Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan desa melalui Forum Perencanaan Desa dan faktor-faktor yang berperan terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Penelitian ini panting mengingat masih banyak kendala untuk mewujudkan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan ditingkat lokaV desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif melalui proses studi kepustakaan, wawancara mendalam (indepth interview) semi terstruktur dengan para informan di lapangan dan pengamatan. Infomnan dipilih secara purposive sampling, dengan lingkup informan adalah orang-orang yang terlibat dan memiliki pengaruh signifikan daiam pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan paska pelaksanaan kegiatan. Mereka adalah Kepala Desa, Kaur Pembangunan Desa, Ketua RW, Ketua BPD, Ketua LPM, dan Ketua PKK. Hasi1 penelitian menunjukkan bahwa jenjang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa di Desa Kemang masih berada dalam derajat semu (deegmes of tokenism). Hal tersebut menggambarkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan tersebut baru sampai dalam taraf menyampaikan usulan atau pendapat dan belum memiliki pengaruh dan kekuatan nyata (real power) dalam menentukan keputusan akhir. Faktor-faktor yang berperan terhadap jenjang partisipasi masyarakat Desa Kemang dalam kegiatan tersebut adalah : 1. Faktor proses pelaksanaan kegiatan : Tidak terdapat pemerataan peran dan tanggung jawab ; Terbatasnya akses (kempatan) bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi ; Prosesnya kurang mendukung peningkatan pengetahuan dan kapabilitas masyarakat (belum memberdayakan masyarakat); dan Belum ada upaya untuk menyebarluaskan proses dan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada masayarakat secara luas. Faktor internal : Adanya ketergantungan yang cukup tinggi terhadap Kepala Desa ;Masih Terdapat sikap kurang berani mengambil inisiatif/prakasa ; Masih memiliki rasa kurang percaya diri ; Kurang memahami hak-hak nya untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan; Belum merasakan manfaat nyata dari pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa; Tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi perwakilan masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pada umumnya belum bertindak sebagai pemrakarsa, belum memahami persoalan yang sebenamya terjadi di masyarakat dan belum mampu mengelola partisipasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Faktor eksetemal : Belum adanya dukungan dari pihak diluar masyarakat terutama dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mensosialisasikan kegiatan Forum Perencanaan Pembangunan secara luas; Belum adanya dukungan dan pihak diluar masyarakat (Pemerintah Kabupaten, LSM, pihak Swasla dan Perguruan Tinggi) untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia Perencana di Desa Kemang baik yang ditujukan kepada pihak Pemerintah Desa Kemang maupun masyarakatnya dan Masih ada kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam hal ini petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang mendukung dominasi Kepala Desa dalam seluruh proses pelaksanaan kegiatan Forum Perencanaan Desa. Berbagai faktor yang mempengaruhi derajat partisipasi masyarakat tersebut sebagian besar merupakan faktor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya dengan melibatkan berbagai pihak baik Pemerintah Desa Kemang, Masyarakat Desa Kemang, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan LSM untuk memperbaiki pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melaluiForum Perencanaan Desa di Desa Kemang agar dapat lebih membuka peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan Iebih memberdayakan masyarakat Sehingga dapat memperbaiki jenjang partisipasi masyarakat dan mengatasi berbagai faktor yang menghambat partisisipasi masyarakat dalam pelaksanaan proses perencanaan pembangunan melalui Forum Perencanaan Desa.

Abstrak :
Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengisyaratkan bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai mitra Pemerintah, bahkan menjadi pelaku utama pembangunan. Pada umumnya, masyarakat pedesaan relatif lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pembangunan dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Masyarakat kota bersifat heterogen, individualis dan hubungan antara sesamanya kurang terjalin secara akrab. Keadaan itu antara lain disebabkan tantangan kehidupan kota yang keras. Hampir tak ada kesempatan yang luang bagi orang kota, penuh dengan kesibukan dan selalu kelihatan seperti kekurangan waktu. Sehingga, untuk mengajak masyarakat kota bermusyawarah, bergotong-royong, kerja bakti, ronda malam dan lain sebagainya, tidaklah mudah. Disamping itu, masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa jauh partisipasi masyarakat dalam Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu (P3KT) dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan perkotaan. Dalam negara berkembang, posisi pemerintah sangat dominan dalam pelaksanaan pembangunan. Agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembangunan, Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan menciptakan suasana yang kondusif. Untuk dapat memberikan masukan dan langkah kebijaksanaan yang perlu ditempuh, penulis melakukan penelitian terhadap pelaksanaan P3KT di Kabupaten Bekasi. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisis dilakukan dalam bentuk kualitatif. Namun demikian, akan dikemukakan data kuantitatif dalam bentuk tabel sebagai hasil pengolahan data yang berasal dari teknik kuesioner. Hasil temuan di lapangan menunjukan bahwa pelaksanaan P3KT pada umumnya dapat dikatakan berjalan lancar. Target fisik dan target fungsional dapat dicapai dan masyarakat telah menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut. Sayangnya, partisipasi masyarakat masih rendah, sungguhpun kondisi maupun potensi masyarakat memungkinkan untuk turut berpartisipasi. Oleh karena itu, perlu diambil langkah kebijaksanaan dengan mengemukakan pertimbangan dan saran antara lain dengan memberikan peluang dan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi melalui berbagai kebijaksanaan.

