Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang potensi penyalahgunaan tax treaty dengan memanfaatkan ketiadaan ketentuan beneficial owner pada capital gains atas pengalihan saham dan pertimbangan tax treaty Indonesia hanya menerapkan ketentuan beneficial owner pada bunga, dividen, dan royalti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan ketiadaan ketentuan beneficial owner pada capital gains atas pengalihan saham dapat menimbulkan treaty abuse melalui treaty shopping dan tax treaty Indonesia tidak menerapkan ketentuan beneficial owner pada capital gains karena beberapa alasan, yaitu: sulit diidentifikasi bagi negara berkembang, meningkatkan daya tarik investor, dan beneficial owner tidak secara spesifik tertulis ditujukan untuk menangkal treaty shopping. ...... This research discusses potential occurance of treaty abuse by utilizing the absence of beneficial owner on capital gains from alienation of shares and consideration of why Indonesian tax treaty does not apply beneficial owner provision in the context of capital gains from alienation of shares. The approach used is qualitative descriptive method. As results, the absence of the beneficial owner provision on capital gains from alienation of shares may lead to treaty abuse through treaty shopping and Indonesian tax treaty does not applying the beneficial owner provision on capital gains for several reasons, i.e. beneficial owner of capital gains from alienation of shares is difficult to identify for developing countries, to increase the attractiveness of investors, and beneficial owner is not specifically intended to overcome treaty shopping.

Abstrak :
Laporan ini disusun untuk membahas proses pengelompokan serta metode penyusutan atas aset tetap PT INO yang memiliki perbedaan pandangan antara PT INO dan otoritas pajak yaitu Direktorat Jenderal Pajak sehingga muncul sengketa pajak atas koreksi penyusutan atas aset tetap tersebut. Sengketa pajak menghasilkan tindak lanjut dari PT INO untuk melakukan Peninjauan Kembali agar dapat memenangkan sengketa pajak tersebut. Sementara, Direktorat Jenderal Pajak berusaha menerapkan aturan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga laporan ini ditujukan untuk meneliti kesesuaian peraturan yang digunakan untuk mengelola aset tetap yang digunakan oleh perusahaan atas aset tetap dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. ...... This report was prepared to discuss the classification and depreciation method of PT INO's fixed assets which has a different view between PT INO and the tax authorities, namely the Directorate General of Taxes and become a tax disputes on correction of depreciation method. Tax disputes resulted in a follow-up of PT INO to undertake judicial review in order to win the tax dispute. Meanwhile, the DGTs sought to apply the tax rules in accordance with applicable regulations. This report is intended to examine the suitability of the rules used to manage fixed assets used by the company with the tax regulations in Indonesia.