Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Model STIRPAT digunakan untuk mengkaji aspek demografi emisi karbon Indonesia. Penelitian-penelitian yang beredar saat ini banyak melihat pengaruh aspek peningkatan populasi dan ekonomi dunia yang pesat terhadap perubahan emisi karbon. Pengaruh beberapa aspek yang tidak termasuk dalam rencana resmi pemerintah, yaitu aspek kependudukan, ekonomi, dan rumah tangga dimasukkan dalam model estimasi. Ditemukan bahwa angka kelahiran total (TFR) mempengaruhi peningkatan emisi karbon paling negatif, sedangkan konsumsi energi berkontribusi paling besar terhadap perubahan emisi karbon. Karena multikolinearitas terdeteksi pada estimasi OLS model STIRPAT, model diregresi untuk kedua kalinya menggunakan regresi ridge. Hasil koefisien elastisitas regresi menunjukkan bahwa variabel ketimpangan ekonomi (GINI) dan angka kelahiran total (TFR) memiliki pengaruh paling besar pada peningkatan emisi karbon. Melalui model STIRPAT, dapat juga diprediksi emisi karbon pada tahun 2030, menggunakan Model Grey dan Markov-Chain Grey Model (MCGM). Hasil dari perhitungan tersebut menunjukkan emisi karbon meningkat lebih dari 200%. Saran mengenai emisi karbon dapat difokuskan pada peningkatan ekonomi berkelanjutan, terutama peningkatan industrialisasi hijau dan pemerataan ekonomi bagi penduduk. Namun, mitigasi dari aspek kesuburan tidak bisa diabaikan, karena aspek ini dapat berkontribusi pada penurunan emisi karbon. ......The STIRPAT model is used to assess the demographic aspects of Indonesia's carbon emissions. Many studies currently circulating look at the effect of the rapidly increasing population and world economy on changes in carbon emissions. The influence of several aspects that are not included in the official government plan, namely population, economic, and household aspects are included in the estimation model. It was found that total fertility rate (TFR) affects the increase in carbon emissions the most negatively, while energy consumption contributes the most to changes in carbon emissions. Since multicollinearity was detected in the STIRPAT model OLS estimates, the model was regressed a second time using ridge regression. The results of the regression elasticity coefficients show that the variables of economic inequality (GINI) and total fertility rate (TFR) have the greatest influence on increasing carbon emissions. Through the STIRPAT model, it is also possible to predict carbon emissions in 2030, using the Gray and Markov-Chain Grey Model (MCGM) models. The results of these calculations show that carbon emissions have increased by more than 200%. Suggestions on carbon emissions can be focused on sustainable economic improvement, especially increasing green industrialization and economic equity for the population. However, the mitigation of the fertility aspect cannot be ignored, because this aspect can contribute to the reduction of carbon emissions.

Abstrak :
Dari tahun 1990-2014, Indonesia memiliki pertumbuhan emisi CO2 sebesar 158.26%, pertumbuhan tersebut jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan emisi CO2 di dunia yaitu sebesar 63.16%. Sektor energi menjadi kontributor utama dengan rata-rata pertumbuhan emisi yang cepat. Permintaan produksi yang terjadi dalam perdagangan antarwilayah akan secara beriringan meningkatkan kebutuhan energi sebagai bahan input dalam produksi, pada akibatnya akan menyebabkan kenaikan emisi CO2. Menggunakan metode interregional input-output, penelitian ini dapat mengisi kekosongan dalam studi terkait dampak limpahan dan umpan balik dari emisi antarwilayah di Indonesia. Serta penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kerjasama antarwilayah dalam aksi mitigasi pengurangan emisi CO2 dalam mengimbangi adanya peningkatan ekonomi. Temuan awal studi ini menemukan bahwa arah dampak limpahan bersih ekonomi dan emisi CO2 adalah sama di sebagian besar wilayah dan dampak limpahan antar wilayah tersebut berpotensi mengurangi emisi CO2 di tingkat wilayah berdasarkan rasio antara dampak limpahan ekonomi dengan dampak limpahan emisi. Studi juga menunjukkan bahwa dampak limpahan antara Kalimantan dan Sulawesi tidak efektif bagi penurunan emisi CO2 di Sulawesi, karena limpahan bersih ekonomi berasal dari Sulawesi ke Kalimantan, sedangkan limpahan emisi CO2 bersih berasal dari Kalimantan menuju Sulawesi.

---

In 1990-2014, Indonesia has been growing on CO2 emission as much as 158.26%, this growth is a lot faster than the CO2 emission growth in the world which is 63.16%. Energy sector has been one of the main contributors with averagely fast growth of CO2 emission. Demand for production in interregional trade grows along the growth of energy needs as input for production, which will affect the increase of CO2 emission. Using interregional input-output analysis method, this research might fill the emptiness in the studies of spillover and feedback effects from interregional emission in Indonesia. Moreover, this research can be applied as a base to make a policy to increase an interregional teamwork for the responsibility of CO2 emission reduction as well as obtain the economic benefits. The preliminary result found that the net spillover effects direction of economy and CO2 emissions are the same in most regions and the economic net spillover effects between regions has the potential to reduce CO2 emission at the regional level based on the ratio of the net economic spillover effects to the net CO2 emission spillover effects. The study also shows that the spillover effects between Kalimantan and Sulawesi are ineffective to the decrease in the CO2 emissions of Sulawesi, because net economic output spills from Sulawesi to Kalimantan, while net CO2 emission spill from Kalimantan to Sulawesi.