Abstrak :
Proses perencanaan pembangunan melalui musyawarah pembangunan kelurahan (musbangkel) di Kelurahan Benua Melayu Darat Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak masih dilaksanakan oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K). Proses perencanaan pembangunan di kelurahan Benua Melayu Darat melalui dua tahap yaitu tahap pengidentifikasian/penyelidikan masalah dan tahap perumusan masalah yang dilakukan pada saat pelaksanaan musbangkel. Partisipasi WNI Keturunan Tionghoa pada tahap identifikasi masalah dan tahap perumusan masalah tergolong pada tipe Manipulasi (tingkat tidak berpartisipasi) menurut Sherry Amstein. Dalam membuat usulan rencana pembangunan masih cenderung pada partisipasi perwakilan semata dan belum melibatkan seluruh masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa. Kelurahan hanya mengikutsertakan elite lokal (Ketua RT, RW dan Tokoh Masyarakat setempat) sehingga aspirasi dari masyarakat belum dapat terwakili oleh mereka yang hadir. Faktor lain yang menyebabkan masyarakat WNI Keturunan Tonghoa di Kelurahan Benua Melayu Darat ini masih kurang berpartisipasi adalah model perencanaan yang top down dimana peranan pemerintah Kota lebih besar dalam penyusunan rencana pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu belum adanya informasi yang lengkap dan pemerintah Kota Pontianak seperti Renstra dalam penyusunan perencanan pembangunan, peranan pemerintah Kota Pontianak yang masih dominan dalam menentukan proyek atau program yang akan dilaksanakan serta kurangnya pemahaman WNI Keturunan Tionghoa mengenai pentingnya partisipasi mereka dalam perencanaan pembangunan mulai dari tingkat terkecil yaitu kelurahan.

Selain itu berdasarkan hasil penelitian juga terdapat bebarapa hal yang menjadi pendoman bagi masyarakat WNI Keturunan Tionghoa untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Pembangunan Kelurahan yaitu karena kewajiban sebagai Ketua RT/RW untuk mengikuti kegiatan musbangkel setiap tahunnya serta karena RT/RWnya ikut memberikan usulan proyek/program pembangunan.

Untuk itu disarankan kiranya pelaksanaan musbangkel pada masa yang akan datang informasi mengenai dokumen perencanaan daerah sudah sampai pada para peserta musbangkel. Peran pemerintah saat ini diharapkan hanya sebagai fasilitator/mediator saja. Pertunya sosialisasi mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan sosialisasi mengenai kegiatan perencanaan pembangunan itu sendiri kepada masyarakat khususnya WNI Keturunan Tionghoa.

