Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peran kota sebagai pusat aktivitas utama ekonomi dewasa ini, menjadi days tarik mengaoa pertumbuhan kota perlu diperhatikan. Kota di negara maju maupun berkembang, mempunyai aktivitas ekonomi yang mendominasi aktvitas perekonomian suatu negara secara keseluruhan. Kota memberikan kemudahan bagi proses produksi serta aktivitas ekonomi lain, dan menyediakan variasi barang dan jasa yang dapat meningkatkan kualitas hidup kota. Di sisi lain, kota dihadapkan pada perrnasalahan serius seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi. Kota memiliki populasi yang besar, dan cenderung meningkat pesat dari waktu ke waktu. Di Indonesia, penduduk yang tinggal di perkotaan pada tahun 1920, hanya 5,8% (Soegijoko dan Bulkin, 1994), dan tahun 1980 proporsi penduduk perkotaan telah mencapai 22,3% dan tahun 1990 meningkat menjadi 30,9% (Firman dan Prabatmojo, 2001). Tesis iini mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan kotakota di Indonesia, serta mengkaji bagaimana pola pertumbuhan kota-kota di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (a) memberikan kontribusi terhadap studi pertumbuhan ekonomi kota, (b) mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, serta (c) mengetahui pola pertumbuhan ekonomi kota. Pertumbuhan kota diukur menggunakan pertumbuhan populasi dan angkatan kerja. Sumber pertumbuhan berasal dari kualitas hidup kota dan produktivitas kola yang diperluas dengan mcmpcrhatikan karakteristik kota. Model ekonometrik pertumbuhan ekonomi diestimasi menggunakan ordinary least squares. Hasil analisis memperlihatkan kepadatan pcnduduk secara negatif signifikan mempengaruhi pertumbuhan angkatan kerja. Spesialisasi ekonomi secara negatif signifikan mempengaruhi pertumbuhan jasa, sedangkan primacy dan manufaktur secara positif signifikan mempengaruhi pertumbuhan kota. Pendapatan dan pengeluaran pemerintah tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan kota. Tingkat pendidikan secara positif signifikan mempengaruhi pertumbuhan kota. Sedangkan variabel geografis dan ukuran kota, secara umum tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan kota. Implikasi kebijakan yang dapat diambil pemerintah untuk mempengaruhi pertumbulan ekonomi adalah melalui mekanisme pendapatan dan alokasi pc:adapatan pemerintah. Pendapatan dialokasikan pada sektor publik dan sektor pendidikan menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup kota. Pembangunan dan distribusi pusat pertumbuhan dalam kawasan regional perlu dipertimbangkan untuk mengurangi tekanan perpindahan penduduk yang kuat menuju kota besar.

---

In recent times. role of cities as a centre of economic activity have been a fascination why cities growth need to be studied. In the world, cities have an economic activity that dominate as whole economic activity. Cities facilitate production, trade, and other economic activity, and provide consumers with wide variety of goods and services so they increase cities' standard of living. Unfortunately, cities also have a serious problems as economic activity raise. Cities have a large population, and show a rapidly increasing tendency of urbanization. In the 1920. Indonesian cities population had only reached 5.8% (Socgijoko and Bulkin. 1994), reached 22,3% in 1980, and increased to 30.90% in 1990 (Finnan and Prabatmojo, 2001). This thesis studies the factors that cause cities growth in Indonesia, and studies how about cities growth pattern. Basic goals of thesis is to give a contribution to research of urban economic growth, to understand what makes cities growth and to understand pattern of cities economic growth. Cites growth are measured by labor force and population growth. Source of growth come from cities' quality of life and productivity that are extended by characteristics of cities. The model of economic growth is estimated using ordinary least squares. The results show that density is negatively correlated with labor force growth. Specialization is negatively correlated with growth of labor force of service. while primacy and manufactur are positively correlated with cities growth. Government's expenditure and revenue a re not si gnificantly c on-eiated with cities growth. Education k positively correlated with cities growth. Whereas, dummy variabels are not significantly correlated with cities growth. Government's policy that can be done to influence economic growth are by mechanism and allocation revenue. Revenue can be allocated to public sectors and education that increase cities quality of life and productivity. Development and distribution of centre of growth in regional area can be considered to decrease urbanization on large cities.

