Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menguraikan mengenai permasalahan hukum yang timbul dari adanya Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) antara Goal Trading Assets, Ltd. dengan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban dari Goal Trading Assets, Ltd. selaku kreditur baru terhadap pelunasan utang dari PT. XYZ yang merupakan debitur yang berhutang. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai hak dan kewajiban yang timbul dari Goal Trading Assets, Ltd dalam kedudukannya selaku kreditur baru terhadap aset yang dijadikan jaminan utang oleh PT. XYZ dalam kedudukannya selaku debitur, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. apabila terdapat bukti kepemilikan aset yang menjadi jaminan hutang dinyatakan ilang oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. untuk mendapatkan pelunasan hutang dari PT. XYZ.Hasil penelitian ini adalah hak yang timbul dari Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) adalah hak tagih atas hutang-hutang dari PT. XYZ, sedangkan kewajiban yang timbul adalah kewajiban dari kreditur baru untuk melakukan pendaftaran Goal Trading Assets, Ltd. sebagai kreditur baru pada dokumen-dokumen bukti kepemilikan aset yang dijadikan jaminan hutang oleh PT. XYZ. Dalam hal terdapat bukti kepemilikan aset yang menjadi jaminan hutang dinyatakan hilang, khususnya sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan hutang maka Goal Trading Assets, Ltd. dapat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat pengganti atas sertipikat hak atas tanah yang menjadi jaminan utang. Selain itu, untuk menjamin pelunasan hutang dari PT. XYZ, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Goal Trading Assets, Ltd. adalah lelang eksekusi atas jaminan hutang dari PT. XYZ.

---

The thesis is described of the legal problem that arises because of The Agreement of Transfer of Receivable (cessie) between Goal Trading Assets, Ltd. with Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) then give to rights and obligations for Goal Trading Assets, Ltd as a new creditor against the debt of PT. XYZ that is a debitor being indebted. The study is done in qualitative by normative research method because of using the secondary data as the data gathering. Issues discussed is about rights and obligations arising from Goal Trading Assets, Ltd. in benefice as a new creditor against assets which were become debt collateral by PT. XYZ in benefice as a debitor, the legal action that can be done by Goal Trading Assets, Ltd. if there are some proof of ownership of the assets was declared missing by Directorate General of State Assets of Finance Minister Regulation of Republic of Indonesia and the legal action that can be done by Goal Trading Assets, Ltd. to get the repayment of debt by PT. XYZ.The result of research is the right which was arisen from The Agreement of Transfer of Receivable (cessie) is the right of prommisory notes of the payable of PT. XYZ, whereas the obligation that arises is the responsibility of a new creditor to register as a new creditor for Goal Trading Assets, Ltd on last documents of the ownership proof assets that used as debt collateral by PT. XYZ. In the event that there is evidence of ownership of assets that became collateral debt was declared missing, especially land rights certificates to guarantee the debt, Goal Trading Assets, Ltd. may apply for issuance of a replacement certificate for the certificate of land rights to be guaranteed the debt. In addition, to ensure the repayment of debt of PT. XYZ, then the remedy can be done by Goal Trading Assets, Ltd. is the execution of the collateral debt auction of PT. XYZ."

"Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 UU No.4 Tahun 1996 UUHT , peralihan Hak Tanggungan HT yangdiperoleh berdasarkan cessie wajib didaftarkan oleh kreditur baru Cessionaris kepada Kantor Pertanahansetempat. penelitian ini membahas bagaimana bila Cessionaris tidak mendaftarkan peralihan HT yang diperolehberdasarkan perjanjian cessie yang dibuat dengan kreditur lama. Penelitian ini dilakukan secara kualitatifdengan metode penelitian normatif dikarenakan menggunakan data sekunder sebagai alat pengumpulan datanya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bahwa kewajiban pendaftaran peralihan HT yang tercantumdalam Pasal 16 ayat 2 UUHT merupakan suatu syarat publikasi bukan syarat konstitutif, dalam hal ini tidakterjadi pendaftaran HT ulang/baru, yang ada adalah pencatatan peralihan HT berdasarkan akta cessie, oleh karenanya yang dinilai adalah keabsahan perbuatan hukum peralihan haknya berdasarkan cessie. Dengandemikian, Cessionaris tetap dapat melakukan eksekusi terhadap jaminan HT, bilamana debitur wanprestasi.Akan tetapi dalam pelaksanaan eksekusinya, Cessionaris akan mengalami hambatan sebab kedudukannya tidakdiakui oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 ayat 5 UUHT.

