 coal trading companies (local and export) in Indonesia. The determination of criteria and sub-criteria is built on coal in Indonesia with closed and semi-open questionnaires. Results from this study show that company reputation, prices, quality & quantity, and services sharing influence the selection of independent surveyor. Every variable has a significant influence.

Abstrak :
[Adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Sumatra Partners LLC melawan advokat pada kantor hukum Ali Budiarjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) atas pembuatan legal opinion telah menunjukkan potensi gugatan klien yang tidak puas akan pelayanan jasa hukum yang diberikan oleh advokat, khususnya dalam hal pembuatan legal opinion. Sampai saat ini belum terdapat putusan pengadilan yang dapat dijadikan yurisprudensi berkaitan dengan hal ini. Penelitian ini mencoba untuk menjawab mengenai isu bagaimana pertanggungjawaban advokat atas pembuatan legal opinion, baik secara etika profesi, perdata, dan pidana. Melalui pendekatan yuridis normatif diketahui bahwa terdapat batasan-batasan yang mengharuskan seorang advokat untuk bertanggung jawab, dan pada dasarnya advokat dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembuatan legal opinion, baik secara etika profesi yang didasarkan pada ketentuan kode etik profesi advokat Indonesia yang diputuskan oleh dewan kehormatan advokat, secara perdata maupun pidana apabila terlebih dahulu dapat dibuktikan adanya itikad tidak baik pada diri advokat dalam menyusun legal opinion, serta mampu membuktikan dalil-dalil gugatan yang diajukan pada jenis pertanggungjawaban secara perdata ataupun membuktikan bahwa advokat tersebut telah memenuhi unsur delik tertentu yang berkaitan dengan penyusunan sebuah legal opinion. Selain itu, untuk memitigasi risiko pertanggungjawaban hukum yang dimiliki advokat, kedepannya advokat dapat melakukan penutupan asuransi tanggung gugat hukum. ......Civil lawsuits by Sumatra Partners LLC against some advocates in Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) law offices on matter malpractice in rendering legal opinion showed trends in clients to take lawsuit against their lawyer, who are not satisfied with the legal services provided by the lawyers, particularly in terms of rendering legal opinion. Until today, there is no court decision that can be used as jurisprudence on this matter. This study tries to answer on the issue of advocate's liability in rendering a legal opinion, based on professional ethics, civil, and criminal approach. Based on normative juridical approach is known that there are any restrictions that require a lawyer to be responsible, and basically advocates liable for rendering a legal opinion, based on professional ethics refer to provisions of the Indonesia advocates code ethics, and it will decided by the advocates board of honors, while, for civil and criminal liability, intially must be proven that there is no existence of good faith in advocates when he/she drafting legal opinions, and the plaintiff must be able to prove the arguments of the lawsuit or prove that the advocates has met the elements of criminal provision regarding to rendering a legal opinion. Furthermore, in order to mitigate legal risk from rendering opinion letter, an advocates shall be has legal risk insurance., Civil lawsuits by Sumatra Partners LLC against some advocates in Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro (ABNR) law offices on matter malpractice in rendering legal opinion showed trends in clients to take lawsuit against their lawyer, who are not satisfied with the legal services provided by the lawyers, particularly in terms of rendering legal opinion. Until today, there is no court decision that can be used as jurisprudence on this matter. This study tries to answer on the issue of advocate’s liability in rendering a legal opinion, based on professional ethics, civil, and criminal approach. Based on normative juridical approach is known that there are any restrictions that require a lawyer to be responsible, and basically advocates liable for rendering a legal opinion, based on professional ethics refer to provisions of the Indonesia advocates code ethics, and it will decided by the advocates board of honors, while, for civil and criminal liability, intially must be proven that there is no existence of good faith in advocates when he/she drafting legal opinions, and the plaintiff must be able to prove the arguments of the lawsuit or prove that the advocates has met the elements of criminal provision regarding to rendering a legal opinion. Furthermore, in order to mitigate legal risk from rendering opinion letter, an advocates shall be has legal risk insurance.]

