Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemegang hak cipta karya sinematografi terhadap aksi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh situs penyedia layanan streaming film gratis di internet. Adapun permasalahan yang dikaji di dalam skripsi ini antara lain adalah bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan pemilik situs penyedia layanan streaming film gratis, perlindungan hukum seperti apa yang dapat diperoleh oleh pemegang hak cipta ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bentuk pencegahan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mencegah pendistibusian konten yang ilegal di internet.

---

This thesis discusses the legal protections that can be obtained to the copyright owners of cinematographic works towards copyright infringement conducted by online free movie streaming sites. The problems under this study are the legal aspects of distributing films through online streaming sites without a license agreement or authorization from the copyright owners, what kind of legal protection that can be obtained for the copyright owners as stipulated in Copyright Act No. 28, 2014 and what kind of actions that can prevent the distribution of illegal contents on the internet."

"ABSTRAKSeiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini, maraknya distribusi karya sinematografi di Internet melalui situs yang bersifat User Generated Content secara tanpa hak/izin dari Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta. Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana ketentuan Undang-UndangNo.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur pencegahanpendistribusian ciptaan karya sinematografi secara Illegal di Internet, Perlukah membatasi tanggung jawab Penyedia Platform User Generated Content di Indonesia terkait dengan penyebarluasan konten pelanggaranHak Cipta oleh Pengguna di dalam Platformnya, dan apakah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakomodir Penyedia Platform User Generated Content dalam mencegahpendistribusian karya sinematografi secara illegal di dalam Platformnya.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif analisis. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan, bahwa pencegahan pendistribusian karya sinematografi secara illegal di Internet diatur didalam Bab VIII UU Hak Cipta, dengan memberikan kewajiban kepadaPemerintah dalam mencegah pembuatan dan/atau penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta. Dari penelitian menunjukkan, perlunya membatasi tanggung jawab Penyedia Platform User Generated Content terkaitpelanggaran Hak Cipta yang terjadi di dalam Platformnya. Selain itu, melalui Pasal 10 UUHC, Penyedia Platform UGC diberikan akomodasi dalam mencegah pendistribusian karya sinematografi secara illegal di dalam Platformnya.

---

ABSTRACTAlong with technological developments, the distribution of cinematographic works on the Internet through the User GeneratedContent Sites without the rights/ permissions of the Author and/orCopyright Holder. The Issues that be appointed are, How The Law No. 28 of 2014 on Copyright regulate the prevention of the illegal distribution of cinematographic works on the Internet, Is it necessary to limit theresponsibility of the User Generated Content Platform Provider inIndonesia in relation to dissemination of copyright infringement content by user within its Platform, Has The Law No. 28 of 2014 on Copyright accommodated the User Generated Content Platform Provider in preventing the illegal distribution of cinematographic works within itsPlatform. This research is a Juridical Normative research with desciptiveanalysis. The data in this research is obtained from library research. The results show that the prevention of illegal distribution of cinematographic works on the Internet is regulated in Chapter VIII of the Copyright Act by giving obligations to the Government in preventing the manufacture and/or the distribution of copyright infringement content. From theresearch indicates, the need to limit the responsibility of the UserGenerated Content Platform Provider in relation to copyright infringement that occur within the Platform. In addition, based on article 10 Copyright Act, the User Generated Content Platform Provider has been accommodated to prevent the illegal distribution of cinematographic work within its platform."

"ABSTRAKSejak dahulu kala hingga saat ini, kita gemar menikmati narasi. Banyaknya jenis-jenis media menceritakan sebuah narasi dengan cara yang berbeda beda. Dengan ditemukannya gambar bergerak, sebuah penonton tidak hanya bisa mendengarkan tetapi dapat juga melihat dunia narasi. Pekerjaan dari seorang sutradara atau produser adalah menggunakan teknik-teknis untuk menyampaikan pesan-pesan yang ditujukan kepada penonton. Hal ini menarik untuk didiskusikan, bagaimana sebuah dunia narasi dibangun untuk film animasi, karena ruang untuk menciptakan dunia narasi tersebut tidak dibatasi oleh realita melalui lensa kamera.Penelitian ini akan menginvestigasi bagaimana animasi dapat secara sukses menyampaikan narasi untuk sebuah cerita yang rumit dengan melakukan studi kasus tentang film Studio Ghibli, Princess Mononoke.