Abstrak :
Kawasan pesisir sebagai ekosistem alami memberikan empat fungsi terhadap kebutuhan dasar manusia dan pembangunan ekonomi, yaitu mendukung kegiatan sebagai sumber kehidupan, keindahan dengan keramahan, sumber bahan baku, dan sebagai penampungan limbah. Dalam mendukung fungsi tersebut, diperlukan suatu perencanaan pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi dan berkelanjutan yang dibangun atas dasar kepentingan bersama dan dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. Sehingga partisipasi masyarakat pesisir secara aktif muliak diperlukan dalam penyusunan perencanaan dan pengelolaan lingkungan di daerah. Adanya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat secara langsung diharapkan akan terjalin suatu hubungan yang harmonis, sinergis dan saling ketergantungan satu sama lainnya dalam usaha untuk mengurangi tekanan-tekanan dari kegiatan yang mempunyai potensi merusak lingkungan baik tekanan dari dalam maupun tekanan dari luar. Kawasan Kepulauan Seribu yang merupakan kawasan konservasi laut khususnya di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, banyak sekali menerima tekanan dari luar dalam menjaga kelestarian lingkungannya, antara lain dari sektor industri pariwisata, overlshing, penggunaan bahan peledak dan racun ikan, limbah industri dan domestik, pertambangan, perusakan hutan mangrove dan penggunaan alat tangkap ikan yang merusak lingkungan. Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan melihat kondisi, persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir Kepulauan Seribu dalam penentuan pengelolaan lingkungan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kawasan pesisir dan ekosistemnya serta sejauh mana usaha pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di wilayah studi. Penelitian telah dilaksanakan di Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan yang berada di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (KAKS). Penelitian dilapangan di mulai bulan April 2002 sampai dengan September 2002. Metode penelitian yang digunakan adalah metode partisipatif dengan Metode Participatory Rural Appraisal (PRA), dan metode survei dengan bantuan kuesioner atau wawancara. Teknis pengambilan sampel untuk pengumpulan data dan informasi dilakukan secara purposive random sampling yang digabungkan dengan metode PRA, terutama untuk data-data kondisi ekologi/lingkungan, kondisi sosial ekonomi dan budaya wilayah studi. Jumlah responden yang diambil sekitar 10 % dari jumlah populasi atau tergantung kondisi yang ada dilapangan yang disesuaikan dengan keperluan pelaksanaan PRA. Berdasarkan hasil studi telah teridentifikasi beberapa kegiatan atau tekanan yang berpotensi merusak lingkungan pesisir dan ekosistemnya di wilayah studi antara lain yang disebabkan oleh penambangan karang, kegiatan penggunaan bahan peledak dan racun ikan dalam penangkapan ikan, akibat pencemaran dan abrasi pantai, penggunaan alat tangkap ikan yang merusak atau tidak selektifnya penggunaan alat tangkap ikan. Hasil PRA menunjukan bahwa pada tahun 1970 an (80 %) kondisi mangrove di wilayah studi masih baik, kemudian menurun dan hingga tahun 1995. Bertitik tolak dari permasalahan yang ada dan melihat kondisi, persepsi dan partisipasi masyarakat pesisir Kepulauan Seribu dalam penentuan pengelolaan lingkungan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana partisipasi masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak kawasan pesisir dan ekosistemnya serta sejauh mana usaha pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan dukungan terhadap pelaksanaan program pengelolaan lingkungan di wilayah studi. Namun demikian masyarakat pesisir kepuluan seribu sudah mempunyai persepsi dan ikut partisipasi dalam usaha menekan kerusakan-kerusakan lingkungan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain status pendidikan dan status di masyarakat sehingga berani melakukan teguran secara langsung apabila melihat nelayan dari luar atau dari dalam yang melakukan kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan. Sekitar 17,7% yang berani menegur langsung, kemudian ada pula yang melapor ke RT atau pamong adalah 15,5% tetapi yang kebanyakan mereka diam saja atau masa bodoh sekitar 67%. Kebanyakan penduduk yang berani menegur dan mengingatkan secara langsung kepada yang yang melakukan kegiatan yang merusak, bila dilihat statusnya adalah sebagai tokoh masyarakat (11,1 %) dan berpendidikan SLA (8,8%). Berdasarkan hasil studi PRA ternyata lembaga lokal yang memiliki hubungan dekat dan diterima masyarakat baik fungsi dan manfaatnya adalah lembaga RT/RW dan Kelurahan sedangkan lembaga LPM, LSM, Koperasi sudah cukup jauh dari masyarakat. Sehingga lembaga-lembaga tersebut sebagai alternatif pertama yang harus dilibatkan apabita ada program pembangunan di wilayah studi. Kesadaran masyarakat pesisir wilayah studi dalam pengelolaan sampah masih belum baik, hal ini ditunjukan masih banyak penduduk yang mempunyai kebiasaan membuang sampah ke pantai sekitar (93%), dikumpul di lubang dan dibakar (9%) dan dikumpul dan dibakar (9%). Sedangkan penggunaan air bersih untuk minum masih banyak yang menggunakan air hujan (97%) kemudian air sumur (95%), dan ada di beberapa tempat yang menggunakan air dan hasil penyulingan dengan membelinya. Pembuangan limbah rumah tangga masih banyak yang di pantai, walau pun sudah ada WC umum dan punya sendiri di rumah, karena merubah kebiasaan yang sudah turun temurun itu perlu proses dan waktu. Dalam rangka mengurangi tekanan-tekanan yang berpotensi merusak lingkungan tersebut, perlu dikembangkan suatu sistim usaha alternatif selain penangkapan ikan dan sifat kearifan lokal yang ada, sehingga dapat menurunkan tekanan yang khususnya datang dari irang dalam. Berdasarkan hasil studi, masyarakat Kepulauan Seribu lebih tertarik dengan usaha budi daya Rumput Laut dan budi daya ikan dengan keramba. adapun sistim pengelolaannya lebih tertarik dengan sistim bapak angkat atau dibentuk KUB (Kelompok Usaha Bersama). Hal ini disebabkan kekurangan modal dan kemampuan teknologi pengelolaannya. Berdasarkan hasil diatas maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini sebagai berikut: Teridentifikasi kegiatan-kegiatan masyarakat yang bersifat merusak lingkungan pesisir di wilayah studi yang dilakukan oleh masyarakat/nelayan lokal dan masyarakat pendatang/luar terutama kegiatan penambangan batukarang, penambangan pasir laut, penebangan mangrove, penggunaan bahan peledak dan Potasium Sianida (KCN) dalam penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap yang merusak, dan pencemaran pesisir dan laut. Sebenarnya apabila dibandingkan tekanan yang datang dari dalam dengan dari Iuar, lebih besar dari Iuar. Seperti yang menggunakan bahan peledak sekitar 95% dilakukan oleh orang Iuar, dan hanya 8% oleh orang dalam. Kemudian yang menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan adalah nelayan dari luar sekitar 95% dan nelayan lokal 11%. Berdasarkan hasil PRA, masyarakat Kepulauan Seribu masih mempunyai kearifan sosial dengan persepsi yang lama tentang pentingnya kelestarian lingkungan di daerah, hal tersebut berdasarkan dari jawaban beberapa peserta PRA bahwa mereka tidak - setuju dan mengecam perbuatan penggunaan bahan peledak/racun ikan dalam penangkapan ikan dan penggunakan alat tangkap yang bersifat merusak lingkungan serta paham bulan dan kapan boleh melaut serta daerah mana yang dilarang. Berdasarkan hasil studi menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan hasil tangkapan nelayan di wilayah studi dari tahun ke tahunnya, sejalan dengan terus menurunnya atau rusaknya kondisi ekosistem terumbu karang, mangrove dan semakin meningkatnya kegiatan-kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan alat yang bersifat merusak lingkungan. Persepasi dan partisipasi masyarakat Kepulauan Seribu dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan pesisir sudah teriihat, hal ini dapat ditunjukan sudah adanya keberanian dari sebagian masyarakat yang berani menegur langsung atau melapor ke pamong desa apabila melihat ada kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan di daerahnya. Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan sebagai berikut: Setiap program atau proyek pembangunan di Kawasan Kepulauan Seribu disarankan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dan mempunyai manfaat secara signifikan untuk peningkapan pendapatan atau ekonominya. Adanya seleksi dalam pemanfaatan alat tangkap yang ramah lingkungan, dan adanya pembagian wilayah penangkapan ikan antara nelayan tradisional dan modern, dan disarankan adanya pengembangan usaha ekonomi altematif bagi masyarakat pesisir Apabila akan memberikan bantuan atau program pembangunan sebaiknya melalui atau melibatkan lembaga yang paling dekat dan diterima oleh masyarakat yaltu altematif pertama melalui RT/RW dan Kelurahan, altematif kedua melalui LSM, LPM, Dewan Kelurahan dan Serikat Nelayan. Daftar kepustakaan: 50 (Tahun 1967 - Tahun 2002).

