Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian positivis dengan desain deskriptif, dimana peneliti mencoba menggambarkan fenomena atau gejala yang dalam hal ini adalah implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di Pusat Pelayanan Terpadu pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. Hasil dari penelitian menemukan bahwa implementasi program pencegahan kekerasan terhadap anak di P2TP2A DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik. Masalah - masalah yang ditemui antara lain: kurangnya fasilitas yang ada, tidak adanya dukungan dan kerjasama pihak swasta, dan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai upaya pencegahan kekerasan terhadap anak. ......This thesis discusses the implementation of child abuse prevention program in the Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. This study is a descriptive design with positivist research, where researchers try to describe the phenomenon or phenomena in this regard is the implementation of child abuse prevention program in the Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) DKI Jakarta. The results of the study found that implementation of child abuse prevention program in P2TP2A DKI Jakarta already well underway. The problems encountered are: lack of facilities, lack of support and cooperation of private parties, and the lack of public awareness about child abuse prevention efforts.

Abstrak :
Bantuan hukum dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini identik dengan para pelaku tindak pidana. Hal tersebut disebabkan karena setiap peraturan yang berkaitan dengan masalah bantuan hukum selalu ditujukan untuk kepentingan mereka yang tersangkut tindak pidana, dalam arti para pelaku tindak pidana itu sendiri. Oleh sebab itu telah terbentuk pikiran di benak semua orang, khususnya masyarakat awam, kalau bantuan hukum itu hanya merupakan hak dari para pelaku tindak pidana saja. Pemikiran yang sudah terbentuk selama bertahun-tahun itu tidak dapat disalahkan, karena selama ini setiap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia mayoritas ditujukan untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana, termasuk pelaku tindak pidana dengan segala konsekuensi akibat tindak pidana yang mereka lakukan dan hak-hak yang mereka dapatkan selama mereka berhadapan dengan hukum. Kenyataan ini mengakibatkan para korban tindak pidana menjadi terabaikan kedudukannya di depan hukum. Padahal seharusnya mereka mempunyai hak-hak yang sama, atau bahkan lebih, dari para pelaku tindak pidana. Karena bagaimanapun juga merekalah pihak yang dirugikan atas terjadinya suatu tindak pidana. Namun kini, dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UUPA), para korban tindak pidana, khususnya ditujukan pada anak-anak korban tindak pidana, mempunyai dasar hukum untuk memperoleh bantuan hukum sebagaimana yang didapat pelaku tindak pidana. Dengan keberlakuan UUPA ini, diharapkan hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana menjadi terlindungi, apalagi bila melihat kenyataan yang belakangan ini terjadi di dalam masyarakat dimana anak-anak seringkali menjadi korban tindak pidana kekerasan tanpa mengenal usia, tempat maupun pelaku tindak pidana yang kadangkala merupakan orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Bantuan hukum yang di tujukan terhadap anak-anak korban kekerasan ini dapat menjadi landasan untuk mewujudkan perlindungan khusus terhadap mereka agar di kemudian hari tindak pidana tersebut tidak lagi terjadi atau setidaknya diminimalisir.

Abstrak :
Berbagai kekerasan, penyimpangan dan eksploitasi terhadap anak akhirakhir ini kian merebak sehingga sudah sangat meresahkan dan mengkhawatirkan bagi terpenuhinya perlindungan hukum untuk anak. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah berlaku selama empat tahun tetapi kekerasan terhadap anak tidak menyurut bahkan dari data yang terpantau di Komisi Nasional Perlindungan Anak terlihat semakin meningkat dari tahun ke tahun. Apabila kita cermati, sesungguhnya anak merupakan anggota keluarga yang paling rentan, karena anak kerap menjadi korban kekerasan dari keluarga maupun lingkungannya. Keluarga mempunyai potensi yang besar untuk menenkan anak dalam segala hal. Anak kerap ditelantarkan, diperlakukan kasar, dan menjadi korban penyimpangan pengasuhan, padalah masa depan kita terletak pada seberapa maksimal perhatian kita pada anak-anak kita, karena anak adalah asset orang tua, keluarga dan lebih dari itu asset bangsa yang kelak akan menjadi tokoh utama yang akan menjalankan lokomotif pembangunan. Kasus kekerasan yang menimpa anak tidak hanya terjadi di daerah perkotaan, tetapi juga banyak melanda daerah pedesaan. Berdasarkan data Plan Indonesia yang dikutip sebuah media cetak nasional, saat ini diperkirakan ada 871 kasus kekerasan terhadap anak. Berdasarkan pemantauan Pusat Data dan lnformasi Komnas Perlindungan Anak terhadap 10 media cetak, selama tahun 2005 dilaporkan terjadi 736 kasus kekerasan terhadap anak. Dari;umlah itu, 327 kasus perlakuan salah secara seksual, 233 kasus perlakuan salah secara fisik, 176 kasus kekerasan psikis dan jumlah kasus penelantaran anak sebanyak 130 kasus. Kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Semua itu dapat dijadikan payung hukum bagi pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak. Tetapi ternyata usaha perlindungan hukum dan HAM terhadap anak tidak hanya cukup dengan konsep tetapi harus, tetapi harus diterapkan dalam praktik yang nyata. Adanya berbagai peraturan tentang hak anak belum menjamin pelaksanaan upaya perlindungan hukum bagi anak, khususnya bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Ini semua menjadi tanggung jawab kita.

Abstrak :
Kekerasan seksual yang terjadi pada anak jalanan perempuan mentpakan permasalahan serius yang mempengaruhi kesehatan fisik, emosi. dan seksual. Bentuk kekerasan seksual yang dialami anak jalanan perempuan adalah diraba payudaranya) masturbasi pelaku exhibitionism, dan diperkosa. Penelitian ini bertujuan mengetahui fenomena kekerasan seksual yang terjadi pada de!apan ana.k jalanan perempuan di delapan kantong anak jalanan di Jakarta Timur dan dampaknya terbadap kesehatan reproduksi dengan menggunakan desain penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan children of street memiliki risiko mengalami kekerasan seksual lebib tinggi dihandingkan children on street. Dampak terhadap kesebatan reproduksi yang dialami adalah infeksi menular seksual, kehamilan yang tidak diinginkan, dan aborsi yang tidak aman. ......Sexual abuse of female street children is serious problem !hat affects the physical, emotional, and sexual health of the person !hat lives with it Sexual abuse of female street children are breast touching, masturbation of perpetrators, exhibitionism, and sexual intercourse. Tills research is aimed to figure out the sexual abuse of eight female street children at eight places of street children in East Jakarta and the impact of their reproductive health. Eight female street children are interviewed using purposive sampling and snowballing technique. Research result brings to a conclusion that children of street have risk more bigger than children on street. The impacts of sexual abuse of female street children are unwanted pregnancies, unsafe abortion and sexual transmitted infections.