Abstrak :
Aktivitas manusia tidak terlepas dari kebutuhan bahan bakar, terutama pada sektor transportasi yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Emisi karbon dioksida yang dihasilkan sektor transportasi, industri, dan rumah tangga dengan terbatasnya ruang terbuka pada wilayah perkotaan seperti DKI Jakarta akan menyebabkan regulasi karbon terganggu hingga berdampak pada efek rumah kaca. Tujuan penelitian berikut adalah untuk mengetahui valuasi ekonomi karbon dioksida pada vegetasi tingkat pohon yang berada di Hutan Kota Srengseng melalui estimasi serapan karbon dioksida dengan metode non-destruktif dan menganalisis kemampuan Famili Fabaceae sebagai famili yang unggul di Hutan Kota Srengseng dalam menyerap karbon dioksida beserta valuasi ekonominya. Diperoleh bahwa total valuasi ekonomi karbon pada tegakan pohon yang dimiliki hutan kota sebesar US$ 5.407,57 atau Rp77.760.804/ ton CO2-e dari serapan karbonnya yaitu 1.502,10 ton/ha. Terbukti juga Famili Fabaceae memiliki valuasi ekonomi karbon paling unggul dibandingkan famili lainnya di hutan kota dengan harga rerata US$138,72 atau Rp1.994.847/ ton CO2-e dari serapan karbon dioksida sebesar 38,53 ton/ha. ......Urban activities are inseparable from the demand for fossil fuel use, particularly in the transportation sector that continues to increase along with the population growth. Carbon dioxide emissions are produced by the sector of transportation, industry, and households regardless of the limited open space in urban areas at the same time will cause carbon regulation in DKI Jakarta to be disrupted and impact the greenhouse effect. This study aims to determine the economic valuation of carbon dioxide on tree stands vegetation by its carbon dioxide uptake and to analyze the sequestration ability of Fabaceae tree stands compared with the other families in Srengseng City Forest, West Jakarta. Result shows that the total economic value of carbon owned by the urban forests’ tree stands was US$ 5.407,57 or Rp.77.760.804/tonne CO2-e from its 1.502,10 tonnes/ha carbon sequestration or 16.523,12 tonnes. It is also proven that the Fabaceae family has the most prominent carbon economic valuation in urban forests with average price of US$ 138.72 or Rp.1,994,847/tonne CO2-e from carbon dioxide absorption of 38.53 tonnes/ha.

Abstrak :
Dampak perubahan iklim menjadi lebih parah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, negara-negara harus menerapkan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi untuk menunda pemanasan global. Boyce (2018) berpendapat bahwa kebijakan nilai ekonomi karbon (carbon pricing) cost-effective untuk pengurangan emisi dalam jangka pendek dan cost-reducting dalam jangka panjang. Namun penerapan kebijakan tersebut dapat menimbulkan risiko tambahan terhadap perekonomian yang disebut risiko transisi. Dengan menggunakan model ARDL-ECM yang direplikasi dari Aiello & Angelico (2022) dan model prediksi emisi dari Nguyen et al. (2021), penelitian ini menganalisis dampak implementasi kebijakan tersebut terhadap rasio NPL. Dalam skenario iklim dengan risiko transisi paling tinggi dari NGFS Phase IV, rasio NPL akan meningkat hingga 0,91 poin persentase dibandingkan dengan level di awal, ceteris paribus. Meskipun secara statistik dan komparatif, dampaknya tidak terlalu besar dibandingkan dengan krisis ekonomi lainnya, pemerintah Indonesia harus menerapkan kebijakan penetapan harga karbon dengan sangat hati-hati serta melakukan beberapa kebijakan tambahan untuk meminimalkan risiko transisi dari penerapan kebijakan tersebut. ......As climate change effects become more severe from time to time, countries would have to implement mitigation and adaptation measures to delay global warming. Boyce (2018) argued that the carbon pricing policy is cost-effective for emission reduction in the short-run and cost-reducing in the long-run. However, such policy implementation could create an additional risk to the economy called the transition risk. Using the ARDL-ECM model replicated from Aiello & Angelico (2022) and the emission prediction model from Nguyen et al. (2021), this research analyzes the policy implementation's impact on the NPL ratio. In the most high transition risk climate scenarios from NGFS Phase IV, the NPL ratio would increase up to 0.91 percentage points compared to the initial level, ceteris paribus. While statistically and comparatively, the impact is benign compared to other economic crises, the Indonesian government should proceed to implement carbon pricing policy with extreme caution along with extra measures to minimize the transition risk from the policy implementation.