---

Coastal area as a natural ecosystem has four functions for human basic needs and economic development, such as, to support activity of living resources, as natural view and amenities, as raw material resources and as waste location. In order to support those functions, it is needed an integrated and sustainable coastal area management plan, which development is based on the same interest and implemented together with the community. Therefore active coastal community participation is absolutely needed to take part in arranging environment plan and management for its area. By the participation and empowerment of the community it is expected to be able to create a relation which is harmonious, synergy and mutual dependency in order to decrease that activity, which has a potency to damage the environment even from in side or out side of area. Seribu Islands are one of marine conservation area, especially in sub-district of North Seribu Islands, which has number of interference from outside, amongst offers from tourism sector, over-fishing, explosive usage and fish poisoning, domestic and industrial waste, mining, mangrove damage and fishing tools which are able to damage the environment. Based on those problems and the condition, perception and participation of the community in Seribu Islands in determining their environment management, this research proposed to identify coastal community participation and the activities which have potency to damage coastal area and its ecosystem as well as to analyze community participation and perception to give input and support for implementing environment management program in the study area. This study was carried out in Kelurahan of Panggang island, Kelapa Island, and Harapan Island, which were located in Sub-District of North Seribu Islands, Administrative District of Seribu Islands (KAKS = Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu). Study started from April 2002 up to September 2002. The study used participation method with Participatory Rural Appraisal (PRA) is a technical approach, and survey activity using questioners or interview method. Sampling collection for data and information collection are conducted by using purposive random sampling that combined with PRA method, especially for ecological/environmental condition, social economy, and culture of study area. Number of respondent was 10 % of the total population or depending on the condition in the field, which was based on the PRA implementation need. Based on the study result, number of activities or interferences have been identified which has a potency for damaging coastal ecosystems in the study area. Amongst others are coral reefs mining, the use of explosive material and cyanide poison for fishing, pollution, and coastal abrasion, fishing tools that able are destroy environment or non selective use of fishing tools. Based on PRA result showed that in 1970 (80%) mangrove condition in the study area was still good, then it keep going to decrease until 1995 by more than (10-20%) In fact, based on the answer of respondent showed that mangrove damage caused by cutting them for firewood and building material around 80°Io, pollution and abrasion around 82% and conversion fishpond 16°fo. Note, that the answer received from respondent in most cases more than one answer. In fact, the number of coral reefs damage are caused by using explosive material and fish a poison (rCN), pollution, and fishing tool usage. Based on PRA, before 1975, the condition of coral reefs was still good. It was characterized with number of Stone fish and the fishermen were easy to find fishes around their living area. In 1975, fishermen from out side of Thousands Islands came and caught fish by using explosive material and other damaging fishing equipment. Thus, in 1980, most of the coral reef condition was bad, only 40% coral reefs were in good condition. It was getting worse in 1985, when government projects used coral reefs as its building materials. In 1995 to present days, probably, there are only 15-20% coral reefs in good condition in the study area. Fishing capture using catching equipment that could damage environment are Trawl net, Gardan net, "Hanyur net and other fishing gear used by outside fishermen. Most fishermen who used that equipment used to come from outside of study area (95%), which has enough capital, while local fishermen were only (11%). Most of local fishermen did not have enough capital and still used traditional equipment in catching fish, such as Mayang net, Bubu (trap net) and Tonda fishing in study area. Nevertheless, coastal community in Seribu Islands has a perception and participation in order to decrease environmental damage. There were number of factors, which influence them such as education and status level in society, so they could give warning whenever they saw fishermen from in or out side of Seribu Islands conducted the activities, which caused environmental damage. It was around (17,7°!o) people, who were brave to give warning directly, (15,5%) report to RTor Pamong, but most of all did 82% and conversion fishpond 16°fo. Note, that the answer received from respondent in most cases more than one answer. Based on the result of research, it concludes as follows: It had been identified communities activities, which were able to destroy coastal environment in study location conducted by local society/fishermen and outsider especially Coral Reefs and sand mining, mangrove felling, explosive and Potassium cyanide (KCN) usage in catching fishes, damageable fishing tools usage, and marine and coastal pollution. In fact, interference from outside were bigger than from inside of the study area. Such as explosive usage, (95%) were conducted by outsider, (8%) by local communities, then the use of fishing equipment that were able to damage environment, (95%) conducted by outside fishermen and (11°k) by local fishermen. Based on PRA result, 5eribu Islands society still had social wisdom with the same perception of the importance of environment preservation for their area. It is based on the answer of some PRA participants that they did not agree and criticize the activities, which used explosive/chemical in catching fishes and using fishing gears, which were able to destroy environment. Based on the study result showed that fishing in study area is decreasing from time to time, in line with the damage of coral reefs ecosystem condition, mangrove, and higher intensity in using fishing tools, which were able to destroy environment. Perception and participation of Seribu Islands community in coastal management implementation has been recognized. It could be known by seeing their bravery to warn directly or report to the village chief whenever they saw the activity, which could destroy their environment. Based on the conclusion, it was suggested that; each program for developing project in Seribu Islands should involve local community actively for significant benefit to improve community income or economy. There is a selection in implementing fishing tools, which was save for the environment, fishing region allocation between traditional and modern fishermen, and alternative economy business development for coastal community. If some are want to provide aid or development program, it would be better. to use or to involve the closest institution and acceptable by local community such as RT/RW and Kelurahan as first alternative, and LSM, LPM, Kelur4aahan Board, and Fishermen association as second alternative. Bibliography: 50 (year 1967 - 2002)

Abstrak :
Salah satu pembangunan yang sangat diharapkan oleh masyarakat adalah pembangunan sarana aman, namun kenyataanya kadang kala masyarakat seperti kurang berusaha untuk mengadakan sarana tersebut, terlebih lagi masyarakat miskin seperti Petani, Nelayan dan Buruh. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu digalang dan ditingkatlkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sarana umum, sehingga rasa memiliki dan tanggung jawah tumbuh dari masyarakat terhadap sarana umum yang ada di daerahnya. Dengan rasa memiliki dari tanggung jawab ini, maka masyarakat akan berusaha ikutl merawat dan memelihara sarana umum tersebut. Menyikapi uraian tersebut diatas; maka pariahs berusaha untuk melihat tingkat partisipasi Petani, Nelayan dan Buruh di desa Lontar Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Propinsi Banten, adapun tujuannya ingin membandingkan manakah yang lebih baik tingkat partisipasinya antara Petani, Nelayan dan Buruh dalam pembangunan sarana umum di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menempatkan masyarakat petani, nelayan dan buruh sebagai millibar data yang primer dari dokumen sebagai data sekunder. Informasi didapat melalui penyebaran kuesioner berupa angket yang diisi oleh para kepala keluarga yang semuanya berjuml.ah 612 orang. Adapun waktu penelitian selama 7 bulan dari bulan Januari sampai dengan Juli 2003. Hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi ketiga kelompok masyarakat tersebut secara umum dalam katagori sedang, hal ini terlihat dari olah data secara statistik dimana angka menunjukkan 64,7 % berada pada katagori sedang, pada katagori tinggi hanya 11,7 % , dan 23,7 % berada pada katagori rendah. Namun bila dibandingkan dari ketiga kelompok tersebut, petani memiliki partisipasi tertinggi, kemudian nelayan dan buruh, dimana hasil perhitungan Uji Kruskal Wallis yaitu, petani dengan nilai 386,99, urutan berikutnya adalah Nelayan dengan nilai 294,58 dan urutan terakhir pada Buruh dengan nilai 266,76.dan Uji Dunn memang menunjukkan bahwa, tingkat partisipasi petani lebih tinggi dibandingkan dengan nelayan dan buruh, dengan demikian sejalan dengan hipotesis yang diajukan, dimana Ho ditolak, artinya Petani lebih tinggi tingkal partisipasinya dibandingkan dengan Nelayan dan Buruh, dengan demikian Ha = diterima. Adapun faktor yang menyebabkan partisipasi kurang diantaranya adalah, kurangnya waktu luang untuk ikut berpartisipasi, karena waktu kerja yang tidak menentu. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan untuk diadakan penelitian lebih lanjut, untuk mengetahui bentuk dan pola partisipasi masyarakat petani, nelayan dan buruh, sehingga mampu menciptakan dan mendukung partisipasi pembangunan sarana umum.

