Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas lembaga sensor film di Indonesia pada masa Orde Baru (BSF) yang lahir pada 1965, tetapi kinerjanya baru disahkan pada 1967. Lembaga ini muncul pada masa peralihan antara Orde Lama menuju Orde Baru dengan sistem penyensoran yang berbeda. Lembaga yang disahkan menjadi lembaga sensor pemerintah pada 1973 ini mencegah keberadaan film yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Berbagai respon datang kepada BSF yang sebagian menyatakan setuju terhadap kinerja BSF dan yang lain tidak. Muncullah UU Perfilman 1992 dan Peraturan Pemerintah No.7 tentang LSF sebagai solusi untuk mengurangi masalah perfilman nasional yang menyangkut dengan penyensoran.

---

ABSTRACT
This thesis explains film censorship in Indonesia on New Order Regime (BSF) which was born on 1965 but start legalized on 1967. This institution was formed between two regimes, are Old Order and New Order which both had different rules of censoring film. BSF became film censorship institution of government on 1973. It prevented showing film which threatened public and country. BSF got many responses which some were agree with BSF activity and the others not. Film constitution on 1992 and Government Rule on 1994 are solutions to decrease the problem of national film industry especially about censorship.

Abstrak :
Upaya perpustakaan dalam menentukan layak atau tidaknya koleksi bagi anak dilakukan melalui kegiatan seleksi dan sensor. Penelitian ini membahas penerapan seleksi dan sensor pada koleksi anak di Perpustakaan Nasional RI. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kegiatan tersebut. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perpustakaan Nasional RI telah menerapkan seleksi dan sensor pada koleksi anak, meskipun belum ada kebijakan tertulis yang mengatur dan memandu kegiatan seleksi dan sensor khusus koleksi anak. Prosesnya dilakukan sebelum koleksi anak diakuisisi, yakni melalui tiga tahapan: persiapan alat seleksi, penilaian koleksi secara fisik maupun konten, dan tahap penentuan koleksi. Buku dengan penilaian positif akan terpilih untuk dilayankan, sedangkan buku dengan penilaian negatif akan disensor atau ditolak dari layanan anak. Namun, penyensoran dapat terjadi meskipun koleksi sudah dilayankan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya keluhan orang tua. Adapun kendala utama yang dihadapi pustakawan adalah perbedaan sudut pandang dalam menilai koleksi anak. ......The library's efforts to determine whether or not a collection for children is appropriate are carried out through selection and censorship activities. This study discusses the implementation of selection and censorship in children's collections at the National Library of Indonesia. This study aims to identify the factors that influence these activities. Data collection through interviews, observation, and document analysis. The results show that the National Library of Indonesia has implemented the selection and censorship of children's collections. However, no written policy regulates and guides the selection and censorship of activities for children's collections. The process is carried out before the children's collection is acquired through three stages: preparation of selection tools, physical and content assessment of the collection, and collection determination. Books with positive assessments will be selected for service, while books with negative assessments will be censored or rejected from children's services. However, censorship can occur even after the collection has been served. Parents' complaints influence this censorship. The main obstacle the librarians faced was the difference in point of view when assessing children's collections.

Abstrak :
Perpustakaan Japan Foundation merupakan salah satu perpustakaan yang melakukan penyensoran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses penyensoran yang dilakukan oleh pihak pustakawan Perpustakaan Japan Foundation dan menganalisis faktor-faktor penyebab penyensoran bahan pustaka yang dilakukan oleh pustakawan. Metode penelitian kualitatif dengan teknik studi kasus digunakan pada penelitian ini untuk mendapatkan gambaran dan penyebab penyensoran di perpustakaan Japan Foundation secara mendalam. Berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa tindakan penyensoran di Perpustakaan Japan Foundation dilakukan atas inisiatif pustakawan sendiri karena konflik pada nilai pribadi pustakawan dan tidak sesuai dengan standar komunitas. ...... Japan Foundation Library is one of libraries conducting the censorship. This research aims to depict censorship process which is conducted by Japan Foundation librarian. It also analyses the factors caused by censorship which is done by the librarian. Qualitative research method employs study case and is used to obtain description and reasons the use of censorship in Japan Foundation library deeply. Based on this research, it can be concluded that censorship in Japan Foundation Library was held by the librarian itself because of conflict on personal view of the librarian and it is not appropriate to the community standard.

Abstrak :
Sensor atas Karya Sastra : studi kasus novel Jantera Bianglala. Pemunculan karya sastra tidak dapat terlepas dari pengaruh penerbit dan pemerintah. Peran kedua pihak itu dapat mempengaruhi struktur dan isi karya sastra. Kasus sensor atas karya sastra baik berupa sensor preventif maupun sensor represif telah terjadi sepanjang perjalanan sejarah sastra Indonesia, Sejak zaman kerajaan-kerajaan hingga zaman Orde Baru, kasus sensor teruks menimpa sejumlah karya sastra di Indonesia. Kasus ini berkaitan erat dengan sistem politik yang berlaku pada masa sebuah pemerintahan berkuasa. Di antara sejumlah kasus tersebut, kasus yang cukup pelik terjadi pada zaman Orde Baru, yaitu kasus sensor sendiri (self censorship) atas Jantera Bianglala (JB) yang dilakukan berdasarkan pertimbangan penerbit Kompas. Ahmad Tohari selaku pengarang kemudian mengubah isi bagian pertama karyanya itu. Alasan yang mendasari terjadinya sensor ini adalah besarnya tekanan Orde Baru dalam mengontrol kehidupan pers dan sikap berhati-hati Kompas terhadap isi JB yang menyinggung pihak militer. Perubahan yang terjadi pada JB setelah disensor tidak mempengaruhi struktur karya secara keseluruhan, tetapi tetap mengubah makna cerita. Citra militer yang kejam tidak terlihat pada JB yang disensor, tetapi kisah mengenai hakikat kehidupan dalam JB yang disensor menjadi lebih kuat daripada JB yang tidak disensor