Abstrak :
Bila kita Pelabuhan Kota Tanjung Priuk, pelabuhan darat kota Jakarta pan, ramai dikunjungi oloh kapal-kapal dari seluruh ponjuru tanah air maupun oloh kapal-kapil yang - borasal dari luar negeri, kita berjumpa denagn bermacam-macam umat manusia. Umat-umat manusia built yang berasal dart seluruh penjuru tanah air namun dari luar tanah air. Moroka ynna borasal dari berbaaai ponjuru tanah air donsan ciri -ci ri tubuh, dan dew-an kebudavaan-kobudayaon moroka yam,. borboda entu eama lain vane' torcomin di dalam_tinRkah 1ak'i moroka, caret hidup dnn hasil-hasil nomlkiran moroka, ynna tortampunr didalam suatu wadih yaitu Tanjunr Priuk, masyarakat Tanjunr Priuk. Porpaduan dari kobudaya an-kobudayaan yang borboda-boda dari borbaaai -barai suku banvsa yang borasal dari borbarni daorah di Tndonoslo, tidaklah terlepas dari proses-proros porselisihan, pertahanan dan penyatua di dalam masynrak&t itu Bondi ri . Salah satu diantarnnya borbagai suku banysa yang borasal

Abstrak :
Dalam skripsi ini saya mencoba untuk menggambarkan ba_gaimana strategi beradaptasi para penjual sate ayam dari Madura di Yogyakarta. Strategi beradaptasi di sini tidak lain adalah pola-pola yang dibpntuk oleh berbagai usaha yang direncanakan oleh manusia, untuk dapat memenuhi syarat minimal yang dibutuhkannya dan untuk memecahkan masalah-masalah yang langsung mereka hadapi di situ. Pole di sini nempu.nyai pengertian dua macaw yaitu pola ideal dan poly sktual. Ber-dasarkan atas ke dua pengertian inilah saya membuat deskripsi ini,Dari hasil wawancara dan observasi yang saya lakukan, ternyata strategi beradaptasi para penjual sate yang sekarang sudah berbeda dengan strategi mereka pads sekitar 30 tahun yang lalu. Hal mana berarti juga adanya_perubahan pada poly ideal atau' sistem budaya penjual sate tersebut. Walaupun begitu ini tidak berarti bahwa perubahan tersebut menyangkut seluruh unsur atau sub-unsur dalam sistem tersebut, sebab masih ada sub-sub unsur lain dari sistem itu yang masih dipertahankan oleh para. penjual sate ini

Abstrak :
latar Belakang dan Permasalahan Di negara-negara yang sedang berkembang banyak bermun_lan pusat-pusat perkotaan baru. Pusat-pusat perkotaan itu ga merupakan pusat berbagai kegiatan, antara lain, kegiat

Abstrak :
Dalam skripsi ini saya akan mencoba untuk mendeskrip_sikan serta menganalisis jaringan sosial yang terdapat diantara para calo bemo dengan para pengemudi bemo di Pangkalan Bemo Salemba Tengah (untuk selanjutnya disingkat menjadi PBST), Jakarta Pusat.Istilah jaringan sosial yang saya maksudkan disini adalah:Pengelompokkan yang terdiri atas sejumlah orang, paling sedikit tiga orang, yang masing-masing mempunyai identitas tersendiri dan yang masing-masing dihubung_kan antara satu dengan yang lainnya melalui hubungan_hubungan sosial yang ada sehingga melalui hubungan huIungan sosial tersebut mereka itu dapat dikelompok_kan sebagai suatu kesatuan sosial (Suparlan,1978:94). Yang saya maksufikan dengan calo bemo disini adalah seseorang (atau sekelompok orang) yang memanfaatkan sumber daya yang ada di suatu pangkalan bemo tertentu dengan cara mencarikan serta mengatur para calon penumpang bagi para pengemudi bemo dan kemudian menuntut sejumlah upah tertentu atas jasa yang dianggapnya telah dilakukannya itu.

Abstrak :
Napulus Wongken Weru didirikan oleh orang-orang Minahasa yang berdiam disekitar wilyah Tanjung Priok pada tanggal 11 Okteber 1954. Napulus adalah suatu perkumpulan yang memberikan bantuan meteri dan materi kepada anggota-anggotanya sesuai dengn kebutuhan. Jang menjadi anggota ialah orang-orang Minahasa yang berumur 18 tahun keatas dan sudah mepunyai matya pencaharian..