---

ABSTRACTSince the old ages up until now, we enjoy consuming narrative. Many different forms of media tells a narrative in different ways. With the discovery of moving picture, an audience not only can listen but they can also see the narrative world. A director or a producer rsquo s job is to use techniques to convey certain messages to the audience. It is interesting to discuss how a narrative world is built for an animated film because the room for creating the world is not limited by the reality through a camera lens.This research will investigate on how animation can successfully deliver narratives for a complex fantasy story by doing a case study on Studio Ghibli rsquo s Princess Mononoke."

"Pelanggaran hak cipta karya sinematografi dengan adanya situs streaming ilegal terus meningkat setiap tahunnya. Adanya situs ilegal menyebabkan kerugian bagi Pencipta selaku pihak yang memegang hak ekonomi Ciptaan. Lembaga Manajemen Kolektif dinilai dapat menjadi solusi yang memungkinkan insan perfilman untuk mengawasi pemanfaatan dari karya ciptanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelanggaran hak cipta karya sinematografi dan menganalisis efektivitas apabila dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif Bidang Film. Saat ini di Indonesia belum terdapat Lembaga Manajemen Kolektif yang khusus ditujukan untuk Ciptaan film, walaupun UU Hak Cipta telah menyatakan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif ditujukan untuk semua Ciptaan yang dilindungi termasuk salah satunya karya sinematografi atau film. Penelitian dilakukan dari studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia sudah memberikan perlindungan secara pidana, perdata, maupun administratif terkait pelanggaran hak cipta. Namun, masih diperlukan penegakan hukum atas peraturan ini. Di samping itu, adanya Lembaga Manajemen Kolektif perlu ditelaah terlebih dahulu karena masih ada kekosongan hukum yang mengatur mengenainya. Lembaga Manajemen Kolektif di Bidang Film dapat dibentuk apabila terdapat kebutuhan di industri film yang menyatakan lembaga tersebut dapat efektif berjalan bagi Ciptaan film.

---

Copyright infringement of cinematographic works with illegal streaming sites continues to increase every year. The existence of illegal sites causes losses to the Creator as the holder of the economic rights of creation. The Collective Management Institution is considered to be a solution that allows film people to oversee the utilization of their copyrighted works. This study aims to determine the protection provided by the laws and regulations governing copyright infringement of cinematographic works and analyze the effectiveness if a Film Collective Management Institute is established. Currently, in Indonesia there is no Collective Management Institution specifically aimed at film creations, although the Copyright Act has stated that the Collective Management Institution is intended for all protected creations including one of cinematographic works or films. The research was conducted from literature studies and interviews with relevant parties. The results showed that Indonesian legislation has provided criminal, civil, and administrative protection related to copyright infringement. However, law enforcement of this regulation is still needed. In addition, the existence of a Collective Management Institution needs to be examined first because there is still a legal void governing it. The Collective Management Institution in the Film sector can be established if there is a need in the film industry that states the institution can effectively run for film creations."

"Tesis ini bertujuan untuk : (1) Untuk mengetahui bagaimanan framing yang dilakukan oleh Harian Kompas, Harian Republika dan Harian Suara Merdeka dalam membingkai pemberitaan tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 putaran kedua. (2) untuk mengetahui bagaimana kebijaksanaan redaksional dari ketiga Surat Kabar tersebut dalam melakukan pembingkaian terhadap Pilgub DKI Jakarta 2012.Penelitian ini diadakan di Kota Jakarta. Adapun objek penelitian ini yaitu berita di Harian Kompas, Harian Republika dan Harian Suara Merdeka. Metode yang digunakan adalah deskriptif Kualitatif dengan menganalisis teks berita dan dan dikonfirmasi kembali ke media melalui teknik wawancara mendalam. Penelitian ini berlangsung dari bulan Januari – Mei 2013.Analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki digunakan oleh peneliti, karena empat alat analisis yakni: sintaksis, skrip, tematik, dan retoris, memiliki perangkat framing yang lebih lengkap untuk membedah dan memaparkan konstruksi realitas media massa.Hasil penelitian yang diperoleh dari penggunaan model teori analisis Pan & Kosicky dalam pemberitaan tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 putaran kedua di Harian Kompas, Harian Republika dan Harian Suara Merdeka, terdapat pembingkaian berita dengan adanya penyeleksian isu dan aspek-aspek tertentu dari isu tersebut. Harian Kompas dan Harian Republika menggunakan pendekatan dari nilai berita dan menjunjung tinggi asas Jurnalistik. Sedangkan Harian Suara Merdeka tetap mempertahankan sisi historis mereka sebagai Koran yang bersifat kedaerahan.