Abstrak :
Sensor film di Indonesia telah hadir dari sejak zaman Hindia Belanda, dan selama itu pula sensor telah menjadi pertarungan berbagai pemangku kepentingan perfilman. Pandangan terhadap sensor film tidak tunggal karena terdapat perbedaan nilai di antara para pemangku kepentingan perfilman. Penelitian ini berusaha melihat pertarungan wacana sensor film dalam perfilman Indonesia melalui perspektif sosiologi komunikasi. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme dan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan pemberitaan media mengenai empat film yang terkena kasus sensor setelah UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman disahkan yaitu The Act of Killing, The Look of Silence, Naura & Genk Juara dan Kucumbu Tubuh Indahku serta mewawancarai empat orang pemangku kepentingan perfilman dari empat bidang yang berbeda yaitu pihak bioskop alternatif, pihak Lembaga Sensor Film (LSF), pihak Badan Perfilman Indonesia (BPI) yang dulu terlibat dalam Masyarakat Film Indonesia (MFI), serta sutradara sekaligus aktor film. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi disharmoni antara para pemangku kepentingan perfilman akibat perbedaan nilai dan norma yang pada akhirnya memicu terjadinya pertarungan wacana sensor film.

---

The practice of film censorship has been in Indonesia since the Dutch East Indies era, and since then has always been the battleground for film stakeholders. The different values and norms among the film stakeholders generate multiple views on film censorship. This research tried to look on the discursive contestation of the film censorship in Indonesia through the perspective of the sociology of communication. This research used the constructivist paradigm and the case study method. Data collection was done through collecting media reports on four films that stumbled upon the censorship issue after the enactment of the 2009 Film Law, which are The Act of Killing, The Look of Silence, Naura & Genk Juara and Kucumbu Tubuh Indahku, as well as interviewing four different film stakeholders, which are a manager of an alternative cinema, a representative of the Indonesian Film Board (BPI) who used to be involved in the Indonesian Film Society (MFI), and a film director-actor. The research results indicated that disharmony among the film stakeholders happened as they value different values and norms, which resulted in the emergence of the discursive contestation of film censorship.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang sensor konten asusila dan kekerasan dalam film bioskop yang dijalankan oleh Lembaga Sensor Film. Penelitian dilakukan dengan melakukan analisis empiris terhadap implementasi kebijakan sensor di masyarakat. Wawancara dilakukan kepada informan yang terdiri dari anggota LSF, sineas film, dan masyarakat pecinta film indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan adanya perubahan dalam paradigma penyensoran pasca ditetapkannya Undang Undang No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film. Perubahan tersebut menuju kepada penyensoran yang lebih tidak mengekang para pembuat film dan diharapkan di masa depan sensor film dapat digantikan sepenuhnya dengan klasifikasi film. ...... This research discusses about the censorship of pornographic and violence content in feature film run by Lembaga Sensor Film. The research was conducted by analyzing empirical implementation in censorship. Interviews were conducted to the informant that consists of members of LSF, film maker and Indonesian film lovers. Research shows that there is a change in censorship paradigm after goverment issued Undang-Undang No. 33 Tahun 2009 about Film and Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2014 about Lembaga Sensor Film. The changes lead to lest restrain on censorship, and in the future film censorship can be replaced entirely with film classification.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang pengaruh kebijakan pemerintah Meiji terhadap kebebasan pers di Jepang, terutama terkait sistem sensor. Selama masa Meiji, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pers Jepang seperti Peraturan Pers dan Peraturan Penerbitan tahun 1869; Peraturan Pers tahun 1875; Peraturan Penerbitan tahun 1893 dan Undang-undang Pers tahun 1909. Walaupun selama zaman Meiji, kebebasan pers Jepang dibatasi, namun pada kenyataannya pers Jepang tetap mampu menyuarakan pendapat. Hal ini dapat dilihat pada masa Perang Jepang Cina (1894-1895) dan perang Rusia Jepang (1905-1907) yang memberi keuntungan bagi pers Jepang karena menarik perhatian publik.

---

This study examines the effect of Meiji government policies on press freedom in Japan, especially the censorship system. In Meiji Era, the government issued regulations concerning Japanese press such as Press Ordinance and Publication Ordinance in 1869; Newspaper Ordinance in 1875; Publishing Ordinance in 1893; and Publishing Law in 1909. Despite of the restrictment of Meiji government regulations, in fact, Japanese press still could state their opinions.These freedom of press could be seen during Sino Japanese War (1894-1895) and Russo War (1905-1907) because the press could attract public attention.