---

According to the Article 16 paragraph 2 Law No.4 Year 1996 UUHT , transfer of land of encumbrance LoE obtained through cessie shall be registered by the new creditor Cessionaris to the land registry office. Thisresearch discussed about what if the Cessionaris does not registering the transfer of LoE obtained through cessiemade by the Cessionaris with the previous creditor. The research done in qualitative by normative researchmethod because of using the secondary data as the data compiling.

The result achieved in this research is theobligation to register the transfer of LoE obtained through cessie as stipulated in article 16 paragraph 2 UUHT considered as a publication requirement not a constitutive requirement. In this matter there are no reregistrationof a new LoE, but to record the changing of the transfer of LoE, hence, the valuation is made based on thelegality of cessie. Therefore, the Cessionaris have the right to execute based on the LoE, in the event of default.However, in the exercising of the execution, the Cessionaris will facing difficulties because of its legal standingas a new creditor is not being recognized by the third party as imply in the article 16 paragraph 5 UUHT."

"Pengalihan piutang atas nama (cessie) yang dibuat berdasarkan suatu piutang yang masih diperselisihkan keberadaannya akan memicu terjadinya suatu sengketa. Tidak adanya peraturan yang mengharuskan keterlibatan Debitor dalam pelaksanaan cessie, menimbulkan adanya kemungkinan penyalahgunaan fungsi cessie. Cessie dapat digunakan sebagai upaya untuk pemenuhan syarat minimal 2 (dua) Kreditor dalam mengajukan permohonan PKPU ataupun kepailitan terhadap Debitor. Menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai keabsahan cessie yang dibuat dari piutang yang diperselisihkan, serta peranan Notaris dalam memastikan eksistensi piutang, hingga bagaimana sudut pandang hakim dalam melihat kedudukan cessie. Penelitian doktrinal ini, menggunakan data sekunder yang berasal dari Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Kepailitan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan cessie dan perjanjian. Berdasarkan hasil analisis data secara kualitatif dari data sekunder tersebut, terdapat beberapa temuan, salah satunya adalah masih terdapat perbedaan pendapat dalam lingkungan yudikatif terkait penggunaan cessie dalam suatu permohonan PKPU. Perbedaan ini dapat membuat kepailitan dan permohonan PKPU menjadi alat untuk penagihan utang meskipun utang piutang tersebut masih diperselisihkan eksistensinya. Sehingga seharusnya diperlukan pembuktian lebih lanjut terhadap piutang tersebut. Pembuktian disini berkaitan dengan pemenuhan prestasi dari pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhinya. Karena pemenuhan prestasi ini akan menentukan ada atau tidaknya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Dalam penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran terhadap suatu kemungkinan terjadinya pembuatan akta cessie dengan itikad tidak baik oleh Kreditor. Dengan memperhatikan perihal tersebut, dalam membuat akta cessie yang piutangnya berasal dari perikatan bersyarat, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dari seorang Notaris agar akta yang dibuat tidak bermasalah.

---

Cession of a receivable the amount of which is in dispute will trigger the occurrence of a conflict. The absence of regulations requiring the Debtor's involvement in the implementation of a cessie raises the possibility of misuse of the cessie function. Cessie is commonly used as a method to fulfill the requirements to have, at least 2 (two) Creditors in submitting a PKPU or bankruptcy application against the Debtor. It would be interesting to further investigate how the legitimacy of the cessie is established from contested receivables, what function the Notary plays in confirming the existence of the receivables, and how the judge views the position of the cessie. In this doctrinal research, secondary data was used are Notary Law, the Bankruptcy Law, the Civil Code, and regulations relating to cessie and agreements. Based on qualitative analysis results on such secondary data, there are several findings, one of which is that there are still differences of opinion in the judiciary level regarding the use of cessie in a PKPU application. This difference can make a bankruptcy and PKPU application as a mechanism to collect a debt notwithstanding that these debts are still in dispute. Given that, it is necessary to have a further examination on a receivable which come from a success fee of an agreement. Examination herein relates to the fulfillment of obligations of a party who has an obligation to fulfill the same. Because the fulfillment of an obligation shall determine a party to make a payment or not as a success fee. The legal consequences in applying for postponement of debt payment obligations will have legal consequences not only for the Debtor but also for the Creditor. In this study, the author wants to provide an overview of the possibility of making a cessie deed in bad faith by creditors. By considering the above, in drafting a cessie deed whose receivables are come from a success fee of an agreement, a notary must be diligence and carefully."