Abstrak :
Public participation has a very important role in environmental development, particularly in the management of domestic solid waste. According to Law. no. 4/1982 on the Basic Provision for Environmental Management, every citizen has the obligation to maintain the living environment, to abate and restore its damage and pollution. At the same time, the success of development is critically determined by the political will, spirit and discipline on the part of the state apparatus and active participation of the public. Without these, development efforts will not succeed. According to Emil Salim (1987: 12), the success of development depends on the degree of behavioral stability which the citizens might possess towards environmental harmony. Within the framework of development implementation in order to increase the people's welfare, the Municipal Government of Bengkulu has launched the development motto Saiyo Sakato Kito Bangun Putri Gading Cempaka Menuju Kota Semarak, which means that the particular municipal region should be developed through people's mutual deliberation to become a city environment which is shady, decorative, safe, tidy, and memorable, it has been brought up as a local programmed under the Local Regulation no. 1/1991 on the City's Birthday and Motto. It is obvious that various efforts are needed to achieve the programme's success, one of which is the promotion of city cleanliness, which responsibility is in the hands of both the Local Government and the citizens as well. Hence public participation is very potential asset in the field of city environmental cleanliness. Environmental cleanliness provision service constitutes one of the Government social services. Nevertheless active. public concern and participation in this field is urgent, so that the people won't have to endure any discomfort which might come as the result of inappropriate management. It was assumed that the success of environmental cleanliness programme is related to three factors which re-quire investigation, i.e. 1 organization 2 waste management and financing 3 public participation The results of the study indicates that the organization of the urban solid waste management has not been every effective and comprehensive enough. Domestic waste management coverage of the particular city is still limited in the form of activities in waste collection, transportation and very simple treatment. Owed to scarcities of funds, means and infrastructures, the city cleanliness provision service cover only about 30.4% of the city population or 31.30% of the municipal region. Based on the fact, two hypotheses to be tested are: 1. People or public perfection to achieve a comfortable, cozy, safe and memorable city programme is influenced by their socio-economic condition. 2. Community participation in the environmental cleanliness programme is influenced by their perception. Conducted through interviews using structured questionnaires, the validity and reliability of which have been previously tested. To be able to answer the research objectives, seven parameters were chosen to represent that were assumed as causing the differences in the people's perception and behavior (participation) in environmental cleanliness programme. Sample locations were stratifiedly taken at the Kelurahan levels, while units of analysis, i.e. 126 respondents were systematically and randomly selected, representing a population of 1027 (12.3%). To test whether influence does exist between the dependent and independent variables, statistical tests were applied, using Pearson correlation coefficient and t-test; while determination coefficient test was conducted to measure the degree of influence between the two variables. From the test results it was assumed that: There are positive correlations between variables age, level of education, sex differences, length of stay, income and social institution, with level of perception; while negative correlation was found out between variables length of stay and level of perception. There is positive correlation between level of perception and level of participation. The study indicates that out of the 126 respondents studied, 11.11% is categorized as having very good perception, 86.50% good, 1.58% moderate, and 0,81% poor. Levels of participation in the environmental cleanliness programme were 7.14% good, 42.85% moderate, 49.20% poor, and 0.81% very poor.

---

Peranserta masyarakat sangatlah penting artinya dalam pembanguanan lingkungan, terutama dalam pengelolaan limbah padat domestic. Pada hakekatnya setiap orang berkewajiban memelihara kerusakan serta pencemaran (UU No. 4/1982). Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh tekad, semangat dan disiplin para penyelenggara Negara serta peranserta masyarakat. Tanpa peranserta masyarakat, pembangunan tidak akan berhasil dengan baik. Salim (1987:12) berpendapat bahwa keberhasilan pembangunan akan mantap dicapai apabila penduduk telah memiliki sikap yang mantap terhadap keselarasan lingkungan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah kotamadya daerah tingkat II Bengkulu telah menetapkan Motto pembangunan yaitu Seiyo Sekato Kito Bangun Bumi Putri Gading Cempaka Menuju Kota Semarak, yang artinya dengan musyawarah mufakat kita bangun bumi putri gading cempaka menuju kota sejuk, meriah, aman, rapid an kenangan. Program tersebut dipertegas melalui Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1991, tentang Hari Jadi dan Motto Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu. Untuk dapat mencapai keberhasilan program tersebut tentunya tidak hanya satu usaha tetapi perlu beberapa usaha, di antaranya adalah kebersihan, di dalam hal ini tentunya peranserta masyarakat Kotamadya Bengkulu merupakan potensiutama dan tidak dapat dibebenkan hanya kepada Pemerintah Daerah semata, terutama dalam bidang kebersihan lingkungan. Kebersihan merupakan salah satu fasilitas pelayanan yang dituntut masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menghendaki peranserta nyata dalam sikap hidup warganya. Apabila kebersihan kota tidak mendapat perhatian selayaknya maka beberapa akibat yang akan menjadi beban masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai keberhasilan program keberhasilan tersebut ada beberapa hal yang perlu diketahui serta kemungkinan perlu diperbaiki yaitu: 1. Pengorganisasian 2. Manajemen perlimbahan dan pendanaannya 3. Peranserta masyarakat Dari hasil penelitian dan pengamatan maka dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian pengelolaan limbah padat domestic belum berjalan sebagaimana mestinya dan belum menyeluruh, sedangkan manajemen pengelolaannya baru terbatas kepada pemungutan/pengumpulan, pengangkutan dan pemusnahan, serta dari ketersediaan dana, sarana dan prasarana maka jangkauan pelayanan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Bengkulu baru mencapai 30,43% dari jumlah penduduk atau baru 31,30% dari luas wilayah administrasi Kotamadya Bengkulu. Atas dasar hal tersebut di atas maka disusun hipotesis, yakni: 1. Persepsi masyarakat tentang program kebersihan untuk menciptakan kota SEMARAK dipengaruhi oleh kondisi masyarakat. 2. Peranserta masyarakat dalam program kebersihan untuk menciptakan kota SEMARAK dipengaruhi oleh persepsinya. Untuk membuktikan hipotesis di atas, dilakukan pengumpulan data primer dengan menggunakanpertanyaan atau pernyataan berstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitas kepada masyarakat, serta 7 faktor kondisi individu yang penulis anggap sebagai penyebab perbedaan persepsi untuk bersikap dan berperilaku (berperanserta) dalam program kebersihan lingkungan. Lokasi pengambilan sampel ditetapkan secara multi-stage hingga pada tingkat kelurahan/desa, sedangkan keluarahan/desa lokasi sampel ditetapkan secara purposive random sampling, yang tujuannya supaya dapat mewakili seluruh wilayah Daerah Tingkat II Kotamadya Bengkulu. Dari jumlah populasi 1027 diambil 126 sebagai responden yang diambil dengan metode penarikan sampel sistimatik. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh di antara variabel independen dengan variabel dependen digunakan rumus koefisien korelasi Pearson dan uji t serta untuk mengetahui besarnya pengaruh digunakan uji koefisien determinasi. berdasarkan hasil uji dimaksud maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Terdapat korelasi antara umur, pendidikan, jenis kelamin, lama tinggal, pendapatan dan kelembagaan sosial dengan persepsi dan tidak terdapat korelasi antara daerah asal dengan persepsi. 2. Terdapat korelasi antara persepsi dengan tingkat peranserta. Hasil penelitian menunjukan bahwa dari 126 responden yang persepsinya terdapat program kebersihan lingkungan baik sebesar 86,50%, yang sangat baik 11.11%, kurang 0,81% dan cukup 1,58%. Untuk tingkatperanserta yang masuk katagori baik hanya 7,14%, cukup 42,85%, kurang 49,20% dan yang sangat kurang 0.81%.