---

This thesis aims to: (1) To determine the framing bagaimanan conducted by Kompas, Republika Daily and Suara Merdeka in framing the proclamation of the election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta 2012 second round. (2) to determine how the editorial discretion of the three Newspapers in doing the framing of the 2012 Jakarta Goverrnatorial election.

This research was conducted in the city of Jakarta. The object of this research is in the news daily Kompas, Republika Daily and Suara Merdeka. The method used was a qualitative descriptive text by analyzing and confirmed the news and returned to the media through in-depth interview techniques. This study took place from January to May 2013.

Framing analysis models Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki used by researchers, because four analysis tools namely: syntax, script, thematic, and rhetorical, has a framing device that is more complete to dissect and expose reality construction media.

The results obtained from the use of the model analysis theory Pan & Kosicky in the proclamation of the election of Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta 2012 second round in Kompas, Republika Daily and Suara Merdeka, there is news with the selection of framing issues and certain aspects of the issue the. Republika newspaper Kompas daily and approaches of news value and uphold the principles of Journalism. Suara Merdeka while retaining their historical side as newspapers are regional."

"Penetapan sementara oleh Pengadilan Niaga merupakan suatu upaya pencegahan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (?Undang-Undang Hak Cipta?), namun penetapan sementara baru dapat diterapkan setelah dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2012 (?PERMA 5/2012?). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data. Karya sinematografi Soekarno yang dimohonkan oleh Rachmawati Soekarno Putri merupakan kasus pertama yang memohonkan penetapan sementara. Penelitian ini menyarankan perlu adanya suatu pengaturan pedoman penentuan jumlah uang jaminan sehingga terdapat suatu kepastian hukum bagi pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan dan perlu adanya sinkronisasi ketentuan mengenai penetapan sementara dalam Undang-Undang Hak Cipta dan PERMA 5/2012.

---

A provisional decision by the Commercial Court is a prevention action of the violation in intellectual property right, including copyright, which is regulated in Law No.19 of 2002 on Copyrights ("Copyrights Law"). However, the provisional decision could only be implemented after the issuance of PERMA No. 5 of 2012 on the Provisional Decision by the Supreme Court. The method used in this study was a normative juridical approach using qualitative methods in analyzing the data. The case involving the motion picture Soekarno that was filed by Rachmawati Sukarno Putri, the daughter of the film's subject, against the film's producer and director, was the first to ask for a provisional decision from a commercial court. The author suggests that guidelines be developed to determine the appropriate amount of monetary compensation for settlements in such cases to give plaintiffs legal certainty when petitioning for a provisional decision, also it is needed to synchronize the provisions on provisional decision under Copyrights Law and PERMA 5/2012."

"Tesis ini membahas perlindungan hukum hak cipta atas karya sinematografi dengan tinjauan khusus hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD. Dengan pendekatan sosiolegal, dilihat bagaimana bekerjanya hukum di tengah masyarakat serta berinteraksi dengan lingkungan di mana hukum itu diberlakukan. Memakai analisa deskriptif kualitatif yaitu memaparkan dan menggambarkan realita atas permasalahan yang ada di lapangan untuk menunjang hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum hak cipta atas hak penyewaan karya sinematografi dalam bentuk VCD belum dapat berjalan, disebabkan: perbedaan konsep kepemilikan pelaku usaha penyewaan dengan konsep rezim hak cipta, kurangnya pemahaman masyarakat dan penegak hukum terhadap hak penyewaan, penegak hukum belum serius, dan belum ada peraturan pelaksana dari ketentuan hak penyewaan. Juga bahwa pemegang hak cipta lebih fokus kepada pemberantasan pembajakan VCD.

---

This thesis to study about legal protection of copy right on cinematografi work with special review on rental right of cinematography in the form of VCD. Using the socio-legal approach, to see how the law works among society and how it interacts on the environment where it prevail. Qualitative descriptive analysis is used to describe and explain the reality of legal problems that has existed to support the result of field research.

The research result show that the copyright law enforcement on rental right of cinematography in the form of VCD hasn?t been being realized yet, caused by: difference of the ownership concept between rental entrepreneurs and the copyright concept, the people's and the law enforcement apparatus?s knowledge about rental right are still weak, the apparatus have not worked seriously to enforce the copyright provision, and the rental right regulation has not been complemented by implementation regulations. Also found that the copyright holders are more focus to eliminate the copyright pirating of VCD. "