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai prosedur audit uji substantif KAP AWD atas transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali pada PT BTR, sebuah perusahaan jual- beli alat berat dan suku cadangnya, di tahun 2022. Fokus dari pembahasan pada laporan magang ini adalah menganalisis kesesuaian antara praktik prosedur audit yang telah dilaksanakan dengan standar audit (SA) yang berlaku. Praktik prosedur audit yang dianalisis terbatas pada salah satu tahap audit uji substantif yakni, test of details. Hasil analisis menunjukkan bahwa prosedur test of details yang telah dilakukan KAP AWD atas transaksi kombinasi bisnis sepengendali di tahun 2022 telah sesuai dengan standar audit yang berlaku. ......This internship report aims to evaluate the audit procedure for the substantive test of KAP AWD on the business combination under common control transactions at PT BTR, a trading company which sell heavy equipments and its spareparts, in 2022. The focus of the discussion in this internship report is to evaluate the compatibility between the practice of audit procedures that have been implemented by KAP AWD with applicable auditing standards. The evaluation is limited to the audit substantive procedures, test of details, analysis results. Based on the analysis made, the test of details carried out by AWD KAP on Business Combination under common control transactions in 2022 has been done appropriately according to the applicable audit standards.

Abstrak :
Dalam melakukan transaksi bisnis dan meningkatkan layanannya, penyelenggara lokapasar harus mentransfer data pribadi pengguna ke luar wilayah negaranya. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 59 ayat (2) huruf h menjelaskan bahwa data pribadi hanya bisa ditransfer ke negara atau wilayah lain di luar Indonesia jika negara atau wilayah tersebut telah dinyatakan oleh Menteri Perdagangan memiliki standar dan tingkat perlindungan yang ekuivalen dengan Indonesia. Namun, hingga saat ini Kementerian Perdagangan belum menetapkan informasi apapun mengenai negara yang dianggap ekuivalen tersebut. Dalam ketidakpastian hukum ini, Indonesia dinilai dapat mengadopsi beleid General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa. Penelitian ini membahas mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan transfer data pribadi lintas negara dan bagaimana regulasi Uni Eropa dan Indonesia mengatur hal tersebut. Lebih lanjut, penulis menjelaskan bagaimanakah implementasi regulasi mengenai ekuivalensi tersebut pada transaksi bisnis lokapasar di Indonesia dan Eropa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penyelenggara lokapasar di Uni Eropa sudah dengan baik tunduk pada regulasi GDPR. Di sisi lain, penyelenggara lokapasar di Indonesia dengan regulasi data pribadi yang masih belum komprehensif, belum tunduk kepada kewajiban mereka dalam mentransfer data pribadi penggunanya. Dalam hal ini, unifikasi regulasi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) serta pembentukan otoritas pengawas independen diharapkan bisa meningkatkan tingkat perlindungan data pribadi di Indonesia agar dapat mengejar tingkat perlindungan Uni Eropa dan menerapkan konsep Data Free Flow With Trust (DFFT) secara Internasional. ......In conducting business transactions and improving their services, the organizer of the marketplace must transfer the personal data of its users outside the territory of their country. Government Regulation Number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems Article 59 paragraph (2) letter h explains that personal data can only be transferred to other countries or regions outside of Indonesia if the country or region has been declared by the Minister of Trade to have equivalent levels of protection as in Indonesia. However, until now the Ministry of Trade has not determined any information regarding the country that is considered equivalent. In this legal uncertainty, Indonesia is considered to be able to adopt the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) policy. This study discusses what is actually meant by the cross-border personal data transfer and how the regulations of the European Union and Indonesia regulate it. Furthermore, the author explains how are the implementations of the regulation regarding equivalence in marketplace business transactions in Indonesia and Europe. This study uses a normative juridical research method with a qualitative approach. The results of this study indicate that the organizers of marketplace in the European Union have complied with GDPR regulations. On the other hand, marketplace organizer in Indonesia with their personal data regulations that are still not comprehensive, have not yet complied with their obligations in transferring users' personal data. In this case, the unification of regulations in the Personal Data Protection Bill (RUU PDP) and the establishment of an independent supervisory authority are expected to increase the level of personal data protection in Indonesia in order to pursue the level of protection of the European Union and implement Data Free Flow With Trust (DFFT) concept in an international comprehensive manner.

Abstrak :
Deming provides a comprehensive analysis of the foreign bribery laws, and related laws and regulations, in all of the major common law jurisdictions. For each jurisdiction, careful attention is given to laws that may expose an individual or entity to private or commercial bribery in foreign settings as well as to the application of laws relating to money laundering and accounting and record-keeping practices to situations involving foreign bribery. Throughout, special attention is given to explaining the criteria used in each jurisdiction to establish liability on the part of an entity or organisation. Provides a comprehensive analysis of the foreign bribery laws, related laws, and regulations in all of the major common law jurisdictions. (OUP