Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia yang menerapkan pemisahan kekuasaan bertujuan agar masing-masing cabang kekuasaaan dapat terjalin checks and balances. Namun, mekansime tersebut berbeda ketika dalam keadaan darurat, di mana memerlukan tindakan luar biasa, cepat dan bahkan diperbolehkan melakukan tindakan yang inkonstitusional. Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia direspon dengan menetapkannya sebagai keadaan darurat Kesehatan masyarakat dalam Keppres Nomor 11 Tahun 2020 yang tidak termasuk ke dalam rezim hukum darurat yang ada dalam konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normative, dan pendekatan perbandingan hukum berdasarkan pengaturan kedaruratan dalam konstitusi beberapa negara. Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan fungsi DPR RI selama masa darurat pandemi Covid-19 dilaksanakan secara normative namun tidak proporsional. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas legislasi DPR RI yang hampir tidak melahirkan UU yang berkaitan dengan penanganan pandemi, pengawasan yang bersifat prosedural terkait pemilihan pejabat public dan pembentukan tim pengawas. Dalam fungsi anggaran, DPR melakukan terobosan yakni refocusing dan realokasi APBN yang diperuntukkan untuk penanganan pandemic. Hal ini diakibatkan karena Indonesia tidak memiliki perangkat hukum yang memberikan keterlibatan DPR RI dalam masa darurat. Berbeda dengan beberapa negara yang dibahas, di dalam konstitusinya diatur mengenai peran serta DPR dan mekanisme pelaksanaan fungsinya dalam keadaan darurat.......Indonesia, which implements the separation of powers, aims so that each branch of power can be intertwined checks and balances. However, the mechanism is different when in an emergency, which requires extraordinary, fast and even unconstitutional action. The Covid-19 pandemic that hit Indonesia was responded to by establishing it as a public health emergency in Presidential Decree No. 11 of 2020 which is not included in the emergency legal regime in the constitution. By using normative legal research methods, and comparative law approaches based on emergency arrangements in the constitutions of several countries. The results showed that the implementation of the functions of the Indonesian House of Representatives during the Covid-19 pandemic emergency was carried out normatively but disproportionately. This can be seen from the legislative activities of the DPR RI which almost did not produce laws related to handling the pandemic. procedural supervision related to the selection of public officials and the formation of a supervisory team. In the budget function, the DPR made a breakthrough, namely refocusing and reallocating the APBN which was intended to deal with the pandemic. This is because Indonesia does not have a legal instrument that provides for the involvement of the DPR RI in an emergency. In contrast to some of the countries discussed, the constitution regulates the role of the DPR and the mechanism for carrying out its functions in an emergency."

"Skripsi ini mengkaji pengaturan mengenai hak dan kewajiban pasien non-covid dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19, perlindungan hukum terhadap pasien non-covid dalam pelayanan kesehatan selama masa pandemi Covid-19, serta analisis penerapannya di RSUP H. Adam Malik Medan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan tipe penelitian deskriptif, data penelitian dikumpulkan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum, serta data primer melalui wawancara dengan Koordinator Pelayanan Medis dan Keperawatan RSUP H. Adam Malik Medan. Simpulan dari penelitian ini adalah pengaturan mengenai hak dan kewajiban pasien non-covid dalam pelayanan kesehatan di masa pandemi secara umum diatur dalam UUD NRI 1945, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, serta Permenkes No. 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Perlindungan hukum bagi pasien non-covid dalam pelayanan kesehatan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pasien non-covid dalam penggunaan pelayanan kesehatan di masa pandemi Covid-19, yakni dengan memastikan terpenuhinya hak-hak pasien non-covid yang diatur secara umum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian, ditemukan bahwa RSUP H. Adam Malik Medan dalam memberikan pelayanan kesehatan telah memenuhi hak-hak pasien non-covid yang secara umum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk tetap melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap pasien non-covid oleh rumah sakit, kepada rumah sakit agar tetap mengupayakan pelayanan kesehatan yang aman, serta bagi pasien non-covid agar tidak takut memeriksakan dirinya ke rumah sakit.......This thesis examines the regulation of the rights and obligations of non-covid patients in health services during the Covid-19 pandemic, legal protection for non-covid patients in health services during the Covid-19 pandemic, and analyzes its application at H. Adam Malik Hospital Medan. This study uses a juridical-normative research method with descriptive research type, research data was collected through secondary data consisting of legal materials, and primary data through interview with the Coordinator of Medical and Nursing Services at H. Adam Malik Hospital Medan. The conclusion of this study is that the regulation regarding the rights and obligations of non-covid patients in health services during a pandemic is contained in 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Law No. 36 of 2009 concerning Health, Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals, Law No. 29 of 2004 concerning Medical Practice, and Minister of Health Regulation No. 4 of 2018 concerning Hospital Obligations and Patient Obligations. Legal protection for non-covid patients in health services aims to ensure legal certainty for non-covid patients in the use of health services during the Covid-19 pandemic, namely by ensuring the fulfillment of the rights of non-covid patients which have been generally regulated in laws and regulations. In the study, it was found that H. Adam Malik Hospital Medan in providing health services has fulfilled the rights of non-covid patients which are generally regulated in laws and regulations. This research suggests the government to continue to supervise the implementation of health services for non-covid patients by hospitals, for hospitals to continue to strive for safe health services, and for non-covid patients not to be afraid to check themselves in a hospital."