Abstrak :
Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Temanggung adalah salah satu bagian dari Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Kedu Utara, Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah, yang luas kawasan hutannya mencapai 5.410,50 hektar. Luas tersebut tersebar di antara Gunung Tierep (RPH Jumprit) 1.569,00 hektar, Gunung Sindoro (RPH Kwadungan) L761,30 hektar, dan Gunung Sumbing (RPH Kecepit dan RPH Kemloko), yang masingmasing mempunyai 1.213,90 hektar dan 866,20 hektar. Kerusakan hutan yang terjadi di BKPH Temanggung semuanya terjadi di kawasan hutan lindung yang digunakan sebagai lahan pertanian khususnya untuk tanaman semusim seperti tembakau. Data dari BKPH Temanggung memperlihatkan, bahwa Iuas kawasan hutan lindung terbesar yang dibuka untuk pertanian sampai tahun 2004 terdapat pada kawasan Gunung 'Sindoro (RPH Kwadungan). Dad 1.761,30 hektar yang digunakan untuk hutan lindung, 1.353.50 hektar (76,00%) dari hutan lindung telah digunakan untuk lahan pertanian, khususnya untuk tanaman semusim seperti tembakau. Penelitian ini bertujuan untuk niengetahui dan menganalisis: (1) Pengaruh dari variabel sosial ekonomi masyarakat pada setiap desa yang sudah dibina dan belum dibina terhadap kelestarian fungsi hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, (2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terhadap terjadinya pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, dan (3) Upaya penanggulangan dan pencegahan pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Variabel sosial ekonomi masyarakat pada setiap desa yang sudah dibina dan belum dibina mempunyai pengaruh terhadap kelestarian fungsi hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung, (2) Pembukaan hutan lindung dilatarbelakangi oleh adanya masyarakat mengetahui aturan-aturan yang berlaku dalam hutan lindung namun terdesak olah kebutuhan ekonomi, sehingga terpaksa membuka hutan untuk meningkatkan pendapatan, sebagai akibat harga tembakau yang rendah, dan (3) Penanggulangan dan pencegahan pembukaan lahan hutan lindung di kawasan IIutan Lindung Gunung Sindoro dapat dilakukan dengan cara meningkatkan pendapatan masyarakat melalui kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Daerah, perusahaan rokok (gudang garam dan jarum), dan masyarakat setempat. Penelitian ini dilakukan di Kawasan Hutan Lindung Gunung Sindoro (KPH Kwadungan). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dianalisis dengan regresi berganda, yaitu untuk melihat hubungan antara faktor sosial ekonomi masyarakat terhadap luas hutan lindung yang dibuka. Metode kualitatif dianalisis dengan tabulasi terhadap data yang berkaitan dengan persepsi masyarakat dan penegakan hukum. Data primer dan sekunder dikumpulkan dengan metode wawancara mendalam.dan dokumenter. Hasil analisis memperlihatkan, bahwa pada desa yang sudah dibina variabel sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap luas hutan lindung yang dibuka di Desa Bansari adalah jumlah tanggungan kepala keluarga dan pendapatan per kapita per tahun (P-value = 0,004* dan P-value = 0,025*), Desa Mranggen Tengah adalah luas lahan yang dimiliki dan pendidikan formal (P-value = 0,041* dan P-value = 0,037*), dan Desa Mojosari adalah umur kepala keluarga (P-value = 0,044*). Pada desa yang belum dibina variabel sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap luas hutan lindung yang dibuka di Desa Candisari adalah jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan per kapita per tahun (P-value = 0,046* dan P-value = 0,029*), Desa Mranggen kidul adalah umur kepala keluarga dan jumlah tanggungan keluarga (P-value = 0,007* dan P-value = 0,002*), dan Desa Tlogowero adalah jumlah tanggungan kepala keluarga (P-value = 0,022*). Pada desa yang sudah dibina dan belum dibina sebanyak 95,56% responden dan 86,67% responden mengetahui keberadaan kawasan hutan lindung, serta 97,78% responden dan 95,56% responden pada desa yang sudah dibina dan belum dibina menyatakan, bahwa merambah hutan lindung adalah perbuatan yang dilarang_ Sebanyak 95,56% responden dari desa yang dibina dan 88,89% responden dari desa yang belum dibina menyatakan, bahwa merambah hutan lindung bermanfaat untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Upaya penanggulangan dan pencegahan yang telah dilakukan adalah reboisasi, penyuluhan dan penegakan hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) Faktor-faktor sosial ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kelestarian .fungsi hutan lindung Gunung Sindoro: (a) pada desa yang sudah dibina faktor sosial ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian fungsi hutan lindung gunung sindoro di Desa Bansari adalah jumlah tanggungan kepala keluarga dan pendapatan per kapita per tahun, Desa Mranggen Tengah adalah luas lahan yang dimiliki dan pendidikan formal, dan Desa Mojosari adalah umur kepala keluarga. (b) pada desa yang belum dibina faktor sosial ekonomi yang mempunyai pengaruh terhadap kelestarian fungsi hutan lindung Gunung Sindoro di Desa Candisari adalah jumlah tanggungan kepala keluarga dan pendapatan per kapita per tahun, Desa Mranggen KiduI adalah umur kepala keluarga dan jumlah tanggungan kepala keluarga, dan Desa Tlogowero adalah jumlah tanggungan kepala keluarga. (2) Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembukaan lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sindoro karena masyarakat terdesak oleh kebutuhan ekonomi (harga tembakau yang rendah) sehingga untuk meningkatkan pendapatan, masyarakat. terpaksa melakukan pembukaan lahan, walaupun melanggar aturan-aturan yang berlaku di kawasan hutan lindung. (3) Upaya penanggulangan dan pencegahan terjadinya pembukaan lahan di areal hutan lindung Gunung Sindoro Kecamatan Bansari dapat dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan lindung Gunung Sindoro, melalui kerjasama yang sinergis antara Pemerintah Daerah, perusahaan rokok (gudang gamin dart jarum), dan masyarakat, serta adanya penegakan hukum yang konsekuen. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Perlu adanya kerjasama yang sinergis antara petani, Pemerintah Daerah dan perusahaan rokok (Gudang Garam dan Jarum), sehingga diharapkan harga tembakau akan mengalami peningkatan, dan (2) Perlu dibuat adanya pembatasan pemanfaatan lahan, agar tidak terjadi kerusakan lahan di wilayah hutan lindung.