Abstrak :
ABSTRAK
Pengelolaan kota Batam dapat menimbulkan permasalahan karena adanya dua organisasi pemerintah, yaitu Badan Otorita Batam dan Pemerintah Kota Batam. Kedua organisasi ini memiliki landasan hukum yang kuat dalam menjalankan kewenangannya mengelola kota Batam. Badan Otorita Batam dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 41 tahun 1973. Oleh karena pertambahan jumlah penduduk semakin tinggi maka pemerintah pusat membentuk kotamadya Batam pada tahun 1983 dengan Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1983. Tugas pemerintah kota saat itu adalah untuk melayani warga masyarakat yang ada di Pulau Batam dan sekitarnya. Tugas pembangunan dijalankan oleh Badan Otorita Batam. Pada 1999 terbitlah Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Otnomi Daerah. Dengan berlakunya undang-undang tersebut maka sejumlah daerah berpeluang untuk dimekarkan menjadi daerah otonom. Salah satunya adalah Kota Batam yang terbentuk berdasarkan HU No. 53 tahun 1999. Devas dan Rakodi ahli manajemen perkotaan mengatakan bahwa banyaknya aktor yang terlibat dalam pengelolaan kota dapat mengakibatkan konflik. Menurut teori Louis Pondy, konflik dapat terjadi karena perbedaan kepentingan, perbedaan pandangan, dan tujuan-tujuan atau juga karena perebutan sumber daya alam. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan terjadinya konflik dalam pengelolaan kola, khususnya dalam pengelolaan tata ruang. Untuk dapat membuktikan asumsi ini, dilakukan penelitian berdasarkan metode kualitatif yang mencakup observasi lapangan, wawancara terstruktur, Berta studi kasus. Observasi di lapangan dilakukan untuk melihat pengeloaan tata ruang dan proses perijinan yang berlaku di Batam. Wawancara dilakukan etas narasumber yang merupakan pemangku jabatan struktural dalam kedua organisasi pemerintahan di Batam, kalangan pengusaha dan warga masyarakat. Dari hasil penelitian, ditemukan konflik dalam pengelolaan kota Batam antara Pemerintah Kota dan Badan Otorita. Konflik mengikuti pola Louis Pondy, yakni lima tahapan atau jenis konflik. Dapat disimpulkan bahwa telah terjadi konflik dalam pengelolaan kota Batam, khususnya dalam perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Konflik yang terjadi di Batam sudah dapat dikatakan konflik termanifestasi sesuai dengan model tahapan konflik Pondy. Dampak dari konflik tersebut terhadap pengelolaan kota antara lain berdampak pada pelayanan publik. Akibat lebih lanjut, berdampak pada perkembangan kota Batam.

---

ABSTRACT
The management of Batam City may create problems due to the fact that there are two governmental organizations, which is Batam Industrial Development Authority (BIDA) and Batam City Government. Both organizations are supported by strong legal foundations in running the management of Batam City. Batam Industrial Development was founded based on the Presidential Decree No. 41/1973. However, since the population of the city keeps increasing, the central government created Batam municipality in 1993 with the Government Regulation no. 34/1983. The duty of the city government at that time was to provide services to the people living on Batam Island and in the surrounding area. Meanwhile, the duty to develop Batam was conducted by BIDA. In 1999, Act No. 22 re Regional Autonomy was issued. This Act allowed several regions to be expanded into autonomic regions and one of them was Batam City which was founded based on Act No. 53/1999. Devas and Rakodi, urban management experts, said that the involvement of several actors in the management of a city may result in conflicts. According to Louis Pondy's theory, conflicts may occur for several reasons: different interests, different perspectives, and different objectives or because there is a rivalry in managing the natural resources. The objective of this research is to prove that conflicts occurred in the city management, especially in the spatial management. To prove this assumption, a qualitative research was conducted that covers field observation, structured interviews, and case study. Field observation was carried out to see the spatial management and the licensing procedures that are applied in Batam. Government officers of both organizations, businessmen, and some people of Batam City were interviewed. The finding of the research is the occurrence of conflicts between Batam City Government and Batam Industrial Development Authority in the managing Batam City. The conflict is in accord with the pattern described by Louis Pondy, which covers five steps or five types of conflicts. It can be concluded that there have been conflicts in the management of Batam City, especially in the spatial planning, spatial usage, and spatial control. According to Pondy's stages of conflicts, the conflicts that happened in Batam can be classified as manifested conflicts. The conflicts affect the public services which in the long run will hinder the development of Batam City.