Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Analisis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya mengurangi praktik penarikan Cek Kosong selain dari pendekatan penerapan sanksi, yaitu dengan mengoptimalkan pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek. Optimalisasi pemenuhan kewajiban penyediaan dana oleh Penarik Cek dianalisis dari sumber dana yang dapat digunakan untuk keperluan tersebut. Analisis difokuskan pada peraturan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Bank Indonesia tentang Daftar Hitam Nasional (PBI DHN), serta melihat mekanisme sweep account yang telah cukup lama dipraktikan oleh perbankan. Melalui analisis ini diharapkan benar-benar dapat menjunjung karakteristik utama Cek, yaitu dapat dibayarkan pada saat diunjukkan (payable on demand), sehingga Pemegang Cek terlindungi dan kepercayaan masyarakat terhadap Cek sebagai suatu instrumen pembayaran selain uang tunai terus meningkat.

---

This analysis aims to understand how to reduce insufficient fund of Check who drawn by drawer, that is with optimizing accomplishment of fund by a drawer. Optimizing accomplishment of fund by a drawer will be analyses from the drawer accounts on drawee that can be used to meet a demand. Analysis is focused on Indonesia Commercial Code (KUHD) and Bank Indonesia Regulation about National Blacklist of drawer who drawn of insufficient funds of Check (PBI DHN), also focused on sweep account mechanism which have been made by drawee. This analysis is expected that main characteristic of the Check as an instrument that "payable on demand" really can be done until payee of the Check are protected and increasingly a society trusty to the Check as a payment instrument besides cash.

Abstrak :
Komisi Yudisial lahir sebagai kehendak politik yang dituangkan melalui perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diorientasikan untuk membangun sistem checks and balances dalam sistem kekuasaan kehakiman. Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan tanpa kontrol/pengawasan. Sebagai salahsatu lembaga negara yang lahir melalui amandemen UUD 1945, Komisi Yudisial diharapkan menjadi pengawas eksternal untuk menjaga dan menegakkan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kehadiran Komisi Yudisial karenanya diharapkan dapat menjadi agent of change dalam proses reformasi peradilan. Terkait dengan hal tersebut, tesis ini membahas mengenai efektifitas peran Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim mulai dari periode 2005-April 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan wewenang pengawasan Komisi Yudisial serta efektifitas pelaksanaannya. Termasuk mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas kinerja pengawasan komisi Yudisial. ......Judicial Commission was born from a political will that poured through the changes amendments of the Republic of Indonesia Constitution Year of 1945, which purpose is to build a checks and balances system in the judiciary power. Establishment of the Judicial Commission by Constitution of 1945 is motivated by the thought that the independent judiciary power can’t be left without control / supervision. As one of the state agency that was born through the 1945 amendment, the Judicial Commission is expected to become an external supervisor to maintain and uphold the dignity and behavior of judges. Hence the presence of the Judicial Commission is expected to become agents of change in the judicial reform process. Related to those regard, this thesis discusses concerning the effectivity role of Judicial Commission in overseeing judges starts from the period 2005-April 2013. This research aims to determine how the standing and authority of the Judicial Commission oversight as well as the effectiveness of its implementation. Including the factors that influence the effectiveness of monitoring the performance of the Judicial Commission.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai peraturan yang ada mengenai cek dan bilyet giro serta bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang dicantumkan namanya oleh Bank dalam Daftar Hitam Nasional sebagai penarik cek dan/atau bilyet giro kosong berdasarkan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang mengatur tentang permasalahan tersebut. Bentuk dari penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam hasil penelitian ini menyarankan bahwa Bank Indonesia untuk membuat Surat Edaran Bank Indonesia yang lebih spesifik mengenai Rehabilitasi Identitas Pemilik Rekening yang dicantumkan dalam Daftar Hitam Nasional, dan untuk selanjutnya Bank Indonesia dapat memperbaiki Peraturan Bank Indonesia mengenai Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong terutama mengenai Pengawasan Kepatuhan Bank, sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman antara Bank dan nasabahnya dan nasabah mengerti mengenai prosedur penarikan cek dan/atau bilyet giro. Kata kunci:Perlindungan hukum, daftar hitam nasional, cek, bilyet giro, hukum perbankan.

---

ABSTRACT
This thesis explains about the existing regulations concerning checks and bilyet giro and how the legal protection for customer whom registered by Bank in the National Blacklist as drawer of blank checks and or bilyet giro based on Bank Indonesia Regulations and other regulations which stipulates regarding those matters. This legal research is made in form of normative legal research. The results of this legal research suggest Bank Indonesia to make specific Circular Letter of Bank Indonesia regarding Rehabilitation of Account Owner whom listed in the National Blacklist, and for the long time purposes Bank Indonesia could revise the Bank Indonesia Regulation regarding National Blacklist Drawer of Blank Checks and or Bilyet Giro especially on Compliance Supervision of Bank, therefore, there is no misunderstanding between Bank and customer and customer have gained knowledge on the procedure to withdraw cek and or bilyet giro. Keywords Legal protection, national blacklist, checks, bilyet giro, banking law