---

The Unit of Temanggung `s Forest Administration (BKPH) is the one part of The North Kedu Forest Administration Unit (KPH) which is under The Central Java Unit I Perum Perhutani, in charge of 5,410.50 hectares covered by forest_ That area consists of 1,569.00 hectares of Tlerep Mount (RPH Jumprit), 1,761.30 hectares of Sindoro Mount (RPH Kwadungan), 1,213.90 hectares of RPH Kecepit and 866.20 hectares of RPH Kernloko. The RPH Kecepit and RPH Kemloko are located in Sumbing Mount. The forest degradation of Temanggung BKPH's happened in almost the whole area of the protected forest which is used by the agriculture, especially by the annual crop plantation such as tobacco. BKPH Temanggung states that the biggest opened protected forest area until 2004 for, the apiculture is happpened in Sindoro Mount area (RPH Kwadungan). That area is especially used as_lobacco's plantation which includes 76.00% (1,353.50 hectares) of 1,761.30 hectares protected forest. This research aims to study: (1) The impact of the community's socio-economic variables on the preservation of protected forest in Sindoro Mount, Bansari District of Temanggung Regency; (2) The driving factors of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest of Bansari District of Temanggung Regency; (3) The solutions and preventions of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest of Bansari District of Temanggung Regency. The hypothesis of this study are: (1) The community's socio-economic influence the preservation of the protected forest of Sindoro Mount; (2) The opening of protected forest in Sindoro Mount is being done by the community who have to increase their income as the impact of the decreasing of tobacco's price to fulfil their economic needs, eventhough they know the rules of protected forest; (3) The solutions and prevention of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest can be done by sinergisting the cooperation between the Local Goverment and the Cigarette Company (Gudang Garam and Jarum) with the local community to increase the community's income. This research was conducted at the Sindoro Mount Protected Forest (RPH Kwadungan) using the quantitative and qualitative method. The quantitative method were analyzed by using the multiple regression to study the relation between the community's socio-economic factors and the use of lands within the protected forest and its use as plantation. This research also used the qualitative method to analyze the relation of local community and law enforcement by using the tabulation of data. The primary and secondary data were collected by depth interviewing and documenting. The analysis states that: (1) The community's socio-economic factors of the constructed village which impacts significantly to the forestry opening area are the number of family members and annual personal income (P-value-0.004' and P-value-0.025') for Bansari Village, the area of land owning and formal education (P-value-0.041' and P-value-0.037') for Central Mranggen Village and the age of the head of the family (P-value=0.044') for Mojosari Village. The community's socio-economic factors of the non-constructed village which impacts significantly to the forestry opening area are the number of family members and annual personal income (P-value-0.046' and P-value-0.029') for Candisari Village, the age of the head of the family and the number of family members (P-value-0.007* and P-value ).002*) for Mranggen Village and the number of family members (P-value--0.022*) for Tlogowero Village; (2) There are 95.56% respondents of constructed village and 86.67% respondents of non-constructed village knows the protected forest area, there are 97.78% respondents of constructed village and 95.56% respondents of non-constructed village slates the forestry opening is illegally action, there are 95.56% respondents of constructed village and 88.89% respondents of non-constructed village states that the forestry opening increase the income; and (3) The solutions and preventions that have been doing consists of replantation, information giving and law enforcing. The conclusions of this study are: (1) The community's socio-economic factors of the constructed village which impacts significantly to the forestry opening area consists of the number of family members and annual personal income for Bansari Village, the area of land owning and formal education for Central Mranggen Village and the age of the head of the family for Mojosari Village. The community's socio-economic factors of the non-constructed village which impacts significantly to. the forestry opening area consists of the number of family members and annual personal income for Candisari Village, the age of the head of the family and the number of family members for Mranggen Village and the number of family members for Tlogowero Village; (2) The opening of protected forest in Sindoro Mount is being done by the community who have to increase their income as the impact of the decreasing of tobacco's price to fulfil their economic needs, eventhough they know the rules of protected forest; (3) The solutions and preventions of forestry opening at The Sindoro Mount protected forest can be done by sinergisting the cooperation between_the Local Goverment and the Cigarette Company (Gudang Garam and Jarum) with the local community to increase the community's income and forming the consequen law enforcement The suggestions of this study ere: (1) There should be a synergistic cooperation between The Local Government and The Tobacco Company (Gudang Garam and Jarum) with The Local Farmers to maintains the good balance of tobacco supply-demand and price; (2) There should be a local regulation to protect the forest and effort to build people's legal awareness.

Abstrak :
Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Klender, seperti IPS, PPK dan In-Gub. Namun program tersebut dianggap belum berhasil dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih banyak di Kelurahan Klender, malah paling banyak di Jakarta Timur. Pada tahun 2001, Kelurahan Klender menjadi Salah satu pilot project dari 25 kelurahan untuk pelaksanaan PPMK di DKI Jakarta. Tujuan PPMK hampir sama dengan program sebelumnya, namun program ini sangat memerhatikan prinsip partisipasi. Bagaimana partisipasi masyarakat pada ketiga bina PPMK (bina sosial, fisik, dan ekonomi) dan kendala partisipasi masyarakat dalam PPMK menjadi tujuan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dan kendalanya, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Gambaran partisipasi masyarakat pada PPMK dianalisis dengan definisi partisipasi yang dikemukan oleh Adi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan hasil keputusan dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang besar hanyalah pada tahap assessment dan pelaksanaan pada tahun 2002, 2004 dan 2005. Hal ini terlihat pada ketiga bina yang dilaksanakan dalam PPMK, yaitu: bina sosial, fisik dan ekonomi. Pada tahap perencanaan, peranan masyarakat hanya ada pada dua bina saja, yaitu sosial dan fisik. Sedangkan pada bina ekonomi, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali adalah pada tahap evaluasi. Masyarakat dalam berpartisipasi temyata mengalami kendala. Kendala yang dihadapi tersebut terutama sekali ada dalam diri individu, seperti superego yang kuat, seleksi ingatan dan persepsi, dan sikap ketergantungan. Sedangkan kendala di luar diri individu yang menghambat warga untuk berpartisipasi adalah peraturan PPMK yang telah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap evaluasi program, dan mekanisme peminjaman dana bergulir. Agar partisipasi masyarakat ada pada semua bina dan tahap, pedoman pelaksanaan PPMK perlu direvisi. Masyarakat diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga dana bergulir yang digunakan bisa maksimal dan mereka yang terkena musibah banjir sehingga menunggak, dipinjamkan lagi modal melalui seleksi. Memberikan modal kembali kepada korban musibah banjir dan pelatihan kewirausahaan akan membuat masyarakat berpartisipasi dalam bina ekonomi. Hal ini juga membuat masyarakat berpatisipasi dalarn bina sosial dan fisik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, masyarakat dibatkan dari awal sarnpai akhir, yaitu dari tahap assessment sampai evaluasi program. Masyarakat dilibatkan mulai dari pertemuan tingkat RT sampai pada pertemuan tingkat kelurahan.

Abstrak :
ABSTRAK
Selaku kementerian yang mengeluarkan kebijakan mengenai lingkungan hidup, berdasarkan pengamatan masih terlihat perilaku karyawan yang kurang peduli lingkungan. Program ecooffice yang dicanangkan pada tahun 2009 pun tampaknya tidak dilaksanakan sepenuhnya. Untuk itu peneliti menghitung indeks perilaku peduli lingkungan (IPPL) yang mengukur perilaku sehari-hari responden. Indeks adalah alat ukur yang dirancang untuk mengetahui seberapa peduli responden terhadap lingkungan, dengan rentang 0-1. Kriteria yang digunakan adalah nilai kurang dari 0,3 buruk, antara 0,3-0,6 cukup, dan di atas 0,6 baik. Secara keseluruhan, nilai IPPL dari 254 responden PNS KLH Jakarta tergolong baik dengan nilai 0,72, yang terdiri dari perilaku dalam penghematan energi (0,61), perilaku membuang sampah (0,71), perilaku pemanfaatan air (0,79), perilaku penyumbang emisi karbon (0,82), perilaku hidup sehat (0,76), dan perilaku penggunaan bahan bakar (0,74). Pada penelitian ini tidak didapatkan korelasi antara IPPL dengan pendidikan. Evaluasi terhadap program eco-office yang dilakukan terhadap 83 butir yang dikembangkan dari 28 SOP Eco-Office KLH pelaksanaannya baru 58%. Emisi GRK dari konsumsi kertas per bulan adalah 1.769.040 kg CO2/bulan dan dari konsumsi listrik sebesar 1.761.550 kWh tahun 2013 adalah 15.431.178 kg CO2/tahun.

---

ABSTRAK
As an institution that regulates environmental policy, the employee of Minister of Environment of Indonesia have not practiced pro-environment behavior. As observed, over-use of paper, usage of disposable food container and plastic bags are still seen in the office area. The Eco Office Program held in 2009 has not evaluated up until now. There for, this research has objection to calculate the green behavior index of employee. Index is a tool to measure how green the respondent’s behavior that has range 0-1. The value less than 0.3 is considered bad, within range 0.3-0.6 as moderate and above 0.6 good. The mean value of green index of 154 civil servants of MOE Jakarta is good with value 0.72. The green index consists of: behavior of energy saving (0.61), behavior of garbage disposing (0.71), behavior of water consumption (0.82), behavior of healthy living (0.76) and behavior of fuel consumption (0.74). The behavior index calculated is employee's daily behavior at home. This research also analyzes the correlation between index value and respondent’s education and found no significant correlation. The evaluation of eco-office program in MOE Jakarta based on 28 SOP is only 58% implemented. GHG emission from paper consumption is 1,769,178 kg CO2/month and from electricity consumption 15,431,178 kg CO2/year.